Pendidikan perlu menerima perhatian khusus karena termasuk salah satu amanat konstitusi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tatanan pendidikan di Indonesia berubah semenjak adanya Covid-19. Solusi dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Besama (SKB) Empat Menteri, 20 November 2020. Pembelajaran Hybrid Learning System. Melalui Hybrid Learning System diharapkan pembelajaran dapat terus berjalan secara efektif dengan 3 model yang diterapkan yaitu melalui pembelajaran tatap muka, berbasis online, dan juga berbasis pada komputer. Kelompok Mahasiswa KKNT Unnes 2021 memiliki misi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada UU Sisdiknas dan rencana pelaksanaan program bimbingan belajar menggunakan Hybrid Learning System bagi para peserta didik Sekolah Dasar yang berada di Desa Padasugih.
教育需要得到特别的关注，因为它包括1945年《印度尼西亚共和国宪法》(united nations united nations constitution)颁布的一项宪法使命。然而，自Covid-19以来，印尼的教育秩序发生了变化。解决方案是在2020年11月20日，四名部长共同决定书(SKB)中采用现有政策的面对面学习。混合学习系统。通过混合学习系统，预计学习可以继续有效地进行3种应用模式，即通过面对面、在线和基于计算机的学习。2021年三k党学生的使命是向公众介绍基于Sisdiknas法案的教育重要性，并计划实施一项计划，为村里的小学生使用混合学习系统进行教学计划。
{"title":"Penerapan Hybrid Learning System di era Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Hak Belajar Anak Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas di Desa Padasugih Brebes","authors":"Benny Sumardiana, Silvia Fergina, Siti Nurmala, Tiara Syifa Nanda, N. Oktaviani","doi":"10.15294/jphi.v5i1.49910","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.49910","url":null,"abstract":"Pendidikan perlu menerima perhatian khusus karena termasuk salah satu amanat konstitusi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tatanan pendidikan di Indonesia berubah semenjak adanya Covid-19. Solusi dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Besama (SKB) Empat Menteri, 20 November 2020. Pembelajaran Hybrid Learning System. Melalui Hybrid Learning System diharapkan pembelajaran dapat terus berjalan secara efektif dengan 3 model yang diterapkan yaitu melalui pembelajaran tatap muka, berbasis online, dan juga berbasis pada komputer. Kelompok Mahasiswa KKNT Unnes 2021 memiliki misi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada UU Sisdiknas dan rencana pelaksanaan program bimbingan belajar menggunakan Hybrid Learning System bagi para peserta didik Sekolah Dasar yang berada di Desa Padasugih.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73599101","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53186
Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana
Abstrak Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan Abstract This community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. Keywords: mentoring; bipartite; employment case
{"title":"Pendampingan Bipartit Dalam Kasus Ketenagakerjaan","authors":"Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana","doi":"10.15294/jphi.v5i1.53186","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53186","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. \u0000Kata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan \u0000 \u0000Abstract \u0000This community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. \u0000Keywords: mentoring; bipartite; employment case","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84528704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.50011
M. Ihwan, Cahya Fadillah, Saktiani Nurul Hidayah, Benny Sumardiana
Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat. Pemenuhaan kebutuhan setiap masyarakat merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi seperti pemenuhan atas pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaaan, dan termasuk pemenuhan hak atas perumahan terkhusus pada masyakat miskin di Desa Luwungragi, Kabupaten Brebes. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin merupakan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersedian, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Sehingga Prinsip Hak dasar ini sudah diakomodasi dalam hak atas perumahan yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Atas perumahan sudah diakui dalam berbagai hukum HAM Internasional. permasalahan bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni terhadap masyarakat miskin di desa luwungragi kabupaten brebes dan pelaksanaan pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan perumahan bagi masyakat miskin.
{"title":"Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin","authors":"M. Ihwan, Cahya Fadillah, Saktiani Nurul Hidayah, Benny Sumardiana","doi":"10.15294/jphi.v5i1.50011","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011","url":null,"abstract":"Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat. Pemenuhaan kebutuhan setiap masyarakat merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi seperti pemenuhan atas pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaaan, dan termasuk pemenuhan hak atas perumahan terkhusus pada masyakat miskin di Desa Luwungragi, Kabupaten Brebes. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin merupakan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersedian, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Sehingga Prinsip Hak dasar ini sudah diakomodasi dalam hak atas perumahan yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Atas perumahan sudah diakui dalam berbagai hukum HAM Internasional. permasalahan bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni terhadap masyarakat miskin di desa luwungragi kabupaten brebes dan pelaksanaan pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan perumahan bagi masyakat miskin.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82340175","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif. Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, Online Single Submission (OSS)
{"title":"Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)","authors":"Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan","doi":"10.15294/jphi.v5i1.53495","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495","url":null,"abstract":"Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif. \u0000 \u0000Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, Online Single Submission (OSS)","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90661193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53774
N. Hidayah, Fitria Esfandiari
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini berada diangka 38, naik empat poin sejak 2014 yang berada di angka 34. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Salah satu cara melalui pembelajaran dengan media video mapun poster. Metode ini digunakan karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan pertemuan tatap muka tidak mungkin dilakukan. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar dan kantin kejujuran dapat dijadikan sarana dan prasarana praktik siswa dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil.
{"title":"Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19","authors":"N. Hidayah, Fitria Esfandiari","doi":"10.15294/jphi.v5i1.53774","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53774","url":null,"abstract":"Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini berada diangka 38, naik empat poin sejak 2014 yang berada di angka 34. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Salah satu cara melalui pembelajaran dengan media video mapun poster. Metode ini digunakan karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan pertemuan tatap muka tidak mungkin dilakukan. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar dan kantin kejujuran dapat dijadikan sarana dan prasarana praktik siswa dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80533128","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.51612
Rini Fidiyani, Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi
Sengketa dan konflik masa disrupti merupakan keniscayaan yang tak dapat dihindarkan terjadi dalam kehidupan disekitar kita. Masyarakat global bercirikan peduli atas informasi valid, menguasai teknologi informasi dan memiliki kaidah tersendiri. Salah satunya Lembaga Pendidikan menangani pembelajaran kejuruan bagi siswa-siswi di masa pandemic covid-19. Indonesia terpapar covid-19 sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan berdampak pada proses pembelajaran via virtual (online). Tujuan artikel ini sebagai kegiatan pegabdian, pertama; Faktor penyebab terjadi sengketa pembelajaran virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto; Kedua; Forum penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk mengatasi persiapan pembelajaran virtual (on line) dan hybrid luring (offline) dan virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto. Kegiatan pengabdian ini diawali pra survey dan Kerjasama mitra untuk memetakan masalah dan kebutuhan mendasar Lembaga mitra selanjutnya inventarisasi peraturan perundangan dan studi Pustaka untuk mendatangi kelokasi Lembaga mitra berupa edukasi, pendampingan dan sebar angket responden. Kegiatan pengabdian ini dilakukan berhubung pandemic covid-19 berdampak terhadap dunia Pendidikan dan bertujuan memberikan alternatif solusi via temuan data pada forum penyelesaian sengketa. Kata kunci: penyelesaian sengketa, pandemic covid-19, virtual
{"title":"Alternatif Forum Penyelesaian Sengketa Virtual Di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Antropologi Hukum","authors":"Rini Fidiyani, Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi","doi":"10.15294/jphi.v5i1.51612","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.51612","url":null,"abstract":"Sengketa dan konflik masa disrupti merupakan keniscayaan yang tak dapat dihindarkan terjadi dalam kehidupan disekitar kita. Masyarakat global bercirikan peduli atas informasi valid, menguasai teknologi informasi dan memiliki kaidah tersendiri. Salah satunya Lembaga Pendidikan menangani pembelajaran kejuruan bagi siswa-siswi di masa pandemic covid-19. Indonesia terpapar covid-19 sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan berdampak pada proses pembelajaran via virtual (online). Tujuan artikel ini sebagai kegiatan pegabdian, pertama; Faktor penyebab terjadi sengketa pembelajaran virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto; Kedua; Forum penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk mengatasi persiapan pembelajaran virtual (on line) dan hybrid luring (offline) dan virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto. Kegiatan pengabdian ini diawali pra survey dan Kerjasama mitra untuk memetakan masalah dan kebutuhan mendasar Lembaga mitra selanjutnya inventarisasi peraturan perundangan dan studi Pustaka untuk mendatangi kelokasi Lembaga mitra berupa edukasi, pendampingan dan sebar angket responden. Kegiatan pengabdian ini dilakukan berhubung pandemic covid-19 berdampak terhadap dunia Pendidikan dan bertujuan memberikan alternatif solusi via temuan data pada forum penyelesaian sengketa. \u0000Kata kunci: penyelesaian sengketa, pandemic covid-19, virtual","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78362081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.50423
Teng Berlianty, Agustina Balik, Triska Demmatacco
The use of brands on the packaging of snack products (chips) to mark the product, as a means of promotion, to show the quality of the product and the origin of the product. Legal counseling on trademarks was delivered by a lecturer in the civil section of the Unpatti Faculty of Law to the Wotay Village community as an effort to provide education on the importance of using brands. In addition, using a mark provides guarantees of legal protection for business actors/mark owners through online trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual Property Rights.
{"title":"Pentingnya Penggunaan Merek Untuk Produk Makanan Ringan (Keripik) Bagi Masyarakat","authors":"Teng Berlianty, Agustina Balik, Triska Demmatacco","doi":"10.15294/jphi.v5i1.50423","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50423","url":null,"abstract":"The use of brands on the packaging of snack products (chips) to mark the product, as a means of promotion, to show the quality of the product and the origin of the product. Legal counseling on trademarks was delivered by a lecturer in the civil section of the Unpatti Faculty of Law to the Wotay Village community as an effort to provide education on the importance of using brands. In addition, using a mark provides guarantees of legal protection for business actors/mark owners through online trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual Property Rights.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83389637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.15294/jphi.v5i1.55813
Bagas Heradhyaksa, Ahmad Wahyudi, M. R. Chamami
Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Efek puncaknya terasa mulai sekitar Maret 2020 hingga sekitar Agustus 2021. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah pasar modal. Hal ini menyebabkan harga saham menurun secara drastis. Situasi ini dapat dimanfaatkan untuk memulai investasi saham. Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sasaran guru di Pondok Pesantren Gintungan Ungaran. Metodologi yang digunakan adalah asset base community development. Hal ini dipilih karena posisi guru sangat strategis dalam melaksanakan transfer of knowledge. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu koordinasi, observasi, sosialisasi, pelatihan dan evaluasi. Pada awalnya ditemukan bahwa para guru di Pesantren Gintungan tidak memahami investasi saham syariah. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan tentang investasi saham syariah. Harapannya, para guru Pondok Pesantren Gintungan dapat mentransfer ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai investasi saham syariah beserta dengan aturan hukumnya. Hal ini karena investasi saham syariah bisa sangat bermanfaat bagi keuangan publik. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman mengenai investasi yang tidak melanggar hukum.
{"title":"Pelatihan Pemahaman Investasi Saham Syariah beserta Aturan Hukumnya Saat Pandemi Covid-19 untuk Guru Pondok Pesantren","authors":"Bagas Heradhyaksa, Ahmad Wahyudi, M. R. Chamami","doi":"10.15294/jphi.v5i1.55813","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.55813","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Efek puncaknya terasa mulai sekitar Maret 2020 hingga sekitar Agustus 2021. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah pasar modal. Hal ini menyebabkan harga saham menurun secara drastis. Situasi ini dapat dimanfaatkan untuk memulai investasi saham. Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sasaran guru di Pondok Pesantren Gintungan Ungaran. Metodologi yang digunakan adalah asset base community development. Hal ini dipilih karena posisi guru sangat strategis dalam melaksanakan transfer of knowledge. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu koordinasi, observasi, sosialisasi, pelatihan dan evaluasi. Pada awalnya ditemukan bahwa para guru di Pesantren Gintungan tidak memahami investasi saham syariah. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan tentang investasi saham syariah. Harapannya, para guru Pondok Pesantren Gintungan dapat mentransfer ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai investasi saham syariah beserta dengan aturan hukumnya. Hal ini karena investasi saham syariah bisa sangat bermanfaat bagi keuangan publik. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman mengenai investasi yang tidak melanggar hukum.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79616802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nutritionist from Center of Public Health Beji stated that there are still many cadres who have not participated in training on complementary foods for children under two years (baduta). Likewise, nutritional counseling is rarely done in Integrated Services Post (Posyandu) because of the limited knowledge and resources of adequate cadres. The results of research findings in the Depok city area showed that the mothers have knowledge about nutrition and complementary children’s foods is still lacking. The community service program was carried out in the form of training involving 10 Posyandu represented by 28 cadres from Beji and East Beji Villages. The cadres’ engagement method is in a form of training. The purpose of training is to improve the nutrition, knowledge of complementary foods for children, and the skills of cadres in information & education, and counseling. The training took place on 29-30 August 2019. The facilitator from the Depok City Health Office, Center of Public Health Beji, and Universitas Indonesia. Cadres practiced information & education in Posyandu with the target of 129 infant mothers and counseling for twenty mothers under two years of children. The success of training is measured through pre-test and post-test for cadres and observations of skill cadres. An increase in cadre knowledge score after training by 11 points and category knowledge of cadres are sufficient and good. The results of cadre observations while information & education showed there were still shortcomings in terms of verbal reinforcement skills and fun activities such as singing. Cadre counseling activities still need to be improved in terms of conducting studies such as looking at maternal as child health books also recording counseling results. Training of cadres can improve the knowledge of complementary foods and skills of communication & education also counseling for the mother’s baduta
{"title":"The Capacity of Posyandu Cadres Through Complementary Food for Children by Training","authors":"Trini Sudiarti, Tiara Amelia, Indah Jamiatun Hasanah","doi":"10.22146/jpkm.52309","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jpkm.52309","url":null,"abstract":"Nutritionist from Center of Public Health Beji stated that there are still many cadres who have not participated in training on complementary foods for children under two years (baduta). Likewise, nutritional counseling is rarely done in Integrated Services Post (Posyandu) because of the limited knowledge and resources of adequate cadres. The results of research findings in the Depok city area showed that the mothers have knowledge about nutrition and complementary children’s foods is still lacking. The community service program was carried out in the form of training involving 10 Posyandu represented by 28 cadres from Beji and East Beji Villages. The cadres’ engagement method is in a form of training. The purpose of training is to improve the nutrition, knowledge of complementary foods for children, and the skills of cadres in information & education, and counseling. The training took place on 29-30 August 2019. The facilitator from the Depok City Health Office, Center of Public Health Beji, and Universitas Indonesia. Cadres practiced information & education in Posyandu with the target of 129 infant mothers and counseling for twenty mothers under two years of children. The success of training is measured through pre-test and post-test for cadres and observations of skill cadres. An increase in cadre knowledge score after training by 11 points and category knowledge of cadres are sufficient and good. The results of cadre observations while information & education showed there were still shortcomings in terms of verbal reinforcement skills and fun activities such as singing. Cadre counseling activities still need to be improved in terms of conducting studies such as looking at maternal as child health books also recording counseling results. Training of cadres can improve the knowledge of complementary foods and skills of communication & education also counseling for the mother’s baduta","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41570253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mutiara Aini Majid, Arifudin Achmad, H. A. Holik, A. Kartamihardja
Most breast cancer patients in Indonesia experienced a delay in their diagnosis due to a lack of awareness and other factors. Female adolescents are the key population for an educational intervention to raise breast cancer awareness. This study assessed knowledge of breast cancer risk factors, signs, and symptoms, attitudes toward breast cancer prevention, barriers in breast cancer screening, and behavior regarding breast cancer awareness among female adolescents in Bandung using the Breast Cancer Awareness Scale – Indonesia (BCAS-I) instrument. Among 371 female high school and undergraduate students, 53.1% of them had limited knowledge about breast cancer risk factors, and 99.2% of these respondents had negative behaviors. However, most of them understood the early breast cancer signs and symptoms (89.8%) and had positive attitudes toward seeking health support (98.7%). Preference of health information sources and educational level are the significant factors for breast cancer awareness. Our initial assessment may provide the basis for further research and surveys on a larger scale to develop breast cancer prevention educational materials appropriate for young female populations.
{"title":"Breast Cancer Awareness among Bandung Adolescents","authors":"Mutiara Aini Majid, Arifudin Achmad, H. A. Holik, A. Kartamihardja","doi":"10.22146/jpkm.60270","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jpkm.60270","url":null,"abstract":"Most breast cancer patients in Indonesia experienced a delay in their diagnosis due to a lack of awareness and other factors. Female adolescents are the key population for an educational intervention to raise breast cancer awareness. This study assessed knowledge of breast cancer risk factors, signs, and symptoms, attitudes toward breast cancer prevention, barriers in breast cancer screening, and behavior regarding breast cancer awareness among female adolescents in Bandung using the Breast Cancer Awareness Scale – Indonesia (BCAS-I) instrument. Among 371 female high school and undergraduate students, 53.1% of them had limited knowledge about breast cancer risk factors, and 99.2% of these respondents had negative behaviors. However, most of them understood the early breast cancer signs and symptoms (89.8%) and had positive attitudes toward seeking health support (98.7%). Preference of health information sources and educational level are the significant factors for breast cancer awareness. Our initial assessment may provide the basis for further research and surveys on a larger scale to develop breast cancer prevention educational materials appropriate for young female populations.","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47730726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：