Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p12
Komang Teja Pradnyana, I. K. Mertha
Abstract The purpose of this writing is to determine the ratio legis for the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position and to understand the reformulation of the regulation of the position of the Notary's Temporary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position. The research method used is the normative research method, which departs from the absence of norm on the regulation of the position of Temporary Notary Officer in order to carry out the position of a temporarily suspended Notary as stipulated in Article 1 point 2 of the UUJN-Amendment, with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal material is in the form of card system technique and legal material analysis technique in the form of descriptive technique and construction technique. The research findings are as follows: Ratio Legis for the position of a Notary's Temporary Officer in the event that a Notary is temporarily suspended from his/her position is to maintain the continuity of the Notary's position, even though the Notary (official) cannot carry out his/her duties for a while because of being temporarily suspended, but persist because it is a permanent work sector. Regulatory reformulation of the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from office is by establishing a norm that revises the norm of Article 1 point 2 UUJN-Amendment. Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan memahami reformulasi pengatuan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif, yang beranjak dari kekosongan norma atas pengaturan kedudukan Pejabat Sementara Notaris guna menjalankan jabatan Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan, dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik sistem kartu dan teknik analisisa bahan hukum berupa teknik deskriptif dan teknik konstruksi. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: Ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan jabatan Notaris itu sendiri, meskipun Notaris (pejabat) tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberhentikan sementara, namun jabatan Notaris harus tetap ada karena merupakan lingkungan pekerjaan tetap. Reformulasi pengaturan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dengan pembentukan norma yang merevisi norma Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan.
摘要本文旨在确定公证员被临时停职时临时公证员职务的法定比例，了解公证员被临时停职时临时公证员职务规定的重新制定。本文采用的研究方法是规范研究方法，即针对临时公证员职务规范缺失的问题，对ujn修正案第1条第2点所规定的临时挂职公证员职务进行研究，采用法定方法和概念方法。法律资料的收集技术以卡片系统技术的形式和法律资料分析技术的形式表现为描述技术和建构技术。研究结果如下:公证员临时职位的比率Legis是为了保持公证员职位的连续性，即使公证员(官员)因被临时停职而暂时无法履行职责，但由于是永久性的工作部门而坚持下去。在公证员被暂时停职的情况下，临时公证员职位的监管重新制定是通过制定一项规范来修改ujn -修正案第一条第2点的规范。【摘要】【摘要】Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ratio legis kedudukan Pejabat Sementara noteris dalam hal noteris diberhentikan Sementara dari jabatannya】(中文翻译)我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。技术分析，技术分析，技术分析，技术分析，技术分析，技术分析。Adapun teman penelitian adalah sebagai berikut:比率legis kedudukan Pejabat Sementara公证是dalam hal公证是diberhentikan Sementara dalam hal公证是diberhentikan Sementara jabatan公证是sendiri, meskipun公证是(Pejabat) klaksanakan tugas jabatannya untuk Sementara waktu karena diberhentikan Sementara, namun jabatan公证是harus tetap ada karena merupakan lingkungan pekerjaan tetap。Reformulasi pengaturan atas kedudukan Pejabat Sementara noteris dalam hal noteris diberhentikan Sementara dari jabatannya adalah dengan pembentukan norma yang merevisi norma Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan。
{"title":"Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya","authors":"Komang Teja Pradnyana, I. K. Mertha","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p12","url":null,"abstract":"Abstract The purpose of this writing is to determine the ratio legis for the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position and to understand the reformulation of the regulation of the position of the Notary's Temporary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position. The research method used is the normative research method, which departs from the absence of norm on the regulation of the position of Temporary Notary Officer in order to carry out the position of a temporarily suspended Notary as stipulated in Article 1 point 2 of the UUJN-Amendment, with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal material is in the form of card system technique and legal material analysis technique in the form of descriptive technique and construction technique. The research findings are as follows: Ratio Legis for the position of a Notary's Temporary Officer in the event that a Notary is temporarily suspended from his/her position is to maintain the continuity of the Notary's position, even though the Notary (official) cannot carry out his/her duties for a while because of being temporarily suspended, but persist because it is a permanent work sector. Regulatory reformulation of the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from office is by establishing a norm that revises the norm of Article 1 point 2 UUJN-Amendment. Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan memahami reformulasi pengatuan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif, yang beranjak dari kekosongan norma atas pengaturan kedudukan Pejabat Sementara Notaris guna menjalankan jabatan Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan, dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik sistem kartu dan teknik analisisa bahan hukum berupa teknik deskriptif dan teknik konstruksi. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: Ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan jabatan Notaris itu sendiri, meskipun Notaris (pejabat) tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberhentikan sementara, namun jabatan Notaris harus tetap ada karena merupakan lingkungan pekerjaan tetap. Reformulasi pengaturan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dengan pembentukan norma yang merevisi norma Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129212443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p13
I. Gunawan, I. K. Sudantra
Abstract The purpose the reseach is determined of the background of issuance of Permenkumham Number 17 of 2018 and legal certainty of the mandatory fellowship registration firm after the issuance of Permenkumham No. 17/2018. The kind of research using legal normative research, with primier legal material, secondary and tertiory, from these legal materials can be drawn the conclusions by using descriptive analysis methods. The results showed that in order to meet the dynamics of society in the registration of CV, firms and Private Company and registration of their deeds of establishment through an online system to make it faster, efficient and in one instant, the government issued Permenkumham No. 17/2018. But the issuance Permenkumham No. 17/2018 is different from Article 23 and Article 28 of the Indonesian Commercial Code regarding the registration of Firm business entities which must be registered at the Registrar's Office of the District Court where the Firm is located and then the deed must be announced in the News of the Republic of Indonesia. Because of the KUHD has a higher legal hierarchy than a Permen, the Permen cannot override the existing regulations, because by law all its obligations and regulations must still be considered to exist and apply. Permenkumham No. 17/2018 is not in line with the KUHD which is on the legal hierarchy, so it is necessary to conduct an examination at the Supreme Court, in order to obtain results regarding legal certainty from the Permenkumham. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang latar belakang diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan kepastian hukum wajib daftar persekutuan firma setelah terbitnya Permenkumham No. 17/2018. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, dari bahan hukum tersebut dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisa diskriptif. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk memenuhi dinamika masyarakat dalam pendaftaran firma, CV dan persekutuan terbatas, dimana Pendaftaran Akta Pendiriannya melalui online system agar lebih cepat, efisien dan dalam satu pintu instansi, maka pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 17/2018. Tetapi terbitnya Permenkumham No. 17/2018 terdapat perbedaan dengan Pasal 23 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pendaftaran badan usaha Firma yang mana wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan firma tersebut dan kemudian aktanya wajib di umumkan dalam Berita Acara NKRI. Karena KUHD hirarki hukumnya lebih tinggi dari Permen, sehingga Permen tidak dapat mengesampingkan peraturan yang ada diatasnya, karena demi hukum segala kewajiban dan peraturannya harus tetap dianggap ada dan berlaku. Permenkumham No. 17/2018 tidak selaras dengan KUHD yang berada pada hirarki hukum diatasnya, sehingga perlu dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, agar memperoleh hasil te
摘要本研究的目的是确定2018年第17号Permenkumham发布的背景，以及17/2018号Permenkumham发布后强制性奖学金注册公司的法律确定性。采用法律规范研究方法的研究，有一级法律资料、二级法律资料和三级法律资料，利用描述性分析方法从这些法律资料中得出结论。结果显示，为了满足社会在个人简历、公司和私人公司注册以及通过在线系统注册其成立契约方面的动态，使其更快、更高效、更快捷，政府发布了第17/2018号Permenkumham。但是，颁发Permenkumham No. 17/2018与印度尼西亚商法典第23条和第28条关于公司商业实体注册的规定不同，公司商业实体必须在公司所在地的地方法院注册办公室注册，然后必须在印度尼西亚共和国新闻报上公布契约。由于库务局的法律等级高于永久性居民，永久性居民不能推翻现有的规定，因为根据法律，其所有义务和规定必须被视为仍然存在和适用。第17/2018号“Permenkumham”不符合位于法律等级的KUHD，因此有必要在大法院进行审查，以获得Permenkumham的法律确定性结果。摘要/ abstract摘要:2018年7月17日，中国日报网报道，2018年12月17日，中国日报网报道，中国日报网报道。Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primeer, sekunder dan tersier, dari bahan hukum tersebut dapat menarik kespulan dengan menggunakan metalisa diskripf。Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk memenuhi dinamika masyarakat dalam pendaftaran firma, CV danpersekutuan terbatas, dimana pendaftaran Akta Pendiriannya melalui在线系统agar lebih cepat, efisien dandalam satu pintu instansi, maka pemerintah menerbitkan Permenkumham第17/2018号。17/2018号Tetapi terbitnya Permenkumham terdapat perbedaan dengan Pasal 23丹Pasal 28最初Undang-Undang Hukum大港tentang pendaftaran奔波usaha Firma杨法力wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Firma于丹kemudian aktanya wajib di umumkan dalam Berita斟酌NKRI。Karena KUHD hirki hukumnya lebih tinggi dari Permen, sehinga Permen tidak dapat mengesampingkan peraturan yang ada diatasya, Karena demi hukum segala kewajiban dan peraturanya harus tetap dianggap ada dandanberlaku。《企鹅》第17号/2018号，《企鹅》，《企鹅》，《企鹅》，《企鹅》，《企鹅》，《企鹅》，《企鹅》
{"title":"Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018","authors":"I. Gunawan, I. K. Sudantra","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p13","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p13","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose the reseach is determined of the background of issuance of Permenkumham Number 17 of 2018 and legal certainty of the mandatory fellowship registration firm after the issuance of Permenkumham No. 17/2018. The kind of research using legal normative research, with primier legal material, secondary and tertiory, from these legal materials can be drawn the conclusions by using descriptive analysis methods. The results showed that in order to meet the dynamics of society in the registration of CV, firms and Private Company and registration of their deeds of establishment through an online system to make it faster, efficient and in one instant, the government issued Permenkumham No. 17/2018. But the issuance Permenkumham No. 17/2018 is different from Article 23 and Article 28 of the Indonesian Commercial Code regarding the registration of Firm business entities which must be registered at the Registrar's Office of the District Court where the Firm is located and then the deed must be announced in the News of the Republic of Indonesia. Because of the KUHD has a higher legal hierarchy than a Permen, the Permen cannot override the existing regulations, because by law all its obligations and regulations must still be considered to exist and apply. Permenkumham No. 17/2018 is not in line with the KUHD which is on the legal hierarchy, so it is necessary to conduct an examination at the Supreme Court, in order to obtain results regarding legal certainty from the Permenkumham. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang latar belakang diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan kepastian hukum wajib daftar persekutuan firma setelah terbitnya Permenkumham No. 17/2018. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, dari bahan hukum tersebut dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisa diskriptif. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk memenuhi dinamika masyarakat dalam pendaftaran firma, CV dan persekutuan terbatas, dimana Pendaftaran Akta Pendiriannya melalui online system agar lebih cepat, efisien dan dalam satu pintu instansi, maka pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 17/2018. Tetapi terbitnya Permenkumham No. 17/2018 terdapat perbedaan dengan Pasal 23 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pendaftaran badan usaha Firma yang mana wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan firma tersebut dan kemudian aktanya wajib di umumkan dalam Berita Acara NKRI. Karena KUHD hirarki hukumnya lebih tinggi dari Permen, sehingga Permen tidak dapat mengesampingkan peraturan yang ada diatasnya, karena demi hukum segala kewajiban dan peraturannya harus tetap dianggap ada dan berlaku. Permenkumham No. 17/2018 tidak selaras dengan KUHD yang berada pada hirarki hukum diatasnya, sehingga perlu dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, agar memperoleh hasil te","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129413381","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p17
Aas Saraswati, Pande Yogantara S.
Abstract The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama.
撰写本文的目的是研究印度尼西亚基于成体法的租赁期限安排，以及公证人在确定土地租赁期限方面的作用，这与第94/Pdt/2017/PT号决定中的案例有关。关于公证人起草的租赁契约的DPS，其中包含一个不符合适当原则的期限，其中土地租赁持续100年。本文是一种具有法律研究法、概念研究法和案例研究法的规范性法学研究。本研究的结果表明，印度尼西亚基于实在法的土地租赁权属规定没有提供法律确定性，因为仍然存在模糊的规范。第94/Pdt/2017/PT号决定所述案件中公证人在确定土地租赁期限方面的作用。DPS公证人没有行使他们提供法律咨询的权力，也没有履行他们诚实尽责的义务。摘要:Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran公证是dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor /Pdt/2017/PT。DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuoleh noteris dan didalamnya termut penentuan jankka waktu yang tidak sesuai dengan as kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun。[j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j]。Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan janka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT。DPS yakni noteris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum danteak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dansaksama。
{"title":"Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing","authors":"Aas Saraswati, Pande Yogantara S.","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p17","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p17","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132046348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p18
I. G. A. S. Mahadewi, I. Purwanto
Abstract The writing of this article aims to determine the authority of a substitute notary in carrying out the duties and positions of a notary and to find out the responsibilities of a substitute notary when committing an unlawful act in making an authentic deed. This research examines empty norms using normative research methods, with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The search for legal materials uses document study techniques, as well as analysis studies using qualitative analysis. The results of this research show that the responsibilities of a Notary Substitute are the same as that of a Notary Public, although they have different competencies, which can be seen through the requirement that a substitute Notary be appointed only with a Bachelor of Law graduates and have worked in a Notary Office. This cannot guarantee that the Substitute Notary will work properly and will not discriminate against the position of the Notary who has responsibility for the deed he made without a time limit and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. The principle of responsibility based on error is the basis for imposing sanctions on a Substitute Notary who is proven to have committed an unlawful act and is responsible for his actions in Civil, Criminal, code of ethics as well as administratively and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris pengganti dalam menjalankan tugas serta jabatan notaris dan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Riset ini mengkaji norma kosong menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti sama dengan Pejabat Notaris meski memiliki kompetensi yang berbeda yang dapat dilihat melalui syarat diangkatnya notaris pengganti hanya dengan lulusan Sarjana Hukum dan pernah bekerja pada Kantor Notaris. Hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa Notaris Pengganti akan bekerja dengan baik dan tidak mendiskriminasi jabatan Notaris yang memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya Batasan waktu dan tidak dikaitkan dengan tanggungjawab Notaris yang digantikan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan dasar pengenaan sanksi kepada Notaris Pengganti yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Perdata, Pidana, kode etik serta pula secara administrasi dan tidak dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris yang digantikan.
摘要本文的写作目的在于确定代公证员在履行公证员职责和职务时的权限，并找出代公证员在做出真实契据时有违法行为时的责任。本研究采用规范性研究方法，以法定方法、概念方法和分析方法考察空规范。法律材料的搜索使用文件研究技术，以及使用定性分析的分析研究。本研究结果表明，代公证员的职责与公证员的职责是相同的，尽管它们具有不同的能力，这可以从要求代公证员必须具有法学学士学位并在公证处工作过的要求中看出。这不能保证替代公证员将正常工作，也不会歧视公证员的地位，因为公证员对他所做的契约负有责任，没有时间限制，并且与被替换的公证员的责任无关。基于错误的责任原则是对被证明犯有非法行为并对其民事、刑事、道德守则和行政行为负责的替代公证员实施制裁的基础，并且与被替换的公证员的责任无关。摘要:Penulisan artikel ini bertujuan, untuk mengetahui, kewenangan，公证，pengganti, dalam, menjalankan, tugas, serta, jabatan, untuk, mengetahui, tanggung, jawab，公证，pengganti, abilabila, melakukan, perbuatan, melawan, hukam, pembuatan, akta, autentik。Riset ini mengkaji norma kosong menggunakan mede penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual and pendekatan analysis。内蒙古自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区。我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”，我的名字叫“我的名字”。haltersebut tidak dapat menjamin bahwa公证人，Pengganti, akan bekerja, dengan, dengan, dengan, dankak, mendiminasi, jabatan，公证人，yang, memiliki, tanggung, jab, jab, Batasan, waktu, dankak, dikaitkan, dengan, tanggjawab，公证人，yang, digantikan。校长:pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan dasar pengenaan sanksi kepadan公证员:pergananti yang terbukti melakkan perbuatan melawan hukan成员:perbuggjawabkan perbuatanya secara Perdata, Pidana, kode etik serta pula secara administrasi dandkatak dikaitkan dengung jawab公证员yang digantikan。
{"title":"Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik","authors":"I. G. A. S. Mahadewi, I. Purwanto","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p18","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p18","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The writing of this article aims to determine the authority of a substitute notary in carrying out the duties and positions of a notary and to find out the responsibilities of a substitute notary when committing an unlawful act in making an authentic deed. This research examines empty norms using normative research methods, with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The search for legal materials uses document study techniques, as well as analysis studies using qualitative analysis. The results of this research show that the responsibilities of a Notary Substitute are the same as that of a Notary Public, although they have different competencies, which can be seen through the requirement that a substitute Notary be appointed only with a Bachelor of Law graduates and have worked in a Notary Office. This cannot guarantee that the Substitute Notary will work properly and will not discriminate against the position of the Notary who has responsibility for the deed he made without a time limit and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. The principle of responsibility based on error is the basis for imposing sanctions on a Substitute Notary who is proven to have committed an unlawful act and is responsible for his actions in Civil, Criminal, code of ethics as well as administratively and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris pengganti dalam menjalankan tugas serta jabatan notaris dan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Riset ini mengkaji norma kosong menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti sama dengan Pejabat Notaris meski memiliki kompetensi yang berbeda yang dapat dilihat melalui syarat diangkatnya notaris pengganti hanya dengan lulusan Sarjana Hukum dan pernah bekerja pada Kantor Notaris. Hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa Notaris Pengganti akan bekerja dengan baik dan tidak mendiskriminasi jabatan Notaris yang memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya Batasan waktu dan tidak dikaitkan dengan tanggungjawab Notaris yang digantikan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan dasar pengenaan sanksi kepada Notaris Pengganti yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Perdata, Pidana, kode etik serta pula secara administrasi dan tidak dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris yang digantikan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125372862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p16
Umi Aliffa, I. W. Wiryawan
Abstract The purpose of this study was to determine and understanding the authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Civil Code and the Authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Act of Notary Position. This study uses a normative research method with a statutory approach and a library approach. The results of the study that the Civil Code has regulated agreements and regulates grants, based on the Civil Code Notaries have the authority to make a Deed of Grant Agreement on land, namely based on Article 1666, Article 1682 of the Civil Code, while in the Law on Notary Positions the authority of a Notary to make a deed is based on Article 15 paragraphs (1) and (2) of the Law on Notary Positions. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui kewenangan-kewengangan Notaris dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian bahwa KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian dan mengatur tentang hibah maka berdasarkan KUHPerdata Notaris berwenang membuat Akta Perjanjian Hibah atas tanah yaitu berdasarkan Pasal 1666, Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris untuk membuat akta adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.
摘要本研究的目的是确定和理解公证员在《民法典》基础上订立土地赠与契约的权力，以及公证员在《公证员职务法》基础上订立土地赠与契约的权力。本研究采用规范研究方法，结合法定研究方法和图书馆研究方法。研究结果表明，民法典对协议和授予进行了规范，根据民法典公证员有权根据民法典第1666条和第1682条制定土地授予协议契据，而在公证法中，公证员制定契据的权力基于公证法第15条第(1)款和第(2)款。中文摘要:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami danmengetahui Kewenangan - Kewenangan - noteris dalam hal pembuatan Akta Perjanjian - unang Hukum Perdata dan Kewenangan noteris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Undang-Undang Jabatan noteris。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan pendekatan kepustakan。Hasil penelitian bahwa KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian dan mengatur tentang hibah maka berdasarkan KUHPerdata Notaris berwenang paral 1666, Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan noteris kewenangan noteris untuk成员Akta adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris。
{"title":"Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah","authors":"Umi Aliffa, I. W. Wiryawan","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p16","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this study was to determine and understanding the authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Civil Code and the Authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Act of Notary Position. This study uses a normative research method with a statutory approach and a library approach. The results of the study that the Civil Code has regulated agreements and regulates grants, based on the Civil Code Notaries have the authority to make a Deed of Grant Agreement on land, namely based on Article 1666, Article 1682 of the Civil Code, while in the Law on Notary Positions the authority of a Notary to make a deed is based on Article 15 paragraphs (1) and (2) of the Law on Notary Positions. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui kewenangan-kewengangan Notaris dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian bahwa KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian dan mengatur tentang hibah maka berdasarkan KUHPerdata Notaris berwenang membuat Akta Perjanjian Hibah atas tanah yaitu berdasarkan Pasal 1666, Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris untuk membuat akta adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125180380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p07
Theodhorus Thrieyadi Nyarong, I. Pramana
Abstract The purpose of this scientific article is to find out the arrangements related to the reading of authentic notary deeds and to analyze the juridical consequences of authentic deeds read by notary employees to the parties. This article is classified as a type of normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The arrangement regarding the reading of the Notary's Authentic Deed is contained in Article 16 paragraph (1) and letter m on article 16 which means that a Notary is obliged to read the Deed made in front of the parties - the parties in this case the parties making the Deed who are attended by witnesses. It’s very important that the deed is read in front of the parties - the party facing the parties and is an obligation based on the philosophical elements contained in the process of reading the deed. The juridical consequence of the authentic deed read out by the notary employee to the parties is the reading of the deed which is not carried out by the Notary but is carried out by the staff of the Notary to the parties as regulated in Article 16 paragraph (9) UUJN which in principle has the consequence that the authentic deed will be degraded into a deed. under the hand, which before the deed has perfect proof is no longer perfect. However, this legal consequence is exempted from the will deed as referred to in Article 16 paragraph (10) UUJN. Abstrak Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pengaturan terkait pembacaan akta autentik Notaris dan menganalisis konsekuensi yuridis dari akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan Terkait Pembacaan Akta Autentik Notaris termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan huruf m pasal 16 UUJN yang bermakna yaitu seorang Notaris diwajibkan untuk membacakan Akta yang dibuat dihadapan pihak – pihak penghadap yang dalam hal ini para pihak yang membuat Akta tersebut yang dihadiri saksi-saksi. Menjadi teramat penting akta dibacakan dihadapan pihak – pihak penghadap dan merupakan suatu kewajiban yang didasarkan kepada unsur filosofis yang terdapat pada proses pembacaan akta tersebut. Konsekuensi yuridis dari atas akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak yaitu pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris namun dilakukan oleh pegawainya Notaris kepada para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN yang pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa akta autentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang sebelum akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna menjadi tidak sempurna lagi. Namun akibat hukum ini dikecualikan untuk akta wasiat sebagaimana Pasal 16 ayat (10) UUJN.
摘要:本文旨在了解公证人员阅读真实公证书的相关安排，并分析公证人员阅读真实公证书对当事人的法律后果。本文被归类为一种规范性研究，使用了两种方法，即法定方法和概念方法。关于阅读公证人的真实契约的安排载于第16条第(1)款和第16条的字母m中，这意味着公证人有义务在各方面前阅读契约-在这种情况下的各方是由证人出席的制作契约的各方。在当事人面前宣读契约是非常重要的——面对当事人的一方，这是一种基于阅读契约过程中包含的哲学元素的义务。公证员向各方宣读的真实契约的法律后果，是由公证员按照ujn第16条第(9)款的规定向各方宣读的非公证员执行的契约，原则上具有将真实契约降级为契约的后果。在手底下，那些在契据有完美证明之前就不再完美的。但《联合国宪章》第十六条第(十)款规定的遗嘱不适用该法律后果。摘要:Tujuan daripada artikel ilmiah ini yyitu untuk mengetahui pengaturan terkait pembacaan akta autentik公证，但menganalis konsekueni yuridis dari akta autentik yang dibacakan oleh pegawai公证，kepada para pihak。2 .简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文简体中文。Pengaturan Terkait Pembacaan Akta Autentik Notaris termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan huruf m Pasal 16 ujn yang bermakna yitu seorang公证is diwajibkan untuk membacakan Akta yang dihaapan pihak - pihak penghadap yang dalam hal ini para pihak yang memube Akta tersebut yang dihadiri saksi-saksi。Menjadi teramat penting akta dibacakan dihadapan pihak - pihak penghadap dan merupakan suatu kewajiban yang didasarkan kepada unsur filosofis yang terdapat pada propropembacaan akta tersebut。Konsekuensi yuridis dari atas akta autentik yang dibacakan oleh pegawai公证是kepaada para pihaan akta yang tidak dilakakan oleh pegawainya公证是kepaada para pihak sebagaian oleh pegawainya公证是kepaada parpihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) ujn yang pada prinsipnya memiliki Konsekuensi bahwa akta autentik terse退化，menjadi akta dibawah tangan, yang sebelum akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna menjadi tidak sempurna lagi。Namun akibat hukum ini dikecualikan untuk akta wasat sebagaimana Pasal 16 (10) ujn。
{"title":"Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak","authors":"Theodhorus Thrieyadi Nyarong, I. Pramana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p07","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The purpose of this scientific article is to find out the arrangements related to the reading of authentic notary deeds and to analyze the juridical consequences of authentic deeds read by notary employees to the parties. This article is classified as a type of normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The arrangement regarding the reading of the Notary's Authentic Deed is contained in Article 16 paragraph (1) and letter m on article 16 which means that a Notary is obliged to read the Deed made in front of the parties - the parties in this case the parties making the Deed who are attended by witnesses. It’s very important that the deed is read in front of the parties - the party facing the parties and is an obligation based on the philosophical elements contained in the process of reading the deed. The juridical consequence of the authentic deed read out by the notary employee to the parties is the reading of the deed which is not carried out by the Notary but is carried out by the staff of the Notary to the parties as regulated in Article 16 paragraph (9) UUJN which in principle has the consequence that the authentic deed will be degraded into a deed. under the hand, which before the deed has perfect proof is no longer perfect. However, this legal consequence is exempted from the will deed as referred to in Article 16 paragraph (10) UUJN. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pengaturan terkait pembacaan akta autentik Notaris dan menganalisis konsekuensi yuridis dari akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan Terkait Pembacaan Akta Autentik Notaris termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan huruf m pasal 16 UUJN yang bermakna yaitu seorang Notaris diwajibkan untuk membacakan Akta yang dibuat dihadapan pihak – pihak penghadap yang dalam hal ini para pihak yang membuat Akta tersebut yang dihadiri saksi-saksi. Menjadi teramat penting akta dibacakan dihadapan pihak – pihak penghadap dan merupakan suatu kewajiban yang didasarkan kepada unsur filosofis yang terdapat pada proses pembacaan akta tersebut. Konsekuensi yuridis dari atas akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak yaitu pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris namun dilakukan oleh pegawainya Notaris kepada para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN yang pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa akta autentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang sebelum akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna menjadi tidak sempurna lagi. Namun akibat hukum ini dikecualikan untuk akta wasiat sebagaimana Pasal 16 ayat (10) UUJN. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121672637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p06
N. Sasmita, I. D. A. Dwi Mayasari
Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur daripada pembuatan duatu akta dengan penggunaan digital signature serta keotentikan akta notaris terkait relevansi daripada penggunaan digital signature. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris dengan secara elektronik itu hampir mirip prosesnya dengan proses pembuatannya akta secara konvensional. Setelah suatu draft aktanya siap, dilakukanlah proses pembacaan isi aktanya yang nantinya akan di tandatangani oleh para pihak. Para pihak yang berkepentingan itu lalu menyetujui isi-isi dari aktanya, maka selanjutnya notaris lalu memberitahu semua pihak-pihak untuk selanjutnya menandatangani akta dengan digital signature. Lalu notaris memverifikasikan semua tanda tanga tersebut. Sebagai alat bukti, maka dimana dalam surat atau aktanya yang terdapat digital signature tersebut, di Indonesia yang kekuatannya dapat bisa diuraikan jadi akta otentik atau akta dibawah tangan dan masuk ke dalam alat bukti surat. Akta otentik apabila digital signaturnya telah terverifikasi. Masuk ke dalam Akta dibawah tangan jika digital signaturenya belum terverifikasi.
{"title":"Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature","authors":"N. Sasmita, I. D. A. Dwi Mayasari","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p06","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur daripada pembuatan duatu akta dengan penggunaan digital signature serta keotentikan akta notaris terkait relevansi daripada penggunaan digital signature. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris dengan secara elektronik itu hampir mirip prosesnya dengan proses pembuatannya akta secara konvensional. Setelah suatu draft aktanya siap, dilakukanlah proses pembacaan isi aktanya yang nantinya akan di tandatangani oleh para pihak. Para pihak yang berkepentingan itu lalu menyetujui isi-isi dari aktanya, maka selanjutnya notaris lalu memberitahu semua pihak-pihak untuk selanjutnya menandatangani akta dengan digital signature. Lalu notaris memverifikasikan semua tanda tanga tersebut. Sebagai alat bukti, maka dimana dalam surat atau aktanya yang terdapat digital signature tersebut, di Indonesia yang kekuatannya dapat bisa diuraikan jadi akta otentik atau akta dibawah tangan dan masuk ke dalam alat bukti surat. Akta otentik apabila digital signaturnya telah terverifikasi. Masuk ke dalam Akta dibawah tangan jika digital signaturenya belum terverifikasi.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125864218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p10
Anak Agung Bagus Juniarta, Gde Made Swardhana
Abstract Thus this paper’s purpose is to find out and review the duties, authorities of notaries and PPAT and to know and study about the responsibilities of notaries and PPAT in relation to the land sale and purchase deed they have made. The research method uses normative juridical. The results of this research state that notaries and PPATs are public officials who have an important function in making authentic deeds related to legal issues regarding land rights and ownership rights to apartment units and the responsibility of notaries and PPAT is responsible for the sale and purchase deeds made which causes deliberate loss and liability for unintentional losses, both civil and administrative. Abstrak Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris dan PPAT dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab notaris dan PPAT terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil riset ini menyatakan bahwa notaris dan PPAT ialah pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam membuat akta otentik terkait tentang persoalan hukum terhadap Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun dan tanggung jawab notaris serta PPAT adalah bertanggung jawab atas akta jual beli tanah yang dibuat yang menyebabkan terjadinya kerugian yang disengaja dan tanggung jawab terjadinya kerugian yang tidak disengaja baik secara perdata dan administratif.
因此，本文的目的是摸清公证员和公证员的职责、权限，了解和研究公证员和公证员在土地买卖契约中的责任。研究方法采用规范法学。本研究结果表明，公证员和PPAT是公职人员，在与土地权利和公寓单位所有权等法律问题有关的真实契约中具有重要作用，公证员和PPAT的责任是对买卖契约的责任，造成故意损失和民事和行政上的非故意损失。摘要:Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk menggetahui dan mengkaji tententuga, wewenang noteris dan PPAT danuntuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab noteris dan PPAT terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuatnya。penpentian的用法和样例:penpentian的用法和样例:Hasil visit ini menyatakan bahwa，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处，公证处。
{"title":"Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah","authors":"Anak Agung Bagus Juniarta, Gde Made Swardhana","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p10","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Thus this paper’s purpose is to find out and review the duties, authorities of notaries and PPAT and to know and study about the responsibilities of notaries and PPAT in relation to the land sale and purchase deed they have made. The research method uses normative juridical. The results of this research state that notaries and PPATs are public officials who have an important function in making authentic deeds related to legal issues regarding land rights and ownership rights to apartment units and the responsibility of notaries and PPAT is responsible for the sale and purchase deeds made which causes deliberate loss and liability for unintentional losses, both civil and administrative. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris dan PPAT dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab notaris dan PPAT terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil riset ini menyatakan bahwa notaris dan PPAT ialah pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam membuat akta otentik terkait tentang persoalan hukum terhadap Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun dan tanggung jawab notaris serta PPAT adalah bertanggung jawab atas akta jual beli tanah yang dibuat yang menyebabkan terjadinya kerugian yang disengaja dan tanggung jawab terjadinya kerugian yang tidak disengaja baik secara perdata dan administratif. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"341 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117347276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p11
Veronika Puteri Kangagung, W. Windia
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pensertipikatan tanah adat di Bali melewati proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian disusun berdasarkan hasil analisis hukum normatif bersama pendekatan peraturan perundang undangan serta pendekatan konsep guna mengkaji konsep dari hak pemilikan komunal serta teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dan memakai analisis yang deskriptif kualitatif. Kesimpulan artikel ini, pertama, eksistensi tanah desa adat di Bali cukup kuat karena diakui berdasarkan hukum positif juga diakui berdasarkan hukum positif juga diakui dalam hukum adat Bali sesuai awig-awig desa setempat. Kedua, tata cara pensertipikatan tanah Desa adat di Bali yang dilakukan melalui program PTSL dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan tata cara pensertipikatan tanah gunakaya (tanah milik perseorangan). Tata cara yang lebih sederhana ini, dalam beberapa hal membawa konsekuensi yang belum sesuai untuk pemilik tanah dan masyarakat contohnya (1) Adanya klaim dari warga atau pemohon PTSL atas bidang tanah adat yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik atas namanya bukan nama desa adat setempat. (2) Adanya peralihan hak seperti jual beli atau lelang karena dipasang Hak Tanggungan (HT) atas bidang tanah adat namun telah disertipikatkan atas nama pribadi bukan desa adat.
{"title":"Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap","authors":"Veronika Puteri Kangagung, W. Windia","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p11","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pensertipikatan tanah adat di Bali melewati proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian disusun berdasarkan hasil analisis hukum normatif bersama pendekatan peraturan perundang undangan serta pendekatan konsep guna mengkaji konsep dari hak pemilikan komunal serta teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dan memakai analisis yang deskriptif kualitatif. Kesimpulan artikel ini, pertama, eksistensi tanah desa adat di Bali cukup kuat karena diakui berdasarkan hukum positif juga diakui berdasarkan hukum positif juga diakui dalam hukum adat Bali sesuai awig-awig desa setempat. Kedua, tata cara pensertipikatan tanah Desa adat di Bali yang dilakukan melalui program PTSL dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan tata cara pensertipikatan tanah gunakaya (tanah milik perseorangan). Tata cara yang lebih sederhana ini, dalam beberapa hal membawa konsekuensi yang belum sesuai untuk pemilik tanah dan masyarakat contohnya (1) Adanya klaim dari warga atau pemohon PTSL atas bidang tanah adat yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik atas namanya bukan nama desa adat setempat. (2) Adanya peralihan hak seperti jual beli atau lelang karena dipasang Hak Tanggungan (HT) atas bidang tanah adat namun telah disertipikatkan atas nama pribadi bukan desa adat.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128618827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-29DOI: 10.24843/ac.2021.v06.i02.p09
Bella Kharisma, Made Gde Subha Karma Resen
Abstract The research objective is to study and analyze the HT-el registration mechanism and the enforcement of the authentic second sheet of APHT that was registered electronically in terms of Constitution 4/1996. The research method used is normative legal research, with an statutes approach, analytical approach and conseptual approach. The results showed that before the enactment of Ministerial Regulation ATR/KBPN 5/2020, registration of mortgage rights was carried out manually by visiting the Land Office according to the provisions in Article 13 and Article 14 Constitution 4/1996 but after the enactment of Ministerial Regulation ATR / KBPN 5/2020 registration of rights Dependency is carried out using an electronic system; and the original storage of the second sheet of APHT cannot be enforced because the Mortgage Rights Law is still valid and does not give delegation authority to Ministerial Regulation ATR / KBPN 7/2019 to enforce the original storage of the second sheet of APHT at the PPAT Office as a document. Abstrak Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pendaftaran HT-el dan pemberlakuan terhadap asli lembar kedua APHT yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari UU 4/1996. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 4/1996 namun setelah berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan dengan sistem elektronik; dan penyimpanan asli lembar kedua APHT belum dapat diberlakukan karena UU 4/1996 masih berlaku dan tidak memberikan kewenangan delegasi pada Permen ATR/KBPN 7/2019 untuk memberlakukan penyimpanan asli lembar kedua APHT sebagai warkah di Kantor PPAT.
摘要本研究的目的是根据宪法4/1996的规定，研究和分析电子注册的APHT的HT-el注册机制和真实第二页的执行情况。本文采用的研究方法是规范法研究，包括成文法研究方法、分析方法和概念研究方法。结果表明，在部级法规ATR/KBPN 5/2020颁布之前，根据宪法4/1996第13条和第14条的规定，通过手动访问土地办公室进行抵押权登记，但在部级法规ATR/KBPN 5/2020颁布后，使用电子系统进行权利依赖登记;由于《抵押权法》仍然有效，并且没有授权部级法规ATR / KBPN 7/2019在PPAT办公室强制执行第二页APHT的原始存储，因此无法执行第二页APHT的原始存储。[摘要]图娟penpenelitian untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pendaftaran h -el dan pemberlakuan terhadap asli lembar kedua apt yang ddataftarkan secara electronics diinjau [u] 4/1996。penelitan yang digunakan yakni Metode peneltian hukum normatiatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan分析danpendekatan Konsep。Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak tanggunan dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 4/1996 namun setelah berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak tanggunan dilakukan dengan system electronik;dan penyimpanan asli lembar kedua apt belum dapat diberlakukan karena UU 4/1996 masih berlaku dantiak成员kan kewenangan代表团常驻代表ATR/KBPN 7/2019 untuk成员lakukan penyimpanan asli lembar kedua apt sebagai warkah di Kantor PPAT。
{"title":"Pemberlakuan Asli Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik","authors":"Bella Kharisma, Made Gde Subha Karma Resen","doi":"10.24843/ac.2021.v06.i02.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p09","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000The research objective is to study and analyze the HT-el registration mechanism and the enforcement of the authentic second sheet of APHT that was registered electronically in terms of Constitution 4/1996. The research method used is normative legal research, with an statutes approach, analytical approach and conseptual approach. The results showed that before the enactment of Ministerial Regulation ATR/KBPN 5/2020, registration of mortgage rights was carried out manually by visiting the Land Office according to the provisions in Article 13 and Article 14 Constitution 4/1996 but after the enactment of Ministerial Regulation ATR / KBPN 5/2020 registration of rights Dependency is carried out using an electronic system; and the original storage of the second sheet of APHT cannot be enforced because the Mortgage Rights Law is still valid and does not give delegation authority to Ministerial Regulation ATR / KBPN 7/2019 to enforce the original storage of the second sheet of APHT at the PPAT Office as a document. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Abstrak \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pendaftaran HT-el dan pemberlakuan terhadap asli lembar kedua APHT yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari UU 4/1996. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 4/1996 namun setelah berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan dengan sistem elektronik; dan penyimpanan asli lembar kedua APHT belum dapat diberlakukan karena UU 4/1996 masih berlaku dan tidak memberikan kewenangan delegasi pada Permen ATR/KBPN 7/2019 untuk memberlakukan penyimpanan asli lembar kedua APHT sebagai warkah di Kantor PPAT. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114626972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：