Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.322
Budi Santoso, Adil Akhyar, Danialsyah Danialsyah
Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan prilaku negatif anak menjadi prilaku yang positif dimasa mendatang. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak adalah berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru karena telah memenui semua unsur Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
{"title":"RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Bkn)","authors":"Budi Santoso, Adil Akhyar, Danialsyah Danialsyah","doi":"10.47652/metadata.v5i1.322","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.322","url":null,"abstract":"Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan prilaku negatif anak menjadi prilaku yang positif dimasa mendatang. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak adalah berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru karena telah memenui semua unsur Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116539050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.326
Fadhlan Fadhlan, Adil Akhyar, Ibnu Affan
Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan alam hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter teerhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan adalah Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.Tanggung jawab dokter teerhadap pasien akiba malpraktik dokterdalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.
{"title":"TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN DITIJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN","authors":"Fadhlan Fadhlan, Adil Akhyar, Ibnu Affan","doi":"10.47652/metadata.v5i1.326","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.326","url":null,"abstract":"Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan alam hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter teerhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan adalah Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.Tanggung jawab dokter teerhadap pasien akiba malpraktik dokterdalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134390485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.316
R. J. Moertiono
Riset ini dilakukan menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau dikenal juga dengan “Omnibus Law” dengan penekanan khusus pada perdebatan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan dibahas masalah kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum konvensional. Temuan studi menunjukkan bahwa masalah hukum dan kewajiban rekanan adalah masalah yang paling sering dihadapi UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja telah memberikan pengaturan yang baik untuk ketahanan UMKM.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM PASCA LAHIRNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"R. J. Moertiono","doi":"10.47652/metadata.v5i1.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.316","url":null,"abstract":"Riset ini dilakukan menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau dikenal juga dengan “Omnibus Law” dengan penekanan khusus pada perdebatan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan dibahas masalah kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum konvensional. Temuan studi menunjukkan bahwa masalah hukum dan kewajiban rekanan adalah masalah yang paling sering dihadapi UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja telah memberikan pengaturan yang baik untuk ketahanan UMKM.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133948982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-30DOI: 10.47652/metadata.v5i1.311
Widya Ningsih, Habibah Nurfauziah
System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Metodologi ini memiliki beberapa fase yaitu fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain Waterfall dan Prototyping. Dari hasil perbandingan kedua model tersebut menyatakan bahwa model waterfall lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik, artinya sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Sedangkan prototyping lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customize, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan (bahkan situasi atau kondisi) tertentu. Dari semua karakteristik model tersebut dapat disimpulkan model tersebut cocok untuk dipakai dalam mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus dari awal sampai akhir
{"title":"PERBANDINGAN MODEL WATERFALL DAN METODE PROTOTYPE UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI PADA SISTEM INFORMASI","authors":"Widya Ningsih, Habibah Nurfauziah","doi":"10.47652/metadata.v5i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.311","url":null,"abstract":"System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Metodologi ini memiliki beberapa fase yaitu fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain Waterfall dan Prototyping. Dari hasil perbandingan kedua model tersebut menyatakan bahwa model waterfall lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik, artinya sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Sedangkan prototyping lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customize, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan (bahkan situasi atau kondisi) tertentu. Dari semua karakteristik model tersebut dapat disimpulkan model tersebut cocok untuk dipakai dalam mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus dari awal sampai akhir","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126530335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-05DOI: 10.47652/metadata.v4i2.275
Andre Renardi, Marlina Marlina, Ibnu Afan
Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.
{"title":"ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI MENGUPLOAD VIDEO DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)","authors":"Andre Renardi, Marlina Marlina, Ibnu Afan","doi":"10.47652/metadata.v4i2.275","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.275","url":null,"abstract":"Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115230016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-05DOI: 10.47652/metadata.v4i2.274
Abdi Siregar, Mustamam Mustamam, Marlina Marlina
Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan telah terpenuhi.
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA TEMPAT HIBURAN YANG TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN COVID-19 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl)","authors":"Abdi Siregar, Mustamam Mustamam, Marlina Marlina","doi":"10.47652/metadata.v4i2.274","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.274","url":null,"abstract":"Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan telah terpenuhi.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132556665","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-05DOI: 10.47652/metadata.v4i2.276
Arham Arham, Mustamam Mustamam, Didik Miroharjo
Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp adalah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa
{"title":"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/ PN.Lbp)","authors":"Arham Arham, Mustamam Mustamam, Didik Miroharjo","doi":"10.47652/metadata.v4i2.276","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.276","url":null,"abstract":"Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp adalah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126032147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik, terbatasnya sarana dan pra sarana penagakan hukum, pelaku menggunakan akun atau identitas palsu, Upaya mengatasinya adalah sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media Pemberatan sanksi pidana, pemblokiran situs media sosial.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara","authors":"Sofian Teojui Buulolo, Didik Miroharjo, Ibnu Affan","doi":"10.47652/metadata.v4i3.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.240","url":null,"abstract":"Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik, terbatasnya sarana dan pra sarana penagakan hukum, pelaku menggunakan akun atau identitas palsu, Upaya mengatasinya adalah sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media Pemberatan sanksi pidana, pemblokiran situs media sosial.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131641382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-03DOI: 10.47652/metadata.v4i3.220
Alpino Apriyanto Siahaan, M. Y. Lubis, Muhammad Arif Sahlepi
Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sehingga terdakwa secara cah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang.
{"title":"ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)","authors":"Alpino Apriyanto Siahaan, M. Y. Lubis, Muhammad Arif Sahlepi","doi":"10.47652/metadata.v4i3.220","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220","url":null,"abstract":"Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sehingga terdakwa secara cah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128411753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-03DOI: 10.47652/metadata.v4i3.239
Siti Mirzani Hapsari, M. Marzuki, Marlina Marlina
Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
{"title":"TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN TERHADAP PEMBAYARAN JASA ANGKUT TANDAN BUAH SAWIT (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn","authors":"Siti Mirzani Hapsari, M. Marzuki, Marlina Marlina","doi":"10.47652/metadata.v4i3.239","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.239","url":null,"abstract":"Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129681073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：