Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus membahas tentang pernikahan anak, melalui Perda Nomor 5 tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi tingginya lonjakan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 karena perubahan pola belajar secara daring selama pandemi Covid-19. Penelitian berfokus pada analisa strategi sosialisasi Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menjelaskan strategi sosialisasi peraturan pencegahan pernikahan dini Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui penguatan kelembagaan, serta penanganan kasus dan pembinaan langsung ke masyarakat. Kata kunci: strategi komunikasi, pandemi Covid-19, pernikahan dini, pernikahan anak, perda pencegahan perkawinan anak.
{"title":"STRATEGI SOSIALISASI PERDA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI","authors":"Irma El-mira Husbuyanti, Denda Devi Sarah Mandini","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1492","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1492","url":null,"abstract":"Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus membahas tentang pernikahan anak, melalui Perda Nomor 5 tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi tingginya lonjakan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 karena perubahan pola belajar secara daring selama pandemi Covid-19. Penelitian berfokus pada analisa strategi sosialisasi Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menjelaskan strategi sosialisasi peraturan pencegahan pernikahan dini Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui penguatan kelembagaan, serta penanganan kasus dan pembinaan langsung ke masyarakat. \u0000Kata kunci: strategi komunikasi, pandemi Covid-19, pernikahan dini, pernikahan anak, perda pencegahan perkawinan anak.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45131413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Sachrul Basyari, Titin Rohayatin, Zaenal Abidin As
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism.
{"title":"PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI","authors":"Muhammad Sachrul Basyari, Titin Rohayatin, Zaenal Abidin As","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1022","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1022","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. \u0000Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. \u0000Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47484219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance.
{"title":"STRATEGY FOR DEVELOPING VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) IN IMPROVING THE VILLAGE ECONOMY IN KERTAJAYA VILLAGE, PADALARANG DISTRICT, WEST BANDUNG","authors":"Toto Kushartono, Bayu Septiansyah, Siti Munawaroh","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1562","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1562","url":null,"abstract":"Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45762250","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya. Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya
{"title":"PENGARUH CAGAR BUDAYA TERHADAP DEMOKRATISASI DI CIREBON RAYA","authors":"Taufan Herdansyah Akbar, Nala Nourma Nastiti, Amara Thesa, Fadel Ar-raffi, Yoga Dwiyanto","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1559","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1559","url":null,"abstract":"Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya. \u0000Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48875157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Annisa Rahma Dini, Bayu Setiawan, Yusuf Ali, Pujo Widodo, H. Saragih
Provinsi Riau merupakan wilayah di Indonesia yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla adalah karena adanya konflik tenurial antara korporasi dan masyarakat adat atau lokal. Konflik tenurial di Provinsi Riau sangat kompleks sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu jangka panjang. Pemerintah Daerah sebagai pembentuk kebijakan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik tenurial di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tenurial di Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan analisis faktor structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) dan teori kebutuhan dasar manusia. Untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dipaparkan melalui kumpulan sumber-sumber data primer dan sekunder, yakni melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan terdapat faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik tersebut.
{"title":"PERAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI MASA PANDEMI","authors":"Annisa Rahma Dini, Bayu Setiawan, Yusuf Ali, Pujo Widodo, H. Saragih","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1326","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1326","url":null,"abstract":"Provinsi Riau merupakan wilayah di Indonesia yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla adalah karena adanya konflik tenurial antara korporasi dan masyarakat adat atau lokal. Konflik tenurial di Provinsi Riau sangat kompleks sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu jangka panjang. Pemerintah Daerah sebagai pembentuk kebijakan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik tenurial di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tenurial di Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan analisis faktor structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) dan teori kebutuhan dasar manusia. Untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dipaparkan melalui kumpulan sumber-sumber data primer dan sekunder, yakni melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan terdapat faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik tersebut.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43529964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640). Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertama, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua, status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga, belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat, belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya.
{"title":"POLITIK PENATAAN RUANG KOTA KUPANG BERBASIS IDENTITAS FISIK DAN SOSIAL-BUDAYA","authors":"Eusabius Separera Niron","doi":"10.36859/jcp.v7i1.1503","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1503","url":null,"abstract":"Politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Sebagai daerah otonom, Kota Kupang memiliki aset dan potensi untuk dikembangkan sebagai simbol identitasnya untuk tujuan wisata sejarah kota. Usia Kota Kupang tidak muda lagi. Bukti sejarahnya adalah keberadaan benteng Concordia (1640). Kota Kupang membutuhkan revitalisasi ruang agar pengelolaan aset Kota Pusaka dan Kota Karang yang ditumbuhi pohon Sepe, berkelanjutan berbasis pariwisata dan ekonomi-kreatif. Artikel ini bertujuan menganalisis tata ruang Kota Kupang berbasis identitas fisik dan sosial-budaya, serta memberikan rekomendasi kebijakan revitalisasi ruang Kota untuk menciptakan simbol identitas sebagai salah Kota Pusaka dan Kota Karang Sepe di Indonesia. Melalui studi kepustakan, tulisan ini berargumen bahwa, Pertama, banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda, Jepang dan Portugis yang tidak terawat dan tidak berfungsi serta tidak tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya. Kedua, status kepemilikan gedung bersejarah masih menjadi masalah yang belum dicari solusinya oleh para pengambil kebijakan mulai dari Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang agar Kawasan Kota Lama Kupang tetap lestari. Ketiga, belum ada upaya penanaman jenis tanaman khas seperti pohon Sepe di area publik. Keempat, belum ada komitmen politik dari Pemkot Kupang untuk melakukan revitalisasi ruang publik berbasis identitas fisik dan sosial-budaya.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46352267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan usaha mikro melalui Sleman Mart yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teori implementasi oleh Merilee S. Grindle. Adapun teknik pengumuplan data dilakukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang diukur menggunaan teori Merilee S. Grindle pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. Namun jika dilihat dari tujuh indikator yang digunakan pada penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi. Implementasi Sleman Mart pada tahun 2020-2021 masih terdapat kekurangan pada indikator sumber daya yang digunakan yaitu sarana dan prasarana yang belum tercukupi serta sumber daya manusia yang terbatas dan belum kompeten untuk melaksanakan kegiatan Sleman Mart. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pada fasilitas Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
{"title":"KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI SLEMAN MART","authors":"Wahyu Rohmawati, Muhammad Eko Atmojo","doi":"10.36859/jcp.v6i2.1052","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1052","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan usaha mikro melalui Sleman Mart yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teori implementasi oleh Merilee S. Grindle. Adapun teknik pengumuplan data dilakukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang diukur menggunaan teori Merilee S. Grindle pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. Namun jika dilihat dari tujuh indikator yang digunakan pada penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi. Implementasi Sleman Mart pada tahun 2020-2021 masih terdapat kekurangan pada indikator sumber daya yang digunakan yaitu sarana dan prasarana yang belum tercukupi serta sumber daya manusia yang terbatas dan belum kompeten untuk melaksanakan kegiatan Sleman Mart. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pada fasilitas Sleman Mart oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42700038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan strategi militer siber yang tangguh dan operasional untuk keunggulan dunia maya dalam perang elektronika. Kami mempertimbangkan tenaga kerja pasukan siber, kemampuan intelijen siber, dan organisasi kekuatan siber untuk meningkatkan strategi militer perang elektronika. Di bidang kekuatan- kekuatan siber, kita harus membina pribadi-pribadi yang dapat melakukan operasi komputer jaringan dan menguasai teknologi keamanan siber seperti pengumpulan intelijen siber, serangan siber, pertahanan siber, dan forensik siber. Kemampuan intelijen siber mencakup pengawasan/pengintaian siber, tatanan pertempuran siber, dan penilaian kerusakan siber. Sebuah organisasi kekuatan perang elektonika harus mengubah struktur pohon menjadi struktur jaringan dan harus mengatur tugas atau organisasi sentris fungsional. Strategi militer dunia maya yang kami usulkan memberikan keputusan tindakan sebelumnya untuk mengoperasikan efek yang diinginkan di dunia maya.
{"title":"STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK","authors":"I. Kristian, Atik Rochaeni","doi":"10.36859/jcp.v6i2.1176","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176","url":null,"abstract":"Dalam Penelitian ini, Peneliti mengusulkan strategi militer siber yang tangguh dan operasional untuk keunggulan dunia maya dalam perang elektronika. Kami mempertimbangkan tenaga kerja pasukan siber, kemampuan intelijen siber, dan organisasi kekuatan siber untuk meningkatkan strategi militer perang elektronika. Di bidang kekuatan- kekuatan siber, kita harus membina pribadi-pribadi yang dapat melakukan operasi komputer jaringan dan menguasai teknologi keamanan siber seperti pengumpulan intelijen siber, serangan siber, pertahanan siber, dan forensik siber. Kemampuan intelijen siber mencakup pengawasan/pengintaian siber, tatanan pertempuran siber, dan penilaian kerusakan siber. Sebuah organisasi kekuatan perang elektonika harus mengubah struktur pohon menjadi struktur jaringan dan harus mengatur tugas atau organisasi sentris fungsional. Strategi militer dunia maya yang kami usulkan memberikan keputusan tindakan sebelumnya untuk mengoperasikan efek yang diinginkan di dunia maya.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47657635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rira Nuradhawati, Donny Permana, Muhammad Aldi Rahmandika
Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani angkat bicara karena menganggapnya sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga sehingga diperlukan peran lembaga atau organisasi yang dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana LK3 dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai LK3, masyarakat dan juga perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid.
{"title":"PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIMAHI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA","authors":"Rira Nuradhawati, Donny Permana, Muhammad Aldi Rahmandika","doi":"10.36859/jcp.v6i2.1203","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1203","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas bagaimana peran LK3 Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan yang terjadi pada perempuan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang dianggap lebih kuat. Bentuk-bentuk kekerasan adalah fisik dan psikis. Banyak korban tidak berani angkat bicara karena menganggapnya sebagai masalah rumah tangga dan aib keluarga sehingga diperlukan peran lembaga atau organisasi yang dapat memberdayakan perempuan korban KDRT. Kajian dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana LK3 dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai LK3, masyarakat dan juga perempuan korban KDRT yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid.","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41353442","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Itjend Kemendes PDTT) pada Masa Pandemi Covid-19. Ada perubahan sistem kerja di lingkungan pemerintah akibat adanya pandemic Covid-19. Instansi pemerintah yang biasa bekerja di kantor, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), semua kantor diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini baru pertama sekali diterapkan di instansi pemerintah. Itjen Kemendes PDTT merupakan bagian yang melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Kemendes PDTT. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo 12. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di Itjen Kemendes PDTT pada masa pandemic Covid-19, berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 1) Keterampilan kerja ASN Kemendes PDTT meningkat selama WFH; 2) Kerja sama tetap berjalan secara online; 3) Pemanfaatan waktu lebih fleksible ketika WFH; 4) Sarana dan prasarana belum sepenuhnya didukung untuk WFH; 5) dan terakhir adapatasi dengan lingkungan ASN sangat menyesuaikan dengan situasi pandemic dan WFH. Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan
{"title":"ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI","authors":"Sufri Nuryamin, Widuri Wulandari","doi":"10.36859/jcp.v6i2.1161","DOIUrl":"https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1161","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Itjend Kemendes PDTT) pada Masa Pandemi Covid-19. Ada perubahan sistem kerja di lingkungan pemerintah akibat adanya pandemic Covid-19. Instansi pemerintah yang biasa bekerja di kantor, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), semua kantor diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini baru pertama sekali diterapkan di instansi pemerintah. Itjen Kemendes PDTT merupakan bagian yang melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Kemendes PDTT. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo 12. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di Itjen Kemendes PDTT pada masa pandemic Covid-19, berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 1) Keterampilan kerja ASN Kemendes PDTT meningkat selama WFH; 2) Kerja sama tetap berjalan secara online; 3) Pemanfaatan waktu lebih fleksible ketika WFH; 4) Sarana dan prasarana belum sepenuhnya didukung untuk WFH; 5) dan terakhir adapatasi dengan lingkungan ASN sangat menyesuaikan dengan situasi pandemic dan WFH. \u0000Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan","PeriodicalId":34777,"journal":{"name":"Jurnal Caraka Prabu","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44189641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：