Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.646
F. Zaluchu
Stunting memiliki dampak panjang dan bersifat permanen. Sampai dengan saat ini analisis mengenai penyebab stunting masih kurang memberikan paradigma tentang otonomi perempuan. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa otonomi perempuan berakar pada rendahnya pendidikan ibu, umur ibu yang masih muda, berat badan ibu yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat faktor tersebut mewakili keberadaan perempuan dalam kaitannya dengan stunting berdasarkan literatur ilmiah yang diperoleh melalui database Pubmed. Oleh karena itu direkomendasikan dua hal. Pertama perlunya meningkatkan edukasi kesehatan bukan hanya pada ibu hamil tetapi juga pada ibu mertua dan anggota rumah tangga lain di rumah tangga saat ibu sedang hamil dan di usia bayi <6 bulan. Kedua, perlu sekali meningkatkan dukungan suami kepada perempuan dalam kehamilan dan saat periode menyusui.
{"title":"Understanding the interaction between stunting and women’s autonomy","authors":"F. Zaluchu","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.646","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.646","url":null,"abstract":"Stunting memiliki dampak panjang dan bersifat permanen. Sampai dengan saat ini analisis mengenai penyebab stunting masih kurang memberikan paradigma tentang otonomi perempuan. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa otonomi perempuan berakar pada rendahnya pendidikan ibu, umur ibu yang masih muda, berat badan ibu yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat faktor tersebut mewakili keberadaan perempuan dalam kaitannya dengan stunting berdasarkan literatur ilmiah yang diperoleh melalui database Pubmed. Oleh karena itu direkomendasikan dua hal. Pertama perlunya meningkatkan edukasi kesehatan bukan hanya pada ibu hamil tetapi juga pada ibu mertua dan anggota rumah tangga lain di rumah tangga saat ibu sedang hamil dan di usia bayi <6 bulan. Kedua, perlu sekali meningkatkan dukungan suami kepada perempuan dalam kehamilan dan saat periode menyusui.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83843261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.561
Zainul Abidin
Penelitian ini difokuskan dan bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas publik dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Menggunakan desain pendekatan deskriptif. Peneliti menjelaskan dalam bentuk naratif. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta didukung dengan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemangku kepentingan utama maupun pendukung telah menjalankan akuntabilitasnya. Namun terdapat permasalahan terkait lemahnya koordinasi dan adanya organisasi silo yang menyebabkan lemahnya kohesivitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan petani di sana. Rekomendasi dalam pemberdayaan petani ke depan adalah selain penguatan modal sosial melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama, yang perlu dilakukan adalah penguatan kebijakan mekanisme akuntabilitas untuk mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi agar tidak proyektif dan memiliki sustainabilitas yang tinggi. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan akuntabilitasnya pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tani di sisi lain masyarakat tani sebaiknya lebih meningkatkan hasil pertanian sedangkan pihak perbankan ikut bertanggungjawab dalam pendampingan pengelolaan dana dan hasil pertaniaan masyarakat. Olehnya itu, evaluasi kebijakan terhadap kapasitas kelembagan pemberdayaan yang ada perlu dilakukan agar modal sosial meningkat dan tidak terjadi egosektoral.
这项研究的重点和目的是通过你的布顿区(Buton street of lasaliu)的公民企业信贷项目，解释公众对社会赋权的责任。采用描述性方法设计。研究人员用叙事的形式来解释。研究人员进行有关各方的采访，并以观察和文献研究为基础。研究结果表明，主要利益相关者和支持者都曾开展过会计工作。然而，缺乏协调和筒仓组织存在存在问题，导致利益相关者之间缺乏凝聚力。未来使农民赋权的建议不仅是通过增加协调与合作来加强社会资本，还需要加强监管、控制和提高组织绩效的问责机制的政策。政府应该增加对农业社区赋权计划的会计资格，而在农业社区的其他方面，银行将负责减少资金管理和社区可行性。因此，必须对现有的权力体系制度能力进行政策评估，以促进社会资本的增加和防止部门利益的发生。
{"title":"Stakeholder accountability in farmers empowerment program through people’s business credit","authors":"Zainul Abidin","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.561","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.561","url":null,"abstract":" \u0000Penelitian ini difokuskan dan bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas publik dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Menggunakan desain pendekatan deskriptif. Peneliti menjelaskan dalam bentuk naratif. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta didukung dengan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pemangku kepentingan utama maupun pendukung telah menjalankan akuntabilitasnya. Namun terdapat permasalahan terkait lemahnya koordinasi dan adanya organisasi silo yang menyebabkan lemahnya kohesivitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan petani di sana. Rekomendasi dalam pemberdayaan petani ke depan adalah selain penguatan modal sosial melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama, yang perlu dilakukan adalah penguatan kebijakan mekanisme akuntabilitas untuk mengawasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi agar tidak proyektif dan memiliki sustainabilitas yang tinggi. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan akuntabilitasnya pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tani di sisi lain masyarakat tani sebaiknya lebih meningkatkan hasil pertanian sedangkan pihak perbankan ikut bertanggungjawab dalam pendampingan pengelolaan dana dan hasil pertaniaan masyarakat. Olehnya itu, evaluasi kebijakan terhadap kapasitas kelembagan pemberdayaan yang ada perlu dilakukan agar modal sosial meningkat dan tidak terjadi egosektoral.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"194 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74481277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.523
Munari - Kustanto
Industri kreatif menjadi salah satu sektor paling siap dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis dewasa ini. Keberadaan komunitas memegang peranan penting dalam pengembangan industri kreatif di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan menganalisa tantangan yang dihadapi komunitas dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo sekaligus merumuskan upaya pengembangan industri kreatif. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatan data primer yang diperoleh melalui FGD serta data sekunder dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif komunitas, pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo menghadapi beberapa tantangan terkait dengan pola pikir masyarakat dan pelaku industri kreatif, kesulitan mengakses perbankan, kemasan kurang menarik, prasarana pendukung kurang memadai, lemahnya pemasaran, serta ketersediaan sumberdaya baik bahan baku maupun manusia. Pengembangan industri kreatif penduduk pariwisata di Kabupaten Sidoarjo menuntut peran penting pemerintah baik sebagai fasilitator maupun regulator, sehingga menjadi katalisator bagi aktor pentahelix. Strategi pengembangan industri kreatif dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan pendidikan dan kurikulum, mendorong pembentukan sektor non-perbankan, hingga memperluas jejaring.
{"title":"Creative industry development in Sidoarjo Regency from a community perspective","authors":"Munari - Kustanto","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.523","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.523","url":null,"abstract":"Industri kreatif menjadi salah satu sektor paling siap dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis dewasa ini. Keberadaan komunitas memegang peranan penting dalam pengembangan industri kreatif di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan menganalisa tantangan yang dihadapi komunitas dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo sekaligus merumuskan upaya pengembangan industri kreatif. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatan data primer yang diperoleh melalui FGD serta data sekunder dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif komunitas, pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo menghadapi beberapa tantangan terkait dengan pola pikir masyarakat dan pelaku industri kreatif, kesulitan mengakses perbankan, kemasan kurang menarik, prasarana pendukung kurang memadai, lemahnya pemasaran, serta ketersediaan sumberdaya baik bahan baku maupun manusia. Pengembangan industri kreatif penduduk pariwisata di Kabupaten Sidoarjo menuntut peran penting pemerintah baik sebagai fasilitator maupun regulator, sehingga menjadi katalisator bagi aktor pentahelix. Strategi pengembangan industri kreatif dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan pendidikan dan kurikulum, mendorong pembentukan sektor non-perbankan, hingga memperluas jejaring.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"125 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78464080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.534
W. Kuswanda
Konflik manusia dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatera Utara meningkat dalam lima tahun terakhir. Konflik mereka disebabkan karena deforestasi hutan, pembukaan lahan, kerusakan tanaman dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kriteria dan kelembagaan prioritas serta rekomendasi kebijakan dalam mitigasi konflik manusia-orangutan tapanuli sehingga dapat menciptakan hubungan harmonis keduanya di masa mendatang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software Expert Choice dan Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria prioritas adalah pemulihan ekologi (habitat dan populasi) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan program mitigasi adalah pemerintah dan lembaga adat. Perusahaan swasta dan LSM dapat mendukung dan terlibat dalam program pemerintah. Kebijakan dan program yang direkomendasikan antara lain 1) para pihak mendorong peraturan penanggulangan konflik manusia-satwa liar (Permenhut No. 48 tahun 2008) menjadi peraturan pemerintah; 2) pemulihan kebutuhan ekologi orangutan melalui peningkatan pengamanan hutan konservasi, menetapkan blok pelestarian satwa pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pengembangan koridor satwa; dan 3) meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat melalui pembangunan desa ekowisata, membangun pusat perikanan dan peternakan dan meningkatkan peranan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. Kata Kunci : konflik, pemerintah, masyarakat, orangutan tapanuli; hutan.
在过去的五年里，北苏门答腊的人类和塔帕努利猩猩(Pongo tapanulisis)的冲突有所增加。它们的冲突是由森林砍伐、土地砍伐、农作物破坏和气候变化引起的。本研究旨在获得减少塔帕努利人冲突中的优先标准和制度信息和政策建议，以便在未来创造和谐的关系。数据收集是通过使用分析过程(AHP)和结构化访谈方法进行的问卷调查进行的。数据分析是通过2010年的Expert选择软件和微软Excel软件进行的。研究结果表明，优先标准是生态(栖息地和人口)恢复和社会经济赋权。实施减排计划的最佳机构是政府和公立机构。私营公司和非政府组织可以支持和参与政府项目。建议的政策和项目包括1)各方将人类和野生动物冲突条例(Permenhut number 48)推入政府监管;2)恢复猩猩通过增加生态保护林的安全,需要建立统一的街区保护动物动物走廊森林管理和开发;(3)通过生态旅游村庄的建设、渔业和畜牧业中心的建设和改善当地土地管理的智慧，促进当地人民的经济赋权和审慎。关键词:冲突、政府、社会、塔帕努利猩猩;森林。
{"title":"Criteria,institusional,and priority policies in mitigating conflict between human and Tapanuli orangutans in North Sumatra","authors":"W. Kuswanda","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.534","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.534","url":null,"abstract":"Konflik manusia dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatera Utara meningkat dalam lima tahun terakhir. Konflik mereka disebabkan karena deforestasi hutan, pembukaan lahan, kerusakan tanaman dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kriteria dan kelembagaan prioritas serta rekomendasi kebijakan dalam mitigasi konflik manusia-orangutan tapanuli sehingga dapat menciptakan hubungan harmonis keduanya di masa mendatang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software Expert Choice dan Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria prioritas adalah pemulihan ekologi (habitat dan populasi) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan program mitigasi adalah pemerintah dan lembaga adat. Perusahaan swasta dan LSM dapat mendukung dan terlibat dalam program pemerintah. Kebijakan dan program yang direkomendasikan antara lain 1) para pihak mendorong peraturan penanggulangan konflik manusia-satwa liar (Permenhut No. 48 tahun 2008) menjadi peraturan pemerintah; 2) pemulihan kebutuhan ekologi orangutan melalui peningkatan pengamanan hutan konservasi, menetapkan blok pelestarian satwa pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pengembangan koridor satwa; dan 3) meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat melalui pembangunan desa ekowisata, membangun pusat perikanan dan peternakan dan meningkatkan peranan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. \u0000Kata Kunci : konflik, pemerintah, masyarakat, orangutan tapanuli; hutan.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"78 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83772719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.597
Ramli Mahmud
Artikel ini bertujuan menelaah dan menganalisis persoalan netralitas birokrasi dalam perspektif budaya politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Permasalahan mengenai ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu disebabkan oleh budaya politik kaula. Untuk menjawab masalah dimaksud, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dimana peneliti sebagai informan kunci dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi khususnya literatur yang berhubungan dengan objek yang sama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru cenderung tidak netral disebabkan dari Bupati sebagai kepala daerah, sikap dan pilihan politik cenderung pada budaya politik kaula. Sementara itu birokrasi yang berada dalam jajaran fungsional Kesehatan cenderung netral dan lebih mengedepankan nilai rasionalitas berdasarkan pada budaya politik partisipan. Atas temuan tersebut, perlu adanya penguatan budaya politik partisipan bagi birokrasi di daerah melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Kata kunci: Budaya Politik, Birokrasi, Pemilu 2019
{"title":"Alternative in strengthening bureaucratic neutrality through political culture in the 2019 election in Boalemo Regency","authors":"Ramli Mahmud","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.597","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.597","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan menelaah dan menganalisis persoalan netralitas birokrasi dalam perspektif budaya politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Permasalahan mengenai ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu disebabkan oleh budaya politik kaula. Untuk menjawab masalah dimaksud, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dimana peneliti sebagai informan kunci dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi khususnya literatur yang berhubungan dengan objek yang sama. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru cenderung tidak netral disebabkan dari Bupati sebagai kepala daerah, sikap dan pilihan politik cenderung pada budaya politik kaula. Sementara itu birokrasi yang berada dalam jajaran fungsional Kesehatan cenderung netral dan lebih mengedepankan nilai rasionalitas berdasarkan pada budaya politik partisipan. Atas temuan tersebut, perlu adanya penguatan budaya politik partisipan bagi birokrasi di daerah melalui sosialisasi dan pendidikan politik. \u0000 \u0000 Kata kunci: Budaya Politik, Birokrasi, Pemilu 2019","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"170 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84792948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.487
F. J. Hutapea
Kemenyan merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun demikian, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan negara dari pengelolaan kemenyan masih sangat rendah. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai masalah dalam tata niaga kemenyan, menghitung potensi penerimaan negara dari kemenyan berdasarkan peraturan yang ada, dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan tata niaga kemenyan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Data luasan dan produksi kemenyan di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, luasan hutan kemenyan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun tidak disertai dengan penurunan jumlah produksi kemenyan. Tata niaga kemenyan yang masih sangat panjang membuat pengelolaan kemenyan kurang menguntungkan bagi para petani kemenyan. Potensi pendapatan negara dari kemenyan mencapai Rp. 10.18 milyar. Namun demikian, kontribusi kemenyan terhadap pendapatan negara masih sangat minim akibat tidak adanya implementasi Permenhut No. P.68 (2014) dan PP No. 12 (2014). Perbaikan tata niaga kemenyan dapat dilakukan dengan cara membentuk suatu badan usaha milik daerah (BUMD) yang berfungsi untuk memotong panjangnya rantai pemasaran kemenyan. Pemerintah daerah juga perlu mengeluarkan peraturan daerah sebagai dasar dalam menetapkan kontribusi kemenyan terhadap penerimaan negara. Petani kemenyan juga perlu membentuk asosiasi petani kemenyan, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah dalam memperbaiki tata niaga kemenyan. Kata kunci: Kemenyan, potensi ekonomi, tata niaga, penerimaan negara, petani kemenyan
{"title":"Improvement in trading systems and management regulations to optimize the contributions of kemenyan to government revenues and farmers","authors":"F. J. Hutapea","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.487","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.487","url":null,"abstract":"Kemenyan merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun demikian, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan negara dari pengelolaan kemenyan masih sangat rendah. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai masalah dalam tata niaga kemenyan, menghitung potensi penerimaan negara dari kemenyan berdasarkan peraturan yang ada, dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan tata niaga kemenyan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Data luasan dan produksi kemenyan di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, luasan hutan kemenyan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun tidak disertai dengan penurunan jumlah produksi kemenyan. Tata niaga kemenyan yang masih sangat panjang membuat pengelolaan kemenyan kurang menguntungkan bagi para petani kemenyan. Potensi pendapatan negara dari kemenyan mencapai Rp. 10.18 milyar. Namun demikian, kontribusi kemenyan terhadap pendapatan negara masih sangat minim akibat tidak adanya implementasi Permenhut No. P.68 (2014) dan PP No. 12 (2014). Perbaikan tata niaga kemenyan dapat dilakukan dengan cara membentuk suatu badan usaha milik daerah (BUMD) yang berfungsi untuk memotong panjangnya rantai pemasaran kemenyan. Pemerintah daerah juga perlu mengeluarkan peraturan daerah sebagai dasar dalam menetapkan kontribusi kemenyan terhadap penerimaan negara. Petani kemenyan juga perlu membentuk asosiasi petani kemenyan, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah dalam memperbaiki tata niaga kemenyan. \u0000 \u0000Kata kunci: Kemenyan, potensi ekonomi, tata niaga, penerimaan negara, petani kemenyan","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78354802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.593
Anta Ibnul Falah
Dalam keadaan pandemi dan pembatasan sosial, masyarakat terutama kelompok marjinal dengan usaha mikro dan informal diyakini menjadi pihak yang paling rentan secara sosial ekonomi. Akan tetapi, adanya peran kepemimpinan yang efektif dapat membantu kelompok-kelompok ini untuk lebih baik dalam menghadapi risiko pandemi. Apabila dilihat dari indikator rasio gini, maka peran kepemimpinan daerah perdesaan di masa pandemi terlihat lebih berhasil dibandingkan dengan perkotaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan perdesaan tersebut, serta menilai gaya kepemimpinan yang relevan dipraktikkan oleh para pemimpin di daerah perdesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap hasil penelitian terdahulu di perdesaan Indonesia, mengingat belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vitalnya peran pemimpin dalam kondisi pandemi terlihat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi warga, penguatan ketahanan pangan desa, penjagaan keamanan lingkungan, pemberian dukungan moral/ pendampingan sosial dan edukasi kepada warga, pengalokasian dan penggerakan bantuan dengan tepat sasaran, serta dukungan juga terhadap kebijakan pemerintah di atasnya. Adapun gaya kepemimpinan yang paling menonjol dalam mendukung keberhasilan perdesaan menghadapi pandemi yakni gaya kepemimpinan kolaboratif, transformasional, dan gaya kepemimpinan kombinasi keduanya (kolaboratif-transformasional). Sedangkan atribut/ kemampuan yang menonjol antara lain: kemampuan memotivasi, membimbing, mengedukasi, menjadi role model, pembelajar (update kompetensi), demokratis (menginklusi), merangkul/ kerja sama, dan supportif. Gaya kepemimpinan dan atribut-atribut ini diperkirakan akan relevan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, memperhatikan bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang diinklusi cukup tersebar dari mulai dari daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Meskipun memang belum ada perwakilan penelitian dari daerah paling timur Indonesia semisal Maluku dan Papua.
{"title":"Leadership style in the Covid-19 pandemic situation in Indonesian villages","authors":"Anta Ibnul Falah","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.593","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.593","url":null,"abstract":"Dalam keadaan pandemi dan pembatasan sosial, masyarakat terutama kelompok marjinal dengan usaha mikro dan informal diyakini menjadi pihak yang paling rentan secara sosial ekonomi. Akan tetapi, adanya peran kepemimpinan yang efektif dapat membantu kelompok-kelompok ini untuk lebih baik dalam menghadapi risiko pandemi. Apabila dilihat dari indikator rasio gini, maka peran kepemimpinan daerah perdesaan di masa pandemi terlihat lebih berhasil dibandingkan dengan perkotaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan perdesaan tersebut, serta menilai gaya kepemimpinan yang relevan dipraktikkan oleh para pemimpin di daerah perdesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap hasil penelitian terdahulu di perdesaan Indonesia, mengingat belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vitalnya peran pemimpin dalam kondisi pandemi terlihat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi warga, penguatan ketahanan pangan desa, penjagaan keamanan lingkungan, pemberian dukungan moral/ pendampingan sosial dan edukasi kepada warga, pengalokasian dan penggerakan bantuan dengan tepat sasaran, serta dukungan juga terhadap kebijakan pemerintah di atasnya. Adapun gaya kepemimpinan yang paling menonjol dalam mendukung keberhasilan perdesaan menghadapi pandemi yakni gaya kepemimpinan kolaboratif, transformasional, dan gaya kepemimpinan kombinasi keduanya (kolaboratif-transformasional). Sedangkan atribut/ kemampuan yang menonjol antara lain: kemampuan memotivasi, membimbing, mengedukasi, menjadi role model, pembelajar (update kompetensi), demokratis (menginklusi), merangkul/ kerja sama, dan supportif. Gaya kepemimpinan dan atribut-atribut ini diperkirakan akan relevan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, memperhatikan bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang diinklusi cukup tersebar dari mulai dari daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Meskipun memang belum ada perwakilan penelitian dari daerah paling timur Indonesia semisal Maluku dan Papua.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72912785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.638
I Gusti Bagus Rai Utama, Syarifuddin Siba, N. Husni, A. Sinaga, S. Darina, Deni Syahputra, Martina Silaban, Y. Yanita
The tourism potential in the northern part of the east coast of North Sumatra is still not widely exposed. In addition, the competitiveness of tourism in North Sumatra is still relatively low as the third largest province in Indonesia. This study aims to analyze marine tourism objects and their development innovations. The research method used is observational through surveys and qualitative descriptive analysis techniques. Collecting data using survey methods, interviews, and document searches. Tourism potential data is obtained through surveys, interviews and document searches. The tourist objects analyzed were: Medan City (Sihombak Lake Tourism Park, China City Museum, Labuhan Old Town Site, and Sicanang Mangrove Tourism); Deli Serdang Regency (Tanjung Rejo mangrove tourism and Siba Island); and, Langkat Regency (the tourist village of Jaring Halus and the Selotong eagle breeding). Based on the results of the analysis of the elements of attraction of marine tourism objects, elements that require strengthening, namely: attraction; marketing; market potential; visitor settings; and, climate. Innovation for the development of marine tourism objects in the northern part of the east coast of North Sumatra is carried out by involving innovation actors in strengthening the supporting elements, namely: attraction; marketing; market potential; visitor settings; and, climate. The innovation actors who play a role consist of: government, business, academia, and society. Keyword: marine tourism; east coast; innovation; North Sumatra
{"title":"Innovation of marine tourism development in the east coast of North Sumatra Province","authors":"I Gusti Bagus Rai Utama, Syarifuddin Siba, N. Husni, A. Sinaga, S. Darina, Deni Syahputra, Martina Silaban, Y. Yanita","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.638","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.638","url":null,"abstract":"The tourism potential in the northern part of the east coast of North Sumatra is still not widely exposed. In addition, the competitiveness of tourism in North Sumatra is still relatively low as the third largest province in Indonesia. This study aims to analyze marine tourism objects and their development innovations. The research method used is observational through surveys and qualitative descriptive analysis techniques. Collecting data using survey methods, interviews, and document searches. Tourism potential data is obtained through surveys, interviews and document searches. The tourist objects analyzed were: Medan City (Sihombak Lake Tourism Park, China City Museum, Labuhan Old Town Site, and Sicanang Mangrove Tourism); Deli Serdang Regency (Tanjung Rejo mangrove tourism and Siba Island); and, Langkat Regency (the tourist village of Jaring Halus and the Selotong eagle breeding). Based on the results of the analysis of the elements of attraction of marine tourism objects, elements that require strengthening, namely: attraction; marketing; market potential; visitor settings; and, climate. Innovation for the development of marine tourism objects in the northern part of the east coast of North Sumatra is carried out by involving innovation actors in strengthening the supporting elements, namely: attraction; marketing; market potential; visitor settings; and, climate. The innovation actors who play a role consist of: government, business, academia, and society. \u0000 \u0000Keyword: marine tourism; east coast; innovation; North Sumatra","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88861194","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.492
Rohmat Junarto
Program reforma agraria (RA) ditujukan untuk menata ketimpangan agraria dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Refleksi atas kinerja GTRA pada setiap daerah dibutuhkan untuk mengakselerasi program RA secara nasional. Provinsi DIY mempunyai runutan sejarah keistimewaan, utamanya kewenangan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (TKK). Muatan pengetahuan RA yang setengah-setengah, kemauan politik lokal dan sejarah penguasaan tanah yang panjang tersebut menjadi permasalahan pelaksanaan program RA di daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja GTRA di DIY yang bertugas mengkoordinasikan: penyediaan TORA, pelaksanaan dan integrasi program RA, serta penanganan sengketa/konflik agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah case study. Hasil penelitian ini adalah kegiatan penataan aset tidak hanya menyasar tanah-tanah ‘marginal’ seperti: tanah oro-oro, enclave, pangonan, tutupan, dan penataan kampung kumuh, tetapi juga TKK. Kegiatan penataan akses dilaksanakan bersama program pemerintah daerah seperti: pembangunan kawasan Pawonsari (Pacitan-Wonogiri-Wonosari) dan inovasi gerakan di kawasan perdesaan seperti: G2R (Global Gotong Royong). Namun demikian, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program RA oleh stakeholder tersebut belum ter konsolidasikan sebagaimana yang telah digariskan oleh Perpres RA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam rangka peningkatan kegiatan oleh GTRA Nasional atas nama RA, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat atas struktur agraria.
{"title":"Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta","authors":"Rohmat Junarto","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.492","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492","url":null,"abstract":"Program reforma agraria (RA) ditujukan untuk menata ketimpangan agraria dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Refleksi atas kinerja GTRA pada setiap daerah dibutuhkan untuk mengakselerasi program RA secara nasional. Provinsi DIY mempunyai runutan sejarah keistimewaan, utamanya kewenangan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (TKK). Muatan pengetahuan RA yang setengah-setengah, kemauan politik lokal dan sejarah penguasaan tanah yang panjang tersebut menjadi permasalahan pelaksanaan program RA di daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja GTRA di DIY yang bertugas mengkoordinasikan: penyediaan TORA, pelaksanaan dan integrasi program RA, serta penanganan sengketa/konflik agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah case study. Hasil penelitian ini adalah kegiatan penataan aset tidak hanya menyasar tanah-tanah ‘marginal’ seperti: tanah oro-oro, enclave, pangonan, tutupan, dan penataan kampung kumuh, tetapi juga TKK. Kegiatan penataan akses dilaksanakan bersama program pemerintah daerah seperti: pembangunan kawasan Pawonsari (Pacitan-Wonogiri-Wonosari) dan inovasi gerakan di kawasan perdesaan seperti: G2R (Global Gotong Royong). Namun demikian, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program RA oleh stakeholder tersebut belum ter konsolidasikan sebagaimana yang telah digariskan oleh Perpres RA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam rangka peningkatan kegiatan oleh GTRA Nasional atas nama RA, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat atas struktur agraria.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"95 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76781218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-06DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.552
Parlin Hotmartua Putra Pasaribu
Erosi merupakan proses pengikisan tanah bagian atas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiringan lereng, jenis tanah, dan tipe penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan ketiga faktor tersebut terhadap resiko bahaya erosi yang hasilnya dijadikan dasar untuk menentukan jenis praktek konservasi lahan. Data dianalisis dengan analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor kemiringan lereng memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko bahaya erosi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,777 dan kategori hubungan sangat erat (sangat kuat) dengan arah yang positif. Sedangkan jenis tanah dan tipe penggunaan lahan tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien korelasi yang sangat lemah (0,047 untuk jenis tanah, dan 0,129 untuk tipe penggunaan lahan). Namun, berdasarkan notasi arahnya, terdapat arah yang positif pada kedua faktor ini. Praktek konservasi yang disarankan baik dengan metode vegetatif dan mekanik berbeda untuk setiap tipe penggunaan lahan. Praktek konservasi pada penggunaan lahan permukiman yaitu penerapan saluran drainase dan tanaman penutup tanah. Praktek konservasi pada penggunaan lahan hutan sekunder yaitu pengkayaan tanaman hutan. Praktek konservasi pada penggunaan lahan belukar yaitu penghutanan kembali dan penanaman menurut kontur. Praktek konservasi pada penggunaan lahan tegalan yaitu dengan tumpang sari, pemanfaatan mulsa, penanaman sejajar kontur, teras gulud, dan saluran pengelak. Beberapa bentuk praktek konservasi tersebut berguna bagi berbagai pihak dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan. Kata Kunci : Erosi, faktor erosi, bahaya erosi, praktek konservasi, pelestarian sumberdaya lahan.
{"title":"Relationship of slope, soil type,and land use on erosion hazards","authors":"Parlin Hotmartua Putra Pasaribu","doi":"10.33626/inovasi.v19i2.552","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.552","url":null,"abstract":"Erosi merupakan proses pengikisan tanah bagian atas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiringan lereng, jenis tanah, dan tipe penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan ketiga faktor tersebut terhadap resiko bahaya erosi yang hasilnya dijadikan dasar untuk menentukan jenis praktek konservasi lahan. Data dianalisis dengan analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor kemiringan lereng memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko bahaya erosi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,777 dan kategori hubungan sangat erat (sangat kuat) dengan arah yang positif. Sedangkan jenis tanah dan tipe penggunaan lahan tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien korelasi yang sangat lemah (0,047 untuk jenis tanah, dan 0,129 untuk tipe penggunaan lahan). Namun, berdasarkan notasi arahnya, terdapat arah yang positif pada kedua faktor ini. Praktek konservasi yang disarankan baik dengan metode vegetatif dan mekanik berbeda untuk setiap tipe penggunaan lahan. Praktek konservasi pada penggunaan lahan permukiman yaitu penerapan saluran drainase dan tanaman penutup tanah. Praktek konservasi pada penggunaan lahan hutan sekunder yaitu pengkayaan tanaman hutan. Praktek konservasi pada penggunaan lahan belukar yaitu penghutanan kembali dan penanaman menurut kontur. Praktek konservasi pada penggunaan lahan tegalan yaitu dengan tumpang sari, pemanfaatan mulsa, penanaman sejajar kontur, teras gulud, dan saluran pengelak. Beberapa bentuk praktek konservasi tersebut berguna bagi berbagai pihak dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan. \u0000Kata Kunci : Erosi, faktor erosi, bahaya erosi, praktek konservasi, pelestarian sumberdaya lahan.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"79 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91022458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：