Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p13
Pande Gde Satria Wibawa, Pande Yogantara S.
Abstract The purpose of this study is to analyze the authenticity of the minutes of the General Meeting of Shareholders made electronically and the validity of the signature of the notary in the deed of the General Meeting of Shareholders made electronically. This study uses a normative legal research method by using a type of approach, namely, the statutory approach and the concept approach. The results of this study indicate that the GMS deed made electronically is an authentic deed if it uses the lex specialis derogate legi generali principle where the lex generalis is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Jabata Law, while the lex specialis is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Elucidation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law. The deed of the General Meeting of Shareholders can be ratified by a notary after being signed by the parties, and with the fulfillment of the provisions of Article 11 of the Information and Electronic Transaction Law, and the requirements specified in the provisions of Article 77 of the Limited Liability Company Law, as well as the ratification of the notary, the deed The General Meeting of Shareholders can be used as perfect evidence in court if in the future there are legal problems that occur between shareholders related to the deed of the General Meeting of Shareholders. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keautentikan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik dan keabsahan tandatangan notaris dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akta RUPS yang dibuat secara elektronik adalah akta otentik apabila menggunakan asas lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalis–nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabata Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang PT, serta pengesahan notaris maka akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
摘要本研究的目的是分析电子股东大会会议记录的真实性，以及电子股东大会契约中公证人签名的有效性。本研究采用规范性的法律研究方法，采用一种方法，即法定方法和概念方法。本文的研究结果表明，如果GMS契约采用了特殊法，那么它就是一个真实的契约，其中一般法是《公证法》第16条第(1)款m字母，而特殊法是第77条第(1)款结合《有限责任公司法》第77条第(4)款的解释。股东大会章程经各方当事人签字，符合《信息电子交易法》第十一条的规定和《有限责任公司法》第七十七条规定的要求，并经公证员批准后，可以由公证员批准;如果将来股东大会契约在股东之间发生法律问题，股东大会契约可以作为法庭上的完美证据。中文摘要:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keautentikan akta risalah umumpemegang Saham yang dibusecara elekonik danabsahan tantanangan公证为dalam akta Rapat umumpemegang Saham yang dibusecara elekonik。Penelitian ini menggunakan metodetelitian hukum normatiatif dengan menggunakan jenis pendekatan yitu, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep。Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akta RUPS yang dibuat secara elektronik adalah Akta otentik apabila menggunakan as lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generis -nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabata Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang perseran Terbatas。Akta Rapat Umum pemangang Saham dapat disahkan oleh公证是setelah ditandandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan paal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan persyatan - persyatan yang ditentukan dalam kettuan paal 77 Undang-Undang PT，我是说，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。
{"title":"Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notarylam Perspektif Cyber Notary","authors":"Pande Gde Satria Wibawa, Pande Yogantara S.","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p13","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p13","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this study is to analyze the authenticity of the minutes of the General Meeting of Shareholders made electronically and the validity of the signature of the notary in the deed of the General Meeting of Shareholders made electronically. This study uses a normative legal research method by using a type of approach, namely, the statutory approach and the concept approach. The results of this study indicate that the GMS deed made electronically is an authentic deed if it uses the lex specialis derogate legi generali principle where the lex generalis is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Jabata Law, while the lex specialis is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Elucidation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law. The deed of the General Meeting of Shareholders can be ratified by a notary after being signed by the parties, and with the fulfillment of the provisions of Article 11 of the Information and Electronic Transaction Law, and the requirements specified in the provisions of Article 77 of the Limited Liability Company Law, as well as the ratification of the notary, the deed The General Meeting of Shareholders can be used as perfect evidence in court if in the future there are legal problems that occur between shareholders related to the deed of the General Meeting of Shareholders. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keautentikan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik dan keabsahan tandatangan notaris dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akta RUPS yang dibuat secara elektronik adalah akta otentik apabila menggunakan asas lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalis–nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabata Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang PT, serta pengesahan notaris maka akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132051900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p6
I. G. Y. Arsawan, Akhmad Budi Cahyono
Abstract The purpose of this paper is to find out how the legal consequences of making a deed by an unauthorized substitute notary and the form of legal protection for the parties as clients of the injured substitute notary. This study uses a normative legal research method that uses a law approach, a case approach and a conceptual approach to analyze the Surabaya Court Decision Number 728/PDT/P/2020/PN. Sby. The results of this study indicate that the making of a deed by a substitute notary that is not valid results in the deed being downgraded to under the hand based on Article 44 in conjunction with Article 84 UUJN and Article 1869 of the Civil Code. The degradation of the power of proof of the deed results in the aggrieved client being able to claim damages from the party who caused the loss. Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak selaku klien dari notaris pengganti yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 728/PDT/P/2020/PN. Sby. Hasil penelitian ini menunjukkan pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah berakibat akta tersebut turun derajatnya menjadi di bawah tangan berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 84 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdata. Degradasi kekuatan pembuktian akta tersebut mengakibatkan klien yang dirugikan dapat menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
摘要:本文旨在探讨非授权代公证员立契的法律后果，以及作为受害代公证员当事人的法律保护形式。本研究采用规范的法律研究方法，运用法律方法、案例方法和概念方法对泗水法院第728/PDT/P/2020/PN号判决进行分析。Sby。本文的研究结果表明，根据《民法典》第44条、《民法通则》第84条和第1869条的规定，由不具效力的代公证人制作契据会导致契据被降级为代手契据。契约举证能力的降低导致受害客户能够向造成损失的一方要求损害赔偿。[摘要]土娟，penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembuatan akiba oleh公证人，pengganti yang, tidak, sdak, bentuk perlindungan, hukki parpihak selaku klien dari公证人，pengganti yang dirugikan。Penelitian ini menggunakan mede Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptuk untuk menganalis penedapan Pengadilan Surabaya no . 728/PDT/P/2020/PN。Sby。Hasil penelitian ini menunjukkan pembuatan akta oleh noteris pengganti yang tidak sah berakibat akta tersebut turun derajatnya menjadi di bawah tangan berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 84 ujn danpasal 1869 KUHPerdata。退化kekuatan pembuktian akta tersebut mengakibatkan klien yang dirugikan dapat menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut。
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah","authors":"I. G. Y. Arsawan, Akhmad Budi Cahyono","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p6","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p6","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this paper is to find out how the legal consequences of making a deed by an unauthorized substitute notary and the form of legal protection for the parties as clients of the injured substitute notary. This study uses a normative legal research method that uses a law approach, a case approach and a conceptual approach to analyze the Surabaya Court Decision Number 728/PDT/P/2020/PN. Sby. The results of this study indicate that the making of a deed by a substitute notary that is not valid results in the deed being downgraded to under the hand based on Article 44 in conjunction with Article 84 UUJN and Article 1869 of the Civil Code. The degradation of the power of proof of the deed results in the aggrieved client being able to claim damages from the party who caused the loss. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak selaku klien dari notaris pengganti yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 728/PDT/P/2020/PN. Sby. Hasil penelitian ini menunjukkan pembuatan akta oleh notaris pengganti yang tidak sah berakibat akta tersebut turun derajatnya menjadi di bawah tangan berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 84 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdata. Degradasi kekuatan pembuktian akta tersebut mengakibatkan klien yang dirugikan dapat menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115999516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p3
Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani
Abstract The purpose of this study is to analyze the Regulation of the Use of QRIS as an innovation of Bank Indonesia in the payment system and to know its Policy Implementation in business development or MSME activities as an effort to accelerate the development of the digital economy. The research method used is normative juridical research method as well as legal history, with descriptive analytical specifications. Data collection from this study is assisted by the method of document study and interview which is then analyzed qualitatively. Based on the results of this study, it was obtained that the implementation of QRIS based on existing regulations through PADG has not been optimal and comprehensive, then further regulations are needed to regulate the problem of digital economic innovation that can reach QRIS users to even the smallest sectors, such as PBI. Thus, MSMEs can help play a role in creating inclusive finance so as to encourage the development of the digital economy in Indonesia. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif serta sejarah hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dari penelitian ini dibantu dengan metode studi dokumen serta wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, maka dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Dengan demikian UMKM dapat membantu berperan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
本研究的目的是分析QRIS作为印尼银行在支付系统中的一项创新的使用监管，并了解其在业务发展或中小微企业活动中的政策实施，以加速数字经济的发展。本文采用的研究方法是规范的法律研究方法和法律史研究方法，具有描述性的分析规范。本研究的数据收集采用文献研究法和访谈法，然后进行定性分析。基于本研究的结果，通过PADG在现有法规的基础上实施QRIS并不是最优和全面的，那么需要进一步的法规来规范数字经济创新的问题，这些问题可以触及到QRIS用户甚至最小的部门，如PBI。因此，中小微企业可以在创建普惠金融方面发挥作用，从而鼓励印尼数字经济的发展。摘要:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank印度尼西亚数据系统pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomicdigital。杨Metode penelitian digunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif舒达sejarah hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis。彭普兰的资料，以彭普兰为研究对象，以彭普兰为研究对象，以彭普兰为研究对象，以彭普兰为研究对象，以彭普兰为研究对象。(3)基于数据的数据分析，基于数据的数据分析，基于数据的数据分析，基于数据的数据分析，基于数据的数据分析，基于数据的数据分析，基于数据的数据分析。Dengan demmikian UMKM dapat membantu berperan mendorong perkembangan ekonomicdigital di Indonesia。
{"title":"Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital","authors":"Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p3","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p3","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 The purpose of this study is to analyze the Regulation of the Use of QRIS as an innovation of Bank Indonesia in the payment system and to know its Policy Implementation in business development or MSME activities as an effort to accelerate the development of the digital economy. The research method used is normative juridical research method as well as legal history, with descriptive analytical specifications. Data collection from this study is assisted by the method of document study and interview which is then analyzed qualitatively. Based on the results of this study, it was obtained that the implementation of QRIS based on existing regulations through PADG has not been optimal and comprehensive, then further regulations are needed to regulate the problem of digital economic innovation that can reach QRIS users to even the smallest sectors, such as PBI. Thus, MSMEs can help play a role in creating inclusive finance so as to encourage the development of the digital economy in Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan dari Penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif serta sejarah hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dari penelitian ini dibantu dengan metode studi dokumen serta wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, maka dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Dengan demikian UMKM dapat membantu berperan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125026990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p11
Mustofa Abdul Basir, Jilly Febrian Muhadi, Rini Irianti Sundary
Abstract The purpose of this research is to find out the important role and obligations of a Notary/PPAT in minimizing falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made. This analysis is a juridical normative study with a library research method with a legal approach. From this analysis and study, it is found that the role of the Notary/PPAT is to provide counseling regarding tax obligations that must be completed by the parties in terms of making a deed of transfer of ownership rights to land made before him. The legal counseling can be in the form of services to help pay or validate the payment of taxes owed by the parties. Meanwhile, the responsibility of the Notary/PPAT in minimizing the falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made is to sign the deed of transfer of ownership rights to the land by the Notary/PPAT after the parties actually pay the tax owed and verify beforehand so that the Notary/PPAT PPAT completely avoids problems that may occur in the future. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
摘要本研究的目的是找出公证人/PPAT在最大限度地减少土地所有权转让契据上的纳税造假方面的重要作用和义务。本文的分析是一种以图书馆研究方法和法律研究方法进行的法律规范研究。从这一分析和研究中，我们发现公证人/PPAT的作用是提供有关各方必须完成的税务义务的咨询，这些义务是在他面前签订土地所有权转让契约时必须完成的。法律咨询可以以服务的形式帮助支付或确认双方所欠的税款。同时，公证人/PPAT在最大限度地减少其所做的土地所有权转让契据上的纳税造假的责任是，在双方实际缴纳欠税后，由公证人/PPAT签署土地所有权转让契据，并事先进行核实，这样公证人/PPAT PPAT就完全避免了未来可能发生的问题。摘要:Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban noteris /PPAT dalam minimalisasi pemalsuan setoran perpakakan peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya。分析了我国的地理地理特征、地理地理特征、地理地理特征和地理地理特征。Dari分析dan telaah ini diperoleh bahwa peranis /PPAT adalis成员kan penyuluhan mengenai kewajiban perpakakan harus diselesaikan oleh parpihak dalam hal pembuatan akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuhdi hadapannya。Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayaran atau memvalidasi penbayaran pajak terutang parpihak。槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书/槟城公证书
{"title":"Peran dan Tanggungjawab Notaris/PPAT dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah","authors":"Mustofa Abdul Basir, Jilly Febrian Muhadi, Rini Irianti Sundary","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p11","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p11","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this research is to find out the important role and obligations of a Notary/PPAT in minimizing falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made. This analysis is a juridical normative study with a library research method with a legal approach. From this analysis and study, it is found that the role of the Notary/PPAT is to provide counseling regarding tax obligations that must be completed by the parties in terms of making a deed of transfer of ownership rights to land made before him. The legal counseling can be in the form of services to help pay or validate the payment of taxes owed by the parties. Meanwhile, the responsibility of the Notary/PPAT in minimizing the falsification of tax payments on the deed of transfer of ownership rights to the land he made is to sign the deed of transfer of ownership rights to the land by the Notary/PPAT after the parties actually pay the tax owed and verify beforehand so that the Notary/PPAT PPAT completely avoids problems that may occur in the future. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127931450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p8
I. M. A. Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen
Abstract The purpose of this research is to to find out and examine the position of Shared Property and the system of proof of joint property in the divorce of mixed marriage without marriage agreement This research uses normative legal methods and uses the approach of Legislation (The Statue Approach) and the approach of fact (The Fact Approach). The position of joint property in mixed marriage based on the Law in Indonesia is stipulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law stipulated that "the property obtained during the marriage is to be a joint property". The system of proof of joint property in a mixed marriage divorce without a marriage agreement is the person who sues the property together in case of divorce, he must prove that the property is a joint property. although the law does not govern the proof of joint property but the judge can decide the case based on his conviction (The Rechtsvinding School). Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Harta bersama serta sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawian adalah menjadi harta bersama”. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi percerian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya (Aliran Rechtsvinding).
摘要本研究的目的是找出和考察共有财产和共有财产证明制度在无婚姻协议的混合婚姻离婚中的地位。本研究采用规范性的法律方法，采用立法方法(雕像方法)和事实方法(事实方法)。印度尼西亚《婚姻法》第35条第(1)款规定了基于法律的混合婚姻中共同财产的地位，“婚姻期间取得的财产为共同财产”。无结婚协议的混合婚姻离婚共有财产证明制度是共同起诉财产的一方在离婚时，必须证明该财产为共同财产。虽然法律没有规定共同财产的证明，但法官可以根据他的定罪来决定案件(Rechtsvinding学派)。摘要:Tujuan penelitian ini yitu untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Harta bersama serta system pembuktian Harta bersama dalam perkalan campuran tanpa perjanjian kawin penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan Perundang-Undangan(佛像方法)dan pendekatan fakta(事实方法)。Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa“Harta benda yang di peroleh selama perkawian adalah menjadi Harta bersama”。系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统，系统我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。
{"title":"Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia","authors":"I. M. A. Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p8","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p8","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this research is to to find out and examine the position of Shared Property and the system of proof of joint property in the divorce of mixed marriage without marriage agreement This research uses normative legal methods and uses the approach of Legislation (The Statue Approach) and the approach of fact (The Fact Approach). The position of joint property in mixed marriage based on the Law in Indonesia is stipulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law stipulated that \"the property obtained during the marriage is to be a joint property\". The system of proof of joint property in a mixed marriage divorce without a marriage agreement is the person who sues the property together in case of divorce, he must prove that the property is a joint property. although the law does not govern the proof of joint property but the judge can decide the case based on his conviction (The Rechtsvinding School). \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Harta bersama serta sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawian adalah menjadi harta bersama”. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi percerian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya (Aliran Rechtsvinding). \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123475970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p16
Adinda Ari Wijayanti, I. G. K. Ariawan
Abstract Purpose of the research is to know the form of legal protection for personal data of the parties in the practice of Cyber ??Notary and explain the efforts that can be made to protect the confidentiality of personal data. This article is examined based on the existence of overlapping norms, by applying normative research methods through approaches to laws, conceptual and analytical approach. The study of legal materials is carried out by means of the study of legal materials and qualitative analysis. The answer from thats question is not found speciallity regulation governing the protection of personal data/identity in cyber notary practice, efforts are still needed to maximize legal protection for the security of personal data/identity of parties involved in cyber notary practices by This is done by filling out a data access form for Notaries and providing a code/barcode on the resulting electronic deed with the aim of providing legal certainty, benefit and justice, especially for the all parties who practice cyber notary practices have a clear legal protection. Abstrak Tujuan penelitian ini ialah mengkaji bentuk perlindungan hukum data pribadi para pihak pada praktik Cyber Notary dan mengetahui upaya yang bisa diupayakan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi. Penelitian ini dikaji berdasarkan adanya tumpang tindih norma, dengan menerapkan metode metode penelitian normatif melalui pendekatan pada undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan analisa. Pengkajian bahan hukum dilakukan dengan teknik studi bahan hukum serta dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih belum adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi/identitas dalam praktik cyber notary, masih diperlukan upaya-upaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum bagi keamanan data diri/identitas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik cyber notary dengan cara dengan pengisian formulir akses data bagi Notaris dan pemberian kode/barcode pada akta elektronik yang dihasilkan berjutuan salam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan khususnya untuk pihak yang melakukan praktik cyber notary memliki payung hukum yang jelas.
摘要本文研究的目的是了解网络诉讼实践中当事人个人数据的法律保护形式。公证和解释可以采取的措施，以保护个人资料的机密性。本文以重叠规范的存在为基础，运用规范性研究方法，通过法律、概念和分析的方法进行研究。法律资料研究是通过法律资料研究和定性分析相结合的方法进行的。这个问题的答案并没有找到管理网络公证实践中个人数据/身份保护的专门法规，仍然需要努力最大限度地保护网络公证实践中涉及各方的个人数据/身份安全。这是通过填写公证人数据访问表并在由此产生的电子契约上提供代码/条形码来完成的，目的是提供法律确定性，利益和正义。特别是对于从事网络公证业务的各方当事人都有明确的法律保护。摘要:网络公证员、网络公证员、网络公证员、网络公证员、网络公证员、网络公证员、网络公证员、网络公证员。Penelitian ini dikaji berdasarkan adanya tumpang tindih norma, dengan menerapkan memede Penelitian normatim, melalui pendekatan pada undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan analisa。彭加健巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉胡坤，巴汉分析质量。Hasil penelitian menunjukan bahwa masih belum adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentenang perlindungan数据隐私/身份信息网络公证员，masih diperlukan upaya-upaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum keamanan数据隐私/身份信息pihak-pihak yang terlibat dalam praktik网络公证员dengan cara dengan dengan数据隐私/身份信息/条形码pada akta电子信息杨dihasilkan berjutuan salam menjamin kepastian hukumkmanfaatan serta keadilan khususnya untuk pihak Yang melakukan praktik网络公证员payung hukum Yang jelas。
{"title":"Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary","authors":"Adinda Ari Wijayanti, I. G. K. Ariawan","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p16","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Purpose of the research is to know the form of legal protection for personal data of the parties in the practice of Cyber ??Notary and explain the efforts that can be made to protect the confidentiality of personal data. This article is examined based on the existence of overlapping norms, by applying normative research methods through approaches to laws, conceptual and analytical approach. The study of legal materials is carried out by means of the study of legal materials and qualitative analysis. The answer from thats question is not found speciallity regulation governing the protection of personal data/identity in cyber notary practice, efforts are still needed to maximize legal protection for the security of personal data/identity of parties involved in cyber notary practices by This is done by filling out a data access form for Notaries and providing a code/barcode on the resulting electronic deed with the aim of providing legal certainty, benefit and justice, especially for the all parties who practice cyber notary practices have a clear legal protection. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penelitian ini ialah mengkaji bentuk perlindungan hukum data pribadi para pihak pada praktik Cyber Notary dan mengetahui upaya yang bisa diupayakan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi. Penelitian ini dikaji berdasarkan adanya tumpang tindih norma, dengan menerapkan metode metode penelitian normatif melalui pendekatan pada undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan analisa. Pengkajian bahan hukum dilakukan dengan teknik studi bahan hukum serta dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih belum adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi/identitas dalam praktik cyber notary, masih diperlukan upaya-upaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum bagi keamanan data diri/identitas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik cyber notary dengan cara dengan pengisian formulir akses data bagi Notaris dan pemberian kode/barcode pada akta elektronik yang dihasilkan berjutuan salam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan khususnya untuk pihak yang melakukan praktik cyber notary memliki payung hukum yang jelas. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"461 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116233126","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p7
Putu Inten Andhita Dewi, I. W. Novy Purwanto
Abstract This writing aims to analyze, examine and elaborate on the role of a Notary in the establishment of a Limited Company as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and also the role of a Notary in the establishment of a Limited Company after the enactment of the Law on Job Creation. This is normative legal research method using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results show that Article 7 of the Limited Liability Company Law requires the establishment of a Limited Company based on a notarial deed, this explicitly determines the role of a Notary in the establishment of a Limited Company. The enactment of the Job Creation Law provides a change in the concept of Limited Company, which can now be formed by individuals in accordance with the criteria for Micro and Small Enterprises based on the Statement of Establishment. However, the Job Creation Law stipulates that in the case that an individual PT does not meet the criteria as a Micro and Small Enterprises, the Limited Company must change its status in accordance with the Limited Liability Company Law and use a notarial deed as the basis for the establishment of the Limited Company. Hence, the role of the Notary is still required to make a notarial deed if the Individual Company changes the status of the Company in accordance with the Company Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris dalam pendirian PT sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan juga peranan Notaris dalam pendirian PT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 UU Perseroan Terbatas mewajibkan pendirian PT diDasarkan pada akta notaris, hal ini secara eksplisit menentukan peran Notaris dalam pendirian PT. Pemberlakuan UU Cipta Kerja memberikan perubahan dalam konsep PT yang sekarang dapat dibentuk oleh perorangan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang berdasarkan pada Pernyataan Pendirian. Tetapi, UU Cipta Kerja menentukan bahwa dalam PT Perorangan tidak memenuhi kriteria sebagai UMK, maka PT tersebut harus mengubah statusnya sesuai dengan UU PT dan menggunakan akta notaris sebagai dasar pendirian PT. Peran Notaris tetap dibutuhkan untuk membuat akta notaris apabila PT Perorangan mengubah status Perseroan sesuai dengan UU PT.
摘要本文旨在分析、考察和阐述《有限责任公司法》规定的公证员在有限公司设立中的作用，以及《创造就业法》颁布后公证员在有限公司设立中的作用。这是运用成文法方法、概念方法和分析方法的规范性法律研究方法。研究结果表明，《有限责任公司法》第七条要求有限公司的设立必须以公证书为基础，这就明确了公证员在有限公司设立中的作用。《创造就业法》的颁布改变了有限公司的概念，现在个人可以根据《设立声明》的微型和小型企业标准成立有限公司。但是，《创造就业法》规定，在个人PT不符合微型和小型企业标准的情况下，有限公司必须根据《有限责任公司法》改变其地位，并使用公证契据作为有限公司设立的依据。因此，如果个别公司根据《公司法》改变公司的状态，公证员的角色仍然需要制作公证契据。摘要:Penelitian ini bertujuan untuk menganalis, mengkaji dan mengdetailasi peranan公证是dalam pendirian PT sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan juga peranan公证是dalam pendirian PT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja。tuisan ini menggunakan mede penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan(法规方法)，pendekatan konsep(概念方法)，serta pendekatan analysis(分析方法)。Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 UU perseran Terbatas mewajibkan pendirian PT, halini secara eksplisit menentukan peran noteris dalam pendirian PT. penberlakuan UU Cipta Kerja memberikan perubahan dalam konsep PT sekarang dapat dibentuk oleh perorangan sesuai dengan kriia usha Mikro dan Kecil yang berdasarkan pada Pernyataan pendirian。Tetapi, UU Cipta Kerja menentukan bahwa dalam PT Perorangan tidak memenuhi kria sebagai UMK, maka PT tersebut harus mengubah statusnya sesuai dengan UU PT dan menggunakan akta notaris sebagai dasar pendirian PT Perorangan mengubah status perseran sesuai dengan PT Perorangan mengubah status perseran sesuai dengan UU PT
{"title":"Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Putu Inten Andhita Dewi, I. W. Novy Purwanto","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p7","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This writing aims to analyze, examine and elaborate on the role of a Notary in the establishment of a Limited Company as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and also the role of a Notary in the establishment of a Limited Company after the enactment of the Law on Job Creation. This is normative legal research method using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results show that Article 7 of the Limited Liability Company Law requires the establishment of a Limited Company based on a notarial deed, this explicitly determines the role of a Notary in the establishment of a Limited Company. The enactment of the Job Creation Law provides a change in the concept of Limited Company, which can now be formed by individuals in accordance with the criteria for Micro and Small Enterprises based on the Statement of Establishment. However, the Job Creation Law stipulates that in the case that an individual PT does not meet the criteria as a Micro and Small Enterprises, the Limited Company must change its status in accordance with the Limited Liability Company Law and use a notarial deed as the basis for the establishment of the Limited Company. Hence, the role of the Notary is still required to make a notarial deed if the Individual Company changes the status of the Company in accordance with the Company Law. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris dalam pendirian PT sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan juga peranan Notaris dalam pendirian PT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 UU Perseroan Terbatas mewajibkan pendirian PT diDasarkan pada akta notaris, hal ini secara eksplisit menentukan peran Notaris dalam pendirian PT. Pemberlakuan UU Cipta Kerja memberikan perubahan dalam konsep PT yang sekarang dapat dibentuk oleh perorangan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang berdasarkan pada Pernyataan Pendirian. Tetapi, UU Cipta Kerja menentukan bahwa dalam PT Perorangan tidak memenuhi kriteria sebagai UMK, maka PT tersebut harus mengubah statusnya sesuai dengan UU PT dan menggunakan akta notaris sebagai dasar pendirian PT. Peran Notaris tetap dibutuhkan untuk membuat akta notaris apabila PT Perorangan mengubah status Perseroan sesuai dengan UU PT. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130322827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i03.p9
Maria Fransiska Christiani Nawang, I. Putra
Abstract The purpose of writing this article is to find out the legal consequences of a copy of the deed that is canceled in court and the risks to the Notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed This type of legal dogmatic research/normative research is used by the author in this journal because of the legal vacuum in the JN law and JNP law. The approach used is the legal approach and the conceptual approach. The results of the study show that, the legal consequences of a copy of the deed that are canceled by the Court are that the deed becomes null and void or the deed is reduced to a deed under the hand. Regarding the risk to the notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed, the notary can be involved in legal problems, namely participating in legal actions. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan di pengadilan dan resiko terhadap Notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan. Jenis penelitian dogmatika hukum/penelitian normatif digunakan penulis dalam jurnal ini karena adanya kekosongan hukum dalam UUJN dan UUJNP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan oleh pengadilan adalah akta tersebut menjadi batal demi hukum atau akta diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Mengenai resiko terhadap notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan adalah notaris dapat terlibat dalam permasalahan hukum yakni turut serta melakukan perbuatan hukum.
写这篇文章的目的是为了找出在法庭上被撤销的契约副本的法律后果，以及如果公证员不撤回被撤销的契约副本，他将面临的风险。由于JN法和JNP法的法律真空，作者在本刊中使用了这种法律教条研究/规范研究。所使用的方法是法律方法和概念方法。研究结果表明，被法院撤销的契约副本的法律后果是该契约成为无效或该契约被减少为一份契约。对于公证员不撤回被注销的契据副本的风险，公证员可能会卷入法律问题，即参与法律诉讼。[摘要]土鹃半岛的artikel ini yitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan di pengadilan dan resiko terhadap公证的能力，dalak menarik salinan akta yang dibatalkan。Jenis penelitian dogatika hukum/penelitian normatiatif digunakan penulis dalam期刊ini karena adanya kekosongan hukum dalam danujnp。Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan UU dan Pendekatan konseptual。这句话的意思是:“我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。”Mengenai resiko terhadap公证是apabila dalak menarik salinan akta yang dibatalkan adalah公证是dapat terlibat dalam permasalahan hukum yakni turut serta melakukan perbuatan hukum。
{"title":"Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan","authors":"Maria Fransiska Christiani Nawang, I. Putra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i03.p9","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p9","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of writing this article is to find out the legal consequences of a copy of the deed that is canceled in court and the risks to the Notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed This type of legal dogmatic research/normative research is used by the author in this journal because of the legal vacuum in the JN law and JNP law. The approach used is the legal approach and the conceptual approach. The results of the study show that, the legal consequences of a copy of the deed that are canceled by the Court are that the deed becomes null and void or the deed is reduced to a deed under the hand. Regarding the risk to the notary if he does not withdraw the canceled copy of the deed, the notary can be involved in legal problems, namely participating in legal actions. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan di pengadilan dan resiko terhadap Notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan. Jenis penelitian dogmatika hukum/penelitian normatif digunakan penulis dalam jurnal ini karena adanya kekosongan hukum dalam UUJN dan UUJNP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, akibat hukum terhadap salinan akta yang dilakukan pembatalan oleh pengadilan adalah akta tersebut menjadi batal demi hukum atau akta diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Mengenai resiko terhadap notaris apabila tidak menarik salinan akta yang dibatalkan adalah notaris dapat terlibat dalam permasalahan hukum yakni turut serta melakukan perbuatan hukum. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125211391","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p15
Ni Made Dwikayanti, I. Priyanto
Abstract This purpose is aim to analyse the power of Notary Honor Council on the decision related to law enforcement where notary is being subjected in criminal law in their authirty as Notary/PPAT in this study case Theresia K Dimu. The method that apply is normative where norm is the object of the writing. It is proven that the Notary Honor Council resolution addressed to the investigation of Theresia K Dimu Notary/PPAT is final and biding according to the constitution. Therefore, the resolution must be followed and boyed by the law enforecer including the Nusa Tenggara Timur Attorney General’s Office. The resolution taken by the Noraty Honor Council should be taken as the final step of the law enforcement. Hence, continuing the investigation of Theresia K Dimu, Notary/PPAT is against the law. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari pada keputusan Majelis Kehormatan Notaris khususnya dalam kaitan dengan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas serta jabatannya khususnya terhadap Notaris/ PPAT Theresia K Dimu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penulisan normatif yang menempatkan norma sebagai objek dalam penulisan artikel ini, ditemukan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan notaris/ PPAT Theresia K Dimu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dikarenakan didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ditaati baik itu oleh notaris/ PPAT Theresia K Dimu maupun oleh Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap notaris/ PPAT Theresia K Dimu oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupkan suatu perbuatan melawan hukum.
摘要本研究旨在分析公证员荣誉委员会以其作为公证员/PPAT的权力，对公证员受到刑法处罚的执法决定的权力，并以Theresia K Dimu为研究案例。适用的方法是规范，规范是写作的对象。兹证明，公证人荣誉委员会关于调查Theresia K Dimu公证人/PPAT的决议是最终的，并根据章程有效。因此，包括努沙登加拉·帖木儿总检察长办公室在内的执法人员必须遵守和遵守该决议。应将国家荣誉委员会的决议作为执法的最后一步。因此，继续调查Theresia K Dimu，公证人/PPAT是违法的。摘要:Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui keduduan dari paada keputusan Majelis Kehormatan noteris khususnya dalam kaitan dengan propropenegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh noteris berkaan dengan tugas serta jhususnya terhadap noteris / PPAT Theresia K Dimu。Hasil penelitian yang dilakukan dengan方法penulisan normatiment yang menempatkan norma sebagai object dalam penulisan artikel ini, ditemukan bahwa keputusan Majelis Kehormatan noteris terhadap prepreiksanan / PPAT Theresia K Dimu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dikarenakan didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan。PPAT:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:印尼语:
{"title":"Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu","authors":"Ni Made Dwikayanti, I. Priyanto","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p15","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p15","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This purpose is aim to analyse the power of Notary Honor Council on the decision related to law enforcement where notary is being subjected in criminal law in their authirty as Notary/PPAT in this study case Theresia K Dimu. The method that apply is normative where norm is the object of the writing. It is proven that the Notary Honor Council resolution addressed to the investigation of Theresia K Dimu Notary/PPAT is final and biding according to the constitution. Therefore, the resolution must be followed and boyed by the law enforecer including the Nusa Tenggara Timur Attorney General’s Office. The resolution taken by the Noraty Honor Council should be taken as the final step of the law enforcement. Hence, continuing the investigation of Theresia K Dimu, Notary/PPAT is against the law. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari pada keputusan Majelis Kehormatan Notaris khususnya dalam kaitan dengan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas serta jabatannya khususnya terhadap Notaris/ PPAT Theresia K Dimu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penulisan normatif yang menempatkan norma sebagai objek dalam penulisan artikel ini, ditemukan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan notaris/ PPAT Theresia K Dimu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dikarenakan didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ditaati baik itu oleh notaris/ PPAT Theresia K Dimu maupun oleh Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap notaris/ PPAT Theresia K Dimu oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupkan suatu perbuatan melawan hukum. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116747805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p14
Syans Dias Aulia Abiandti, I. Setiabudhi
Abstract The purpose of writing is to know and analyze the regulation of wills in the provisions of fiqh and positive legal provisions in Indonesia, and the basis for consideration of the Judge is to grant inheritance rights in the form of compulsory wills to non-Muslim heirs. Normative legal research methods. The results of this study indicate that the provision of wills is only intended for adoptive parents or adopted children and not to be given to a non-Muslim as this is regulated in Article 209 KHI. Second, the basis for judges to grant compulsory wills for heirs of different religions is the jurispudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368/K/Ag/1995 on the basis of being the freedom that is owned by the Judge, and the Judge has the obligation to make legal discoveries using the historical interpretation method, sociological interpretation, and the analogue argumentum based on morals, justice and the masses of society. Abstrak Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia, dan dasar pertimbangan Hakim memberikan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat dan tidak untuk diberikan kepada seseorang non-muslim sebagiamana hal ini diatur pada Pasal 209 KHI. Kedua, dasar hakim pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995, atas dasar asas kebebasan yang dimiliki oleh Hakim, dan Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum menggunakan metode penafsiran historis, penafsiran sosiologis, dan argumentum peranalogium dengan berlandasakan moral, keadilan dan kemashlatan masyarakat.
摘要本文写作的目的是了解和分析印尼伊斯兰教规和实在法规定中对遗嘱的规定，法官考虑的依据是以强制遗嘱的形式给予非穆斯林继承人继承权。规范的法律研究方法。这项研究的结果表明，遗嘱的规定只适用于养父母或被收养的孩子，而不是按照KHI第209条的规定提供给非穆斯林。其次，法官为不同宗教继承人授予强制遗嘱的依据是印度尼西亚共和国最高法院第368/K/Ag/1995号判例，其依据是法官拥有的自由，法官有义务运用历史解释方法、社会学解释以及基于道德、正义和社会大众的类比论证进行法律发现。[摘要]Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalis mengenai pengaturan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia, dan dasar pertimbangan Hakim成员kan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris非穆斯林。penelitian hukum normatim。Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberian wasasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat dan tidak untuk diberikan kepada seseorang非穆斯林sebagiamana hali diatur pada Pasal 209 KHI。[footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com]。]
{"title":"Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam","authors":"Syans Dias Aulia Abiandti, I. Setiabudhi","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p14","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p14","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of writing is to know and analyze the regulation of wills in the provisions of fiqh and positive legal provisions in Indonesia, and the basis for consideration of the Judge is to grant inheritance rights in the form of compulsory wills to non-Muslim heirs. Normative legal research methods. The results of this study indicate that the provision of wills is only intended for adoptive parents or adopted children and not to be given to a non-Muslim as this is regulated in Article 209 KHI. Second, the basis for judges to grant compulsory wills for heirs of different religions is the jurispudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368/K/Ag/1995 on the basis of being the freedom that is owned by the Judge, and the Judge has the obligation to make legal discoveries using the historical interpretation method, sociological interpretation, and the analogue argumentum based on morals, justice and the masses of society. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia, dan dasar pertimbangan Hakim memberikan hak waris dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat dan tidak untuk diberikan kepada seseorang non-muslim sebagiamana hal ini diatur pada Pasal 209 KHI. Kedua, dasar hakim pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995, atas dasar asas kebebasan yang dimiliki oleh Hakim, dan Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum menggunakan metode penafsiran historis, penafsiran sosiologis, dan argumentum peranalogium dengan berlandasakan moral, keadilan dan kemashlatan masyarakat. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123941425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：