首页 > 最新文献

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat最新文献

英文 中文
TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) 《议定书接收者对在法庭上提出议定书的议定书副本的责任》(苏科哈霍州法院判决个案研究编号:34/Pdt.G./2018/PN。Skh)
Pub Date : 2022-12-23 DOI: 10.55809/tora.v8i3.162
Amalia Sholikhah, Sulastriyono
This study aims to find out and analyze the Responsibilities of the PPAT Recipient of the Protocol to the Protocol Deed he kept which was sued in court. The type of research used is empirical normative legal research, namely research conducted through literature studies that refer to theories and laws, and regulations regarding the responsibilities of the PPAT receiving the protocol for the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data. This study has the conclusion, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court.
本研究旨在找出并分析PPAT协议受让人对其所持有的被法院起诉的协议契约的责任。使用的研究类型是实证规范法律研究,即通过文献研究,参考理论和法律,以及关于接受协议的PPAT对所接受协议的责任的法规进行的研究。本研究还得到了作者直接进行的实地调查的支持,通过采访受访者和举报人来获得原始数据。本研究的结论是,PPAT协议从提供协议的PPAT转移到接受协议的PPAT导致了对行为的责任转移。责任的转移仅限于契约的安全和保密。收到议定书的PPAT不能对契约中包含的法律事件负重大责任。如果接收协议的PPAT保存的协议被损坏或丢失,以致无法作为法庭证据使用,则该PPAT可被追究责任。
{"title":"TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)","authors":"Amalia Sholikhah, Sulastriyono","doi":"10.55809/tora.v8i3.162","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.162","url":null,"abstract":"This study aims to find out and analyze the Responsibilities of the PPAT Recipient of the Protocol to the Protocol Deed he kept which was sued in court. The type of research used is empirical normative legal research, namely research conducted through literature studies that refer to theories and laws, and regulations regarding the responsibilities of the PPAT receiving the protocol for the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data. This study has the conclusion, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"167 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126928026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TELAAH PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEKUNDER DI ATAS HAK PENGELOLAAN: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH 研究辅助建筑使用权高于管理权限:比较土地租赁协议
Pub Date : 2022-12-13 DOI: 10.55809/tora.v8i3.141
Fahrul Fauzi, Lutfi Djoko Djumeno
Salah satu subjek hukum yang dapat menguasai Hak Pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara. Pemegang Hak Pengelolaan memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan, salah satunya adalah Hak Guna Bangunan. Praktiknya pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dari segi hukum dengan Sewa-Menyewa Tanah. Tulisan ini mengkomparasikan ketentuan perundang-undangan terkait Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan Sewa-Menyewa Tanah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif (legal research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah ini dalam praktik memiliki nomenklatur yang berbeda-beda, salah satu nomenklatur yang sering digunakan adalah perjanjian penggunaan tanah. Pemberian Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan bukan merupakan peralihan hak melainkan hanya pembebanan hak sehingga ketika Hak Guna Bangunan habis jangka waktunya maka tanah kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Praktik pembebanan Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dengan Sewa-Menyewa Tanah berjangka waktu panjang. Persamaan tersebut dapat dilihat dari aspek hukum perikatan melalui perjanjian yang dibuat para pihak, aspek pemeliharaan objek tanah, aspek biaya, dan aspek jangka waktu.
唯一能获得管理权利的法律主题是国有企业。管理人员有权在管理土地上给予土地所有权,其中之一就是建筑使用权。在实践中,对建筑物使用权的限制与租赁土地具有法律相似性。本文比较了有关建筑权利征用权的法律条款,而不是管理权和土地租赁权。本研究采用法例研究方法进行。这项研究发现,为了与第三方合作,必须签订土地利用协议。这片土地的使用契约在实践中有不同的名称,经常使用的术语之一是土地的使用契约。将土地授予管理权不是一种权利的过渡,而是一种权利的限制,因此,当使用土地的权利超时时,土地就会恢复管理权。对建筑使用权和管理权的采购权的做法与租赁土地的长期做法相似。这种相似之处可以通过各方签订的盟约、土地物品的维护、成本方面和时间方面的法律方面来观察。
{"title":"TELAAH PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEKUNDER DI ATAS HAK PENGELOLAAN: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH","authors":"Fahrul Fauzi, Lutfi Djoko Djumeno","doi":"10.55809/tora.v8i3.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.141","url":null,"abstract":"Salah satu subjek hukum yang dapat menguasai Hak Pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara. Pemegang Hak Pengelolaan memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan, salah satunya adalah Hak Guna Bangunan. Praktiknya pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dari segi hukum dengan Sewa-Menyewa Tanah. Tulisan ini mengkomparasikan ketentuan perundang-undangan terkait Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan Sewa-Menyewa Tanah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif (legal research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah ini dalam praktik memiliki nomenklatur yang berbeda-beda, salah satu nomenklatur yang sering digunakan adalah perjanjian penggunaan tanah. Pemberian Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan bukan merupakan peralihan hak melainkan hanya pembebanan hak sehingga ketika Hak Guna Bangunan habis jangka waktunya maka tanah kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Praktik pembebanan Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dengan Sewa-Menyewa Tanah berjangka waktu panjang. Persamaan tersebut dapat dilihat dari aspek hukum perikatan melalui perjanjian yang dibuat para pihak, aspek pemeliharaan objek tanah, aspek biaya, dan aspek jangka waktu.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"178 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124441549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) 在数字时代通过反洗钱(GoAML)应用程序防止洗钱犯罪的公证作用
Pub Date : 2022-12-13 DOI: 10.55809/tora.v8i3.148
Eliya
Notaries’ roles in performing their functions and duties to prevent money laundering have been stipulated in Article 3 of Government Regulations No. 43 of 2015, which was a mandate from Article 2 paragraph (2) of the Criminal Act of Money Laundering Law. Notaries must report suspicion of money laundering to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). It is based on the ideal framework law to be achieved by a country, which must fulfill 3 (three) fundamental values, namely expediency, certainty, and justice. Notaries’ roles in serving the community must also be able to provide accountability for the civil law so it does not harm the country with an attempt to disguise money from money laundering.
公证人在履行其防止洗钱职能和职责方面的作用已在2015年第43号政府条例第3条中规定,这是“洗钱刑法”第2条第(2)款的授权。公证人必须向金融交易报告和分析中心(PPATK)报告洗钱嫌疑。它是建立在一个国家要实现的理想框架法律基础上的,它必须满足3(3)个基本价值,即权宜之计、确定性和正义。公证员在服务社会方面的角色也必须能够为民法提供问责制,这样它就不会因为试图掩盖洗钱而损害国家。
{"title":"PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)","authors":"Eliya","doi":"10.55809/tora.v8i3.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148","url":null,"abstract":"Notaries’ roles in performing their functions and duties to prevent money laundering have been stipulated in Article 3 of Government Regulations No. 43 of 2015, which was a mandate from Article 2 paragraph (2) of the Criminal Act of Money Laundering Law. Notaries must report suspicion of money laundering to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). It is based on the ideal framework law to be achieved by a country, which must fulfill 3 (three) fundamental values, namely expediency, certainty, and justice. Notaries’ roles in serving the community must also be able to provide accountability for the civil law so it does not harm the country with an attempt to disguise money from money laundering.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126490510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 从印尼刑法来看,生物恐怖主义犯罪
Pub Date : 2022-08-29 DOI: 10.55809/tora.v8i2.147
H. Hariyanto
The crime of bioterrorism is a terror threat that is very dangerous and difficult to detect so that it will have a major impact on the fulfillment of human rights, the regulation of bioterrorism crimes in Indonesia which has not been limited has increased the chances of attacks by biological agents that can occur at any time. The purpose of this research is to analyze the actions that are classified as bioterrorism crimes in the perspective of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes and to analyze the forms of bioterrorism crime attacks. The results of this study are First, the laws and regulations in Indonesia which regulate the crime of bioterrorism are still inadequate because they are not regulated in a limited manner. Bioterrorism crimes are still generally regulated and considered the same as the usual forms of terrorism, even though the forms of attacks and weapons used in bioterrorism crimes are very different. Second, there are several methods used by terrorists in sending biological agents which can be classified in the form of 1) The method of delivery by using aircraft or spray tanks. 2) The method of intentionally sending animals or plants that have been infected by a biological agent to spread disease in a desired target area; 3) Sending pathogenic biological agents directly through conventional delivery such as through PT. POS, JNE, JNT if in the context of Indonesia.
生物恐怖主义犯罪是一种非常危险和难以发现的恐怖威胁,因此它将对人权的实现产生重大影响,印度尼西亚对生物恐怖主义犯罪的监管一直没有受到限制,这增加了生物制剂随时可能发生的攻击机会。本研究的目的是从《根除恐怖主义犯罪法》的角度分析被归类为生物恐怖主义犯罪的行为,并分析生物恐怖主义犯罪袭击的形式。本研究的结果是:首先,印度尼西亚规范生物恐怖主义犯罪的法律法规仍然不足,因为它们没有以有限的方式进行监管。尽管生物恐怖主义犯罪的攻击形式和使用的武器非常不同,但生物恐怖主义犯罪仍然普遍受到管制,并被认为与通常的恐怖主义形式相同。第二,恐怖分子运送生物制剂的方法有几种,可以分为以下几种:1)使用飞机或喷雾罐运送的方法。(二)故意将受生物制剂感染的动物或植物送到预定的目标地区传播疾病的方法;3)如在印尼境内,通过PT、POS、JNE、JNT等常规递送方式直接寄送致病性生物制剂。
{"title":"Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia","authors":"H. Hariyanto","doi":"10.55809/tora.v8i2.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.147","url":null,"abstract":"The crime of bioterrorism is a terror threat that is very dangerous and difficult to detect so that it will have a major impact on the fulfillment of human rights, the regulation of bioterrorism crimes in Indonesia which has not been limited has increased the chances of attacks by biological agents that can occur at any time. The purpose of this research is to analyze the actions that are classified as bioterrorism crimes in the perspective of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes and to analyze the forms of bioterrorism crime attacks. The results of this study are First, the laws and regulations in Indonesia which regulate the crime of bioterrorism are still inadequate because they are not regulated in a limited manner. Bioterrorism crimes are still generally regulated and considered the same as the usual forms of terrorism, even though the forms of attacks and weapons used in bioterrorism crimes are very different. Second, there are several methods used by terrorists in sending biological agents which can be classified in the form of 1) The method of delivery by using aircraft or spray tanks. 2) The method of intentionally sending animals or plants that have been infected by a biological agent to spread disease in a desired target area; 3) Sending pathogenic biological agents directly through conventional delivery such as through PT. POS, JNE, JNT if in the context of Indonesia.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124261431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas 印度尼西亚对电动汽车的监管是为了减少气体排放
Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.126
Audrey Ramadhina, Fatma Ulfatun Najicha
Kendaraan sudah melekat pada diri manusia dan tidak dapat dilepaskan. Namun kendaraan bermotor juga membuat dampak yang buruk bagi manusia. Seiring perkembangannya jaman terciptalah kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung adanya pengembangan kendaraan listrik, dengan mengeluarkan beberapa regulasi dan peraturan.  Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kata kunci : Kendaraan Listrik, Regulasi,  Emisi Gas    
车辆依附于人类,无法脱离。但是机动车也给人类带来了不好的影响。随着时代的发展创造了一个环保的电动汽车。因此,支持电动汽车的发展,政府拿出一些监管和规则。作者在本研究中使用的研究方法是规范性的法律方法。规范管辖权的方法是基于法律的主要材料的做法如何学习理论概念,律法的原则和规则与这项研究有关的立法。关键词:电动汽车、监管、气体排放
{"title":"Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas","authors":"Audrey Ramadhina, Fatma Ulfatun Najicha","doi":"10.55809/tora.v8i2.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126","url":null,"abstract":"Kendaraan sudah melekat pada diri manusia dan tidak dapat dilepaskan. Namun kendaraan bermotor juga membuat dampak yang buruk bagi manusia. Seiring perkembangannya jaman terciptalah kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung adanya pengembangan kendaraan listrik, dengan mengeluarkan beberapa regulasi dan peraturan.  \u0000Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. \u0000Kata kunci : Kendaraan Listrik, Regulasi,  Emisi Gas \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130151723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DILAPAS KELAS IIA TANJUNG GUSTA MEDAN 对囚犯实施辅导的有效性地形好望角DILAPAS上课他喜欢女人
Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.136
Marselina Tobing, Budi Halim, Antony Jaya
Narapidana adalah seseorang di anggap bersalah karena Tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap sehingga bisa dikatakan sudah menjadi Narapidana atau Terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau lebih akrab disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan kepada Narapidana termasuk Narapidana Wanita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dimana menggunakan data yang diperoleh dari gejala sosial yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan berdasarkan kepada norma yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana telah dijelaskan bahwa seorang Narapida yang walaupun telah hilang kemerdekaannya, akan tetapi didalam Lembaga pemasyarakatan masih memiliki hak-hak sebagai warga Negara dan hak-haknya tersebut telah dijamin oleh Negara. Didalam Pelaksanaan – Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini sudah efektif dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan keterampilan baik itu dari kesenian atau bahkan keagamaannya. Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan dalam aspek Berbangsa dan Bernegara. Peraturan pembentukan perundang-undangan baik untuk perundang-undangan ditingkat pusat mapun ditingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam pengimplementasikan pengintegritasan kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi buatan sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
一个被判有罪的人被认为是一个行为或行为的人,并获得了一项具有法律约束力的法院判决,因此可以说是一个囚犯或罪犯,在拘留或更熟悉的刑期内被称为监狱。监狱是一所旨在训练包括女犯在内的囚犯的机构。本研究采用的是实证司法方法,该方法使用与本研究相关的社会症状获得的数据,并基于有效的规范。在惩教机构辅导,针对妇女实施根据惩教邀请-邀请12号自1995年关于哪个解释了一个畏惧虽然失去了独立,然而在监狱里还有作为公民的权利,这些权利已经由国家担保。在实施过程中——在cape Gusta Medan监狱对一名女囚犯的辅导,从旨在培养其艺术甚至宗教技能的工作计划中可以明显看出,这一点。立法法规多次提到性别平等,即男人和女人在国家和国家的地位。立法有利于形成立法规定级mapun中心区域级需要有同样的理解pengimplementasikan pengintegritasan形成过程中性别平等的立法规则指的是资源,基本和合适人工物质类型和等级规定的立法原则。
{"title":"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DILAPAS KELAS IIA TANJUNG GUSTA MEDAN","authors":"Marselina Tobing, Budi Halim, Antony Jaya","doi":"10.55809/tora.v8i2.136","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.136","url":null,"abstract":"Narapidana adalah seseorang di anggap bersalah karena Tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap sehingga bisa dikatakan sudah menjadi Narapidana atau Terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau lebih akrab disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). \u0000Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan kepada Narapidana termasuk Narapidana Wanita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dimana menggunakan data yang diperoleh dari gejala sosial yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan berdasarkan kepada norma yang berlaku. \u0000Pelaksanaan pembinaan terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana telah dijelaskan bahwa seorang Narapida yang walaupun telah hilang kemerdekaannya, akan tetapi didalam Lembaga pemasyarakatan masih memiliki hak-hak sebagai warga Negara dan hak-haknya tersebut telah dijamin oleh Negara. Didalam Pelaksanaan – Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini sudah efektif dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan keterampilan baik itu dari kesenian atau bahkan keagamaannya. \u0000Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan dalam aspek Berbangsa dan Bernegara. Peraturan pembentukan perundang-undangan baik untuk perundang-undangan ditingkat pusat mapun ditingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam pengimplementasikan pengintegritasan kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi buatan sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"1 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133601315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 根据《民法》,代孕母亲所生孩子的继承权
Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.137
Hulman Panjaitan, L. Pandiangan
Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya impian untuk memiliki anak tidak semua pasangan suami istri dapat memperolehnya dengan mudah dikarenakan berbagai macam faktor. Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal dan melaksanakan upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Adanya kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti sangat memberikan pengaruh terhadap status dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Sehingga didapat kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
每个夫妻都有一个孩子。但事实上,生孩子的梦想并不是所有的夫妻都能轻易实现,因为有各种各样的因素。今天,印尼社区已经开始认识并实施怀孕尝试,使用代孕服务来解决已婚夫妇面临的问题,这些问题是很难通过协议获得孩子的。代孕母亲的法律真空极大地影响了代孕母亲所生孩子的地位和权利。在本研究中,作者通过研究法律方法对司法权进行了规范研究。因此,得出的结论是,根据《民法》,代孕母亲所生的孩子可以被归类为非婚生子女。
{"title":"HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA","authors":"Hulman Panjaitan, L. Pandiangan","doi":"10.55809/tora.v8i2.137","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137","url":null,"abstract":"Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya impian untuk memiliki anak tidak semua pasangan suami istri dapat memperolehnya dengan mudah dikarenakan berbagai macam faktor. Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal dan melaksanakan upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Adanya kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti sangat memberikan pengaruh terhadap status dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Sehingga didapat kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131714476","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi 在大流行时期,网络Notary作为电子RUPS小册子的解决方案的应用
Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.112
Hanif Windarrahman
Penelitian ini membahas mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik. Tujuan penulisan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan risalah RUPS elektronik pada masa pandemi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan RUPS secara elektronik dibagi atas dua jenis perseroan, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perusahaan Terbuka dalam membuat risalah rapat memiliki dasar hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sedangkan untuk Perusahaan Terbuka telah memiliki landasan hukum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan Akta Risalah RUPS Elektronik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka, Notaris dapat membuat Akta Berita Acara RUPS dengan cyber notary. Adapun bagi perseroan tertutup, dibagi menjadi dua alasan pembuatan akta: pertama, RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Kedua, RUPS yang membahas selain perubahan anggaran dasar perseroan dapat dibuat Akta Berita Acara RUPS secara cyber notary. Kata Kunci: Akta Notaris, Cyber Notary, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik
本研究探讨了在起草电子文件方面的网络notary应用。这篇文章的目的是了解有关区域分析如何在大流行时期应用电子规则手册的网络应用。这项研究的结果是,RUPS应用被电子化为两种类型的自动操作,即开放的操作和封闭的操作。一个公开的公司会议记录具有第16/POJK财务服务条例的法律基础。2020年至2020年关于电子产品上市公司股东大会的安排,而公开公司在2007年第77条第40款的《有限责任条例》中已有法律基础。在由一家开放公司组织的电子RUPS小册子副本的制作中,公证人可以与网络notary签订RUPS新闻。至于闭门操作,分为两项理由:第一,讨论《宪章》变更的RUPS可以制定一份详细的决定声明。其次,除了审查《责任宪章》之外的RUPS可以在网络notary上创建RUPS新闻。关键字:公证、网络诺特、自由裁量权、电子股东大会
{"title":"Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi","authors":"Hanif Windarrahman","doi":"10.55809/tora.v8i2.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.112","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik. Tujuan penulisan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan risalah RUPS elektronik pada masa pandemi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan RUPS secara elektronik dibagi atas dua jenis perseroan, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perusahaan Terbuka dalam membuat risalah rapat memiliki dasar hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sedangkan untuk Perusahaan Terbuka telah memiliki landasan hukum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan Akta Risalah RUPS Elektronik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka, Notaris dapat membuat Akta Berita Acara RUPS dengan cyber notary. Adapun bagi perseroan tertutup, dibagi menjadi dua alasan pembuatan akta: pertama, RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Kedua, RUPS yang membahas selain perubahan anggaran dasar perseroan dapat dibuat Akta Berita Acara RUPS secara cyber notary. \u0000Kata Kunci: Akta Notaris, Cyber Notary, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134400889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Penerapan Asas Pencemar Membayar
Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.125
Aryanto Renaldi Sahala
Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas pencemar membayar di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini
环境污染应该密切关注每一个善良的社会,政府有义务保护环境,防止和预测环境污染。在UUPLH中,有一个原则可以定义污染物及其犯罪者的责任,那就是污染者支付的原则。“污染者支付的原则”在1992年的《里约热内卢宣言》中被称为“Polutter Pays Principle”(Polutter Pays),是全球可持续发展的一系列更广泛原则的一部分。在这一原则,每个罪犯的商业活动中违法行为活动的污染和/或环境恶化或产生对他人或环境污染造成的损失,必须承担的赔偿方式管理费用和/或做某些行为对这些罪犯活动所做的努力是为了防止人类健康或环境的损伤。这项研究的目的是了解如何应用污染者付费原则写在印尼发现的法律依据,也是为了把关于污染和污染责任实行这项研究的结果是了解应用污染者付费原则写在印尼和了解以及惩罚形式对行凶者可能受到环境污染的责任。作者在本研究中使用的研究方法是规范性的法律方法。法律性方法是通过研究与本研究相关的理论、概念、法律原则和法律法规,以主要法律材料为基础的方法
{"title":"Penerapan Asas Pencemar Membayar","authors":"Aryanto Renaldi Sahala","doi":"10.55809/tora.v8i2.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.125","url":null,"abstract":"Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar. \u0000Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan. \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran \u0000Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas pencemar membayar di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. \u0000Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122533269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan 金融交易报告和分析中心(PPATK)对银行系统防止洗钱犯罪的努力
Pub Date : 2022-08-20 DOI: 10.55809/tora.v8i2.139
Arce Kalalo, Diana Darmayanti Putong
The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is an independent institution under the President which was established with Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. Function of INTRAC are as follows: prevention of money laundering, data and information management, supervision of the compliance of the reporting parties and analyze or investigation of financial transactions that there are reasonable grounds to suspect are related to the commission of a money laundering offence or other crimes acts as referred to in Article 2 Section (1). From the duties and authorities mandated by the Money Laundering Law, PPATK has at least 5 functions, namely financial intelligence, regulators, coordinators, mediators and assistance in law enforcement.In addition, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as an independent institution, also carries out an investigative function, namely collecting, storing, analyzing and evaluating information on transactions that are suspected and suspected of being money laundering.The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) was established with the authority to implement policies to prevent and eradicate money laundering while establishing an anti-money laundering regime in Indonesia.
印度尼西亚金融交易报告和分析中心(INTRAC)是总统领导下的一个独立机构,根据2010年关于洗钱罪的第8号法律成立。INTRAC的功能如下:防止洗钱、数据和信息管理、监督报告方的合规性,以及分析或调查有合理理由怀疑与第2条第(1)款所述的洗钱犯罪或其他犯罪行为有关的金融交易。从《反洗钱法》规定的职责和权限来看,PPATK至少有5项职能,即金融情报、监管、执法方面的协调员、调解员和协助人员。此外,金融交易报告和分析中心(INTRAC)作为一个独立的机构,也承担着调查职能,即收集、存储、分析和评估涉嫌洗钱的交易信息。印度尼西亚金融交易报告和分析中心(INTRAC)成立,其权力是在印度尼西亚建立反洗钱制度的同时实施防止和根除洗钱的政策。
{"title":"Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan","authors":"Arce Kalalo, Diana Darmayanti Putong","doi":"10.55809/tora.v8i2.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.139","url":null,"abstract":"The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is an independent institution under the President which was established with Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. Function of INTRAC are as follows: prevention of money laundering, data and information management, supervision of the compliance of the reporting parties and analyze or investigation of financial transactions that there are reasonable grounds to suspect are related to the commission of a money laundering offence or other crimes acts as referred to in Article 2 Section (1). From the duties and authorities mandated by the Money Laundering Law, PPATK has at least 5 functions, namely financial intelligence, regulators, coordinators, mediators and assistance in law enforcement.In addition, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as an independent institution, also carries out an investigative function, namely collecting, storing, analyzing and evaluating information on transactions that are suspected and suspected of being money laundering.The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) was established with the authority to implement policies to prevent and eradicate money laundering while establishing an anti-money laundering regime in Indonesia.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115852068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
期刊
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1