Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p04
Dewa Ayu Trisna Dewi, N. Darmawan
Tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan bunga pada pinjaman online di perusahaan fintech dan pelindungan hukum akan hak pribadi pengguna layanan pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deksriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pengaturan bunga maksimal pada pinjaman online di perusahaan fintech adalah 0,8 persen perhari dan tidak boleh melebihi angka tersebut dan harus tertulis dalam perjanjian, sedangkan jika besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdata jo Lembaran Negara No.22/1948 (s.No.22/1848) yaitu 6% pertahun. Kedua, pelindungan hukum terhadap hak pribadi pengguna layanan pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Perlindungan preventif dan Perlindungan refresif, selain itu juga terkait pelanggaran terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan pinjaman online dapat dikenakan sanksi berupa sanksi admistratif dan sanksi pidana sebagaiamana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang HAM.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna","authors":"Dewa Ayu Trisna Dewi, N. Darmawan","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan bunga pada pinjaman online di perusahaan fintech dan pelindungan hukum akan hak pribadi pengguna layanan pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deksriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pengaturan bunga maksimal pada pinjaman online di perusahaan fintech adalah 0,8 persen perhari dan tidak boleh melebihi angka tersebut dan harus tertulis dalam perjanjian, sedangkan jika besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdata jo Lembaran Negara No.22/1948 (s.No.22/1848) yaitu 6% pertahun. Kedua, pelindungan hukum terhadap hak pribadi pengguna layanan pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Perlindungan preventif dan Perlindungan refresif, selain itu juga terkait pelanggaran terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan pinjaman online dapat dikenakan sanksi berupa sanksi admistratif dan sanksi pidana sebagaiamana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang HAM.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126298527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p05
Ketut Nurcahya Gita, I. M. Udiana
Abstract The purpose of this writing is to find out about legal certainty and comparison of power of attorney to impose mortgage rights stipulated in the Notary Position Law No.2 of 2014 with the form stipulated by the Head of Land Agency Regulation No.8 of 2012. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that the comparison of authentic deeds according to the Law of Notary Position No.2 of 2014 and the Regulation of the Head of the Land Agency No.8 of 2012 regarding the creation of a power of attorney to impose mortgage rights made before a notary there are differences in the head and end of the deed. The form of power of attorney imposes a security right issued by the State Land Agency of the Republic of Indonesia which is different and not in accordance with the provisions stipulated in the Law of Notary Position No.2 of 2014. Second, the legal certainty of the power of attorney imposes a security right made by a Notary by following format of the Head of the Land Agency Regulation No.8 of 2012, the deed cannot provide legal certainty. The deed will be degraded into a letter under the hand, so that it cannot be used as a basis in making the deed of mortgage imposition, however, the Notary is given the right to add deficiencies to the blank so that it remains an authentic deed. Abstrak Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mengenai kepastian hukum serta perbandingan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 dengan Blanko yang ditentukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 dalam mengenai pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris terdapat perbedaan pada kepala dan akhir akta. Blanko surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara-Republik Indonesia berbeda dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014. Kedua, kepastian hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dengan mengikuti format Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 maka akta tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Akta tersebut akan terdegradasi menjadi surat dibawahtangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam pembuatan akta pembebanan hak tanggungan, akan tetapi Notaris diberikan hak untuk menambahkan kekurangan pada blangko tersebut agar tetap menjadi akta autentik.
摘要本文旨在探讨2014年第2号《公证职位法》中规定的抵押权利授权委托书与2012年第8号《土地代理负责人条例》中规定的形式的法律确定性和比较。本研究采用规范的法学研究方法。本研究结果表明，根据2014年《公证法》第2号和2012年《土地代理机构负责人条例》第8号关于在公证员面前设立授权委托书以行使抵押权利的真实契约的比较，契约的开头和结尾存在差异。委托书的形式赋予了印度尼西亚共和国国家土地局颁发的担保权，这与2014年第2号公证法的规定不同，也不符合。其次，委托书的法律确定性强加了一种由公证人按照2012年土地代理机构负责人条例第8号的格式作出的担保权利，契约不能提供法律确定性。该契约将被降级为手写的字母，因此它不能用作制作抵押契据的依据，但是，公证人有权在空白处添加缺陷，以使其仍然是真实的契据。摘要:Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mengenai kepastian hukum serta perbandingan surat kuasa成员bankan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan noteris No.2 (2014) dunan Blanko yang ditentukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 (2012) Tahun。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan noteris No.2 Tahun 2014 danperaturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 dalam mengenai pembuatan surat kuasa成员银行hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris terdapat perbedaan paada Kepala dan akhir akta。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，2014。Kedua, kepastian hukum surat kuasa member bankan hak tanggungan yang dibuat oleh noteris dengan mengikuti格式Peraturan kepasan Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 maka akta tersebut tidak dapikan kepastian hukum。Akta tersebut akan ter。
{"title":"Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan","authors":"Ketut Nurcahya Gita, I. M. Udiana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p05","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this writing is to find out about legal certainty and comparison of power of attorney to impose mortgage rights stipulated in the Notary Position Law No.2 of 2014 with the form stipulated by the Head of Land Agency Regulation No.8 of 2012. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that the comparison of authentic deeds according to the Law of Notary Position No.2 of 2014 and the Regulation of the Head of the Land Agency No.8 of 2012 regarding the creation of a power of attorney to impose mortgage rights made before a notary there are differences in the head and end of the deed. The form of power of attorney imposes a security right issued by the State Land Agency of the Republic of Indonesia which is different and not in accordance with the provisions stipulated in the Law of Notary Position No.2 of 2014. Second, the legal certainty of the power of attorney imposes a security right made by a Notary by following format of the Head of the Land Agency Regulation No.8 of 2012, the deed cannot provide legal certainty. The deed will be degraded into a letter under the hand, so that it cannot be used as a basis in making the deed of mortgage imposition, however, the Notary is given the right to add deficiencies to the blank so that it remains an authentic deed. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mengenai kepastian hukum serta perbandingan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 dengan Blanko yang ditentukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 dalam mengenai pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris terdapat perbedaan pada kepala dan akhir akta. Blanko surat kuasa membebankan hak tanggungan yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara-Republik Indonesia berbeda dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014. Kedua, kepastian hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dengan mengikuti format Peraturan Kepala Badan Pertanahan No.8 Tahun 2012 maka akta tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Akta tersebut akan terdegradasi menjadi surat dibawahtangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam pembuatan akta pembebanan hak tanggungan, akan tetapi Notaris diberikan hak untuk menambahkan kekurangan pada blangko tersebut agar tetap menjadi akta autentik. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"500 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133433606","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p08
I. D. G. A. D. N. Ora, D. G. Rudy
Abstract This paper aim to develops knowledge in the field of notarial law and finds out the difference in legal standing between Rural Banks and Commercial Banks included Regional Development Banks as buyers in the auction for the executions of collateral for their collateral. Normative legal research methods is uses for this writing. The result of this study indicates that Rural Banks and Commercial Banks have different positions in the purchase of a collateral execution auction. Only Commercial Banks that stipulated in Article 12 A paragraph (1) of the Banking Act can purchase an auction for the executions of mortgage guarantees, while Rural Banks cannot become buyers in the auction for executions of collateral for their collateral. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan dan untuk mengetahui perbedaan kedudukan hukum antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum termasuk didalamnya Bank Pembangunan Daerah sebagai pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum memiliki perbedaan kedudukan dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Bank yang dapat membeli lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya hanyalah Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menjadi pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya.
摘要本文旨在拓展公证法领域的知识，找出农村银行与商业银行(包括地区开发银行)在抵押品执行拍卖中的法律地位差异。本文采用规范的法律研究方法。研究结果表明，农村银行和商业银行在购买抵押品执行拍卖方面存在不同的立场。只有银行法第12条第(1)项规定的商业银行才能购买抵押担保执行拍卖，农村银行不得成为其抵押担保执行拍卖的买方。摘要:马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行马来西亚人民银行(1)马来西亚人民银行，马来西亚人民人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行，马来西亚人民银行。
{"title":"Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya","authors":"I. D. G. A. D. N. Ora, D. G. Rudy","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p08","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This paper aim to develops knowledge in the field of notarial law and finds out the difference in legal standing between Rural Banks and Commercial Banks included Regional Development Banks as buyers in the auction for the executions of collateral for their collateral. Normative legal research methods is uses for this writing. The result of this study indicates that Rural Banks and Commercial Banks have different positions in the purchase of a collateral execution auction. Only Commercial Banks that stipulated in Article 12 A paragraph (1) of the Banking Act can purchase an auction for the executions of mortgage guarantees, while Rural Banks cannot become buyers in the auction for executions of collateral for their collateral. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan dan untuk mengetahui perbedaan kedudukan hukum antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum termasuk didalamnya Bank Pembangunan Daerah sebagai pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum memiliki perbedaan kedudukan dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Bank yang dapat membeli lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya hanyalah Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menjadi pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114607860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-22DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p02
Tania Novelin, I. M. Sarjana
Abstract This paper’s purpose is to find out and examine the Notary’s role in responding provisions of the Fingerprints of the Facilitators in the deeds of deeds and also to know and examine the consequences for Notaries for the Minutes of deeds with different fingerprints affixed to the Facilitators. The method of legal research in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results showed that Notaries were free to use any interpretation regarding which fingerprints to be used and were free to determine which fingerprints were affixed to those who were able to sign or only parties who were unable to sign. In this case, the notary must consistently do it during his / her duties. Regarding the consequences for the Notary for the minimum number of deeds with different fingerprints on the faces, it is not further regulated in the statutory regulations so that the Notary cannot be sanctioned due to the inconsistency. Abstrak Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Notaris dalam menyikapi ketentuan pembubuhan sidik jari Para Penghadap dalam minuta akta dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari Penghadapnya berbeda-beda. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi Para Penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap/para pihak yang tidak mampu untuk tanda tangan. Dalam hal ini, Notaris harus konsisten melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya. Mengenai konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inkonsistensinya.
摘要本文旨在探究公证员在应对契约中见证人指纹的规定中所扮演的角色，以及公证员在契约记录中对见证人的不同指纹所产生的后果。本刊的法律研究方法采用规范的法律研究方法，对法律和法律概念进行分析。结果表明，公证人可以自由地使用任何解释来使用哪些指纹，并可以自由地决定将哪些指纹贴在能够签名的人身上或仅贴在无法签名的人身上。在这种情况下，公证人必须在其职责期间始终如一地这样做。至于公证员在最少数目的契据上留下不同指纹的后果，在法定条例中没有进一步规定，因此公证员不会因不一致而受到制裁。中文摘要:中文摘要:Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentanan peran公证是dalam menyikapi ketentuan penbubuhan sidik jari parpenhadap dalam minuta akta danjuga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi公证是terhadap minuta akta yang penbubuhan sidik jari penghaapnya berbeda-beda。[j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j]。哈西尔·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利特·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利·潘内利Dalam hal ini，公证是harus一致melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya。Mengenai konsekuensi bagi公证是terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda- bebeda datur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehinga公证是tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inconsistent sinya。
{"title":"Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta","authors":"Tania Novelin, I. M. Sarjana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p02","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This paper’s purpose is to find out and examine the Notary’s role in responding provisions of the Fingerprints of the Facilitators in the deeds of deeds and also to know and examine the consequences for Notaries for the Minutes of deeds with different fingerprints affixed to the Facilitators. The method of legal research in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results showed that Notaries were free to use any interpretation regarding which fingerprints to be used and were free to determine which fingerprints were affixed to those who were able to sign or only parties who were unable to sign. In this case, the notary must consistently do it during his / her duties. Regarding the consequences for the Notary for the minimum number of deeds with different fingerprints on the faces, it is not further regulated in the statutory regulations so that the Notary cannot be sanctioned due to the inconsistency. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Notaris dalam menyikapi ketentuan pembubuhan sidik jari Para Penghadap dalam minuta akta dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari Penghadapnya berbeda-beda. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi Para Penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap/para pihak yang tidak mampu untuk tanda tangan. Dalam hal ini, Notaris harus konsisten melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya. Mengenai konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inkonsistensinya.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123539576","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-22DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p01
Ni Made Rian Ayu Sumardani, I. N. Bagiastra
Abstract The aim of this paper are to discover the regulation of electronically checked documents and to examine the legal responsibility of the Indonesian National Land Office based on the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017. The research method applies a normative legal research. Results indicated that electronically checked documents, which examine based on the regulation stated in Article 1 paragraph 2 letter a of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 which is where electronic certificate checking will replace manual certificate checking as regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency 8/ 2012. Legal responsibility related about errors in the results of checking certificates electronically is the responsibility of BPN in accordance with Article 10 paragraph (4) and paragraph (5) of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 with legal responsibility in the form of clarification explanation and improvement of the database system. Abstrak Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik dan mengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data.
摘要本文的目的是发现电子检查文件的规定，并根据农业部长5/2017条例审查印度尼西亚国家土地局的法律责任。研究方法采用规范法研究。结果表明，电子检查的文件，根据农业部长第5/2017号条例第1条第2段a字母规定的规定进行检查，其中电子证书检查将取代国家土地机构负责人条例8/ 2012中规定的手动证书检查。根据农业部长第5/2017号条例第10条第(4)款和第(5)款，与电子检查证书结果错误相关的法律责任是BPN的责任，其法律责任是以澄清、解释和改进数据库系统的形式。摘要/ abstract摘要:tuisan ini memoriliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elekonik danmengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan national terkait ketidaksesaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan penecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 (2)， huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana penecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan penecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012。BPN sesuai dengan Pasal 10 (4) . dan (5) . Permen Agraria 5/2017 dengan Tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada系统数据。
{"title":"Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik","authors":"Ni Made Rian Ayu Sumardani, I. N. Bagiastra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p01","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The aim of this paper are to discover the regulation of electronically checked documents and to examine the legal responsibility of the Indonesian National Land Office based on the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017. The research method applies a normative legal research. Results indicated that electronically checked documents, which examine based on the regulation stated in Article 1 paragraph 2 letter a of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 which is where electronic certificate checking will replace manual certificate checking as regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency 8/ 2012. Legal responsibility related about errors in the results of checking certificates electronically is the responsibility of BPN in accordance with Article 10 paragraph (4) and paragraph (5) of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 with legal responsibility in the form of clarification explanation and improvement of the database system. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik dan mengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116333975","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-22DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p03
Ni Made Lalita Sri Devi, I. K. Westra
Abstract This study was intended to give an understanding regarding Notary responsibility arrangements of the Notary who commits violation in carrying out the position as well as provides legal protection that is obtained by the party against the data falsification by a Notary. The research of this normative law examined the norm that happens, such as a norm vacuum that does not regulate criminal sanctions in Laws of Notary. This research contained several sources, such as premier, secondary, and tertiary laws. Furthermore, the research approach was done by the conceptual approach that analyzes the concept of organizing violations by the notary. The result of this research was the Notary deed can be requested for the deed to be annulled based on the legally binding decisions determined by the District Court, then, the Notary Deed can be disqualified and can be avowed as the non-binding deed for the parties who made it. The sanctions of the Notary who falsified the data in making the authentic deed are, administrative sanction or the notary code of ethics, the sanction based on The Civil Law Code, and the sanction based on Criminal Code. The Notary can also be sued for compensation if the violation that is done by the notary causes a deed becomes an inauthentic deed and be relegated to the deed for who made it. This is the protection that can be given to the party if a Notary does not carry out the duties and obligations. Abstrak Tujuan penulisan ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan ”tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta” memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan Notaris. Penelitian hukum normatif ini menelaah persoalan norma yang terjadi yaitu suatu kekosongan norma tidak diaturnya mengenai sanksi pidana dalam UUJN. Penelitian ini memuat sumber-sumber yaitu hukum bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Selanjutnya, pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menganalisa konsep penyelenggaraan pelanggaran oleh Notaris. Hasil penulisan menunjukkan akta Notaris dapat dimintakan untuk akta dibatalkan, berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut maka akta Notaris dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Adapun sanksi bagi Notaris yang melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik ialah sanksi administratif atau Kode Etik Notaris, sanksi menurut hukum KUH Perdata, sanksi menurut KUH Pidana. Notaris juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan kepada penghadap jika seseorang Notaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
摘要本研究旨在对公证员在履行职务过程中发生的违法行为的公证责任安排给予理解，并为当事人对公证员伪造资料的行为提供法律保护。对这一规范性法律的研究考察了公证法中出现的规范真空，如不规范刑事制裁的规范真空。这项研究包含了几个来源，如第一，第二和第三法律。在此基础上，采用概念分析的方法，分析了公证员组织违法的概念。这项研究的结果是，根据地区法院确定的具有法律约束力的决定，可以要求撤销公证契据，然后，公证契据可以被取消资格，并且可以宣布为制作公证契据的各方的无约束力契据。公证员在制作公证文书过程中伪造资料的处罚主要有行政处罚或公证员道德规范处罚、民法处罚和刑法处罚。如果公证员的违法行为导致一份契约成为不真实的契约，并被降级为为谁做的契约，公证员也可以被起诉要求赔偿。这是在公证人不履行职责和义务的情况下可以给予当事人的保护。摘要:Tujuan penulukan ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan " tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta " memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap datas penakukan noteris。penpentian hukum normnormi menelela，个人norma yang terjadi yaitu suatu kekosona norma daturya menmengeni sanksi pidana dalam unjjn。Penelitian ini memormumusumo - sumo yatu hukum bahan hukum引物，sekunder sertsier。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Hasil penulisan menunjukkan akta Notaris dapat dimintakan untuk akta dibatalkan, berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang dibatalkan oleh pengadilan negeri teri maka akta Notaris dapat dibatalkan dan dinyakan sebagai akitak mengikat bagi para pihak yang membuatnya。行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门，行政管理部门。公证是juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan公证是mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik danter退化menjadi akta di bawah tangan。依尼拉·本图克·佩林顿甘杨·迪比利肯·克帕达·彭哈达·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡
{"title":"Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik","authors":"Ni Made Lalita Sri Devi, I. K. Westra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p03","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000This study was intended to give an understanding regarding Notary responsibility arrangements of the Notary who commits violation in carrying out the position as well as provides legal protection that is obtained by the party against the data falsification by a Notary. The research of this normative law examined the norm that happens, such as a norm vacuum that does not regulate criminal sanctions in Laws of Notary. This research contained several sources, such as premier, secondary, and tertiary laws. Furthermore, the research approach was done by the conceptual approach that analyzes the concept of organizing violations by the notary. The result of this research was the Notary deed can be requested for the deed to be annulled based on the legally binding decisions determined by the District Court, then, the Notary Deed can be disqualified and can be avowed as the non-binding deed for the parties who made it. The sanctions of the Notary who falsified the data in making the authentic deed are, administrative sanction or the notary code of ethics, the sanction based on The Civil Law Code, and the sanction based on Criminal Code. The Notary can also be sued for compensation if the violation that is done by the notary causes a deed becomes an inauthentic deed and be relegated to the deed for who made it. This is the protection that can be given to the party if a Notary does not carry out the duties and obligations. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan ”tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta” memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan Notaris. Penelitian hukum normatif ini menelaah persoalan norma yang terjadi yaitu suatu kekosongan norma tidak diaturnya mengenai sanksi pidana dalam UUJN. Penelitian ini memuat sumber-sumber yaitu hukum bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Selanjutnya, pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menganalisa konsep penyelenggaraan pelanggaran oleh Notaris. Hasil penulisan menunjukkan akta Notaris dapat dimintakan untuk akta dibatalkan, berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut maka akta Notaris dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Adapun sanksi bagi Notaris yang melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik ialah sanksi administratif atau Kode Etik Notaris, sanksi menurut hukum KUH Perdata, sanksi menurut KUH Pidana. Notaris juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan kepada penghadap jika seseorang Notaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116947398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-19DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P06
Wahyu Setiadi, I. N. Bagiastra
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan pada akta autentik yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yuridis normatif, memfokuskan pada kajian norma dan kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada PP 82 Tahun 2012 menentukan bahwa tanda tangan secara elektronik sebagai alat autentikasi dan verifikasi. UU ITE Pasal 11 menentukan tanda tangan secara elektronik sah apabila sesuai UU. Dalam UUJN-P belum diatur secara mengkhusus mengenai tanda tangan secara elektronik. (2) Tanggungjawab notaris atas tanda tangan elektronik belum diatur secara normatif, dalam menjalankan jabatannya notaris dapat menerapkan asas praduga sah, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak ada yang menyangkalnya, bila ada pemalsuan tanda tangan elektronik dikarenakan notaris tidak melihat secara langsung penandatanganan tersebut maka pembuktian dibebankan pada pihak penyelenggara sistem elektronik. Kesimpulan bahwa tanda tangan secara elektronik telah diakui oleh hukum, namun pada UUJN-P belum mengatur secara khusus.
{"title":"Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary","authors":"Wahyu Setiadi, I. N. Bagiastra","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P06","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan pada akta autentik yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yuridis normatif, memfokuskan pada kajian norma dan kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada PP 82 Tahun 2012 menentukan bahwa tanda tangan secara elektronik sebagai alat autentikasi dan verifikasi. UU ITE Pasal 11 menentukan tanda tangan secara elektronik sah apabila sesuai UU. Dalam UUJN-P belum diatur secara mengkhusus mengenai tanda tangan secara elektronik. (2) Tanggungjawab notaris atas tanda tangan elektronik belum diatur secara normatif, dalam menjalankan jabatannya notaris dapat menerapkan asas praduga sah, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak ada yang menyangkalnya, bila ada pemalsuan tanda tangan elektronik dikarenakan notaris tidak melihat secara langsung penandatanganan tersebut maka pembuktian dibebankan pada pihak penyelenggara sistem elektronik. Kesimpulan bahwa tanda tangan secara elektronik telah diakui oleh hukum, namun pada UUJN-P belum mengatur secara khusus.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125665383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-30DOI: 10.24843/AC.2021.V06.I01.P02
Nicolò Valentini, Pande S. Yogantara
Pencoretan atas hapusnya hak tanggungan dilaksanakan dengan menyertakan ”sertifikat hak tanggungan”. Terhadap sertifikat hak tanggungan yang hilang, Kantor Badan Pertanahan meminta akta konsen roya yang dibuat dihadapan notaris sebagai penggantinya. Adanya kekosongan norma mengenai akta konsen roya ini karena tidak satupun ada peraturan maupun undang-undang yng mengatur secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasaran dan kekuatan hukum dibuatnya “akta konsen roya. Penelitian hukum normative yang digunakan untuk penulisan ini. Hasil penelitian menunjukan, pertama bahwa dasar hukum dibuatnya akta konsen roya adalah berdasarkan “pasal 15 ayat 1 UUJN-P”, mengacu pada ketentuan ini, apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan maka Notaris secara hukum berwenang membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, dan kedua bahwa, akta konsen roya hanya sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai syarat pencoretan hapusnya hak tanggungan tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial.
{"title":"Pencoretan Hak Tanggungan Dengan Akta Konsen Roya","authors":"Nicolò Valentini, Pande S. Yogantara","doi":"10.24843/AC.2021.V06.I01.P02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2021.V06.I01.P02","url":null,"abstract":"Pencoretan atas hapusnya hak tanggungan dilaksanakan dengan menyertakan ”sertifikat hak tanggungan”. Terhadap sertifikat hak tanggungan yang hilang, Kantor Badan Pertanahan meminta akta konsen roya yang dibuat dihadapan notaris sebagai penggantinya. Adanya kekosongan norma mengenai akta konsen roya ini karena tidak satupun ada peraturan maupun undang-undang yng mengatur secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasaran dan kekuatan hukum dibuatnya “akta konsen roya. Penelitian hukum normative yang digunakan untuk penulisan ini. Hasil penelitian menunjukan, pertama bahwa dasar hukum dibuatnya akta konsen roya adalah berdasarkan “pasal 15 ayat 1 UUJN-P”, mengacu pada ketentuan ini, apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan maka Notaris secara hukum berwenang membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, dan kedua bahwa, akta konsen roya hanya sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai syarat pencoretan hapusnya hak tanggungan tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125537595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-28DOI: 10.24843/AC.2020.V05.I03.P12
I. Mulyani, I. W. Wiryawan
In the ruling man is created unable to live alone, the law is human created to live both and add to his descendants and successors. This leads to a bond of marriage between men and women, whose purpose is to create happy families and homes, harmoniously with the virtue of the one true deity. The marriage is held with the Customs and culture of each party, because basically the two human beings are backed by different customs and cultures. Indonesia's state with a forward minded society wants to make its life more improved, both in the field of work and home, not infrequently in the Indonesian economic system has established relationships with foreign nationals as Investors to improve the economic system in Indonesia. It is not uncommon for Indonesian citizen to have a relationship with foreigners to work, do business, and be friends and friendly, because humans are created to require each other, profitable, and adjoining. The relationship between WNI and WNI is not uncommon in marital relationship, namely mixed marriage between citizens and foreigners who occur on the basis of affection and love and want to live a life together. The marriage itself has been governed in the marriage act, i.e. the marriage has been recognized by the State, and against the marriage of the mix has also been recognized by the state because it has been demonstrated and regulated in the marriage act as well. Through life, in it for future survival, sought and acquired wealth that can be a common treasure or can also be a split. The common treasures are the treasures obtained throughout the marriage, without the agreement of marriage. The Covenant of marriage is made with the purpose of the separation of the property of each party, meaning there is no mixing of possessions in the family, and with this each party has each responsibility. In this journal is conducted empirical research because it is to be able to discuss issues raised as to how the role of notary in protecting the status of property rights on land resulting from mixed marriages and how the status of ownership On the ground when a divorce occurs, it must be research directly with the source of space. Implemented using the fact approach, and the collection of secondary data and primary data, so as to discuss the role of notary in protecting the property rights on land is to make a marriage agreement before or after the marriage In progress, by providing legal certainty against the separation of the property that has occurred and the status of ownership of the land when divorce occurs can remain the property of Indonesian citizens, or the status is given to children born of marriage The
{"title":"Peran Notaris Dalam Melindungi Status Hak Milik Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran","authors":"I. Mulyani, I. W. Wiryawan","doi":"10.24843/AC.2020.V05.I03.P12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2020.V05.I03.P12","url":null,"abstract":"In the ruling man is created unable to live alone, the law is human created to live both and add to his descendants and successors. This leads to a bond of marriage between men and women, whose purpose is to create happy families and homes, harmoniously with the virtue of the one true deity. The marriage is held with the Customs and culture of each party, because basically the two human beings are backed by different customs and cultures. \u0000Indonesia's state with a forward minded society wants to make its life more improved, both in the field of work and home, not infrequently in the Indonesian economic system has established relationships with foreign nationals as Investors to improve the economic system in Indonesia. It is not uncommon for Indonesian citizen to have a relationship with foreigners to work, do business, and be friends and friendly, because humans are created to require each other, profitable, and adjoining. \u0000The relationship between WNI and WNI is not uncommon in marital relationship, namely mixed marriage between citizens and foreigners who occur on the basis of affection and love and want to live a life together. The marriage itself has been governed in the marriage act, i.e. the marriage has been recognized by the State, and against the marriage of the mix has also been recognized by the state because it has been demonstrated and regulated in the marriage act as well. \u0000Through life, in it for future survival, sought and acquired wealth that can be a common treasure or can also be a split. The common treasures are the treasures obtained throughout the marriage, without the agreement of marriage. \u0000The Covenant of marriage is made with the purpose of the separation of the property of each party, meaning there is no mixing of possessions in the family, and with this each party has each responsibility. \u0000In this journal is conducted empirical research because it is to be able to discuss issues raised as to how the role of notary in protecting the status of property rights on land resulting from mixed marriages and how the status of ownership On the ground when a divorce occurs, it must be research directly with the source of space. Implemented using the fact approach, and the collection of secondary data and primary data, so as to discuss the role of notary in protecting the property rights on land is to make a marriage agreement before or after the marriage In progress, by providing legal certainty against the separation of the property that has occurred and the status of ownership of the land when divorce occurs can remain the property of Indonesian citizens, or the status is given to children born of marriage The","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124806444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-27DOI: 10.24843/AC.2020.V05.I03.P13
Suwinto Johan, Ariawan Ariawan
This research paper objectives to discuss the acquit and discharge of the managing role by directors and supervising role by board of commissioners of the corporation. The research used a sample of the annual general meeting of shareholders of 32 public listed companies and 1 district court decision against the directors of a finance company on charges of falsifying company documents. This research uses judicial normative research method combined empirical data. The results show that the absence of acquit and discharge of directors and board of commissioners regulated in the limited company law, acquit and discharge are not entirely an agenda at the general meeting of shareholders and directors or board of commissioners can still be held for accountable, even though acquit and discharge have been given at the annual general meeting of shareholders.
{"title":"Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge","authors":"Suwinto Johan, Ariawan Ariawan","doi":"10.24843/AC.2020.V05.I03.P13","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2020.V05.I03.P13","url":null,"abstract":"This research paper objectives to discuss the acquit and discharge of the managing role by directors and supervising role by board of commissioners of the corporation. The research used a sample of the annual general meeting of shareholders of 32 public listed companies and 1 district court decision against the directors of a finance company on charges of falsifying company documents. This research uses judicial normative research method combined empirical data. The results show that the absence of acquit and discharge of directors and board of commissioners regulated in the limited company law, acquit and discharge are not entirely an agenda at the general meeting of shareholders and directors or board of commissioners can still be held for accountable, even though acquit and discharge have been given at the annual general meeting of shareholders.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132373580","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：