Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.315
H. Hasbi, Tarmudi Tarmudi
Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan remaja melawan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, dengan memerlukan persetujuan korban dan/atau anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus ABH tidak selalu dapat didiversifikasi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif sebagai upaya memberikan perlindungan bagi remaja terhadap hukum, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan melakukan penelitian di lembaga/lembaga penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, kemudian pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Medan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Konsep keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diimplementasikan melalui penerapan diversifikasi di setiap jenjang proses peradilan pidana anak. Diversi adalah penyelesaian distraksi kasus anak yang berurusan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses informal, dengan cara musyawarah dan musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberikan perlindungan bagi ABH, karena melalui pelaksanaan diversi, anak-anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang memungkinkan untuk mengabaikan hak-hak anak dan menimbulkan trauma pada anak. Kendala dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah kurangnya sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim. Dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat
{"title":"KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI REMAJA TERHADAP HUKUM","authors":"H. Hasbi, Tarmudi Tarmudi","doi":"10.47652/metadata.v5i1.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.315","url":null,"abstract":"Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan remaja melawan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, dengan memerlukan persetujuan korban dan/atau anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus ABH tidak selalu dapat didiversifikasi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif sebagai upaya memberikan perlindungan bagi remaja terhadap hukum, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan melakukan penelitian di lembaga/lembaga penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, kemudian pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Medan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Konsep keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diimplementasikan melalui penerapan diversifikasi di setiap jenjang proses peradilan pidana anak. Diversi adalah penyelesaian distraksi kasus anak yang berurusan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses informal, dengan cara musyawarah dan musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberikan perlindungan bagi ABH, karena melalui pelaksanaan diversi, anak-anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang memungkinkan untuk mengabaikan hak-hak anak dan menimbulkan trauma pada anak. Kendala dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah kurangnya sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim. Dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130246906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.309
Venny Fraya Hartin Nst
Perusahaan perhotelan dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati perubahan perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku tersebut, untuk kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki strategi pemasarannya. Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap pelayanan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan. Hipotesis yang diajukan adalah sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap pelayanan tamu dalam meningkatkan kedatangan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel sistem informasi manajemen adalah 0,132 yang berarti semakin baik sistem informasi manajemen pada perusahaan maka peningkatan pelayanan pada perusahaan juga akan semakin baik. Nilai t-hitung variabel bebas sistem informasi manajemen adalah sebesar 2,749, sedangkan nilai t-tabel 5 % adalah 2,02. Nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel 5 % sehingga diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Hipotesis yang menyatakan sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap pelayanan tamu dalam meningkatkan kedatangan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95 %. Sebesar 55,6 % dari perubahan peningkatkan pelayanan dapat dijelaskan oleh perubahan variabel sistem informasi manajemen. Sedangkan sisanya 44,40 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian.
{"title":"PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN","authors":"Venny Fraya Hartin Nst","doi":"10.47652/metadata.v5i1.309","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309","url":null,"abstract":"Perusahaan perhotelan dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati perubahan perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku tersebut, untuk kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki strategi pemasarannya. Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap pelayanan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan. Hipotesis yang diajukan adalah sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap pelayanan tamu dalam meningkatkan kedatangan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel sistem informasi manajemen adalah 0,132 yang berarti semakin baik sistem informasi manajemen pada perusahaan maka peningkatan pelayanan pada perusahaan juga akan semakin baik. Nilai t-hitung variabel bebas sistem informasi manajemen adalah sebesar 2,749, sedangkan nilai t-tabel 5 % adalah 2,02. Nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel 5 % sehingga diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Hipotesis yang menyatakan sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap pelayanan tamu dalam meningkatkan kedatangan tamu hotel di The 7R Restaurant pada ASEAN International Hotel Medan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95 %. Sebesar 55,6 % dari perubahan peningkatkan pelayanan dapat dijelaskan oleh perubahan variabel sistem informasi manajemen. Sedangkan sisanya 44,40 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"139 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116677104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.321
S. Suyanto, A. Prasetyo, Dimpo Sinaga
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mempelajari sistem pembelian yang berlangsung di PT. Asia Collect Indonesia sehingga diketahui kelebihan dan kelemahannya lalu merancang sistem informasi pembelian yang baru berupa sistem online berbasis web melalui jaringan internet. Metodologi penelitian dilakukan atas beberapa tahap yang terdiri dari proses pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem, uji coba sistem dan evaluasi sistem. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi adalah HTML, PHP, Java Script, dan manajemen basis data MySQL. Hasil akhir dari penelitian adalah terciptanya sebuah sistem informasi pembelian berbasis web yang dapat memberikan informasi pembelian kapan saja dan dimana saja asal terkoneksi jaringan internet sehingga sangat membantu pihak manajemen PT. Asia Collect Indonesia dalam mengontrol sistem pembelian
这项研究的主要目标是研究印度尼西亚PT. Asia Collect中正在进行的采购系统，了解其优点和缺点，并通过互联网建立一个基于网络的在线在线信息系统。研究方法论涉及数据收集、系统分析、系统设计、系统测试和系统评估的几个阶段。而用于信息系统设计中的软件是HTML、PHP、Java脚本和MySQL数据库管理。这项研究的最终结果是建立了一个基于web的购买信息系统，它可以在任何时候、任何地方提供来自互联网连接的采购信息，从而极大地帮助PT. Asia Collect manage控制购买系统
{"title":"Sistem Informasi Pembelian Berbasis Web ( Studi kasus pada PT. Asia Collect Indonesia )","authors":"S. Suyanto, A. Prasetyo, Dimpo Sinaga","doi":"10.47652/metadata.v5i1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.321","url":null,"abstract":"Tujuan utama dari penelitian ini adalah mempelajari sistem pembelian yang berlangsung di PT. Asia Collect Indonesia sehingga diketahui kelebihan dan kelemahannya lalu merancang sistem informasi pembelian yang baru berupa sistem online berbasis web melalui jaringan internet. Metodologi penelitian dilakukan atas beberapa tahap yang terdiri dari proses pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem, uji coba sistem dan evaluasi sistem. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi adalah HTML, PHP, Java Script, dan manajemen basis data MySQL. Hasil akhir dari penelitian adalah terciptanya sebuah sistem informasi pembelian berbasis web yang dapat memberikan informasi pembelian kapan saja dan dimana saja asal terkoneksi jaringan internet sehingga sangat membantu pihak manajemen PT. Asia Collect Indonesia dalam mengontrol sistem pembelian","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121493888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.317
Ahmad Bani Sadar, Mustamam Mustamam, Adil Akhyar
Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi paying hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)","authors":"Ahmad Bani Sadar, Mustamam Mustamam, Adil Akhyar","doi":"10.47652/metadata.v5i1.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.317","url":null,"abstract":"Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi paying hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116165880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.324
E. Prayogi, Danialsyah Danialsyah, Adil Akhyar
Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindka pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna nakotika mengedepankan pendekatan humanistic yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku penyakahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperpaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakata secara wajar. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotika jenis shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020 adalah pada saat ditanggap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri
{"title":"SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)","authors":"E. Prayogi, Danialsyah Danialsyah, Adil Akhyar","doi":"10.47652/metadata.v5i1.324","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.324","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindka pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna nakotika mengedepankan pendekatan humanistic yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku penyakahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperpaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakata secara wajar. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotika jenis shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020 adalah pada saat ditanggap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"9 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125792205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.327
Fauzi Ridwan Harahap, Yamin Lubis, M. Marzuki
Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Fauzi Ridwan Harahap, Yamin Lubis, M. Marzuki","doi":"10.47652/metadata.v5i1.327","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.327","url":null,"abstract":"Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125083751","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.320
Asrul Rinaldi, M. Marzuki, Mukidi Mukidi
Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati
{"title":"PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA","authors":"Asrul Rinaldi, M. Marzuki, Mukidi Mukidi","doi":"10.47652/metadata.v5i1.320","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.320","url":null,"abstract":"Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125683772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.330
Mahadir Mahadir, Yamin Lubis, M. Marzuki
Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.
{"title":"ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGPERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA","authors":"Mahadir Mahadir, Yamin Lubis, M. Marzuki","doi":"10.47652/metadata.v5i1.330","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.330","url":null,"abstract":"Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131756926","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.310
EF Thana Yudha, Yahdi Candra
Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Labuhan Batu, Kendala illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan melalui kajian pustaka dan/atau penelitian, antara lain: peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum primer dan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polres Labuhan Batu bentuk-bentuk pembalakan liar misalnya penebangan oleh negara digunakan untuk membuka lahan warga sekitar, penebangan digunakan misalnya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Di wilayah Labuhan Batu pada pelaksanaan penanganan illegal logging yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan rutin pemberantasan illegal logging sudah sepatutnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun penegakan hukum. Terkait dengan pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencurian kayu (illegal logging) masih dituntut untuk melakukan upaya yang maksimal dalam memberantas tindak pidana pencurian kayu, karena tindak pidana ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Sejumlah kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus illegal logging harus segera diatasi agar dapat menghentikan sama sekali illegal logging dan mengurangi akibat dari kejahatan tersebut. Kendala yang dihadapi Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu adalah:Tidak adanya undang-undang dan peraturan khusus tentang tindak pidana pembalakan liar membuat arti dan ruang lingkup tindak pidana ini kabur dan tidak jelas. Dana dibutuhkan untuk memberantas pencurian kayu (illegal logging). Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pemberantasan illegal logging di kawasan hutan dan penyebarannya di kawasan Labuhan Batu. Tidak ada Ilmuwan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu.
{"title":"PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU","authors":"EF Thana Yudha, Yahdi Candra","doi":"10.47652/metadata.v5i1.310","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.310","url":null,"abstract":"Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Labuhan Batu, Kendala illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan melalui kajian pustaka dan/atau penelitian, antara lain: peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum primer dan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Polres Labuhan Batu bentuk-bentuk pembalakan liar misalnya penebangan oleh negara digunakan untuk membuka lahan warga sekitar, penebangan digunakan misalnya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Di wilayah Labuhan Batu pada pelaksanaan penanganan illegal logging yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan rutin pemberantasan illegal logging sudah sepatutnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun penegakan hukum. Terkait dengan pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencurian kayu (illegal logging) masih dituntut untuk melakukan upaya yang maksimal dalam memberantas tindak pidana pencurian kayu, karena tindak pidana ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Sejumlah kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus illegal logging harus segera diatasi agar dapat menghentikan sama sekali illegal logging dan mengurangi akibat dari kejahatan tersebut. Kendala yang dihadapi Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu adalah:Tidak adanya undang-undang dan peraturan khusus tentang tindak pidana pembalakan liar membuat arti dan ruang lingkup tindak pidana ini kabur dan tidak jelas. Dana dibutuhkan untuk memberantas pencurian kayu (illegal logging). Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pemberantasan illegal logging di kawasan hutan dan penyebarannya di kawasan Labuhan Batu. Tidak ada Ilmuwan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123464282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.325
Fahrul Rozi Nasution, Mustamam Mustamam, Mukidi Mukidi
Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pidana persetubuhan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice.
{"title":"RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN","authors":"Fahrul Rozi Nasution, Mustamam Mustamam, Mukidi Mukidi","doi":"10.47652/metadata.v5i1.325","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.325","url":null,"abstract":"Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pidana persetubuhan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"8 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132640673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：