Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p16
Thomas Alexander Birehina
Transfer of land ownership through buying and selling is done by surrendering his land as an object in the form of a certificate. This certificate is used as evidence that states the owner of the rights to his land that will be traded to the buyer. In practice, there is still land for sale in the field that does not yet have a certificate. The purpose of this research is to find out how the procedure of buying and selling land rights that have not been certified as well as the legal consequences of buying and selling land rights that are not yet certified. Empirical juridical research is a type of research in this paper. From the results of the study, the procedure that must be carried out first is by making a purchase agreement before a Notary to secure the interests of both parties, then the land is registered through a conversion at the Land Office for certificate issuance, so that the sale and purchase can be processed before the PPAT to be able to registered at the Land Office so that it is processed behind the name on behalf of the buyer. The legal consequences if the sale and purchase of land that has not been certified is not legal according to the law, unless first done through conversion at the Land Office and preceded by the making of the purchase agreement before the Notary. So that the seller's rights shift to the buyer. Pengalihan kepemilikan tanah melalui jual beli dilakukan dengan menyerahkan tanahnya sebagai obyek dalam bentuk sertipikat. Sertipikat ini dijadikan alat bukti yang menyatakan pemilik dari hak atas tanahnya yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli. Pada prakteknya dilapangan masih ada tanah yang diperjualbelikan tersebut belum memiliki sertipikat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat serta akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Penelitian yuridis empiris menjadi jenis penelitian dalam penulisan ini. Dari hasil penelitian, prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris untuk mengamankan kepentingan kedua belah pihak, kemudian tanahnya di daftarkan melalui konversi di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat, dengan begitu barulah dapat diproses akta jual beli dihadapan PPAT untuk dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan agar diproses balik nama atas nama pembeli. Akibat hukum bilamana jual beli tanah yang belum bersertipikat tersebut dilakukan belum sah menurut hukum, kecuali terlebih dahulu dilakukan melalui konversi di Kantor Pertanahan dan didahului pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris. Sehingga haknya penjual beralih kepada pembeli.
买卖土地所有权的转移是通过交出土地作为凭证形式的客体来完成的。该证书被用作证明其土地所有权的证据，该土地将被交易给买方。在实践中，该领域仍有未获得证书的待售土地。本研究的目的是了解未证地权买卖的程序，以及买卖未证地权的法律后果。实证法学研究是本文研究的一种类型。从研究结果来看，首先必须执行的程序是在公证人面前签订购买协议，以确保双方的利益，然后通过土地办公室的转换注册土地以颁发证书，以便在PPAT能够在土地办公室注册之前处理买卖，以便代表买方在名称后面处理。未经公证的土地买卖依法不合法的法律后果，除非先在土地局办理转换手续，并在公证员面前签订购地协议。这样卖方的权利就转移给买方了。Pengalihan kepemilikan共有melalui们巴厘岛dilakukan dengan menyerahkan tanahnya sebagai obyek dalam bentuk sertipikat。Sertipikat ini dijadikan alat bukti yang menyatakan pemilik dari hak datahnya yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli。Pada prakteknya angan masih ada tanah yang diperjualbelikan tersebut belum memiliki sertipikat。Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana检察官jujui beli hahaas tanah yang belonbersertipikat, akibat hukum jujui hahaas tanah yang belonbersertipikat。Penelitian yuridis imperiis menjadi jenis Penelitian dalam penulisan ini。检察员，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官，检察官。Akibat hukum bilamana jual beli tanah yang belum bersertipikat tersebut dilakukan belum sah menurut hukum, kecuali terlebih dahulu dilakukan melalui konversi Kantor Pertanahan didahuui penbuatan perkatan jual beli dihappan noteris。sehinga haknya penjual beralih kepada pembeli。
{"title":"Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng","authors":"Thomas Alexander Birehina","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p16","url":null,"abstract":"Transfer of land ownership through buying and selling is done by surrendering his land as an object in the form of a certificate. This certificate is used as evidence that states the owner of the rights to his land that will be traded to the buyer. In practice, there is still land for sale in the field that does not yet have a certificate. The purpose of this research is to find out how the procedure of buying and selling land rights that have not been certified as well as the legal consequences of buying and selling land rights that are not yet certified. Empirical juridical research is a type of research in this paper. From the results of the study, the procedure that must be carried out first is by making a purchase agreement before a Notary to secure the interests of both parties, then the land is registered through a conversion at the Land Office for certificate issuance, so that the sale and purchase can be processed before the PPAT to be able to registered at the Land Office so that it is processed behind the name on behalf of the buyer. The legal consequences if the sale and purchase of land that has not been certified is not legal according to the law, unless first done through conversion at the Land Office and preceded by the making of the purchase agreement before the Notary. So that the seller's rights shift to the buyer. \u0000Pengalihan kepemilikan tanah melalui jual beli dilakukan dengan menyerahkan tanahnya sebagai obyek dalam bentuk sertipikat. Sertipikat ini dijadikan alat bukti yang menyatakan pemilik dari hak atas tanahnya yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli. Pada prakteknya dilapangan masih ada tanah yang diperjualbelikan tersebut belum memiliki sertipikat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat serta akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Penelitian yuridis empiris menjadi jenis penelitian dalam penulisan ini. Dari hasil penelitian, prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris untuk mengamankan kepentingan kedua belah pihak, kemudian tanahnya di daftarkan melalui konversi di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat, dengan begitu barulah dapat diproses akta jual beli dihadapan PPAT untuk dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan agar diproses balik nama atas nama pembeli. Akibat hukum bilamana jual beli tanah yang belum bersertipikat tersebut dilakukan belum sah menurut hukum, kecuali terlebih dahulu dilakukan melalui konversi di Kantor Pertanahan dan didahului pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris. Sehingga haknya penjual beralih kepada pembeli.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128849149","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p14
Henny Pratiwi Pinatih
The use of covernote Notary / PPAT is commonly used in the practice of granting loans given by banks to debtors. Covernote is not an authentic deed, so that in the event of a bad credit the bank becomes difficult to execute the guarantee. The problem that occurs is whether covernote can provide legal protection for the bank in the event of bad credit? and what is the legal strength of covernote in the event of bad credit but the authentic Deed has not been issued and the insurance has not yet been installed? This study moved from normative legal research to the norm of emptiness because in the Act of Notary Position, Banking Law, Underwriting Law and Government Regulation on PPAT did not regulate the existence of covernote. The results of the study can be seen that the vacuum of norms due to the existence of covernote resulted in covernote not being able to provide a legal protection in the event of bad credit. The legal strength of covernote in the event of bad credit does not have the power of executorial law, this is because covernote is not a notary / PPAT legal product stipulated in the relevant laws and regulations Penggunaan covernote Notaris/PPAT umum diperguakan saat memberikan kredit yang diberikan dari kreditur kepada debitur. Covernote bukanlah akta otentik, sehingga apabila terjadi kredit macet pihak bank menjadi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. Permasalahan yang terjadi yaitu apakah covernote bisa memberikan perlindungan hukum untuk bank jika terjadi kredit macet? dan Bagaimanakah kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet namun Akta otentik belum diterbitkan dan jaminn belum terpasang hak tanggungan? Penelitian ini beranjak dari penelitian hukum normatif kekosongan norma karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Peraturan Pemerintah tentang PPAT tidak mengatur menegnai keberadaan covernote. Hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kekosongan norma terkat keberadaan covernote mengakibatkan covernote tidak dapat memberikan suatu perlindungan hukum apabila terjadi kredit macet. Kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet tidaklah memiliki kekuatan hukum eksekutorial, hal ini disebabkan karena covernote bukanlah produk hukum notaris/PPAT sebagaimana tercantum pada perundan-undangan terkait.
covernote Notary / PPAT的使用通常用于银行向债务人发放贷款的实践中。保单不是一份真实的契约，因此在信用不良的情况下，银行很难执行担保。出现的问题是，在信用不良的情况下，covernote是否能为银行提供法律保护?在信用不良的情况下，保险附注的法律效力是什么，但真正的契约尚未签发，保险尚未安装?由于《公证法》、《银行法》、《承销法》和《政府对PPAT的监管》没有对封面注的存在进行规范，本研究从规范性法律研究转向了空白规范。研究结果可以看出，由于covernote的存在而导致的规范真空导致covernote无法在发生不良信用时提供法律保护。covernote在发生不良信用时的法律效力不具备法律执行力，这是因为covernote并不是彭根南相关法律法规规定的公证员/PPAT法定产品。注:bukanlah akta otentik, sehinga apabila terjadi信贷市场pihak银行menjadi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan。Permasalahan yang terjadi yitapakah封面注:bisa成员perlindungan hukum untuk银行jika terjadi信贷市场?dan Bagaimanakah kekuatan hukum封面apabila terjadi信贷市场namun Akta otentik belum diiterbitkan danjaminn belum terpasang hak tanggungan?Penelitian ini beranjak dari Penelitian hukum normatif kekosongan norma karena dalam Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - undang - permerintah tantanppat tidak mengatur menegnai keberadaan封面。Hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kekosongan norma terkat keberadaan covernote(日本)covernote(日本)covernote(日本)tatat成员suatu perlindungan hukum apabila terjadi信贷市场。信贷市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场，信用市场。
{"title":"Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet","authors":"Henny Pratiwi Pinatih","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p14","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p14","url":null,"abstract":"The use of covernote Notary / PPAT is commonly used in the practice of granting loans given by banks to debtors. Covernote is not an authentic deed, so that in the event of a bad credit the bank becomes difficult to execute the guarantee. The problem that occurs is whether covernote can provide legal protection for the bank in the event of bad credit? and what is the legal strength of covernote in the event of bad credit but the authentic Deed has not been issued and the insurance has not yet been installed? This study moved from normative legal research to the norm of emptiness because in the Act of Notary Position, Banking Law, Underwriting Law and Government Regulation on PPAT did not regulate the existence of covernote. The results of the study can be seen that the vacuum of norms due to the existence of covernote resulted in covernote not being able to provide a legal protection in the event of bad credit. The legal strength of covernote in the event of bad credit does not have the power of executorial law, this is because covernote is not a notary / PPAT legal product stipulated in the relevant laws and regulations \u0000Penggunaan covernote Notaris/PPAT umum diperguakan saat memberikan kredit yang diberikan dari kreditur kepada debitur. Covernote bukanlah akta otentik, sehingga apabila terjadi kredit macet pihak bank menjadi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. Permasalahan yang terjadi yaitu apakah covernote bisa memberikan perlindungan hukum untuk bank jika terjadi kredit macet? dan Bagaimanakah kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet namun Akta otentik belum diterbitkan dan jaminn belum terpasang hak tanggungan? Penelitian ini beranjak dari penelitian hukum normatif kekosongan norma karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Peraturan Pemerintah tentang PPAT tidak mengatur menegnai keberadaan covernote. Hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kekosongan norma terkat keberadaan covernote mengakibatkan covernote tidak dapat memberikan suatu perlindungan hukum apabila terjadi kredit macet. Kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet tidaklah memiliki kekuatan hukum eksekutorial, hal ini disebabkan karena covernote bukanlah produk hukum notaris/PPAT sebagaimana tercantum pada perundan-undangan terkait.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123405759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p12
I. Permadi
The process or procedure for establishing a firm is regulated in Article 22 and Article 23 of the Commercial Law Code (hereinafter referred to as KUHD). In this provision, it is stipulated that the firm must be established with an authentic deed and registered with the Registrar of the District Court where the firm was established. The regulations in the KUHD are not in line with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 regarding the Registration of the Military Alliance, the Fima Alliance and the Civil Alliance which indicates that the registration of the firm is carried out in the Legal Entity Administration System (hereinafter referred to as SABU). it appears that there is a norm conflict between the two rules. This study aims to determine the arrangements in registering the Firm and the legal consequences of not registering the Firm in the Business Entity Administration System (SABU). This research is a normative legal research. In research using a statutory and conceptual approach. Using primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of Lex Superiori derogate Legi Inferiori, based on the hierarchy of statutory regulations, the KUHD which is equivalent to the Law is stronger than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Komanditer Alliance, Firm Alliance and Civil Alliance whose position is under Government Regulations and Presidential Regulations, because the Acts are higher than Government Regulations and Presidential Regulations. The legal consequence of not registering a firm with SABU is that the name of the firm can be used first by other firms so it must change the name of the firm concerned with another name because in the SABU system there is a registration of the firm's alliance name. If there is a partnership with another firm that registers the name of the firm first, then the name of the same firm cannot be registered again and the firm is deemed invalid. Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD). Dalam ketentuan tersebuti menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut didirikan. Peraturan dalam KUHD tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Fima dan Persekutuan Perdata yang mengisyaratkan bahwa pendaftaran firma dilakukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut SABU). terlihat bahwa adanya konflik norma diantara kedua aturan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam pendaftaran Firma dan akibat hukum apabila tidak mendaftarkan Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian menggunakan pendekatan peru
设立公司之程序依商法典(以下简称商法典)第二十二条、第二十三条规定之。这条条文规定，商号必须以一份真实的契据成立，并向商号成立所在地的区域法院司法常务官登记。KUHD的规定不符合法律和人权部长关于军事联盟、Fima联盟和民事联盟注册的2018年第17号条例，该条例表明公司的注册是在法人实体管理系统(以下简称SABU)中进行的。这两个规则之间似乎存在规范冲突。本研究旨在确定公司注册的安排以及未在企业实体管理系统(SABU)中注册公司的法律后果。本研究是一项规范性法律研究。在研究中使用法定和概念的方法。使用主要和次要法律材料。结果显示，根据“上位法贬义下位法”原则，以法律规定的等级为基础，相当于法律的KUHD比《2018年第17号法人权部长官条例》更强大，该条例涉及政府规定和总统规定范围内的“长官联盟”、“企业联盟”、“市民联盟”的登记。因为这些法案高于政府条例和总统条例。不向SABU注册公司的法律后果是，公司的名称可以先被其他公司使用，因此它必须用另一个名称更改有关公司的名称，因为在SABU系统中有公司联盟名称的注册。合伙企业先登记该企业名称的，不能再登记该企业名称，视为该企业无效。Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD)。Dalam ketentuan tersebuti menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dandiaftarkan padkepanteran Pengadilan Negeri dimana firma tersebut didirikan。Peraturan dalam KUHD tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasasumasumia Nomor 2018年7月17日，Peraturan persetuan Persekutuan komander, Persekutuan Fima, Persekutuan Perdata yang mengisyaratkan bahwa Pendaftaran firma dilakukan pada system Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut SABU)。Terlihat bahwa adanya konflik Norma diantara kedua aturan itu。Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam pendaftaran Firma dan akibat hukum apabila tidak mendaftaran Firma system administration (SABU))。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatim。Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang undangan dankonseptual。蒙古纳坎巴汉胡库姆底书丹塞昆德。2018年7月17日，副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席、副主席karena Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan peremerintah dan Peraturan总统。Akibat hukum dari tidak daftarkannya firma pada SABU, yitit nama firma dapat dipakai terlebih dahulu oleh firma lainnya seingga harus mengganti nama firma yang bersangkutan dengan nama yang karena di dalam system SABU terdapat pendaftaran nama persekutuan firma。Jika ada persekutuan firma lain yang mendaftarkan nama firmanya terlebih dahulu maka nama firma yang sama tidak akan bisa diaftarkan kembali danfirma terseya dianggap tidak sah pendiriannya。
{"title":"Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha","authors":"I. Permadi","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p12","url":null,"abstract":"The process or procedure for establishing a firm is regulated in Article 22 and Article 23 of the Commercial Law Code (hereinafter referred to as KUHD). In this provision, it is stipulated that the firm must be established with an authentic deed and registered with the Registrar of the District Court where the firm was established. The regulations in the KUHD are not in line with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 regarding the Registration of the Military Alliance, the Fima Alliance and the Civil Alliance which indicates that the registration of the firm is carried out in the Legal Entity Administration System (hereinafter referred to as SABU). it appears that there is a norm conflict between the two rules. This study aims to determine the arrangements in registering the Firm and the legal consequences of not registering the Firm in the Business Entity Administration System (SABU). This research is a normative legal research. In research using a statutory and conceptual approach. Using primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of Lex Superiori derogate Legi Inferiori, based on the hierarchy of statutory regulations, the KUHD which is equivalent to the Law is stronger than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Komanditer Alliance, Firm Alliance and Civil Alliance whose position is under Government Regulations and Presidential Regulations, because the Acts are higher than Government Regulations and Presidential Regulations. The legal consequence of not registering a firm with SABU is that the name of the firm can be used first by other firms so it must change the name of the firm concerned with another name because in the SABU system there is a registration of the firm's alliance name. If there is a partnership with another firm that registers the name of the firm first, then the name of the same firm cannot be registered again and the firm is deemed invalid. \u0000Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD). Dalam ketentuan tersebuti menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut didirikan. Peraturan dalam KUHD tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Fima dan Persekutuan Perdata yang mengisyaratkan bahwa pendaftaran firma dilakukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut SABU). terlihat bahwa adanya konflik norma diantara kedua aturan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam pendaftaran Firma dan akibat hukum apabila tidak mendaftarkan Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian menggunakan pendekatan peru","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114214280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-31DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p13
Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi
E-Commerce is now a new business model that is increasingly loved by the people of Indonesia. Internet support that makes business patterns loved for reasons of convenience offered. The change in the way transactions in the business world into the virtual world has given birth to various new legal problems. The action is not safe because it still has some weaknesses so this research tries to formulate and answer several problems, namely how is the mechanism and arrangement of transactions using online media and how is the protection of the interests of the parties in online transactions. The method used in this study is a normative method supported by a statutory approach and a conceptual and analytical approach. The results of this study indicate that the mechanism of buying and selling agreements using online through an intermediary or business actor where the prospective buyer must first enter the business actor's website and then have been accepted as a member of the intermediary or business actor, the next step is allowed to see the catalog of goods and then make a transaction. And legal protection for the parties including: Legal protection for merchants emphasizes payment, the merchant requires customers to make payments in full, then confirms payment, and the next step is to deliver goods that have been purchased, legal protection for customers is under warranty i.e. return or exchange of goods if the goods received are not like what was purchased and Privacy. Legal protection in online transactions is not only given by one legal aspect, but by a legal system that is able to provide simultaneous and comprehensive protection. E-Commerce atau yang disebut transaksi online dewasa ini menjadi model bisnis baru yang semakin digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat pola bisnis digandrungi karena alasan kemudahan yang ditawarkan. Adanya perubahan cara transaksi dalam dunia bisnis ke dalam dunia virtual telah melahirkan berbagai masalah hukum baru. Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki beberapa kelemahan sehingga penelitian ini mencoba untuk merumuskan dan menjawab beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah mekanisme dan pengaturan transaksi dengan menggunakan media online dan Bagaimanakah perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam transaksi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan menggunakan online melalui perantara atau pelaku usaha dimana calon pembeli, pertama harus memasuki website pelaku usaha dan kemudian telah diterima menjadi anggota perantara atau pelaku usaha, langkah selanjutnya diperkenankan melihat katalog barang serta kemudian melakukan transaksi dan perlindungan hukum untuk para pihak diantaranya: Perlindungan hukum terhadap merchant menekankan pada pembayaran, merchant mewajibkan cus
电子商务现在是一种新的商业模式，越来越受到印尼人民的喜爱。Internet支持使业务模式因其提供的便利性而受到喜爱。商业世界的交易方式向虚拟世界的转变产生了各种新的法律问题。这种行为并不安全，因为它仍然存在一些弱点，所以本研究试图制定和回答几个问题，即如何利用网络媒体进行交易的机制和安排，以及如何保护网络交易中当事人的利益。本研究使用的方法是一种由法定方法和概念分析方法支持的规范性方法。本研究结果表明，通过中介或商业行为者使用在线买卖协议的机制，其中潜在买家必须首先进入商业行为者的网站，然后被接受为中介或商业行为者的成员，下一步是允许看到商品目录，然后进行交易。对各方的法律保护包括:对商家的法律保护强调付款，商家要求客户全额付款，然后确认付款，下一步是交付已购买的货物，对客户的法律保护是保修，即如果收到的货物与购买的货物不一样，可以退货或换货，以及隐私。对网络交易的法律保护不仅仅是一个法律方面，而是一个能够提供同步和全面保护的法律体系。电子商务在印尼的电子商务市场上销售，在网上销售，在网上销售，在网上销售，在网上销售。Dukungan internet yang成员pola bisnis digandrungi karena alasan kemudahan yang ditawarkan。Adanya perubahan cara transaksi dalam dunia bisnis ke dalam dunia virtual telah melahirkan berbagai masalah hukum baru。Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki bebera kelemahan sehinga penelitian ini mencoba untuk merumuskan danmenjab permasalahan yaitu Bagaimanakah mekanisme danpengaturan transaksi denengan menggunakan media online danbagaimanakah perlindungan terhadap keteningan parpihak dalam transaksi online。Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metonormatinormatient dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsepalical dan分析。中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:Perlindungan hukan terhadap merchant menekankan pada pembayaran, merchant mewajibkan客户untuk melakankan pembayaran secara lunas, selanjutnya dilakukan konfirmasi pembayaran, dantaha berikutnya adalah melakukan pengiriman barang-barang yang telah dibeli, Perlindungan hukumuntuk客户berada ada garanian atau penukaran barang apabila barang yang diterima tidak perti apa yang dibeli dan隐私。Perlindungan hukum dalam traansaksi网上有些hanya diberikan oleh pokalchuk研究aspek hukum萨亚melainkan oleh pokalchuk suatu sistem hukum杨mampu memberikan Perlindungan杨simultan丹komprehensif。
{"title":"Perlindungan Hukum Kepentingan Para Pihak dalam Transaksi Online","authors":"Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p13","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p13","url":null,"abstract":"E-Commerce is now a new business model that is increasingly loved by the people of Indonesia. Internet support that makes business patterns loved for reasons of convenience offered. The change in the way transactions in the business world into the virtual world has given birth to various new legal problems. The action is not safe because it still has some weaknesses so this research tries to formulate and answer several problems, namely how is the mechanism and arrangement of transactions using online media and how is the protection of the interests of the parties in online transactions. The method used in this study is a normative method supported by a statutory approach and a conceptual and analytical approach. The results of this study indicate that the mechanism of buying and selling agreements using online through an intermediary or business actor where the prospective buyer must first enter the business actor's website and then have been accepted as a member of the intermediary or business actor, the next step is allowed to see the catalog of goods and then make a transaction. And legal protection for the parties including: Legal protection for merchants emphasizes payment, the merchant requires customers to make payments in full, then confirms payment, and the next step is to deliver goods that have been purchased, legal protection for customers is under warranty i.e. return or exchange of goods if the goods received are not like what was purchased and Privacy. Legal protection in online transactions is not only given by one legal aspect, but by a legal system that is able to provide simultaneous and comprehensive protection. \u0000E-Commerce atau yang disebut transaksi online dewasa ini menjadi model bisnis baru yang semakin digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat pola bisnis digandrungi karena alasan kemudahan yang ditawarkan. Adanya perubahan cara transaksi dalam dunia bisnis ke dalam dunia virtual telah melahirkan berbagai masalah hukum baru. Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki beberapa kelemahan sehingga penelitian ini mencoba untuk merumuskan dan menjawab beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah mekanisme dan pengaturan transaksi dengan menggunakan media online dan Bagaimanakah perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam transaksi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan menggunakan online melalui perantara atau pelaku usaha dimana calon pembeli, pertama harus memasuki website pelaku usaha dan kemudian telah diterima menjadi anggota perantara atau pelaku usaha, langkah selanjutnya diperkenankan melihat katalog barang serta kemudian melakukan transaksi dan perlindungan hukum untuk para pihak diantaranya: Perlindungan hukum terhadap merchant menekankan pada pembayaran, merchant mewajibkan cus","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124170327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p09
Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra
Article 1 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 Year 2016 states that a person or entity that obtains income from the transfer of rights to land and/or buildings is subject to final income tax. Regarding the PPh payment period stipulated in Article 3 paragraph (1) PP No. 34 of 2016 stipulates that PPh is paid before the deed is signed. The two provisions of this rule there has been a contradiction, namely when the PPh payment is paid. PPh paid before the deed is signed will affect the authenticity of the PPJB deed made by the Notary. The PPJB deed is an authentic deed which is given the appropriate number and date when the PPJB deed is signed. This study aims to provide legal certainty about the authenticity of the PPJB deed related to the payment of income tax. Normative legal research is a type of research that is used in this study. The result of this research shows that PPh should be paid after the PPJB was signed in acxordanxe to the provision under Article 1 point (1). Whenever the PPh is paid prior to the signing, it may cause legal misunderstanding and justice to both parties especially the seller, as well as causing inauthenticity of the PPJB made by the Notary. Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Mengenai waktu pembayaran PPh diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani. Dari dua ketentuan peraturan ini telah terjadi kontradiksi yaitu kapan pembayaran PPh dibayarkan. PPh yang dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan berimbas pada keotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris. Akta PPJB merupakan akta otentik yang diberi nomor dan tanggal yang sesuai pada saat akta PPJB ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum akan keotentikan akta PPJB terkait dengan pembayaran PPh. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu pembayaran PPh seharusnya dibayarkan setelah akta PPJB ditandatangani di hadapan Notaris, karena penghasilan yang diperoleh oleh penjual untuk membayar PPh diperoleh saat setelah akta PPJB ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan apabila PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak penjual, serta dapat mengakibatkan ketidakotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris.
2016年第34号政府法规第1条第(1)款规定，从土地和/或建筑物权利转让中获得收入的个人或实体须缴纳最终所得税。关于2016年PP No. 34第3条第(1)款规定的PPh支付期限，PPh在契约签署前支付。这条规则的两项规定出现了矛盾，即PPh付款何时支付。在签署契约之前支付的PPh将影响公证员制作的PPJB契约的真实性。PPJB契约是一份真实的契约，在签署PPJB契约时，它被赋予了适当的编号和日期。本研究旨在提供与缴纳所得税相关的PPJB契约真实性的法律确定性。规范法律研究是本研究中使用的一种研究类型。本研究结果表明，根据第1条第(1)项的规定，PPh应在PPJB签署后支付。如果PPh在签署前支付，可能会给双方特别是卖方造成法律上的误解和不公正，也会导致公证员对PPJB的不真实性。2016menentukan bahwa seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pajak penghasilan yang bersifat final6 . Mengenai waktu pembayaran PPh dibayaran sebelum akta ditandatangani (1) PP noor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa PPh dibayarkan sebelum达里dua ketentuan peraturan ini telah terjadi kontradiksi yitu kapan pembayaran PPh dibayarkan。PPJB yang dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan berimbas pada keotentikan akta PPJB yang dibuleoleh noteris。Akta PPJB merupakan Akta otentik yang diberi nomor dan tanggal yang sesuai padat Akta PPJB ditandatangani。Penelitian ini bertujuan untuk成员kepastian hukum akan keotentikan akta PPJB terkait dengan pembayaran PPh。Penelitian hukum normatif merupakan jenis Penelitian yang dipakai Penelitian ini。Hasil dari penelitian ini yitu pembayaran PPh seharusnya dibayarkan setelah akta PPJB ditandatangani di hadapan noteris, karena penghasilan yang diperoleh oleh penjual untuk membayar PPh diperoleh saat setelah akta PPJB ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan apabila PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak penjual翻译:中文翻译:中文翻译:PPJB yang dibueh noteris。
{"title":"Pembayaran Pajak Penghasilan Terkait Keotentikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli","authors":"Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p09","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p09","url":null,"abstract":"Article 1 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 Year 2016 states that a person or entity that obtains income from the transfer of rights to land and/or buildings is subject to final income tax. Regarding the PPh payment period stipulated in Article 3 paragraph (1) PP No. 34 of 2016 stipulates that PPh is paid before the deed is signed. The two provisions of this rule there has been a contradiction, namely when the PPh payment is paid. PPh paid before the deed is signed will affect the authenticity of the PPJB deed made by the Notary. The PPJB deed is an authentic deed which is given the appropriate number and date when the PPJB deed is signed. This study aims to provide legal certainty about the authenticity of the PPJB deed related to the payment of income tax. Normative legal research is a type of research that is used in this study. The result of this research shows that PPh should be paid after the PPJB was signed in acxordanxe to the provision under Article 1 point (1). Whenever the PPh is paid prior to the signing, it may cause legal misunderstanding and justice to both parties especially the seller, as well as causing inauthenticity of the PPJB made by the Notary. \u0000Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Mengenai waktu pembayaran PPh diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani. Dari dua ketentuan peraturan ini telah terjadi kontradiksi yaitu kapan pembayaran PPh dibayarkan. PPh yang dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan berimbas pada keotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris. Akta PPJB merupakan akta otentik yang diberi nomor dan tanggal yang sesuai pada saat akta PPJB ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum akan keotentikan akta PPJB terkait dengan pembayaran PPh. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu pembayaran PPh seharusnya dibayarkan setelah akta PPJB ditandatangani di hadapan Notaris, karena penghasilan yang diperoleh oleh penjual untuk membayar PPh diperoleh saat setelah akta PPJB ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan apabila PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak penjual, serta dapat mengakibatkan ketidakotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130610321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p07
Komang Andhika Yuna Arinata Thema
A fiduciary guarantee is a guarantee that binds movable and immovable property on this matter which does not allow the mortgage to be imposed, in accordance with the provisions of article 1 paragraph 2 of the Fiduciary Law that one can be burdened with fiduciary objects, one of which is immovable property which cannot be encumbered by mortgage . Banks have businesses in the form of providing credit. Credit is a loan from a bank in the form of a sum of money to the borrower accompanied by the surrender of collateral. The problem that occurs is the people's credit banks whose fiduciary guarantees are not registered, this happens because the banks are still based on trust in the debtor. The research method used is research conducted directly based on real events or also called empirical research. Empirical research was conducted directly from relevant parties, namely the People's Credit Bank Ulatidana Rahayu. The study results show the additional fees charged to the customer in registering fiduciary guarantees are quite high. Therefore the bank does not register fiduciary and is still based on the principle of trust. In connection with the non-registration of fiduciary guarantees, this is contrary to the principle of publicity and the executing ability of fiduciary guarantees no longer exists, so that when there is a default on the debtor, the Rural Credit Bank can not execute the guarante Jaminan fidusia adalah jaminan yang mengikat barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mengenai hal tersebut tidak memungkinkan dikenakan hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Fidusia bahwa yang dapat dibebani fidusia salah satunya adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Perbankan memiliki usaha dalam bentuk memberikan kredit. Kredit adalah memberikan pinjaman oleh bank berupa sejumlah uang kepada pihak peminjam yang disertai penyerahan jaminan. Permasalahan yang terjadi adalah pihak bank perkreditan rakyat yang jaminan fidusianya tidak dilakukan pendaftaran, hal ini terjadi karena pihak bank masih berdasarkan kepercayaan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung berdasarkan kejadian nyata atau disebut juga dengan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan secara langsung yang berasal dari pihak-pihak terkait yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu. Hasil studi menunjukan biaya tambahan yang dikenakan pada pihak nasabah dalam pendaftaran jaminan fidusia cukup tinggi. Oleh karena itu pihak bank tidak mendaftarkan fidusia dan masih berdasarkan asas kepercayaan. Berkaitan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, hal ini bertentangan dengan asas publisitas dan kemampuan eksekutorial jaminan fidusia tidak ada lagi, sehingga ketika terjadi wanprestasi terhadap debitur maka Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat melakukan eksekusi jaminan
信义担保是指信义法第一条第二款规定的可以负担信义物，其中不动产为不能抵押负担的信义物，对动产和不动产在该事项上具有约束力，不允许施加抵押的担保。银行以提供信贷的形式开展业务。信贷是银行以一笔钱的形式向借款人提供的一笔贷款，并附带交出抵押品。出现的问题是人民信用银行的信托担保没有登记，这是因为银行仍然基于对债务人的信任。所使用的研究方法是直接基于真实事件进行的研究，也称为实证研究。实证研究直接由相关方，即人民信贷银行Ulatidana Rahayu进行。研究结果表明，客户在注册信义担保时收取的额外费用相当高。因此，银行不登记信义，仍然以信托原则为基础。就信义保函不登记而言，这违背了公开的原则，信义保函的执行能力不再存在，以致于当债务人出现违约时，农信银行无法执行保函。2 . unang - Undang-Undang - Fidusia bawa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah bindak datak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggunganPerbankan memoriliki usaha dalam bentuk会员信贷。泰国信贷银行成员、银行破产银行副行长、副行长、副行长、副行长、副行长、副行长。Permasalahan yang terjadi adalah pihak bank perkreditan rakyat yang jaminan fidusianya tidak dilakukan pendaftaran, halini terjadi karena pihak bank masih berdasarkan kepercayaan terhadap debitur。Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung berdasarkan kejadian nyata atau disebut juga dengan penelitian empiris。Penelitian imperiis dilakukan secara langsung yang berasal dari pihak-pihak terkait yitu pihak Bank马来西亚人民银行。哈西尔研究menunjukan biaya tambahan yang dikenakan phak nasabah dalam pendaftaran jaminfidusia cuup tinggi。Oleh karena - pihak bank tidak mendaftarkan fidia dan masih berdasarkan和keperkayan。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说
{"title":"Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online","authors":"Komang Andhika Yuna Arinata Thema","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p07","url":null,"abstract":"A fiduciary guarantee is a guarantee that binds movable and immovable property on this matter which does not allow the mortgage to be imposed, in accordance with the provisions of article 1 paragraph 2 of the Fiduciary Law that one can be burdened with fiduciary objects, one of which is immovable property which cannot be encumbered by mortgage . Banks have businesses in the form of providing credit. Credit is a loan from a bank in the form of a sum of money to the borrower accompanied by the surrender of collateral. The problem that occurs is the people's credit banks whose fiduciary guarantees are not registered, this happens because the banks are still based on trust in the debtor. The research method used is research conducted directly based on real events or also called empirical research. Empirical research was conducted directly from relevant parties, namely the People's Credit Bank Ulatidana Rahayu. The study results show the additional fees charged to the customer in registering fiduciary guarantees are quite high. Therefore the bank does not register fiduciary and is still based on the principle of trust. In connection with the non-registration of fiduciary guarantees, this is contrary to the principle of publicity and the executing ability of fiduciary guarantees no longer exists, so that when there is a default on the debtor, the Rural Credit Bank can not execute the guarante \u0000Jaminan fidusia adalah jaminan yang mengikat barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mengenai hal tersebut tidak memungkinkan dikenakan hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Fidusia bahwa yang dapat dibebani fidusia salah satunya adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Perbankan memiliki usaha dalam bentuk memberikan kredit. Kredit adalah memberikan pinjaman oleh bank berupa sejumlah uang kepada pihak peminjam yang disertai penyerahan jaminan. Permasalahan yang terjadi adalah pihak bank perkreditan rakyat yang jaminan fidusianya tidak dilakukan pendaftaran, hal ini terjadi karena pihak bank masih berdasarkan kepercayaan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung berdasarkan kejadian nyata atau disebut juga dengan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan secara langsung yang berasal dari pihak-pihak terkait yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu. Hasil studi menunjukan biaya tambahan yang dikenakan pada pihak nasabah dalam pendaftaran jaminan fidusia cukup tinggi. Oleh karena itu pihak bank tidak mendaftarkan fidusia dan masih berdasarkan asas kepercayaan. Berkaitan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, hal ini bertentangan dengan asas publisitas dan kemampuan eksekutorial jaminan fidusia tidak ada lagi, sehingga ketika terjadi wanprestasi terhadap debitur maka Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat melakukan eksekusi jaminan ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126197500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p02
Anak Agung Ade Jaya Wibawa
The issuance of Government Regulation Number 29 Year 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Limited Liability has an impact on the founders of the company related to the cost reduction of the establishment of a Limited Liability Company which gives freedom to the founders of the company in determining the legal basis of a Limited Liability Company. Limited Liability Company is a company that carries out trading activities. Every company that carries out trading activities is obliged to take care of the Trade Business License. The making of Trade Business License is regulated in the Minister of Trade's Regulation No. 46 / M-DAG / PER / 9/2009 concerning Issuance of Trading Business License. One of the conditions is to have a wealth of Rp 50,000,000 (fifty million rupiah). From this regulation arises a norm conflict between the Government Regulation and the Ministerial Regulation. The problems arising from this research are the process of establishing a limited company and how is the legal implication of establishing a limited company in making a trade business license with government regulation number 29 of 2016. This research is a normative study with a legal approach and a legal concept analysis approach. The process of establishing a limited liability company is by ordering the name of the company online, then making the deed of establishment of a Limited Liability Company with the conditions set. After all is fulfilled, then the registration is done online on the web https://www.ahu.go.id. the legal implications of establishing a Limited Company in making Trade Business License with Government Regulation Number 29 of 2016 is that the company's founder can make Trade Business License with an authorized capital based on the agreement of the company's founders. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas berdampak pada pendiri perseroan terkait keringanan biaya pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang memberikan kebebasan bagi para pendiri perseroan dalam menentukan bersaran modal dasar Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang didalamnya melakukan kegiatan perdagangan. Setiap perushaaan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP). Pembuatan SIUP diatur dalam Perautran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Salah satu syaratnya adalah memiliki kekayaan sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Dari peraturan tersebut timbul konflik norma antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri tersebut. Adapun permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Pendirian Persoran Terbatas dan Bagaimanakah Implikasi Hukum Pendirian Perseoran Terbatas Dalam Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. Penelitian ini berupa penelitian normatif dengan pendeketan undang-undang d
关于有限责任公司授权资本变更的2016年第29号政府法规的发布对公司创始人产生了影响，涉及到设立有限责任公司的成本降低，这给了公司创始人确定有限责任公司法律依据的自由。有限责任公司是从事贸易活动的公司。凡从事贸易活动的公司都有保管《贸易经营许可证》的义务。《贸易经营许可证》的制作按《贸易部长第46 / M-DAG / PER / 9/2009号关于贸易经营许可证签发的规定》执行。其中一个条件是拥有5000万卢比(5000万卢比)的财富。由此产生了政府规制与部级规制之间的规范冲突。本研究产生的问题是成立有限公司的过程，以及成立有限公司在2016年第29号政府规定的贸易营业执照中的法律含义是什么。本研究是一项采用法律方法和法律概念分析方法的规范性研究。成立有限责任公司的过程是通过在网上订购公司名称，然后根据设定的条件制作成立有限责任公司的契据。完成所有工作后，就可以在网上完成注册了https://www.ahu.go.id。根据2016年政府法规第29号，设立有限公司制作《贸易营业执照》的法律含义是，公司创始人可以根据公司创始人的协议，以法定资本制作《贸易营业执照》。2016年10月29日，tentang Perubahan Modal Dasar perseran Terbatas berdampak padpaderdiri perseran terkait keringanan biaya pendirian perseran Terbatas (PT)成员kan kebebasan bagi parpendiri perseran dalam menentukan bersaran Modal Dasar perseran Terbatas。perseran Terbatas merupakan perusahaan yang didalamnya melakukan kegiatan perdagangan。我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。penbuatan SIUP diatur dalam Perautran Menteri Perdagangan republic Indonesia noor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan。Salah satu syaratnya adalah memiliki kekayaan sebesar 5000万印尼盾(秘鲁卢比)。peraturan tersebut timbul konflik norma antara peraturan peremerintah dengan peraturan Menteri tersebut。apadapun permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Pendirian Perseoran Terbatas Dalam Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan peremerintah 2016年11月29日。Penelitian ini berupa Penelitian normatinormatian pendeketan undang undang danpendekatan analysis konsep hukum。波斯语pendirian perseran terbatas yitu dengan memesan nama perseran secara online, lalu penbuatan akta pendirian perseran terbatas dengan syarat-syarat yang telah diatur。Setelah semua terpenuhi baru dilakukan pendaftarkan melalui online di web https://www.ahu.go.id。2016年7月29日，SIUP dengan Peraturan Pemerintah 1月29日，SIUP dengan modal dasar kesepakatan para pendiri perseran
{"title":"Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Perseroan Terbatas Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016","authors":"Anak Agung Ade Jaya Wibawa","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p02","url":null,"abstract":"The issuance of Government Regulation Number 29 Year 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Limited Liability has an impact on the founders of the company related to the cost reduction of the establishment of a Limited Liability Company which gives freedom to the founders of the company in determining the legal basis of a Limited Liability Company. Limited Liability Company is a company that carries out trading activities. Every company that carries out trading activities is obliged to take care of the Trade Business License. The making of Trade Business License is regulated in the Minister of Trade's Regulation No. 46 / M-DAG / PER / 9/2009 concerning Issuance of Trading Business License. One of the conditions is to have a wealth of Rp 50,000,000 (fifty million rupiah). From this regulation arises a norm conflict between the Government Regulation and the Ministerial Regulation. The problems arising from this research are the process of establishing a limited company and how is the legal implication of establishing a limited company in making a trade business license with government regulation number 29 of 2016. This research is a normative study with a legal approach and a legal concept analysis approach. The process of establishing a limited liability company is by ordering the name of the company online, then making the deed of establishment of a Limited Liability Company with the conditions set. After all is fulfilled, then the registration is done online on the web https://www.ahu.go.id. the legal implications of establishing a Limited Company in making Trade Business License with Government Regulation Number 29 of 2016 is that the company's founder can make Trade Business License with an authorized capital based on the agreement of the company's founders. \u0000Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas berdampak pada pendiri perseroan terkait keringanan biaya pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang memberikan kebebasan bagi para pendiri perseroan dalam menentukan bersaran modal dasar Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang didalamnya melakukan kegiatan perdagangan. Setiap perushaaan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP). Pembuatan SIUP diatur dalam Perautran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Salah satu syaratnya adalah memiliki kekayaan sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Dari peraturan tersebut timbul konflik norma antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri tersebut. Adapun permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Pendirian Persoran Terbatas dan Bagaimanakah Implikasi Hukum Pendirian Perseoran Terbatas Dalam Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. Penelitian ini berupa penelitian normatif dengan pendeketan undang-undang d","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131910142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p04
I. D. B. D. Aiswarya
Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) is one of the various types of taxes that must be collected based on Act Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fees. Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997. Based on these two rules, it is stated that BPHTB deposits must be made online. What is the background for BPHTB deposits to be made online? Then what is the payment procedure? Moving on from these two problems, the goal to be achieved in this article is to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This paper is doctrinal and uses two types of approaches, statues approach and conceptual approach. Sources of legal material were obtained through literature methods and then analyzed qualitatively. The conclusions of this paper; (1) background of depositing BPHTB online that is to facilitate the public to make payments to the Acquisition Fee for Building Land Rights both because of the transaction of buying, inheritance and will, and (2) The process of depositing BPHTB online is divided into several stages. These stages are not all stages that use electronic media, manual stages such as the collection of physical data used for research and then end with the legalization process done manually. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran BPHTB harus dilakukan secara online. Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online? Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang serta prosedur penyetoran BPHTB secara online. Tulisan ini bersifat doktrinal dan menggunakan 2 jenis pendekatan, statues approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum diperoleh melalui metode kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Adapun kesimpulan dari tulisan ini; (1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat, (2) Proses penyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak semuanya tahapan yang mempergunakan media elektronik, tahapan manual seperti pengumpulan data-data fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan proses legalisir dikerjakan secara manual.
土地和建筑物购置费是根据1997年关于土地和建筑物购置费的第21号法案必须征收的各种税收之一。关于修订1997年第21号法律的2000年第20号法律。根据这两条规则，BPHTB存款必须在线进行。BPHTB网上存款的背景为何?那么付款程序是怎样的呢?从这两个问题出发，本文要达到的目标是找出并分析网上存入BPHTB的背景和程序。这篇论文是理论性的，使用了两种方法，雕像法和概念法。通过文献法获取法律资料来源，并进行定性分析。本文的结论;(1)土地网存背景，即通过购买、继承、遗嘱等方式方便公众缴纳建设地权取得费;(2)土地网存过程分为几个阶段。这些阶段并不都是使用电子媒体的阶段，手工阶段，如收集用于研究的物理数据，然后以手动完成的合法化过程结束。1997年7月21日，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东，丹东。Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997。Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran和BPHTB harus dilakukan secara在线。Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online?拉鲁·巴加马纳检察官彭巴亚拉尼亚?Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin在dicapai dalam artikel, mengetahui和menanalis latar belakang serta检察官penyeto和BPHTB secara在线。图里萨尼·贝西法·多克里基·丹·蒙古纳坎2 jenis pendekatan，雕像接近丹概念接近。苏姆巴汗胡库姆双纵深层析方法的研究与应用。适应冲动和不稳定因素;(1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah waasiat; (2) prostpenyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan。Tahapan tersebut tidak semuanya Tahapan yang mepergunakan media electrononiik, Tahapan manual perpergunakan data-data - fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan prolegalisir dikerakan secara manual。
{"title":"Tinjauan Yuridis Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online","authors":"I. D. B. D. Aiswarya","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p04","url":null,"abstract":"Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) is one of the various types of taxes that must be collected based on Act Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fees. Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997. Based on these two rules, it is stated that BPHTB deposits must be made online. What is the background for BPHTB deposits to be made online? Then what is the payment procedure? Moving on from these two problems, the goal to be achieved in this article is to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This paper is doctrinal and uses two types of approaches, statues approach and conceptual approach. Sources of legal material were obtained through literature methods and then analyzed qualitatively. The conclusions of this paper; (1) background of depositing BPHTB online that is to facilitate the public to make payments to the Acquisition Fee for Building Land Rights both because of the transaction of buying, inheritance and will, and (2) The process of depositing BPHTB online is divided into several stages. These stages are not all stages that use electronic media, manual stages such as the collection of physical data used for research and then end with the legalization process done manually. \u0000Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran BPHTB harus dilakukan secara online. Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online? Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang serta prosedur penyetoran BPHTB secara online. Tulisan ini bersifat doktrinal dan menggunakan 2 jenis pendekatan, statues approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum diperoleh melalui metode kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Adapun kesimpulan dari tulisan ini; (1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat, (2) Proses penyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak semuanya tahapan yang mempergunakan media elektronik, tahapan manual seperti pengumpulan data-data fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan proses legalisir dikerjakan secara manual.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116994583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p05
I. A. A. Mahayuni
The practice of resolving criminal cases through consensus agreement has so far not yet been formally based, but the use of consensus agreement as an institution for resolving criminal cases has become part of dispute resolution in indigenous communities in Indonesia. Based on this background, the purpose of this study is to find out the practice to resolve criminal cases by means of consensus agreement to manifest justice, usefulness and legal certainty and to determine the limits of criminal cases that can be resolved through consensus agreement. This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The analysis of legal material in this study was done descriptively, interpretatively, evaluatively and argumentatively. The results of the research show that the practice of resolving crimes through consensus to realize legal certainty, justice and usefulness needs to be done by combining the renewal of theories of development law and progressive law, also called integrative law, which is carried out based on values ??and moral ethics of Pancasila. Determination of the limitation of crime cases that can be resolved through consensus agreement, both general crime and special crime, is by determining the category or characteristics or classification of the crime case itself. Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui musyawarah mufakat selama ini memang belum ada landasan hukum formalnya, namun penggunaan musyawarah mufakat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana sudah menjadi bagian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik untuk menyelesaikan kasus kejahatan dengan cara musyawarah mufakat untuk memanifestasikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan penentuan batasan perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan praktik penyelesaian kejahatan melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan perlu dilakukan dengan memadukan pembaharuan teori-teori hukum pembangunan serta hukum progresif disebut juga hukum integratif, yang dilaksanakan dengan didasari nilai dan etika moral Pancasila. Penentuan batasan perkara kejahatan yang bisa diselesaikan lewat musyawarah mufakat, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, adalah dengan menentukan kategori atau karakteristik atau klasifikasi perkara tindak pidana itu sendiri.
迄今为止，通过协商一致协议解决刑事案件的做法尚未正式确立，但利用协商一致协议作为解决刑事案件的一种机制已成为印度尼西亚土著社区解决争端的一部分。基于这一背景，本研究的目的是寻找通过协商一致解决刑事案件的实践，以体现正义、有用性和法律确定性，并确定协商一致解决刑事案件的限度。这类研究是一种具有成文法方法和概念方法的规范性法律研究。本研究对法律材料的分析采用描述性、解释性、评价性和论证性方法。研究结果表明，通过共识解决犯罪的实践，实现法律的确定性、公正性和有用性，需要结合发展法理论和进步法理论的更新，也称为整合法，在价值基础上进行。和潘卡西拉的道德伦理。一般犯罪和特殊犯罪可以通过协商一致解决的犯罪案件范围的确定，是通过确定犯罪案件本身的类别或特征或分类来确定的。这句话的意思是:“我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人。”我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatiatian pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep。分析主要包括:分析、解释、评价和论证分析。Hasil penelitian menunjukkan praktik penyelesaian kejahatan melalui musyawara mufakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kmanfaatan perlu dilakukan dengan memadukan pembaharan teori-teori hukum pembangunan serta hukum progress disebut juga hukum integratif, yang dilaksanakan dengan didasari nilai dan etika moral Pancasila。Penentuan batasan perkara kejahatan yang bisa diselesaikan leat musyawarah mufakat, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, adalah dengan menentukan kategori atau karakteristik atau klasifikasi perkara tindak pidana itsendiri。
{"title":"Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia","authors":"I. A. A. Mahayuni","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p05","url":null,"abstract":"The practice of resolving criminal cases through consensus agreement has so far not yet been formally based, but the use of consensus agreement as an institution for resolving criminal cases has become part of dispute resolution in indigenous communities in Indonesia. Based on this background, the purpose of this study is to find out the practice to resolve criminal cases by means of consensus agreement to manifest justice, usefulness and legal certainty and to determine the limits of criminal cases that can be resolved through consensus agreement. This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The analysis of legal material in this study was done descriptively, interpretatively, evaluatively and argumentatively. The results of the research show that the practice of resolving crimes through consensus to realize legal certainty, justice and usefulness needs to be done by combining the renewal of theories of development law and progressive law, also called integrative law, which is carried out based on values ??and moral ethics of Pancasila. Determination of the limitation of crime cases that can be resolved through consensus agreement, both general crime and special crime, is by determining the category or characteristics or classification of the crime case itself. \u0000Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui musyawarah mufakat selama ini memang belum ada landasan hukum formalnya, namun penggunaan musyawarah mufakat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana sudah menjadi bagian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik untuk menyelesaikan kasus kejahatan dengan cara musyawarah mufakat untuk memanifestasikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan penentuan batasan perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan praktik penyelesaian kejahatan melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan perlu dilakukan dengan memadukan pembaharuan teori-teori hukum pembangunan serta hukum progresif disebut juga hukum integratif, yang dilaksanakan dengan didasari nilai dan etika moral Pancasila. Penentuan batasan perkara kejahatan yang bisa diselesaikan lewat musyawarah mufakat, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, adalah dengan menentukan kategori atau karakteristik atau klasifikasi perkara tindak pidana itu sendiri.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130859493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-30DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i03.p06
I. K. Santika
The researh objectives to found the exception of opening bank secrets in Indonesia and comparison of bank secret arrangements between Indonesia and Singapore. This research used the noemative method. Technique of data analiytical used is the juridical analysis. The result of this study shown the exceptions of opening bank secrets in Indonesia are regulated in Article 41 until 44A the Banking Act Year 1998 and comparison of bank secret regulation in Indonesia and Singapore indicates that these two countries provide exceptions for opening bank secrets in some cases with relations to society, justice, interests and state. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengecualian pembukaan rahasia perbankan Indonesia dan perbandingan pengaturan rahasia bank antara Negara Indonesia dan Singapura. Studi ini menggunakan metode normatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan pengecualian pembukaan rahasia bank di Indonesia diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A UU Perbankan Tahun 1998 dan perbandingan pengaturan rahasia bank di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara ini memberikan pengecualian pembukaan rahasia bank untuk beberapa kasus yang terkait dngan kepentingn keadilan masyarakat dan negara.
{"title":"Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura","authors":"I. K. Santika","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p06","url":null,"abstract":"The researh objectives to found the exception of opening bank secrets in Indonesia and comparison of bank secret arrangements between Indonesia and Singapore. This research used the noemative method. Technique of data analiytical used is the juridical analysis. The result of this study shown the exceptions of opening bank secrets in Indonesia are regulated in Article 41 until 44A the Banking Act Year 1998 and comparison of bank secret regulation in Indonesia and Singapore indicates that these two countries provide exceptions for opening bank secrets in some cases with relations to society, justice, interests and state. \u0000Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengecualian pembukaan rahasia perbankan Indonesia dan perbandingan pengaturan rahasia bank antara Negara Indonesia dan Singapura. Studi ini menggunakan metode normatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan pengecualian pembukaan rahasia bank di Indonesia diatur pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A UU Perbankan Tahun 1998 dan perbandingan pengaturan rahasia bank di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara ini memberikan pengecualian pembukaan rahasia bank untuk beberapa kasus yang terkait dngan kepentingn keadilan masyarakat dan negara.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127165876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：