Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.2
A. Siswanto
Abstract This paper discusses the issue of human health protection as one of the exceptions of GATT obligations, considering the elements in Article XX (b) of GATT are still general in nature and thus have the potential to bring different interpretation. Focusing on the elements of "necessary to protect human life or health" and "arbitrary or unjustifiable discrimination", this paper seeks to explore the various meanings of Article XX (b) GATT, including its implementation in an in concreto dispute, namely Indonesia's dispute with Brazil over chicken meat import policy. The result shows that the element of "necessary to protect human life or health" will be deemed if the state can demonstrate the existence of health risks, adopt necessary policies that mitigate such risks, and there is no other policy alternative more friendly to international trade available . In relation to the more subjective element of "arbitrary or unjustifiable discrimination", the principle of good faith has not yet given a place in the consideration of this element. Abstrak Tulisan ini membahas isu perlindungan kesehatan manusia sebagai salah satu pengecualian dari kewajiban-kewajiban GATT, mengingat bahwa unsur-unsur dalam Artikel XX(b) GATT masih bersifat umum dan berpeluang memunculkan perbedaan penafsiran. Berfokus pada unsur “necessary to protect human life or health” dan “arbitrary or unjustifiable discrimination” , tulisan ini menelusuri berbagai pemaknaan terhadap Artikel XX(b) GATT, termasuk implementasinya dalam sengketa in concreto , yakni sengketa Indonesia melawan Brazil terkait kebijakan impor daging ayam. Hasilnya, unsur “necessary to protect human life or health” dianggap terpenuhi kalau negara itu bisa menunjukkan keberadaan risiko kesehatan, mengambil kebijakan yang mampu mengurangi risiko tersebut dan memang harus diambil, serta tidak tersedia alternatif kebijakan lain yang lebih ramah terhadap perdagangan internasional. Terkait unsur “arbitrary or unjustifiable discrimination” yang lebih subjektif, terungkap prinsip itikad baik belum mendapat tempat di dalam pertimbangan atas unsur ini.
{"title":"ISU KESEHATAN DALAM SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA INDONESIA – BRAZIL DI WTO","authors":"A. Siswanto","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.2","url":null,"abstract":"Abstract This paper discusses the issue of human health protection as one of the exceptions of GATT obligations, considering the elements in Article XX (b) of GATT are still general in nature and thus have the potential to bring different interpretation. Focusing on the elements of \"necessary to protect human life or health\" and \"arbitrary or unjustifiable discrimination\", this paper seeks to explore the various meanings of Article XX (b) GATT, including its implementation in an in concreto dispute, namely Indonesia's dispute with Brazil over chicken meat import policy. The result shows that the element of \"necessary to protect human life or health\" will be deemed if the state can demonstrate the existence of health risks, adopt necessary policies that mitigate such risks, and there is no other policy alternative more friendly to international trade available . In relation to the more subjective element of \"arbitrary or unjustifiable discrimination\", the principle of good faith has not yet given a place in the consideration of this element. Abstrak Tulisan ini membahas isu perlindungan kesehatan manusia sebagai salah satu pengecualian dari kewajiban-kewajiban GATT, mengingat bahwa unsur-unsur dalam Artikel XX(b) GATT masih bersifat umum dan berpeluang memunculkan perbedaan penafsiran. Berfokus pada unsur “necessary to protect human life or health” dan “arbitrary or unjustifiable discrimination” , tulisan ini menelusuri berbagai pemaknaan terhadap Artikel XX(b) GATT, termasuk implementasinya dalam sengketa in concreto , yakni sengketa Indonesia melawan Brazil terkait kebijakan impor daging ayam. Hasilnya, unsur “necessary to protect human life or health” dianggap terpenuhi kalau negara itu bisa menunjukkan keberadaan risiko kesehatan, mengambil kebijakan yang mampu mengurangi risiko tersebut dan memang harus diambil, serta tidak tersedia alternatif kebijakan lain yang lebih ramah terhadap perdagangan internasional. Terkait unsur “arbitrary or unjustifiable discrimination” yang lebih subjektif, terungkap prinsip itikad baik belum mendapat tempat di dalam pertimbangan atas unsur ini.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"19-41"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42120695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.3
T. Putra
Abstract This paper examine s the deviations of law enforcement in land conflicts in East Java based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.38/Pra.Pe /2015.PN.Sby (case of Notary Nora Maria Lidwina, SH). This empirical or socio legal research uses a case study approach. The results show that irregularities in law enforcement in land conflicts by public service providers and law enforcement officials are generally based on corrupt behavior and violations of ethical codes, such as abuse of power, maladministration, case brokers, accepting bribes from certain parties, violence, intervening in cases, and other human rights violations. Mitigation efforts are improving the law enforcement officers isntitutions; improving the judicial administration and justice management systems; imposing strict sanctions; conducting supervision; conducting a transparent service and treatment; socializing anti-corruption movement; and creating an anti-corruption culture and excellent public services. Abstrak Tulisan ini mengkaji penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pra.Per/2015.PN.Sby (kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH). Penelitian empiris atau sosio legal ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan oleh pegawai pemberi layanan publik maupun aparat penegak hukum umumnya didasari oleh perilaku korupsi dan pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan kekuasaan, maladministrasi, makelar kasus, menerima suap dari pihak tertentu, kekerasan, mengintervensi kasus, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Upaya penanggulangannya adalah memperbaiki institusi aparat penegak hukum; memperbaiki sistem administrasi yudisial dan manajemen peradilan; memberikan sanksi tegas; melakukan pengawasan; pelayanan dan penanganan yang transparan; sosialisasi gerakan anti korupsi; serta menciptakan budaya anti korupsi dan pelayanan publik yang prima.
摘要本文以印度尼西亚共和国最高法院第38/Pra号判决为依据，考察了东爪哇省土地冲突中的执法偏差。Pe / 2015. pn。由(公证人Nora Maria Lidwina案件，SH)。这种实证或社会法律研究使用案例研究方法。结果表明，公共服务提供者和执法人员在土地冲突中的执法违规行为通常是基于腐败行为和违反道德准则，如滥用权力、管理不善、案件经纪人、接受某些方面的贿赂、暴力、干预案件和其他侵犯人权的行为。减灾工作正在改善执法人员的机构;完善司法行政和司法管理制度;实施严厉制裁;进行监督;提供透明的服务和治疗;社会化反腐运动;打造反腐文化和优质公共服务。[摘要][印尼][印尼][38]/ prai . per /2015.PN。作者(kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH)。penpenelitian的经验是对法律的一种认识，它是一种对法律的研究。Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan penegakan hukan paja konkonkak penegakan humberi layanan public likk maupun aparat penegak hukum umumnya didasari oleh korupi dan pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan kekuasan，行政不善，makelar kasus, menerima suap dari pihak tertenu, kekerasan, mengintervensi kasus, serta pelanggaran hak asasia laainnya。Upaya penanggulangannya adalah成员perbaiki institui aparat penegak hukum;系统行政管理系统管理系统;成员银行;melakukan pengawasan;Pelayanan Dan penanganan Yang透明;社会主义民粹派;反korupi部长Dan pelayanan public Yang prima。
{"title":"ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR","authors":"T. Putra","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.3","url":null,"abstract":"Abstract This paper examine s the deviations of law enforcement in land conflicts in East Java based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.38/Pra.Pe /2015.PN.Sby (case of Notary Nora Maria Lidwina, SH). This empirical or socio legal research uses a case study approach. The results show that irregularities in law enforcement in land conflicts by public service providers and law enforcement officials are generally based on corrupt behavior and violations of ethical codes, such as abuse of power, maladministration, case brokers, accepting bribes from certain parties, violence, intervening in cases, and other human rights violations. Mitigation efforts are improving the law enforcement officers isntitutions; improving the judicial administration and justice management systems; imposing strict sanctions; conducting supervision; conducting a transparent service and treatment; socializing anti-corruption movement; and creating an anti-corruption culture and excellent public services. Abstrak Tulisan ini mengkaji penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pra.Per/2015.PN.Sby (kasus Notaris Nora Maria Lidwina, SH). Penelitian empiris atau sosio legal ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyimpangan penegakan hukum pada konflik lahan oleh pegawai pemberi layanan publik maupun aparat penegak hukum umumnya didasari oleh perilaku korupsi dan pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan kekuasaan, maladministrasi, makelar kasus, menerima suap dari pihak tertentu, kekerasan, mengintervensi kasus, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Upaya penanggulangannya adalah memperbaiki institusi aparat penegak hukum; memperbaiki sistem administrasi yudisial dan manajemen peradilan; memberikan sanksi tegas; melakukan pengawasan; pelayanan dan penanganan yang transparan; sosialisasi gerakan anti korupsi; serta menciptakan budaya anti korupsi dan pelayanan publik yang prima.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"42-66"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42255636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.5
Isharyanto Isharyanto
Abstract This article discusses the legal and political issues in the People's Republic of China by examining interactions between the legal profession which have a profound but undisputed impact on daily law enforcement and broader state-community relations. This doctrinal research uses conceptual approach. The results shows that since the late 1970s, China has experienced significant political, economic, social and cultural changes. The legal system had restoration but retained the character of state hostility towards this entity. Courts, prosecutors and the police are government apparatus controlled by the party as the highest authority in formulating and control policy. The lawyer's profession has been privatized, but with the lack in the legal education system, issues of attorney's capacity have surfaced. Lawyers are permitted to join professional associations, but party control remains strong. Critical and active lawyers are likely to have a wide-ranging impact in the future on the existence of judges, prosecutors and police, even including the party's authoritarians themselves.
{"title":"HUKUM DAN POLITIK DI CHINA (KAJIAN RELASI KEKUASAAN PARTAI TERHADAP PROFESI HUKUM)","authors":"Isharyanto Isharyanto","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.5","url":null,"abstract":"Abstract This article discusses the legal and political issues in the People's Republic of China by examining interactions between the legal profession which have a profound but undisputed impact on daily law enforcement and broader state-community relations. This doctrinal research uses conceptual approach. The results shows that since the late 1970s, China has experienced significant political, economic, social and cultural changes. The legal system had restoration but retained the character of state hostility towards this entity. Courts, prosecutors and the police are government apparatus controlled by the party as the highest authority in formulating and control policy. The lawyer's profession has been privatized, but with the lack in the legal education system, issues of attorney's capacity have surfaced. Lawyers are permitted to join professional associations, but party control remains strong. Critical and active lawyers are likely to have a wide-ranging impact in the future on the existence of judges, prosecutors and police, even including the party's authoritarians themselves.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48286867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.7
Riky Rustam
Abstract This research aims to analyze the problem of the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement where the deed is in violation of Law on the Notary Position. In analyzing the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement, this normative research uses statute and conceptual approach by gathering data through librarian research. The results of this research concludes that the antidatir deed has violated the formal requirements of an authentic deed, starting from the failure to fulfill the obligations of a notary based on article 15 and 16 of the Amendment of Notary Position Law, not fulfilling the principles of good faith in making deeds and not fulfilling the nature of formal proof of authentic deed. Therefore, the antidatir PPJB is null and void. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir dimana akta ini dibuat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam meneliti autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir, penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengumpulan data secara studi pustaka ( library research ) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta antidatir yang dibuat telah melanggar syarat formal suatu akta autentik, mulai dari tidak terpenuhinya kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, tidak memenuhi tata cara pembuatan akta autentik, tidak memenuhi asas iktikad baik dalam pembuatan akta, dan tidak memenuhi sifat pembuktian formal akta autentik. Oleh karena itu, PPJB Antidatir menjadi batal demi hukum.
{"title":"AUTENTIKASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG ANTIDATIR","authors":"Riky Rustam","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.7","url":null,"abstract":"Abstract This research aims to analyze the problem of the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement where the deed is in violation of Law on the Notary Position. In analyzing the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement, this normative research uses statute and conceptual approach by gathering data through librarian research. The results of this research concludes that the antidatir deed has violated the formal requirements of an authentic deed, starting from the failure to fulfill the obligations of a notary based on article 15 and 16 of the Amendment of Notary Position Law, not fulfilling the principles of good faith in making deeds and not fulfilling the nature of formal proof of authentic deed. Therefore, the antidatir PPJB is null and void. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir dimana akta ini dibuat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam meneliti autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir, penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengumpulan data secara studi pustaka ( library research ) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta antidatir yang dibuat telah melanggar syarat formal suatu akta autentik, mulai dari tidak terpenuhinya kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, tidak memenuhi tata cara pembuatan akta autentik, tidak memenuhi asas iktikad baik dalam pembuatan akta, dan tidak memenuhi sifat pembuktian formal akta autentik. Oleh karena itu, PPJB Antidatir menjadi batal demi hukum.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"130-149"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44698300","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.9
Muhammad Anwar Tanjung, R. Saraswati, L. A.L.W
Abstract This research aims to reconc eptualiz e the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity. This normative juridical research uses conceptual and statute approach. The results shows that the reconceptualization of the recruitment of election organizers to realize election organizers with integrity can be carried out by reconceptualizing of the process of requirements for candidates election organizer in provincial and district , selection teams and test models. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonseptualisasi rekruitmen penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasilnya adalah rekonseptualisasi rekruitmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dapat dilakukan dengan rekonseptualisasi proses persyaratan calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/Kota, tim seleksi dan model tes.
{"title":"REKONSEPTUALISASI REKRUITMEN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG BERINTEGRITAS","authors":"Muhammad Anwar Tanjung, R. Saraswati, L. A.L.W","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.9","url":null,"abstract":"Abstract This research aims to reconc eptualiz e the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity. This normative juridical research uses conceptual and statute approach. The results shows that the reconceptualization of the recruitment of election organizers to realize election organizers with integrity can be carried out by reconceptualizing of the process of requirements for candidates election organizer in provincial and district , selection teams and test models. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonseptualisasi rekruitmen penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasilnya adalah rekonseptualisasi rekruitmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dapat dilakukan dengan rekonseptualisasi proses persyaratan calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/Kota, tim seleksi dan model tes.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"167-192"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49566820","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.8
Ahmad Ali Muddin, Hardianto Djanggih
Abstract This study aims to analyze dispute resolution, the dispute resolution approach that guarantees legal certainty and examine the factors that influence the construction of the settlement of land rights of the customary community of Malind-Amin. This normative and empirical legal research is analized descriptively and analytically. The results shows that the nature of customary land dispute with customary law can be resolved through positive legal mechanisms and customary law mechanisms, while dispute resolution on disputed objects that have certificates based on the release of traditional institutions through mediation, synchronization / harmonization of laws and the making of local regulations. However, effort s to resolve this have experienced various factors of internal and external obstacles. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa, pendekatan penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Malind-Amin. Penelitian hukum normatif dan empiris ini di analisa secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat sengketa tanah hak ulayat dengan hukum adat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum positif dan mekanisme hukum adat, sedangkan penyelesaian sengketa pada obyek sengketa yang telah memiliki sertifikat berdasarkan pelepasan dari lembaga adat dengan melalui mediasi, sinkronisasi/harmonisasi hukum dan pembuatan Perda. Namun upaya penyelesaian tersebut mengalami berbagai faktor hambatan internal maupun external.
{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT YANG TELAH BERSERTIFIKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT MALIND-ANIM","authors":"Ahmad Ali Muddin, Hardianto Djanggih","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.8","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to analyze dispute resolution, the dispute resolution approach that guarantees legal certainty and examine the factors that influence the construction of the settlement of land rights of the customary community of Malind-Amin. This normative and empirical legal research is analized descriptively and analytically. The results shows that the nature of customary land dispute with customary law can be resolved through positive legal mechanisms and customary law mechanisms, while dispute resolution on disputed objects that have certificates based on the release of traditional institutions through mediation, synchronization / harmonization of laws and the making of local regulations. However, effort s to resolve this have experienced various factors of internal and external obstacles. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa, pendekatan penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Malind-Amin. Penelitian hukum normatif dan empiris ini di analisa secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat sengketa tanah hak ulayat dengan hukum adat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum positif dan mekanisme hukum adat, sedangkan penyelesaian sengketa pada obyek sengketa yang telah memiliki sertifikat berdasarkan pelepasan dari lembaga adat dengan melalui mediasi, sinkronisasi/harmonisasi hukum dan pembuatan Perda. Namun upaya penyelesaian tersebut mengalami berbagai faktor hambatan internal maupun external.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"150-166"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46954372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.4
J. M. Monteiro
Abstract This research examines the Lamaholot customary law as an idea or unwritten customary idea but contain ethics and morals, in the form of a belief system, rituals, abstinence, and sanctions, which are then accommodated into a co-model management. This research becomes important to assist the top law enforcement fisheries management violations committed by traditional fishermen in the district East Flores and Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province. This empirical legal research uses a statutory approach, the concept of legal anthropology with a socio-legal perspective, and cases. The results shows the number of cases of violations of fisheries management by traditional fishermen still high in the last few years. This proves that law enforcement has not been effective both from the structure, legal substance and culture. To overcome this, it is necessary to re-institutionalize customary law through a co-management model, namely the local government and law enforcement agencies forming a partnership model with customary stakeholders or functionaries to function re-belief systems, rituals, customary sanctions and mechanisms in the enforcement process law against traditional fishermen who exploit fishery resources illegally.
{"title":"PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT MELALUI MODEL CO-MANAGEMENT","authors":"J. M. Monteiro","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.4","url":null,"abstract":"Abstract This research examines the Lamaholot customary law as an idea or unwritten customary idea but contain ethics and morals, in the form of a belief system, rituals, abstinence, and sanctions, which are then accommodated into a co-model management. This research becomes important to assist the top law enforcement fisheries management violations committed by traditional fishermen in the district East Flores and Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province. This empirical legal research uses a statutory approach, the concept of legal anthropology with a socio-legal perspective, and cases. The results shows the number of cases of violations of fisheries management by traditional fishermen still high in the last few years. This proves that law enforcement has not been effective both from the structure, legal substance and culture. To overcome this, it is necessary to re-institutionalize customary law through a co-management model, namely the local government and law enforcement agencies forming a partnership model with customary stakeholders or functionaries to function re-belief systems, rituals, customary sanctions and mechanisms in the enforcement process law against traditional fishermen who exploit fishery resources illegally.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41889205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.6
Sukarmi Sukarmi
Abstract This study aims analyze the KPPU's decision as the basis for class action in court in demanding compensation for violations of unfair business competition, and the juridical obstacles in examining group claims based on the KPPU's decision. This is normative legal research using statutory and case approach. The results shows that the KPPU's decision can be used as the basis for a class action lawsuit in court in the context of demanding compensation for consumer losses caused by violations of business competition as long as the KPPU's deliberations and decisions include preliminary evidence of public (consumer) loss and meet the general requirements for a class action lawsuit. The juridical obstacles really depend on the level of understanding of the judges and also the documents and / or case files from the KPPU as evidence of consideration of consumer losses.
{"title":"PUTUSAN KPPU SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Sukarmi Sukarmi","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.6","url":null,"abstract":"Abstract This study aims analyze the KPPU's decision as the basis for class action in court in demanding compensation for violations of unfair business competition, and the juridical obstacles in examining group claims based on the KPPU's decision. This is normative legal research using statutory and case approach. The results shows that the KPPU's decision can be used as the basis for a class action lawsuit in court in the context of demanding compensation for consumer losses caused by violations of business competition as long as the KPPU's deliberations and decisions include preliminary evidence of public (consumer) loss and meet the general requirements for a class action lawsuit. The juridical obstacles really depend on the level of understanding of the judges and also the documents and / or case files from the KPPU as evidence of consideration of consumer losses.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68316072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.1
Benediktus Hestu Cipto Handoyo
Abstract Judicial review is one of the authorities of the Constitutional Court most often exercised . This research examines the background of the establishment of Constitutional Court in Indonesia and the ideal construction of the constituendum for the Constitutional Court in implementing the judicial review. This normative research uses regulatory and conceptual approach. The results showes first, the authority to judicial review should be placed in one institution, namely the Constitutional Court, since the continental tradion of laws and regulations is systematic, hyrarchial and pyramidal in nature. Second, the Consttutional Court’s decisions that are often ignored by the law forming institutions have resulted in the Law annulled by the Court not immediately followed up with the issuance of a replacement law. Third, judicial review should not be limited to the statute being reviewed, because the statute concerned are, more likely, related to the other statutes. And fourth, the Constitutional Court’s decision s should be regarded as constitutional jurisprudence and become referrences for the theory of constitution in general. Abstrak Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling sering dilaksanakan dalam keseharian adalah Pengujian UU terhadap UUD. Penelitian ini menganalisa latar belakang kemunculan MK di Indonesia serta bagaimana konstruksi ideal Constituendum bagi MK dalam melaksanakan pengujian tersebut. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya pertama, pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya diletakkan dalam satu lembaga, yakni MK sebab tradisi continental peraturan perundang-undangan bersifat sistemik hirarkhis piramidal. Kedua, putusan MK yang sering tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak segera ditindak lanjuti dengan penerbitan UU pengganti. Ketiga, pengujian UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti pada pengujian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU tersebut dapat berhubungan dengan UU lain. Keempat, putusan MK seharusnya menjadi constitutions jurispridence dan menjadi rujukan teori konstitusi pada umumnya.
摘要司法审查是宪法法院最常行使的权力之一。本研究考察了印尼宪法法院设立的背景，以及宪法法院在实施司法审查过程中的宪法理想建构。这一规范性研究采用了规范性和概念性的方法。结果表明，首先，司法审查的权力应归于一个机构，即宪法法院，因为大陆的法律和规章传统是系统的、分层的和金字塔式的。第二，宪法法院的判决经常被法律制定机构所忽视，导致该法院没有立即颁布替代法而宣布该法无效。第三，司法审查不应局限于被审查的成文法，因为有关成文法更有可能与其他成文法有关。第四，宪法法院的判决应被视为宪法学，并成为一般宪法理论的参考。摘要:Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling sering dilaksanakan dalam keseharian adalah penguin UU terhadap UUD。Penelitian ini menganalisa latar belakang kemunculan MK di印度尼西亚，serta bagaimana konstruksi理想宪法bagi MK dalam melaksanakan企鹅tersebut。Penelitian normatiatii menggunakan pendekatan perundang-undangan dankonseptutui。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Kedua, putusan MK yang sering tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak segera ditindak lanjuti dengan penganti UU pengganti。Ketiga, penguian UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti paada penguian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU tersebut dapat berhubungan dengan UU lain。宪法的法理依据是宪法的法理依据是宪法的法理依据。
{"title":"IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR","authors":"Benediktus Hestu Cipto Handoyo","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.1","url":null,"abstract":"Abstract Judicial review is one of the authorities of the Constitutional Court most often exercised . This research examines the background of the establishment of Constitutional Court in Indonesia and the ideal construction of the constituendum for the Constitutional Court in implementing the judicial review. This normative research uses regulatory and conceptual approach. The results showes first, the authority to judicial review should be placed in one institution, namely the Constitutional Court, since the continental tradion of laws and regulations is systematic, hyrarchial and pyramidal in nature. Second, the Consttutional Court’s decisions that are often ignored by the law forming institutions have resulted in the Law annulled by the Court not immediately followed up with the issuance of a replacement law. Third, judicial review should not be limited to the statute being reviewed, because the statute concerned are, more likely, related to the other statutes. And fourth, the Constitutional Court’s decision s should be regarded as constitutional jurisprudence and become referrences for the theory of constitution in general. Abstrak Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling sering dilaksanakan dalam keseharian adalah Pengujian UU terhadap UUD. Penelitian ini menganalisa latar belakang kemunculan MK di Indonesia serta bagaimana konstruksi ideal Constituendum bagi MK dalam melaksanakan pengujian tersebut. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya pertama, pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya diletakkan dalam satu lembaga, yakni MK sebab tradisi continental peraturan perundang-undangan bersifat sistemik hirarkhis piramidal. Kedua, putusan MK yang sering tidak diindahkan oleh lembaga pembentuk UU mengakibatkan UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak segera ditindak lanjuti dengan penerbitan UU pengganti. Ketiga, pengujian UU terhadap UUD seharusnya tidak hanya berhenti pada pengujian terhadap UU yang dimohonkan, karena UU tersebut dapat berhubungan dengan UU lain. Keempat, putusan MK seharusnya menjadi constitutions jurispridence dan menjadi rujukan teori konstitusi pada umumnya.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"1-18"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43315852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-01DOI: 10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.10
Ladito R Bagaskoro
Abstract The significant increase in the pile of case files between 2016 and 2019 led to the need for concepts or methods that can create judicial efficiency. In the spirit of reforming the Criminal Procedure Code, the drafting team of the Criminal Procedure Code tries to include procedures aimed at shortening and expediting procedural procedures through the existence of a special pathway in Indonesian criminal procedural law in the future, which is inspired by the concept of plea-bargaining in the United States and Britain. This normative research uses conceptual and comparative law. The result shows that a special line was given to the defendant who admitted to the criminal act charged making the trial hearing shorter. Second, there are several fundamental differences between the special lines in the Draft Criminal Procedure Code and plea bargaining in the United States, especially in the agreement between the defendant or legal adviser and the public prosecutor, the process for confessing the accused, the criminal acts included, and the position of the judge in their respective processes. Abstrak Peningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan antara tahun 2016 hingga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan. Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasilnya adalah jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan sehingga sidang pemeriksaan acara menjad singkat. Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan plea barganing di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing.
2016年至2019年期间，案件卷宗数量的大幅增加，导致对能够创造司法效率的概念或方法的需求。本着改革《刑事诉讼法》的精神，《刑事诉讼法》起草小组试图列入旨在缩短和加快程序程序的程序，办法是今后在印度尼西亚刑事诉讼法中设立一条特别途径，其灵感来自美国和英国的辩诉交易概念。这一规范性研究使用了概念法和比较法。结果表明，对被控犯罪行为的被告人给予了一条特殊线，缩短了庭审时间。其次，《刑事诉讼法草案》的特殊条款与美国的辩诉交易存在着若干根本性的区别，特别是在被告人或法律顾问与检察官之间的协议、被告人的认罪程序、所包括的犯罪行为以及法官在各自程序中的地位等方面。摘要Peningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signfikan antara tahun 2016 hinga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau mede yang dapat mencipka takan efisiensi peradilan。马来西亚司法改革委员会主席、马来西亚司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席、印尼司法改革委员会主席。Penelitian hukum normatiatii mongunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum。哈希尔尼亚·阿达拉·贾拉尔·胡斯·迪比里坎·辛格·辛格·辛格总理。Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusususdalam Rancangan KUHAP dengan辩诉交易，khususnya padusakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proseam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam promasing -masing。
{"title":"REKONSEPTUALISASI JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN KUHAP SEBAGAI BENTUK REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA","authors":"Ladito R Bagaskoro","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.10","url":null,"abstract":"Abstract The significant increase in the pile of case files between 2016 and 2019 led to the need for concepts or methods that can create judicial efficiency. In the spirit of reforming the Criminal Procedure Code, the drafting team of the Criminal Procedure Code tries to include procedures aimed at shortening and expediting procedural procedures through the existence of a special pathway in Indonesian criminal procedural law in the future, which is inspired by the concept of plea-bargaining in the United States and Britain. This normative research uses conceptual and comparative law. The result shows that a special line was given to the defendant who admitted to the criminal act charged making the trial hearing shorter. Second, there are several fundamental differences between the special lines in the Draft Criminal Procedure Code and plea bargaining in the United States, especially in the agreement between the defendant or legal adviser and the public prosecutor, the process for confessing the accused, the criminal acts included, and the position of the judge in their respective processes. Abstrak Peningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan antara tahun 2016 hingga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan. Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasilnya adalah jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan sehingga sidang pemeriksaan acara menjad singkat. Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan plea barganing di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"14 1","pages":"193-209"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44957145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：