Pub Date : 2023-05-25DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.871
Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani
Aktifitas trading di pasar komoditi yang biasanya dilakukan oleh manusia sebagai pialang kini telah melibatkan peran robot berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi bersinggungan dengan isu etika dan norma hukum bahkan dapat merugikan masyarakat utamanya akibat substansi iklan yang tidak lengkap mengenai informasi baik dan buruknya penggunaan robot trading apalagi terhadap robot trading yang disediakan oleh lembaga yang belum terdaftar di BAPPEBTI. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan padahal jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen berhak atas informasi dan perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dikaji mengenai keabsahan perjanjian konsumen yang melandasi keputusan konsumen dalam memilih jasa robot trading di aktifitas investasinya serta kejelasan kedudukan subyek hukum dalam perjanjian investasi berjangka komoditi secara daring yang melibatkan peran robot trading ini. Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini akan membahas dan meneliti mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna layanan robot trading di perdagangan berjangka komoditi sebagai perkembangan terbaru di luar UUPK sehingga penanganan terhadap kerugian konsumen hendaknya dapat disesuaikan dengan faktor utama penyebab kerugian yakni wanprestasi oleh pihak pengelola platform sebagai subyek hukum. Trading activities in the commodity market that are usually carried out by humans as brokers now involve the role of artificial intelligence-based robots which have the potential to intersect with issues of ethics and legal norms and can even be detrimental to society, mainly due to incomplete advertising substance regarding the good and bad information of using trading robots, let alone against trading robots provided by institutions that have not been registered with BAPPEBTI. Consumers are the most disadvantaged party even though when referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) consumers have the right to information and protection. Therefore, it is necessary to study the validity of consumer agreements that underlie consumer decisions in choosing robot trading services in their investment activities and the clarity of the position of legal subjects in online commodity futures investment agreements that involve the role of this trading robot. Research using the statutory approach method and this conceptual approach will discuss and examine aspects of consumer protection for users of robot trading services in commodity futures trading as the latest development outside the UUPK so that the handling of consumer losses should be adjusted to the main factors causing losses, namely default by the platform manager as a legal subject.
商品市场交易活动通常是由人类作为经纪人的角色已涉及潜在竞争的基于人工智能的机器人甚至可以危害社会的法律和规范伦理问题主要由于广告内容不完整的关于机器人的好的和坏的信息使用贸易尤其是对机器人BAPPEBTI未经注册的机构所提供的交易。然而，考虑到1999年第8号消费者保护法案(UUPK)，消费者有权获得信息和保护，消费者成为最受伤害的一方。因此，应该考虑消费者协议的有效性，该协议支持消费者在投资活动中选择交易机器人服务的决定，以及在涉及交易机器人角色的在线商品期货交易协议中合法目标的立场。立法方法方法和研究方法这一概念将讨论和研究关于消费者保护方面为用户服务机器人在商品期货贸易交易UUPK所以外治疗的最新发展应该能够适应消费者损失的主要因素即违约损失的法律管理平台作为主题。《大宗商品市场的交易活动,以至于美国通常carried out by humans brokers现在是牵扯到《人工intelligence-based机器人角色,这和伦理学的问题有交点的潜在的和合法的诺米甚至可以成为detrimental协会,有效帐款去参加完整广告好和坏资讯网》关于药丸用机器人,让孤独的人反对交易机器人provided by institutions,以至于有被registered with BAPPEBTI音符。Consumers是最不受欢迎的政党，尽管在1999年《公民安全》(UUPK)推荐《公民权利保护》(UUPK)时，他们有权提供信息和保护。因此，必须研究消费者在投资活动中选择机器人交易服务的有效性，以及在在线商品期货投资投资机构中合法主体的定义，这些交易机器人的角色。研究用的statutory进近方法和这个conceptual进近will discuss examine aspects of消费者保护为用户交易服务机器人在美国大宗商品期货交易的《UUPK最新的开发外面那之处理消费者损失社会化应该向《玩factors adjusted causing损失社会化,namely违约:《美国经理平台合法的科目。
{"title":"KARAKTERISTIK PRODUK ROBOT TRADING BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL DI BURSA BERJANGKA KOMODITI","authors":"Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani","doi":"10.30742/perspektif.v28i2.871","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.871","url":null,"abstract":"Aktifitas trading di pasar komoditi yang biasanya dilakukan oleh manusia sebagai pialang kini telah melibatkan peran robot berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi bersinggungan dengan isu etika dan norma hukum bahkan dapat merugikan masyarakat utamanya akibat substansi iklan yang tidak lengkap mengenai informasi baik dan buruknya penggunaan robot trading apalagi terhadap robot trading yang disediakan oleh lembaga yang belum terdaftar di BAPPEBTI. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan padahal jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen berhak atas informasi dan perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dikaji mengenai keabsahan perjanjian konsumen yang melandasi keputusan konsumen dalam memilih jasa robot trading di aktifitas investasinya serta kejelasan kedudukan subyek hukum dalam perjanjian investasi berjangka komoditi secara daring yang melibatkan peran robot trading ini. Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini akan membahas dan meneliti mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna layanan robot trading di perdagangan berjangka komoditi sebagai perkembangan terbaru di luar UUPK sehingga penanganan terhadap kerugian konsumen hendaknya dapat disesuaikan dengan faktor utama penyebab kerugian yakni wanprestasi oleh pihak pengelola platform sebagai subyek hukum. Trading activities in the commodity market that are usually carried out by humans as brokers now involve the role of artificial intelligence-based robots which have the potential to intersect with issues of ethics and legal norms and can even be detrimental to society, mainly due to incomplete advertising substance regarding the good and bad information of using trading robots, let alone against trading robots provided by institutions that have not been registered with BAPPEBTI. Consumers are the most disadvantaged party even though when referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) consumers have the right to information and protection. Therefore, it is necessary to study the validity of consumer agreements that underlie consumer decisions in choosing robot trading services in their investment activities and the clarity of the position of legal subjects in online commodity futures investment agreements that involve the role of this trading robot. Research using the statutory approach method and this conceptual approach will discuss and examine aspects of consumer protection for users of robot trading services in commodity futures trading as the latest development outside the UUPK so that the handling of consumer losses should be adjusted to the main factors causing losses, namely default by the platform manager as a legal subject.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136345159","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-25DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.850
None Ayudinda Pilar Kharisma
Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan di muka umum atau lelang menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kedudukan Hukum Perusahaan Jaminan yang Melepaskan Hak Istimewanya dalam Kepailitan: a. Penanggung Sebagai Debitor Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Hapusnya Penanggung Utang Secara umum dalam ketentuan Pasal 1845 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan pailit pada prinsipnya sifat borgtocht, hanya menempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitor, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitor. Pada saat guarantor berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru. Legal protection and the position of separatist creditors in the event of bankruptcy against debtors the sale of material guarantees is carried out by execution parate, which is carried out by public sale or auction according to the provisions of Article 185 paragraph (1) of law no. 37 of 2004. The legal standing of a guarantee company that waives its privileges in bankruptcy a. Insurers as debtors Article 1 Number 1 UUKPKPU states that what is meant by debtors is a person who has a debt due to an agreement or law whose repayment can be collected before the court. The general abolition of the underwriter in the provisions of Article 1845 of the Civil Code states that: “the issued engagement of the underwriter is abolished for the same reason, as caused the termination of other engagements.There is no legal basis for demanding and placing a guarantor in bankruptcy in principle the nature of borgtocht, only placing the guarantor bears the payments that the debtor will carry out, therefore who bears the actual debt payments remains with the debtor. When the Guarantor is in a state of incapacity, his position as guarantor must be terminated and replaced with a new guarantor.
{"title":"KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT","authors":"None Ayudinda Pilar Kharisma","doi":"10.30742/perspektif.v28i2.850","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850","url":null,"abstract":"Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan di muka umum atau lelang menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kedudukan Hukum Perusahaan Jaminan yang Melepaskan Hak Istimewanya dalam Kepailitan: a. Penanggung Sebagai Debitor Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Hapusnya Penanggung Utang Secara umum dalam ketentuan Pasal 1845 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan pailit pada prinsipnya sifat borgtocht, hanya menempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitor, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitor. Pada saat guarantor berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru. Legal protection and the position of separatist creditors in the event of bankruptcy against debtors the sale of material guarantees is carried out by execution parate, which is carried out by public sale or auction according to the provisions of Article 185 paragraph (1) of law no. 37 of 2004. The legal standing of a guarantee company that waives its privileges in bankruptcy a. Insurers as debtors Article 1 Number 1 UUKPKPU states that what is meant by debtors is a person who has a debt due to an agreement or law whose repayment can be collected before the court. The general abolition of the underwriter in the provisions of Article 1845 of the Civil Code states that: “the issued engagement of the underwriter is abolished for the same reason, as caused the termination of other engagements.There is no legal basis for demanding and placing a guarantor in bankruptcy in principle the nature of borgtocht, only placing the guarantor bears the payments that the debtor will carry out, therefore who bears the actual debt payments remains with the debtor. When the Guarantor is in a state of incapacity, his position as guarantor must be terminated and replaced with a new guarantor.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136345162","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-25DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.876
Indah Cahyani
ABSTRAK
Impor garam setiap tahun lebih dari 2000 ton baik untuk bahan baku penolong industry ataupun garam konsumsi, semuanya didatangkan dari negara lain tidak memproduksinya sendiri. Negara tidak berdaya melindungi walaupun sederet rancangan perundangan di produksi semuanya hanya pencitraan yang menipu semua mata.
Tidak ada mekanisme pengendalian meskipun negara telah menerbitkan PP No.9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri, tidak ada perlindungan meskipun telah terbit UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seberapa rapuh kontruksi Hukum Administrasi sehingga negara leluasa menipu dengan nama perundangan yang membius pengharapan tetapi sejatinya membunuh dan menikam rakyatnya sendiri dari belakang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian terapan interdisipliner, melihat hukum sebagai fenomena sosial. Studi yuridis-empiris mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu-ilmu sosial maupun hukum, mengkaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politik dan ekonomi dari aktivitasPenelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara telah kehilangan kedaulatannya dalam memberikan proteksi kepada komoditi garam lokal. Hal ini terjadi karena Indonesia telah menjadi member of GATT sejak tahun 1994 yang dalam salah satu klausul kesepakatan GATT adalah negara tidak boleh menjadi penghalang free market dengan menerapkan kebijakan kuota impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus dicari trobosan mekanisme lain yang dapat memproteksi komoditi garam lokal tanpa menabrak ketentuan dalam klausul GATT agar Indonesia tetap dapat menjalin hubungan baik dalam perdagangan internasinal tetapi tetap juga dapat melindungi komoditi garam lokal secara maksimal.
Kata Kunci: free market, perlindungan, garam lokal.
{"title":"PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL","authors":"Indah Cahyani","doi":"10.30742/perspektif.v28i2.876","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.876","url":null,"abstract":"
 ABSTRAK 
 Impor garam setiap tahun lebih dari 2000 ton baik untuk bahan baku penolong industry ataupun garam konsumsi, semuanya didatangkan dari negara lain tidak memproduksinya sendiri. Negara tidak berdaya melindungi walaupun sederet rancangan perundangan di produksi semuanya hanya pencitraan yang menipu semua mata.
 Tidak ada mekanisme pengendalian meskipun negara telah menerbitkan PP No.9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri, tidak ada perlindungan meskipun telah terbit UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seberapa rapuh kontruksi Hukum Administrasi sehingga negara leluasa menipu dengan nama perundangan yang membius pengharapan tetapi sejatinya membunuh dan menikam rakyatnya sendiri dari belakang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian terapan interdisipliner, melihat hukum sebagai fenomena sosial. Studi yuridis-empiris mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu-ilmu sosial maupun hukum, mengkaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politik dan ekonomi dari aktivitasPenelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara telah kehilangan kedaulatannya dalam memberikan proteksi kepada komoditi garam lokal. Hal ini terjadi karena Indonesia telah menjadi member of GATT sejak tahun 1994 yang dalam salah satu klausul kesepakatan GATT adalah negara tidak boleh menjadi penghalang free market dengan menerapkan kebijakan kuota impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus dicari trobosan mekanisme lain yang dapat memproteksi komoditi garam lokal tanpa menabrak ketentuan dalam klausul GATT agar Indonesia tetap dapat menjalin hubungan baik dalam perdagangan internasinal tetapi tetap juga dapat melindungi komoditi garam lokal secara maksimal.
 
 Kata Kunci: free market, perlindungan, garam lokal.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136345161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-25DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.856
Dwi Fidhayanti, Moh. Ainul Yaqin
ABSTRAK
Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta masih terdapat sebuah kerancuan, karena Pemerintah memberikan kewenangan kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam pelayanan pencatatan ciptaan. Hal ini, mencederai perinsip deklaratif dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena pencipta tidak mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini, menggunakan penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengolahan melalui beberapa tahapan: Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion. Hasil penelitian menunjukakPenerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis setelah kaya cipta selesai dibuat dan berbentuk nyata. Pencatatan karya cipta hanya anggapan hukum, bahwa karya cipta sudah selesai dibuat. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan pertama kali, yakni tracking. kegiatan tracking terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelaporan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya berkas diferivikasi oleh petugas, jika berkas sudah lengkap, maka dikirimkan ke Polda Jatim untuk melakukan penyidikan dan hasil dari penyidikan dikirimkan kembali ke pihak Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.
Kata Kunci: Prinsip Deklaratif; Pendaftaran Hak Cipta; Dirjen KI
{"title":"PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR)","authors":"Dwi Fidhayanti, Moh. Ainul Yaqin","doi":"10.30742/perspektif.v28i2.856","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856","url":null,"abstract":"ABSTRAK
 Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta masih terdapat sebuah kerancuan, karena Pemerintah memberikan kewenangan kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam pelayanan pencatatan ciptaan. Hal ini, mencederai perinsip deklaratif dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena pencipta tidak mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini, menggunakan penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengolahan melalui beberapa tahapan: Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion. Hasil penelitian menunjukakPenerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis setelah kaya cipta selesai dibuat dan berbentuk nyata. Pencatatan karya cipta hanya anggapan hukum, bahwa karya cipta sudah selesai dibuat. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan pertama kali, yakni tracking. kegiatan tracking terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelaporan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya berkas diferivikasi oleh petugas, jika berkas sudah lengkap, maka dikirimkan ke Polda Jatim untuk melakukan penyidikan dan hasil dari penyidikan dikirimkan kembali ke pihak Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.
 Kata Kunci: Prinsip Deklaratif; Pendaftaran Hak Cipta; Dirjen KI
 
","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"174 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136346228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-14DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.849
Ronald Saija, None Nancy. S. Haliwela, None Triska Demmataaco
Para pemilik tanah-tanah Dati di Kota Ambon belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi (pajak tanah adat/Dati) miliknya kemanapun, sedangkan pembayaran pajak berguna untuk melindungi hak-hak penduduk warga desa termasuk di dalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup di seluruh nusantara. Penelitian ini meneliti mengenai membentuk konstruksi reforma pajak yang dapat memperlancar proses pembayaran pajak atas tanah Dati di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain faktor minimnya wawasan hukum masyarakat setempat tentang perlindungan hukum bagi hak tanah adat dan kekosongan aturan hukum dalam melindungi pemilik hak tanah negara sebagai sumber pendapatan negeri untuk kemajuan negeri adat, sehingga Adapun manfaat atas pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku.The owners of Dati lands in Ambon City have never paid their land tax (adat land tax/Dati) anywhere, while tax payments are useful for protecting the rights of villagers including the customary rights of indigenous peoples who live throughout the archipelago. This research examines the formation of a tax reform construction that can expedite the process of paying taxes on Dati’s land in Ambon City and West Seram Regency. This study concludes that apart from the lack of legal knowledge of the local community regarding legal protection for customary land rights and the absence of legal rules in protecting owners of state land rights as a source of state revenue for the development of customary lands, the benefits of tax collection are used by indigenous peoples to maintain the economic stability of indigenous peoples in particular to support the country’s/village’s original income and even the Maluku region.
安汶市达蒂土地所有者从未向任何地方缴纳过其地税(土著/Dati税)，而纳税是为了保护居住在群岛各地的土著居民的权利而提供的。这项研究正在研究建立一种税收改革，以加快在安汶市和西格拉西亚区为达蒂的土地缴税的进程。这项研究得出结论,除了因素缺乏保护当地社区的法律见解为土著土地权利和法治真空中保护土地权利所有者作为收入来源国家进步的国家惯例,至于使用税收好处的普通法维护社会稳定经济收入尤其是土著人的支持真正的国家-甚至马鲁古地区的村庄。安邦市的达克斯土地所有者在任何地方都从未为他们的土地税付出过代价，而塔克斯的报酬是为了保护暴徒的权利，包括那些在阿基米戈生活的、未被扣押的人民的权利。这项研究揭示了在安邦市和西恐怖统治下的Dati土地上支付税收的过程。这个研究concludes分开的当地知识的缺乏合法》为customary土地权利和社区关于合法保护合法存在的规则》保护所有者of state university)土地权利作为一个源代码of state university revenue for the development of customary土地,the benefits of营业税收藏馆以前是由indigenous people to maintain《社会经济稳定of indigenous people to support the country ' s -村原来的收入甚至和《马鲁古地区。
{"title":"KONSTRUKSI REFORMA PAJAK BAGI PEMILIK TANAH DATI DI KOTA AMBON DALAM PERSPEKTIF KEADILAN","authors":"Ronald Saija, None Nancy. S. Haliwela, None Triska Demmataaco","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.849","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.849","url":null,"abstract":"Para pemilik tanah-tanah Dati di Kota Ambon belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi (pajak tanah adat/Dati) miliknya kemanapun, sedangkan pembayaran pajak berguna untuk melindungi hak-hak penduduk warga desa termasuk di dalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup di seluruh nusantara. Penelitian ini meneliti mengenai membentuk konstruksi reforma pajak yang dapat memperlancar proses pembayaran pajak atas tanah Dati di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain faktor minimnya wawasan hukum masyarakat setempat tentang perlindungan hukum bagi hak tanah adat dan kekosongan aturan hukum dalam melindungi pemilik hak tanah negara sebagai sumber pendapatan negeri untuk kemajuan negeri adat, sehingga Adapun manfaat atas pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku.The owners of Dati lands in Ambon City have never paid their land tax (adat land tax/Dati) anywhere, while tax payments are useful for protecting the rights of villagers including the customary rights of indigenous peoples who live throughout the archipelago. This research examines the formation of a tax reform construction that can expedite the process of paying taxes on Dati’s land in Ambon City and West Seram Regency. This study concludes that apart from the lack of legal knowledge of the local community regarding legal protection for customary land rights and the absence of legal rules in protecting owners of state land rights as a source of state revenue for the development of customary lands, the benefits of tax collection are used by indigenous peoples to maintain the economic stability of indigenous peoples in particular to support the country’s/village’s original income and even the Maluku region.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135837835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-14DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.845
Maya Ruhtiani
The development of NFT use does not function for the public’s need of objects related to copyright. In general, when someone creating NFT using another person’s work needs approval from the copyright owner. This type of normative juridical research is used as an assessment of the application of positive legal norms or legal rules applied in Indonesia. The results of research on Transferring Copyright Ownership Of NFT (Non-Fungible Tokens) On The Perspective Of Positive Law In Indonesia can be regulated by using the provisions of Article 18 UUHC related to selling-buying outright of copyrighted works which in practice must meet the requirements stated in Article 1320 of the Civil Code concerning the conditions for the validity of the agreement which are the existence of an agreement, parties’ requirement, particular objects, and lawful cause. The transaction of copyrighted works on NFT is not merely a sale and purchase for ordinary works of art, but also includes the rights to a copyrighted work protected by positive law in Indonesia. NFTs are protected under copyright laws and therefore have 2 (two) rights attached: economic and moral. In this regard, changing or distributing as well as modifying actions is included in violating moral rights. Even though the ownership has been transferred, the copyright holder must still be entitled to the economic and moral rights of the creator attached to the NFT.
{"title":"TRANSFERRING COPYRIGHT OWNERSHIP OF NFT ON THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW IN INDONESIA","authors":"Maya Ruhtiani","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.845","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.845","url":null,"abstract":"The development of NFT use does not function for the public’s need of objects related to copyright. In general, when someone creating NFT using another person’s work needs approval from the copyright owner. This type of normative juridical research is used as an assessment of the application of positive legal norms or legal rules applied in Indonesia. The results of research on Transferring Copyright Ownership Of NFT (Non-Fungible Tokens) On The Perspective Of Positive Law In Indonesia can be regulated by using the provisions of Article 18 UUHC related to selling-buying outright of copyrighted works which in practice must meet the requirements stated in Article 1320 of the Civil Code concerning the conditions for the validity of the agreement which are the existence of an agreement, parties’ requirement, particular objects, and lawful cause. The transaction of copyrighted works on NFT is not merely a sale and purchase for ordinary works of art, but also includes the rights to a copyrighted work protected by positive law in Indonesia. NFTs are protected under copyright laws and therefore have 2 (two) rights attached: economic and moral. In this regard, changing or distributing as well as modifying actions is included in violating moral rights. Even though the ownership has been transferred, the copyright holder must still be entitled to the economic and moral rights of the creator attached to the NFT.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135837836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-13DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.847
None Sudarmaji
Pekerja atau buruh merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan perolehan upah atau gaji dalam bentuk lainnya, akan tetapi pengertian Tenaga Kerja merupakan seseorang yang mampu melaksanakan perkerjannya untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat mencukupi perorangan atau badan hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta dalam perjanjian kerja waktu tertentu untuk para pekerja sangatlah direkomendasi baik dari sisi para pekerja dan pengusaha, dikarenakan Med-Arb sangatlah memfasilitasi para pihak yang melakukan perselisihan serta dapat memberikan tingkat keefektifitasan waktu yang sangat diperlukan, beaya yang tidak mahal dan lebih efisien dari metode penyelesaian Arbritase ataupun Pengadilan Niaga.Workers or laborers are people who carry out work for which wages or other forms of wages are earned, but the definition of workforce is someone who is able to carry out his work to obtain goods or services that can be sufficient for individuals or legal entities. This is contained in Article 1 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach used in this writing is a normative research method with a statutory and conceptual approach. Research results in resolving employment termination disputes as well as in work agreements for a certain time for workers are highly recommended both from the side of workers and employers, because Med-Arb greatly facilitates the parties who carry out disputes and can provide the level of effectiveness of time that is really needed, costs that are much needed. inexpensive and more efficient than Arbitration or Commercial Court settlement methods.
劳动者或劳动者是通过其他形式的工资或工资来从事这项工作的人，但劳动意识是能够实现其目的的人，以获得能够满足个人或公司的商品或服务。2003年《劳动法案》第1条(第2条)提出了这一点。本写作中使用的方法是一种规范研究方法，采用法律法规方法和概念方法。研究工作协议中解决争端终止雇佣关系和特定的时间为性工作者很好推荐信的工人和商人,由于Med-Arb一边做的是促进各方分歧并能给keefektifitasan水平不可或缺的时间,不贵,而且更有效率的beaya Arbritase结业证书或商业法庭的方法。工作人员或工作人员是那些承担着风险或其他形式的工作的人，但定义工作的力量是那些能够扛起工作以确保个人或合法身份的服务的人。这是2003年第13条协奏曲中的第1段。这篇文章中使用的赞同是一种具有法律和常识的常识研究方法。研究results in resolving就业termination disputes as well as in agreements for a确定工作时间工人强烈recommended都从《side of工人和employers,因为Med-Arb greatly facilitates《世卫组织各方带出去disputes和能显示其之级》。时间就是真的需要,需要一次那是多。缺乏经验，比仲裁或商业法庭解决方法更有用。
{"title":"PENYELESAIAN HUKUM PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN","authors":"None Sudarmaji","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.847","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847","url":null,"abstract":"Pekerja atau buruh merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan perolehan upah atau gaji dalam bentuk lainnya, akan tetapi pengertian Tenaga Kerja merupakan seseorang yang mampu melaksanakan perkerjannya untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat mencukupi perorangan atau badan hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta dalam perjanjian kerja waktu tertentu untuk para pekerja sangatlah direkomendasi baik dari sisi para pekerja dan pengusaha, dikarenakan Med-Arb sangatlah memfasilitasi para pihak yang melakukan perselisihan serta dapat memberikan tingkat keefektifitasan waktu yang sangat diperlukan, beaya yang tidak mahal dan lebih efisien dari metode penyelesaian Arbritase ataupun Pengadilan Niaga.Workers or laborers are people who carry out work for which wages or other forms of wages are earned, but the definition of workforce is someone who is able to carry out his work to obtain goods or services that can be sufficient for individuals or legal entities. This is contained in Article 1 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The approach used in this writing is a normative research method with a statutory and conceptual approach. Research results in resolving employment termination disputes as well as in work agreements for a certain time for workers are highly recommended both from the side of workers and employers, because Med-Arb greatly facilitates the parties who carry out disputes and can provide the level of effectiveness of time that is really needed, costs that are much needed. inexpensive and more efficient than Arbitration or Commercial Court settlement methods.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951794","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-13DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.851
Fries Melia Salviana, None Krisnadi Nasution, None Evi Kongres
Asuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice.
与其他保险相比，该环的人寿保险是独一无二的。本研究旨在分析该单位的人寿保险和基于该单位的人寿保险的承保特性。这种法律方法和概念方法的规范研究采用了第一法律和第二法律材料的来源，其中包括有关承保单位人寿保险的法律保护和特征，包括有关或与人寿保险和投资有关的立法法规和相关条例。单位链接人寿保险是一种投资产品，即利润损失。保险费的支付也不同于正常的人寿保险保险费。内部法律对负责任的保护是基于诚信和开放原则的首要法律保护。重要的是，你要注意制定合同的时间，以防止争端发生，就像执行协议的解释在政策条款中包含条款，甚至在其他媒体上解释基于单位的人寿保险，特别是与责任的权利有关一样。该研究提出了有关合同和监督当局实现正义的方面，以单位为基础的人寿保险持有人的法律保护概念。这种结合生命保险的单位是独一无二的，可以与其他保险相比较。这一研究旨在分析与生命保险有关的相关人员的性格特征。这项非常规研究使用了一种法律资源和试探性的合法材料，其中包括对被污染的生命保险和相关单位的人员雕像保护，包括对生命保险和投资的相关法规。有关生命保险的单元是投资产品，namely利润和损失。保险保险的保险费和普通人寿保险的保险费是不同的。在合法的内部对被冒犯者的保护是与善的原则和超越的原则进行合法的保护。是如此重要和继承的insured来说《合同是formed in to prevent订单时间disputes as well as insurer to include老人》和《解释》政策或在其他媒体活动发展到这种unit-linked人寿保险地解释,尤其是相关insured之权利。这项研究建议是对持有生命保险单元的法律保护措施的概念。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK","authors":"Fries Melia Salviana, None Krisnadi Nasution, None Evi Kongres","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.851","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.851","url":null,"abstract":"Asuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"171 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-13DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.836
Hanung Widjangkoro
Bisnis rintisan (startup) harus didukung dengan perlindungan hukum yang memadai di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait merek. Proses pendaftaran merek internasional dengan Sistem Protokol Madrid saat ini memberikan keuntungan biaya pendaftaran yang lebih murah, efisien, terpusat dan dapat melindungi dari merek dari serbuan kompetitor dan ancaman pelanggaran merek. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi suatu pendaftaran merek internsioanal bagi produk startup melalui sistem protokol sangat penting adalah demi memberikan perlindungan hukum secara internasional yang maksimal terhadap merek serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek pada produk kreatif startup terdaftar melalui Sistem Protokol Madrid dalam perdagangan elektronik. Penelitian hukum normatif ini menganalisa mekanisme tata cara pendaftaran merek regional maupun internasional melalui Sistem Protokol Madrid serta mekanisme penyelesaian sengketa merek internasional yang mengacu pada aturan hukum positif di Indonesia dan TRIPS sehingga tercapai keharmonisan.Startup businesses must be supported by adequate legal protection in the field of intellectual property rights (IPR), especially regarding brands. The process of registering international marks with the Madrid Protokol Sistem currently provides the advantage of registration fees that are cheaper, more efficient, centralized, and can protect brands from attacks by competitors and threats of trademark infringement. This research examines the urgency of an international trademark registration for start-up products through a very important protokol sistem in order to provide maximum international legal protection for brands and how legal remedies are used in resolving disputes against trademark violations on creative start-up products registered through the Madrid protokol sistem in electronic commerce. This normative legal research examines the Madrid Protokol sistem’s mechanism for registering regional and international marks, as well as mechanisms for international trademark dispute resolution that refer to positive law rules in Indonesia and TRIPS to achieve harmony.
初创企业应该在特别是与品牌相关的知识产权(HKI)方面得到充分的法律保护。目前马德里协议系统的国际品牌注册进程提供了更便宜、更有效、更集中的成本效益，可以保护品牌不受竞争对手入侵和威胁品牌入侵的影响。这项研究探讨了通过协议系统对初创产品进行内部注册的迫切需要，是为了最大限度地保护品牌，以及法律在解决初创企业创意产品违法问题上的努力是如何通过马德里电子交易协议系统注册的。这项规范法律研究分析了通过马德里议定书系统以及国际品牌争端解决机制，该机制指的是印尼和TRIPS实现和谐的积极法律规则。创业业务必须得到知识产权权利领域的法律保护，特别是涉及品牌。马德里国际印迹协议规定urgency》这个研究examines an international trademark registration初创企业的产品通过一个非常重要的系统在订单协议来。最高国际品牌和如何合法保护合法的药方是过去在resolving disputes反对trademark violations on创意产品registered初创企业通过马德里体系协议》电子商业。这一非法研究马德里地区和国际贸易的系统机制，就像国际贸易机构的机制一样，与在印度尼西亚积极制定法律并努力实现和谐的提议相反。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK PRODUK KREATIF STARTUP DENGAN SISTEM PROTOKOL MADRID DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK","authors":"Hanung Widjangkoro","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.836","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.836","url":null,"abstract":"Bisnis rintisan (startup) harus didukung dengan perlindungan hukum yang memadai di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait merek. Proses pendaftaran merek internasional dengan Sistem Protokol Madrid saat ini memberikan keuntungan biaya pendaftaran yang lebih murah, efisien, terpusat dan dapat melindungi dari merek dari serbuan kompetitor dan ancaman pelanggaran merek. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi suatu pendaftaran merek internsioanal bagi produk startup melalui sistem protokol sangat penting adalah demi memberikan perlindungan hukum secara internasional yang maksimal terhadap merek serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek pada produk kreatif startup terdaftar melalui Sistem Protokol Madrid dalam perdagangan elektronik. Penelitian hukum normatif ini menganalisa mekanisme tata cara pendaftaran merek regional maupun internasional melalui Sistem Protokol Madrid serta mekanisme penyelesaian sengketa merek internasional yang mengacu pada aturan hukum positif di Indonesia dan TRIPS sehingga tercapai keharmonisan.Startup businesses must be supported by adequate legal protection in the field of intellectual property rights (IPR), especially regarding brands. The process of registering international marks with the Madrid Protokol Sistem currently provides the advantage of registration fees that are cheaper, more efficient, centralized, and can protect brands from attacks by competitors and threats of trademark infringement. This research examines the urgency of an international trademark registration for start-up products through a very important protokol sistem in order to provide maximum international legal protection for brands and how legal remedies are used in resolving disputes against trademark violations on creative start-up products registered through the Madrid protokol sistem in electronic commerce. This normative legal research examines the Madrid Protokol sistem’s mechanism for registering regional and international marks, as well as mechanisms for international trademark dispute resolution that refer to positive law rules in Indonesia and TRIPS to achieve harmony.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-13DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.844
Angel Rezky Pratama Tanda, Zachry Vandawati Chumaida, Agus Widyantoro
Manusia hanya akan menerima, menghindari, maupun mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini menghasilkan sebuah pengalihan risiko yang dilakukan dengan cara menggunakan asuransi laut. General average merupakan sebuah kerugian yang disepakati oleh para pihak untuk ditanggung bersama dan pertanggungjawaban tersebut akan dipikul bersama antara para pihak. Average Adjuster merupakan penilai kerugian asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi dalam menangani klaim peristiwa general average. Hasil laporan dari Average Adjuster menjadi dasar perusahaan asuransi dalam melakukan klaim yang diajukan oleh tertanggung sehingga mereka memiliki tanggung jawab atas hasil report yang diberikan. Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, bahwa jika Average Adjuster melakukan kesalahan dalam hasil report tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan survei ulang pada perusahaan asuransi ataupun mengajukan pengembalian atau penambahan nilai klaim asuransi sehingga dikeluarkan sebuah LoD sebagai parameter uji batas atas instrumen yang diberikan. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan perlunya lembaga baru yang berfungsi mengawasi atau mengaudit dengan tujuan pengecekan ulang validitas hasil report Average Adjuster sehingga memperkuat fungsi pengecekan ganda sebelum perusahaan asuransi memberikan keputusan final terhadap klaim tertanggung.Humans will only accept, avoid, or prevent risks that are likely to occur. This results in a transfer of risk that is carried out by using marine insurance. The general average is a loss agreed by the parties to be shared and the responsibility will be shared between the parties. The Average Adjuster is an insurance loss assessor appointed by the insurance company to handle claims for general average events. Report results from the Average Adjuster become the basis for insurance companies in making claims submitted by the insured so that they have responsibility for the results of the report provided. Normative legal research using the statutory approach method, that if the Average Adjuster makes a mistake in the results of the report, one party can submit a re-survey to the insurance company or submit a return or increase in the value of the insurance claim so that an LoD is issued as a parameter of the upper limit test of the instrument used. given. Therefore, this study suggests the need for a new institution whose function is to supervise or audit with the aim of re-checking the validity of the results of the Average Adjuster hassle so as to strengthen the double checking function before the insurance company makes a final decision on the insured’s claim.
人类只会接受、避免或避免可能发生的风险。这就产生了利用海洋保险进行的风险转移。一般平均平均是双方同意承担的损失，并将由各方承担责任。Average Adjuster是一家保险公司在处理一般平均事件索赔方面所指定的保险损失评估人员。来自平均广告的报告成为保险公司承担责任的基础，使他们对报告的结果负责。法制方法法的规范法律研究表明，如果平均Adjuster在报告中发现错误，那么任何一方都可以对保险公司进行重新调查，或者提交回报率或附加保险索赔值，作为给定仪器的测试参数产生LoD。因此，该研究表明，有必要设立一个负责监督或审计的新机构，其目的是对《平均建议报告》的有效性进行复查，以便在保险公司对其最终索赔作出裁决之前加强复查功能。人类只会接受、鳄梨或预防可能发生的风险。这些结果是通过使用海洋保险公司带来的风险转移引起的。将军对被党分享的损失是肯定的，党之间的责任也会被分担。平均调解人是一种保险损失评估公司指派给一般平均事件索赔。报告从一般Adjuster获得的结果是保险公司的基础，由保险公司负责提出指控，因此他们对报告的结果有责任。Normative合法用statutory进近的研究方法,那如果境平均理算员打了个错误results of the report),一个党能submit a re-survey向保险公司或submit a return键或增加价值》在保险公司要求美国安那LoD是issued a参数上限额的测试工具之用。赐予。这就是,这个《需要for a new study suggests的一个功能是需要监督或审计with the aim of the validity of the results》再调查美国平均理算员不要太去巩固双登记功能之前,保险公司能让a decision on the insured决赛的合伙关系。
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN AVERAGE ADJUSTER TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GENERAL AVERAGE PADA PERUSAHAAN ASURANSI","authors":"Angel Rezky Pratama Tanda, Zachry Vandawati Chumaida, Agus Widyantoro","doi":"10.30742/perspektif.v28i1.844","DOIUrl":"https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.844","url":null,"abstract":"Manusia hanya akan menerima, menghindari, maupun mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini menghasilkan sebuah pengalihan risiko yang dilakukan dengan cara menggunakan asuransi laut. General average merupakan sebuah kerugian yang disepakati oleh para pihak untuk ditanggung bersama dan pertanggungjawaban tersebut akan dipikul bersama antara para pihak. Average Adjuster merupakan penilai kerugian asuransi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi dalam menangani klaim peristiwa general average. Hasil laporan dari Average Adjuster menjadi dasar perusahaan asuransi dalam melakukan klaim yang diajukan oleh tertanggung sehingga mereka memiliki tanggung jawab atas hasil report yang diberikan. Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, bahwa jika Average Adjuster melakukan kesalahan dalam hasil report tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan survei ulang pada perusahaan asuransi ataupun mengajukan pengembalian atau penambahan nilai klaim asuransi sehingga dikeluarkan sebuah LoD sebagai parameter uji batas atas instrumen yang diberikan. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan perlunya lembaga baru yang berfungsi mengawasi atau mengaudit dengan tujuan pengecekan ulang validitas hasil report Average Adjuster sehingga memperkuat fungsi pengecekan ganda sebelum perusahaan asuransi memberikan keputusan final terhadap klaim tertanggung.Humans will only accept, avoid, or prevent risks that are likely to occur. This results in a transfer of risk that is carried out by using marine insurance. The general average is a loss agreed by the parties to be shared and the responsibility will be shared between the parties. The Average Adjuster is an insurance loss assessor appointed by the insurance company to handle claims for general average events. Report results from the Average Adjuster become the basis for insurance companies in making claims submitted by the insured so that they have responsibility for the results of the report provided. Normative legal research using the statutory approach method, that if the Average Adjuster makes a mistake in the results of the report, one party can submit a re-survey to the insurance company or submit a return or increase in the value of the insurance claim so that an LoD is issued as a parameter of the upper limit test of the instrument used. given. Therefore, this study suggests the need for a new institution whose function is to supervise or audit with the aim of re-checking the validity of the results of the Average Adjuster hassle so as to strengthen the double checking function before the insurance company makes a final decision on the insured’s claim.","PeriodicalId":20002,"journal":{"name":"Perspektif","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：