Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti) selama periode 2018-2022, dengan fokus pada praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Perusahaan ini berdedikasi pada berbagai aspek tanggung jawab sosial, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, di samping transparansi dan perilaku etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara kinerja keuangan dan kegiatan CSR, mengungkap dampak positif CSR. Metodologi analisis data kualitatif digunakan, memanfaatkan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data utama. Data sekunder, yang bersumber dari dokumen terkait kinerja keuangan dan CSR yang dapat diakses secara daring, dianalisis menggunakan rasio keuangan seperti Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Return On Asset (ROA), Gross Profit Margin (GPM), dan Net Profit Margin (NPM) untuk menggambarkan pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kinerja keuangannya melalui praktik CSR yang efektif, membantu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, dan membina hubungan pemangku kepentingan yang positif. Hal ini menggarisbawahi peran CSR tidak hanya sebagai alat pemasaran atau pencitraan merek, tetapi juga sebagai pendekatan bisnis yang strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan.
{"title":"Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Corporate Social Responbility : Studi Kasus pada PT. Nippon Indosari Corpindo. Tbk (Periode 2018 – 2022)","authors":"Balqis Marida Bilbi, N. Nurhayati","doi":"10.38035/rrj.v6i5.1002","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1002","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti) selama periode 2018-2022, dengan fokus pada praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Perusahaan ini berdedikasi pada berbagai aspek tanggung jawab sosial, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, di samping transparansi dan perilaku etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara kinerja keuangan dan kegiatan CSR, mengungkap dampak positif CSR. Metodologi analisis data kualitatif digunakan, memanfaatkan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data utama. Data sekunder, yang bersumber dari dokumen terkait kinerja keuangan dan CSR yang dapat diakses secara daring, dianalisis menggunakan rasio keuangan seperti Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Return On Asset (ROA), Gross Profit Margin (GPM), dan Net Profit Margin (NPM) untuk menggambarkan pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kinerja keuangannya melalui praktik CSR yang efektif, membantu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, dan membina hubungan pemangku kepentingan yang positif. Hal ini menggarisbawahi peran CSR tidak hanya sebagai alat pemasaran atau pencitraan merek, tetapi juga sebagai pendekatan bisnis yang strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141676466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Teknologi blockchain telah muncul sebagai inovasi revolusioner dalam sektor keuangan, mengubah cara kita memandang penyimpanan dan pertukaran data. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak substansial teknologi ini terhadap kepercayaan investor serta transparansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada investor, mengukur persepsi mereka terhadap teknologi blockchain dan tingkat kepercayaan mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil analisis yang cermat menggunakan metode statistik seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis (uji t) menghasilkan temuan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain berdampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan investor, serta bahwa transparansi keuangan yang ditingkatkan oleh blockchain juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Keamanan yang ditingkatkan, integritas data yang lebih tinggi, dan proses transaksi yang lebih efisien yang ditawarkan oleh blockchain telah membuka pintu untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi peran penting teknologi blockchain dalam memperkuat ikatan antara investor dan pasar keuangan, serta memberikan dorongan yang jelas bagi penerapannya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor keuangan secara keseluruhan.
{"title":"Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Kepercayaan Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi","authors":"Mustika Jati Waloyandari, Alvy Mulyaning Tyas","doi":"10.38035/rrj.v6i5.978","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.978","url":null,"abstract":"Teknologi blockchain telah muncul sebagai inovasi revolusioner dalam sektor keuangan, mengubah cara kita memandang penyimpanan dan pertukaran data. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak substansial teknologi ini terhadap kepercayaan investor serta transparansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada investor, mengukur persepsi mereka terhadap teknologi blockchain dan tingkat kepercayaan mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil analisis yang cermat menggunakan metode statistik seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis (uji t) menghasilkan temuan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain berdampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan investor, serta bahwa transparansi keuangan yang ditingkatkan oleh blockchain juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Keamanan yang ditingkatkan, integritas data yang lebih tinggi, dan proses transaksi yang lebih efisien yang ditawarkan oleh blockchain telah membuka pintu untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi peran penting teknologi blockchain dalam memperkuat ikatan antara investor dan pasar keuangan, serta memberikan dorongan yang jelas bagi penerapannya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sektor keuangan secara keseluruhan.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141677016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Manajemen merupakan variabel utama kemajuan dalam mengkoordinasikan latihan safari dakwah yang terorganisasi, safari dakwah merupakan suatu tindakan menyebarkan agama Islam dengan cara berpindah-pindah mulai dari satu kota ke kota lainnya. KBM ANS melaksanakan latihan safari dakwah dengan administrasi yang baik dengan memanfaatkan aset yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi yang diterapkan pada latihan safari dakwah yang dikoordinasikan oleh KBM ANS dan untuk menentukan jenis latihan rutin yang dilakukan oleh KBM ANS di Daerah Batang Natal. Jenis eksplorasi subjektif ekspresif, membedah informasi yang diperoleh melalui pertemuan dan persepsi dari asosiasi dakwah KBM ANS. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen safari dakwah KBM ANS menggunakan manajemen secara efektif dalam kegiatannya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen itu sendiri untuk memastikan bahwa kegiatan safari dakwah dilakukan sesuai dengan cara yang diinginkan.
管理是协调有组织的 "达瓦之旅 "活动取得进展的主要变量，"达瓦之旅 "是从一个城市到另一个城市传播伊斯兰教的活动。KBM ANS 通过利用现有资产，以良好的管理方式开展 "达瓦 "旅行活动。本研究旨在分析由 KBM ANS 协调的 "达瓦 "探险活动的管理情况，并确定 KBM ANS 在巴塘纳塔尔地区开展的常规活动的类型。探讨的类型是明确的主观性，剖析通过会议获得的信息和 KBM ANS da'wah 协会的看法。根据研究结果，KBM ANS 野生动物园达瓦协会的管理层在活动中有效利用了管理，通过利用管理本身的原则和功能，确保野生动物园达瓦协会的活动按照预期方式进行。
{"title":"Manajemen Safari Dakwah Keluarga Besar Mustahafawiyah Aek Nangali Sekitar Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal","authors":"Riki Armada Batubara, Soiman Soiman","doi":"10.38035/rrj.v6i5.956","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.956","url":null,"abstract":"Manajemen merupakan variabel utama kemajuan dalam mengkoordinasikan latihan safari dakwah yang terorganisasi, safari dakwah merupakan suatu tindakan menyebarkan agama Islam dengan cara berpindah-pindah mulai dari satu kota ke kota lainnya. KBM ANS melaksanakan latihan safari dakwah dengan administrasi yang baik dengan memanfaatkan aset yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi yang diterapkan pada latihan safari dakwah yang dikoordinasikan oleh KBM ANS dan untuk menentukan jenis latihan rutin yang dilakukan oleh KBM ANS di Daerah Batang Natal. Jenis eksplorasi subjektif ekspresif, membedah informasi yang diperoleh melalui pertemuan dan persepsi dari asosiasi dakwah KBM ANS. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen safari dakwah KBM ANS menggunakan manajemen secara efektif dalam kegiatannya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen itu sendiri untuk memastikan bahwa kegiatan safari dakwah dilakukan sesuai dengan cara yang diinginkan.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141679240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan implementasi dari peraturan daerah terkait dengan rencana keuangan tahunan. APBD sendiri dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan demi kemajuan wilayah yang dipimpinnya melalui perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan baik. Tujuan dari pembuatan APBD ini diantaranya adalah membantu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial dasar. Selain itu, APBD juga memiliki tujuan dalam bidang kehidupan masyarakat agar terjamin. Kemudian Pemerintah Daerah juga memiliki kewenanngan dalam menyediakan pelayanan pada bidang proses mengelola sumber daya alam, pemukiman, dan transportasi. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh mekanisme dari APBD sendiri dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD. Kemudian dana APBD sendiri dapat dimanfaatkan, dilaksanakan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan yang telah diajukannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam proses pengawasan harus diterapkan dalam seluruh mekanisme ataupun implementasi dari APBD. Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses menyelenggaran negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementrian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK.
{"title":"Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah","authors":"Faiq Akmaluddin Hafidzh","doi":"10.38035/rrj.v6i5.909","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.909","url":null,"abstract":"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan implementasi dari peraturan daerah terkait dengan rencana keuangan tahunan. APBD sendiri dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan demi kemajuan wilayah yang dipimpinnya melalui perencanaan keuangan yang sudah tersusun dengan baik. Tujuan dari pembuatan APBD ini diantaranya adalah membantu kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial dasar. Selain itu, APBD juga memiliki tujuan dalam bidang kehidupan masyarakat agar terjamin. Kemudian Pemerintah Daerah juga memiliki kewenanngan dalam menyediakan pelayanan pada bidang proses mengelola sumber daya alam, pemukiman, dan transportasi. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis tentang mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh mekanisme dari APBD sendiri dilakukan melalui proses Menyusun RAB yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Setelah itu Pemerintah Pusat juga memberikan Keputusan melalui setuju atau tidak setuju terkait dengan APBD. Kemudian dana APBD sendiri dapat dimanfaatkan, dilaksanakan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan yang telah diajukannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dalam proses pengawasan harus diterapkan dalam seluruh mekanisme ataupun implementasi dari APBD. Aspek pengawasan dalam bidang APBD ialah memenuhi asas akuntabilitas pada proses menyelenggaran negara. Hal tersebut harus memiliki kesesuaian dengan AUPB. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi terkait dengan keberlangsungan fungsi pengawasan anggaran, contohnya Kementrian Dalam Negeri, DPRD, dan BPK.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141679693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Anak merupakan pilar utama dalam membangun masa depan suatu bangsa sehingga harus dilindungi dengan berbagai aturan yang menjamin hak serta kesejahteraan mereka. Namun, pada kenyataannya, anak-anak juga dapat terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang berakibat pada kematian yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat apabila suatu tindakan pidana yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi dan analisis literatur melalui teknik penelusuran data library research. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt.Pst, terdapat kecenderungan dimana putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, maka hukuman denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Sebab Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, meskipun sudah jelas diatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka hukuman tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman denda, hal ini tidak selaras dengan tujuan rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus dalam sistem peradilan anak, dimana pemidanaan seharusnya disertai dengan upaya pemulihan agar anak dapat kembali diintegrasikan ke dalam masyarakat.
{"title":"Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum","authors":"Priska Khairunnisa, Rasji Rasji","doi":"10.38035/rrj.v6i4.935","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.935","url":null,"abstract":"Anak merupakan pilar utama dalam membangun masa depan suatu bangsa sehingga harus dilindungi dengan berbagai aturan yang menjamin hak serta kesejahteraan mereka. Namun, pada kenyataannya, anak-anak juga dapat terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang berakibat pada kematian yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat apabila suatu tindakan pidana yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi dan analisis literatur melalui teknik penelusuran data library research. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt.Pst, terdapat kecenderungan dimana putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, maka hukuman denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Sebab Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, meskipun sudah jelas diatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka hukuman tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman denda, hal ini tidak selaras dengan tujuan rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus dalam sistem peradilan anak, dimana pemidanaan seharusnya disertai dengan upaya pemulihan agar anak dapat kembali diintegrasikan ke dalam masyarakat.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141335816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terdahap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan” ini dilatarbelakangi oleh salah satu layanan finansial yang kerap diberikan dalam dunia perbankan yaitu, layanan kredit terutama bagi para pengusaha. Layanan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit yang seringkali tidak ditinjau lebih lanjut muatannya oleh calon debitur. Hal ini yang kemudian membuka peluang bagi pelanggaran hukum dengan kemungkinan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan pihak debitur. Dengan adanya isu hukum seperti ini, maka penelitian ini bertujuan melihat lebih jauh lagi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung Konsumen terkait pemberian informasi kepada konsumen dalam perjanjian kredit dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak menerima yang tertera informasi dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian, terlihat bahwa saat ini implementasi UU Perlindungan Konsumen terbatas dikarenakan debitur tetap dianggap mengetahui seluruh ketentuan dalam muatan perjanjian kredit apabila sudah menandatanganinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur ialah mulai dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun pengadilan negeri setempat.
{"title":"Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan","authors":"Rayvind Onggianto, R.M. Gatot P. Soemartono","doi":"10.38035/rrj.v6i4.928","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928","url":null,"abstract":"Artikel yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terdahap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan” ini dilatarbelakangi oleh salah satu layanan finansial yang kerap diberikan dalam dunia perbankan yaitu, layanan kredit terutama bagi para pengusaha. Layanan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit yang seringkali tidak ditinjau lebih lanjut muatannya oleh calon debitur. Hal ini yang kemudian membuka peluang bagi pelanggaran hukum dengan kemungkinan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan pihak debitur. Dengan adanya isu hukum seperti ini, maka penelitian ini bertujuan melihat lebih jauh lagi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung Konsumen terkait pemberian informasi kepada konsumen dalam perjanjian kredit dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak menerima yang tertera informasi dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian, terlihat bahwa saat ini implementasi UU Perlindungan Konsumen terbatas dikarenakan debitur tetap dianggap mengetahui seluruh ketentuan dalam muatan perjanjian kredit apabila sudah menandatanganinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur ialah mulai dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun pengadilan negeri setempat.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141335403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam menyebarluaskan konsep kesetaraan gender kepada masyarakat menjadi tujuan organisasi majelis taklim terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini menguraikan perencanaan dakwah BKMT untuk menanamkan konsep kesetaraan gender pada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Medan Selayang. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipakai pada analisis yaitu pedoman wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu perencanaan dakwah BKMT dalam mensosialisasikan konsep kesetaraan gender di Kecamatan Medan Selayang dengan melaksanakan seminar dakwah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan pemberdayaan komunitas.
{"title":"Perencanaan Dakwah BKMT dalam Mensosialisasikan Konsep Kesetaraan Gender di Kecamatan Medan Selayang","authors":"Isnaini Miranda Br Ginting, Soiman Soiman","doi":"10.38035/rrj.v6i4.921","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.921","url":null,"abstract":"Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam menyebarluaskan konsep kesetaraan gender kepada masyarakat menjadi tujuan organisasi majelis taklim terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini menguraikan perencanaan dakwah BKMT untuk menanamkan konsep kesetaraan gender pada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Medan Selayang. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipakai pada analisis yaitu pedoman wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu perencanaan dakwah BKMT dalam mensosialisasikan konsep kesetaraan gender di Kecamatan Medan Selayang dengan melaksanakan seminar dakwah, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan pemberdayaan komunitas.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141336140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Karena masyarakat masih memegang teguh ajaran moral, etika dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mencegah maraknya LGBT Di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Strategi eksplorasi yang digunakan adalah survei subjektif yang memukau. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam survei adalah kaidah wawancara, persepsi, dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mencegah maraknya LGBT di Kota Tebing Tinggi adalah dengan mengeluarkan fatwa dan pernyataan resmi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melalui penguat institusi keluarga, melakukan pengawasan terhadap media konten, melalui advokasi dan pendampingan hukum mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM terkait LGBT.
女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者（LGBT）等性变态是 Tebing Tinggi 市人民的禁忌。因为该社区仍然坚持道德、伦理和宗教教义。本研究旨在了解印尼乌里玛理事会（MUI）在防止特宾丁宜市男女同性恋、双性恋和变性者增多方面的传教策略。本研究的动机是 Tebing Tinggi 市存在的各种问题。采用的探索策略是铆钉式主观调查。调查中使用的信息收集策略是访谈、感知、记录规则。研究结果表明，印尼乌里玛理事会（MUI）为防止男女同性恋、双性恋和变性者在 Tebing Tinggi 市抬头而采取的 "达瓦"（da'wah）策略是发布法特瓦（fatwas）和官方声明、为社区提供咨询、加强家庭机构、监督媒体内容、通过宣传和法律援助鼓励执法部门打击与男女同性恋、双性恋和变性者有关的侵犯人权行为。
{"title":"Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mencegah Maraknya LGBT di Kota Tebing Tinggi","authors":"D. Larasati, Moh Iqbal Abdul Muin","doi":"10.38035/rrj.v6i4.920","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.920","url":null,"abstract":" Penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Karena masyarakat masih memegang teguh ajaran moral, etika dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mencegah maraknya LGBT Di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Strategi eksplorasi yang digunakan adalah survei subjektif yang memukau. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam survei adalah kaidah wawancara, persepsi, dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mencegah maraknya LGBT di Kota Tebing Tinggi adalah dengan mengeluarkan fatwa dan pernyataan resmi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melalui penguat institusi keluarga, melakukan pengawasan terhadap media konten, melalui advokasi dan pendampingan hukum mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM terkait LGBT.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141337006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Physical violence refers to any act of aggression directed at another individual by a person using their own body that results in harm or even death to the target of the aggression. The Cibadak District Court Decision Number 85/Pid.B/2022, which explains that Jana Sahroni committed an act of physical violence that resulted in the victim's death, is the focus of this legal research. The judge sentenced Sahroni to seven (seven) years in prison without imposing any restitution to be given to the victim's family, who was left behind. the extent of the perpetrator's legal liability for using physical force that results in death and if the victim's family can receive compensation. This legal writing, which is normative juridical research, focuses on comprehending laws and regulations and evaluating the legal sources that were employed through a literature review. As a result, a decision will eventually be made about the legalisation of violent crimes that result in death as well as the payment of compensation to the victim's family.
{"title":"Analisis Pemberian Restitusi kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum","authors":"Anisa Puspitasari, Rasji Rasji","doi":"10.38035/rrj.v6i4.941","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.941","url":null,"abstract":"Physical violence refers to any act of aggression directed at another individual by a person using their own body that results in harm or even death to the target of the aggression. The Cibadak District Court Decision Number 85/Pid.B/2022, which explains that Jana Sahroni committed an act of physical violence that resulted in the victim's death, is the focus of this legal research. The judge sentenced Sahroni to seven (seven) years in prison without imposing any restitution to be given to the victim's family, who was left behind. the extent of the perpetrator's legal liability for using physical force that results in death and if the victim's family can receive compensation. This legal writing, which is normative juridical research, focuses on comprehending laws and regulations and evaluating the legal sources that were employed through a literature review. As a result, a decision will eventually be made about the legalisation of violent crimes that result in death as well as the payment of compensation to the victim's family.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141336691","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumber dana IKN, penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi skema pembangunan infrastruktur pada IKN, serta pengembalian investasi kepada badan usaha swasta melalui Perjanjian KPBU untuk IKN. Tujuan lainnya adalah untuk memahami perbedaan regulasi antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji hukum positif tertulis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Kemudian, bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha swasta adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain itu, antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN terdapat perbedaan pada dasar hukum, prinsip pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan ketentuan mengenai klausul wajib dalam Perjanjian KPBU untuk IKN.
{"title":"Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN","authors":"Mada Devi Kartikasari, Sonyendah Retnaningsih","doi":"10.38035/rrj.v6i4.899","DOIUrl":"https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899","url":null,"abstract":"Agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan pemerintah sejak tahun 2019 memerlukan biaya yang tinggi. Keseluruhan proses persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga hampir setengah kuadriliun rupiah. Sumber biaya tersebut terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persentase sebesar 19%, badan usaha sebesar 24%, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54%. Berkaitan dengan KPBU yang memiliki persentase terbesar sebagai sumber dana IKN, penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi skema pembangunan infrastruktur pada IKN, serta pengembalian investasi kepada badan usaha swasta melalui Perjanjian KPBU untuk IKN. Tujuan lainnya adalah untuk memahami perbedaan regulasi antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji hukum positif tertulis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Kemudian, bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha swasta adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain itu, antara KPBU untuk IKN dengan KPBU untuk di luar IKN terdapat perbedaan pada dasar hukum, prinsip pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan ketentuan mengenai klausul wajib dalam Perjanjian KPBU untuk IKN.","PeriodicalId":333433,"journal":{"name":"Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141346531","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：