Pub Date : 2022-05-30DOI: 10.30872/jinv.v18i2.10552
Shintia Permata, E. Ahman
During the COVID-19 pandemic, many new habits were called the "new normal," where all sectors inevitably adapt to all the changes that exist, including the world of work. One of them is WFH, namely, Working from Home. In its implementation, many problems arise, such as in communication, task completion, and others, so the WFH concept is indicated to have a relationship with employee engagement. So this study aims to compare how employee engagement is during WFO and WFH. This comparative study will use a questionnaire with a Likert scale and be processed with an analytical tool, namely SPSS 26, and the analytical method used in this study is the Wilcoxon Signed Rank Test. The object of this research is the population of employees of Tarbiyatul Aulad II Middle School in Cikajang, Garut Regency, totaling 34 people, consisting of teachers and staff. The results of this study indicate that there is a significant difference in employee engagement during WFO and WFH, and that the decrease is accompanied by signs of employee vigor, dedication, and absorption when WFH decreases.
{"title":"Komparasi employee engagement saat WFO dan WFH","authors":"Shintia Permata, E. Ahman","doi":"10.30872/jinv.v18i2.10552","DOIUrl":"https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10552","url":null,"abstract":"During the COVID-19 pandemic, many new habits were called the \"new normal,\" where all sectors inevitably adapt to all the changes that exist, including the world of work. One of them is WFH, namely, Working from Home. In its implementation, many problems arise, such as in communication, task completion, and others, so the WFH concept is indicated to have a relationship with employee engagement. So this study aims to compare how employee engagement is during WFO and WFH. This comparative study will use a questionnaire with a Likert scale and be processed with an analytical tool, namely SPSS 26, and the analytical method used in this study is the Wilcoxon Signed Rank Test. The object of this research is the population of employees of Tarbiyatul Aulad II Middle School in Cikajang, Garut Regency, totaling 34 people, consisting of teachers and staff. The results of this study indicate that there is a significant difference in employee engagement during WFO and WFH, and that the decrease is accompanied by signs of employee vigor, dedication, and absorption when WFH decreases.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85536815","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.511
Mohd Farouq Hasymi Nasution
Kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparana, dan akuntabel serta pelayanan publick yang berkualitas dan terpercaya. Namun dalam implementasinya oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal karena masih terbiasanya dengan sistem birokrasi lama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi dan menganalisis secara empiris pengaruh dari modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data penelitian dihasilkan melalui skala likert yang kemudian diolah dan dianlisis untuk menarik kesimpulan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 236 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kapasitas modal psikologis tinggi dan penerimaan teknologi yang sedang. Variabel Modal psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel Penerimaan teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan besar pengaruh sebesar 36.8 %. Pemkab Pakpak Bharat dapat meningkatkan upaya memfasilitasi pengembangan diri khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Pegawai Negeri Sipi Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dan menciptakan lingkungan kerja dengan teknologi yang dirasakan kemudahan dan kebermanfaatannya. Kata kunci: sistem pemerintahan berbasis elektronik; modal psikologis; penerimaan teknologi.
{"title":"PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS DAN PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT","authors":"Mohd Farouq Hasymi Nasution","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.511","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.511","url":null,"abstract":"Kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparana, dan akuntabel serta pelayanan publick yang berkualitas dan terpercaya. Namun dalam implementasinya oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat belum maksimal karena masih terbiasanya dengan sistem birokrasi lama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kapasitas modal psikologis dan penerimaan teknologi dan menganalisis secara empiris pengaruh dari modal psikologis dan penerimaan teknologi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data penelitian dihasilkan melalui skala likert yang kemudian diolah dan dianlisis untuk menarik kesimpulan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 236 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kapasitas modal psikologis tinggi dan penerimaan teknologi yang sedang. Variabel Modal psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel Penerimaan teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Variabel modal psikologis dan penerimaan teknologi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan besar pengaruh sebesar 36.8 %. Pemkab Pakpak Bharat dapat meningkatkan upaya memfasilitasi pengembangan diri khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Pegawai Negeri Sipi Pemerintah kabupaten Pakpak Bharat dan menciptakan lingkungan kerja dengan teknologi yang dirasakan kemudahan dan kebermanfaatannya. \u0000 \u0000Kata kunci: sistem pemerintahan berbasis elektronik; modal psikologis; penerimaan teknologi.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"316 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80107321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.514
A. Sinaga
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, huberman dan Saldana meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peneingkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BUMDesa, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya. 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.
{"title":"OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA","authors":"A. Sinaga","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.514","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.514","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, huberman dan Saldana meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. \u0000 \u0000Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peneingkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BUMDesa, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya. 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82326713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.502
Kristian Buditiawan, E. Santoso
Pada era desentralisasi setiap daerah otonom di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menetapkan arah tujuan pembangunan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing termasuk juga dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di daerahnya. Desentralisasi fiskal dimaksudkan dapat menyeimbangkan laju pembangunan antar daerah sehingga tidak ada lagi dikotomi daerah maju dan tertinggal karena masing-masing daerah mempunyai kesempatan membiayai pembangunan di daerahnya secara mandiri sesuai potensi daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuka kesempatan yang luas kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerahnya dan sedikit bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah berusaha menggunakan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan sebaik-baiknya untuk membiayai proses pemerintahan yang berlangsung. Analisis rasio kinerja keuangan adalah salah upaya untuk menilai kinerja keuangan daerah agar memenuhi unsur akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dan kemampuan daerah dalam mendanai penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi aspek rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode 2016-2020 dapat dikatakan secara keseluruhan sudah baik dari sisi erasio efektifita dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian masih menunjukkan proporsi penerimaan transfer dari pemerintah Provinsi/pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerahnya. Rasio aktifitas menggambarkan bahwa penerimaan masih lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal (penyediaan infrastruktur). Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana yang bersumber dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.
{"title":"RASIO KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BONDOWOSO","authors":"Kristian Buditiawan, E. Santoso","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.502","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.502","url":null,"abstract":"Pada era desentralisasi setiap daerah otonom di Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menetapkan arah tujuan pembangunan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing termasuk juga dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di daerahnya. Desentralisasi fiskal dimaksudkan dapat menyeimbangkan laju pembangunan antar daerah sehingga tidak ada lagi dikotomi daerah maju dan tertinggal karena masing-masing daerah mempunyai kesempatan membiayai pembangunan di daerahnya secara mandiri sesuai potensi daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuka kesempatan yang luas kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerahnya dan sedikit bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah berusaha menggunakan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan sebaik-baiknya untuk membiayai proses pemerintahan yang berlangsung. Analisis rasio kinerja keuangan adalah salah upaya untuk menilai kinerja keuangan daerah agar memenuhi unsur akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini membahas tentang rasio kinerja keuangan daerah yang dan kemampuan daerah dalam mendanai penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi aspek rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan Kabupaten Bondowoso selama periode 2016-2020 dapat dikatakan secara keseluruhan sudah baik dari sisi erasio efektifita dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian masih menunjukkan proporsi penerimaan transfer dari pemerintah Provinsi/pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerahnya. Rasio aktifitas menggambarkan bahwa penerimaan masih lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal (penyediaan infrastruktur). Pembiayaan infrastruktur dapat menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan dana yang bersumber dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81945343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.436
E. Astuti
Kasus COVID-19 tidak hanya tanggung jawab bidang kesehatan saja, dalam penanganannya perlu kerjasama berbagai lintas sektor. Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi wisata dan Kabupaten baru di Jawa Barat membutuhkan optimalisasi peran pentahelix dalam upaya pengendalian COVID-19. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 50 informan yang berasal dari leading sektor (Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas), lintas sektor (Kecamatan, Desa), dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Hasil menunjukkan, implementasi kebijakan merujuk pada kebijakan pusat, dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan COVID-19. Peran dan kerjasama telah berjalan dengan baik dengan memanfaatkan wadah Satgas COVID-19 dengan semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor pendukung meliputi penerbitan Keputusan Bupati, pemberian insentif dan pemahaman masyarakat yang bagus. Sedangkan faktor penghambat berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif yang diterima oleh tenaga medis dan pasien COVID-19 khususnya pada awal-awal pandemi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan melibatkan tim Satgas tingkat kecamatan dan desa melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa. Peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran secara umum telah berjalan dengan baik terlihat dengan penerbitan Keputusan Bupati yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor hambatan berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif pada awal pandemi telah berkurang meskipun tetap ada beberapa yang masih menjadi penghambat. Kegiatan pemberdayaan melalui Musyawarah Masyarakat Desa belum mengerucut pada rencana kegiatan yang menjadi inisiatif desa sehingga perlu upaya dalam menggerakan masyarakat untuk bersinergi dalam peningkatan peran serta dan menginisiasi proses tahapan pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: pentahelix, penanganan, COVID-19, Pangandaran
{"title":"ANALISIS KUALITATIF PENGENDALIAN COVID-19 BERDASARKAN KEKUATAN PENTAHELIX DI WILAYAH PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN","authors":"E. Astuti","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.436","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.436","url":null,"abstract":"Kasus COVID-19 tidak hanya tanggung jawab bidang kesehatan saja, dalam penanganannya perlu kerjasama berbagai lintas sektor. Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi wisata dan Kabupaten baru di Jawa Barat membutuhkan optimalisasi peran pentahelix dalam upaya pengendalian COVID-19. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 50 informan yang berasal dari leading sektor (Dinas Kesehatan, Labkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas), lintas sektor (Kecamatan, Desa), dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Hasil menunjukkan, implementasi kebijakan merujuk pada kebijakan pusat, dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan COVID-19. Peran dan kerjasama telah berjalan dengan baik dengan memanfaatkan wadah Satgas COVID-19 dengan semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor pendukung meliputi penerbitan Keputusan Bupati, pemberian insentif dan pemahaman masyarakat yang bagus. Sedangkan faktor penghambat berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif yang diterima oleh tenaga medis dan pasien COVID-19 khususnya pada awal-awal pandemi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan melibatkan tim Satgas tingkat kecamatan dan desa melalui kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa. Peran pentahelix dalam implementasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran secara umum telah berjalan dengan baik terlihat dengan penerbitan Keputusan Bupati yang menjadi kekuatan hukum pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Pangandaran. Semua pihak mengambil peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Faktor hambatan berupa kekurangan SDM, sarana dan prasarana serta stigma negatif pada awal pandemi telah berkurang meskipun tetap ada beberapa yang masih menjadi penghambat. Kegiatan pemberdayaan melalui Musyawarah Masyarakat Desa belum mengerucut pada rencana kegiatan yang menjadi inisiatif desa sehingga perlu upaya dalam menggerakan masyarakat untuk bersinergi dalam peningkatan peran serta dan menginisiasi proses tahapan pemberdayaan masyarakat. \u0000Kata kunci: pentahelix, penanganan, COVID-19, Pangandaran","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"69 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85632179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.529
Mahardhika Berliandaldo, Angga Wijaya Holman Fasa
Tren pariwisata pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kecenderungan kepada wisata alam yang bersifat outdoor untuk menghindari transmisi atau penularan virus. Salah satu jenis wisata tersebut adalah geowisata. studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif collaborative governance. Setelah mendapatkan temuan studi atas kedua hal tersebut, kemudian disusun strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Untuk mengetahui jawaban dari bebrapa hal tersebut dipergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan elaborasi lebih lanjut, studi ini menunjukkan beberapa hal, pertama, pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kedua, Peran dan relasi antar pemangku kepentingan amat dibutuhkan dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas, khusunya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, menyelesaikan masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat. Ketiga, strategi berbagi peran dalam pengembangan geotourism adalah dengan penerpan model pentahelix yang melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan, antara lain Academy (Riset dan Pengabdian masyarakat), Business (Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis), Community (Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif), Government (Koordinator dan Regulator), Media (Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi).
{"title":"PENGELOLAAN GEOWISATA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN WARISAN GEOLOGI: PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE","authors":"Mahardhika Berliandaldo, Angga Wijaya Holman Fasa","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.529","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.529","url":null,"abstract":"Tren pariwisata pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kecenderungan kepada wisata alam yang bersifat outdoor untuk menghindari transmisi atau penularan virus. Salah satu jenis wisata tersebut adalah geowisata. studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi, serta peran dan relasi antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berdasarkan perspektif collaborative governance. Setelah mendapatkan temuan studi atas kedua hal tersebut, kemudian disusun strategi pengelolaan geowisata berkelanjutan dalam mendukung pelestarian warisan geologi berbasis kolaborasi antar para pemangku kepentingan. Untuk mengetahui jawaban dari bebrapa hal tersebut dipergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan elaborasi lebih lanjut, studi ini menunjukkan beberapa hal, pertama, pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan pembangunan ekonomi dan budaya lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kedua, Peran dan relasi antar pemangku kepentingan amat dibutuhkan dalam kerangka kolaboratif, dan perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas, khusunya untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, menyelesaikan masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat. Ketiga, strategi berbagi peran dalam pengembangan geotourism adalah dengan penerpan model pentahelix yang melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan, antara lain Academy (Riset dan Pengabdian masyarakat), Business (Kerjasama Pembiayaan dan Penyelenggara Bisnis), Community (Pendukung Pariwisata dan Ekonomi kreatif), Government (Koordinator dan Regulator), Media (Promosi, Pemasaran, dan Sosialisasi).","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"20 3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83829281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.521
Azizul Kholis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan dikawasan sekitar danau Toba provinsi Sumaera Utara. Berdasarkan teori pariwisata berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial maka ketiga faktor tersebut dalam penelitian ini diuji menjadi penentu kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan. Proksi ekonomi diukur melalui dukungan manajemen perusahaan, proksi lingkungan adalah kebijakan CSR dan dan proksi sosial adalah peran masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan pada 73 perusahaan di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Karo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR (X1), Dukungan Manajemen (X2) dan Dukungan Masyarakat (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan (Y). Keterbatasan penelitian ini adalah pada sampel yang tidak mengelompokkan perusahaan berdasarkan kategori bidang usaha, sehingga dapat saja berbeda kebijakan akuntansi lingkungan antara satu perusahaan dengan perusahan lainnya. Kebaruan dan inovasi penelitian ini adalah menghubungkan secara peta konsep kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan yang didasarkan pada teori stakeholder dengan teori pariwisata berkelanjutan sehingga diharapkan secara kajian akademik kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan memiliki kontribusi terhadap penguatan pariwisata berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memilih sampel penelitian pada satu kelompok kategori bidang usaha yang sejenis misalnya pada bisnis perhotelan, perusahaan agen perjalanan wisata ataupun jasa transportasi air. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kesadaran akan pariwisata berkelanjutan sudah dipahami oleh pihak manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya dukungan program CSR di kawasan Danau Toba. Kata kunci: Akuntansi, Lingkungan, Pariwisata, Berkelanjutan
{"title":"KEBIJAKAN AKUNTANSI LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA","authors":"Azizul Kholis","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.521","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.521","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan dikawasan sekitar danau Toba provinsi Sumaera Utara. Berdasarkan teori pariwisata berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial maka ketiga faktor tersebut dalam penelitian ini diuji menjadi penentu kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan. Proksi ekonomi diukur melalui dukungan manajemen perusahaan, proksi lingkungan adalah kebijakan CSR dan dan proksi sosial adalah peran masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan pada 73 perusahaan di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Karo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR (X1), Dukungan Manajemen (X2) dan Dukungan Masyarakat (X3), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan (Y). Keterbatasan penelitian ini adalah pada sampel yang tidak mengelompokkan perusahaan berdasarkan kategori bidang usaha, sehingga dapat saja berbeda kebijakan akuntansi lingkungan antara satu perusahaan dengan perusahan lainnya. Kebaruan dan inovasi penelitian ini adalah menghubungkan secara peta konsep kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan yang didasarkan pada teori stakeholder dengan teori pariwisata berkelanjutan sehingga diharapkan secara kajian akademik kebijakan akuntansi lingkungan perusahaan memiliki kontribusi terhadap penguatan pariwisata berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memilih sampel penelitian pada satu kelompok kategori bidang usaha yang sejenis misalnya pada bisnis perhotelan, perusahaan agen perjalanan wisata ataupun jasa transportasi air. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kesadaran akan pariwisata berkelanjutan sudah dipahami oleh pihak manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan adanya dukungan program CSR di kawasan Danau Toba. \u0000 \u0000Kata kunci: Akuntansi, Lingkungan, Pariwisata, Berkelanjutan","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81420587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.413
Azwar Iskandar
This study aims to measure the success of the implementation of distance learning systems in the Financial Education and Training Agency of Makassar during the pandemic. This study used data obtained from respondents through questionnaires and quantitative approaches through component or variant-based of Structural Equation Modelling (SEM) techniques with Partial Least Square (PLS). The results show that in general the distance learning system has not fully run well and successfully based on indicators or approach of DeLone and McLean model. The system quality affects user satisfaction and user satisfaction also affects the net benefits. Meanwhile, the information quality and service quality has no effect on user satisfaction. Financial Education and Training Agency of Makassar is expected to improve the quality of information and quality of services in order to improve the satisfaction of training participants that will have an impact on the achievement of learning outcomes.
{"title":"EVALUASI KESUKSESAN SISTEM PELATIHAN JARAK JAUH PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Azwar Iskandar","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.413","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.413","url":null,"abstract":"This study aims to measure the success of the implementation of distance learning systems in the Financial Education and Training Agency of Makassar during the pandemic. This study used data obtained from respondents through questionnaires and quantitative approaches through component or variant-based of Structural Equation Modelling (SEM) techniques with Partial Least Square (PLS). The results show that in general the distance learning system has not fully run well and successfully based on indicators or approach of DeLone and McLean model. The system quality affects user satisfaction and user satisfaction also affects the net benefits. Meanwhile, the information quality and service quality has no effect on user satisfaction. Financial Education and Training Agency of Makassar is expected to improve the quality of information and quality of services in order to improve the satisfaction of training participants that will have an impact on the achievement of learning outcomes.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89325465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-19DOI: 10.33626/inovasi.v19i1.376
Tiurmaida Simandalahi
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Metoda penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, selama 1 bulan dari Agustus - September 2019 dengan melibatkan semua kepala keluarga yang ada berjumlah 264 orang. Sampel berjumlah 69 orang, digunakan teknik Random Sampling. Analisa data secara univariat dan bivariat melalui uji Chi-Square, dan data diolah secara komputerasi. Hasil univariat didapatkan 59,4% masyarakat tidak siaga, 63,8% self-efficacy rendah. Uji bivariat menjelaskan ada hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir (p-value 0.026 < 0,05). Rekomendasi penelitian yang diusulkan adalah optimalisasi sosialisasi dan edukasi terkait banjir dan penanganannya secara terpadu, dengan melibatkan seluruh perangkat masyarakat, bekerjasama dengan tim kebencanaan daerah BPBD Kerinci,dan memberdayakan potensi kearifan lokal yang ada sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Kata kunci: self-efficacy; kesiapsiagaan; banjir
{"title":"HUBUNGAN SELF-EFFICACY DENGAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR PADA MASYARAKAT DESA DUSUN DALAM KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI","authors":"Tiurmaida Simandalahi","doi":"10.33626/inovasi.v19i1.376","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.376","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir pada masyarakat Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Metoda penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, selama 1 bulan dari Agustus - September 2019 dengan melibatkan semua kepala keluarga yang ada berjumlah 264 orang. Sampel berjumlah 69 orang, digunakan teknik Random Sampling. Analisa data secara univariat dan bivariat melalui uji Chi-Square, dan data diolah secara komputerasi. Hasil univariat didapatkan 59,4% masyarakat tidak siaga, 63,8% self-efficacy rendah. Uji bivariat menjelaskan ada hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir (p-value 0.026 < 0,05). Rekomendasi penelitian yang diusulkan adalah optimalisasi sosialisasi dan edukasi terkait banjir dan penanganannya secara terpadu, dengan melibatkan seluruh perangkat masyarakat, bekerjasama dengan tim kebencanaan daerah BPBD Kerinci,dan memberdayakan potensi kearifan lokal yang ada sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. \u0000Kata kunci: self-efficacy; kesiapsiagaan; banjir","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"65 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83143750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：