Pub Date : 2022-05-21DOI: 10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446
Sylvina Rusadi, Wahyu Setiawan
Penelitian ini di latarbelakangi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Optimalisasi Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini terdapat fenomena addalah: 1. Terindikasi masih kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti kaleng, sampah plastic,dan liana-lain. 2. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat dalam pengeolaan sampah. 3. Terindikasi tidak adanya sarana dan prasarana yang di sediakan dalam pemelihian jenis sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teori dalam penelitian ini adalah teori Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengeelolaan sampah 3R (REDUCE, REUSE, dan RECYCLE). Indikator dalam penelitian ini yaitu guna-ulang (Reuse), pembatasan (Reduce), dan daur-ulang (Recycle). Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan menganalisa Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Pekanbaru. Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyetarakan hasil analisis data dan teknik yang berbeda dari sumber dan hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa belum semua indikator di jalankan dengan baik dan dalam pelaksanaanya masih kurang efektif
{"title":"Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru","authors":"Sylvina Rusadi, Wahyu Setiawan","doi":"10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446","url":null,"abstract":"Penelitian ini di latarbelakangi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Optimalisasi Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini terdapat fenomena addalah: 1. Terindikasi masih kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti kaleng, sampah plastic,dan liana-lain. 2. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat dalam pengeolaan sampah. 3. Terindikasi tidak adanya sarana dan prasarana yang di sediakan dalam pemelihian jenis sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teori dalam penelitian ini adalah teori Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengeelolaan sampah 3R (REDUCE, REUSE, dan RECYCLE). Indikator dalam penelitian ini yaitu guna-ulang (Reuse), pembatasan (Reduce), dan daur-ulang (Recycle). Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan menganalisa Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Pekanbaru. Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyetarakan hasil analisis data dan teknik yang berbeda dari sumber dan hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa belum semua indikator di jalankan dengan baik dan dalam pelaksanaanya masih kurang efektif","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115099540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-21DOI: 10.25299/jkp.2020.vol6(2).4963
Mesi Wahyulianti
Banyaknya gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru bukan semuanya penduduk tetap Kota Pekanbaru, namun mereka pendatang dari berbagai daerah tetangga dari Kota Pekanbaru, seperti Palembang, Medan, Bukit Tinggi , Padang , Jambi , aceh dan banyak lagi daerah lainnya. Penyebab utama gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Pekanbaru untuk menggelandang dan mengemis adalah karena di pekanbaru pendapatan yang mereka dapat selama mengemis dan menggelandang di kota ini sangatlah banyak di bandingkan kota lainnya. kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Kemudian, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan diketahui bahwa telah diupayakan dari pihak Panti Sosial Kota Pekanbaru mengenai program-program rehabilitasi yaitu salah satunya menyediakan workshop atau bekal keterampilan dari gelandangan dan pengemis yang diasah keterampilannya untuk menciptakan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri. Salah satu pembinaan yang dilakukan untuk membina gelandang dan pengemis di kota pekanbaru yakni merupakat tindak razia yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan sat pol pp kota pecan baru demi mengurangi gelandang dan pengemis yang ada di kota ini.
居住在北干巴鲁的流浪者和乞丐并不都是北干巴鲁城镇的居民，但他们来自邻近的北干巴鲁城镇，如帕伦邦、棉兰、高冈、巴东、詹比、亚齐和许多其他地区。造成这些流浪者和乞丐的主要原因是，他们选择了一个新的Pekanbaru城市乞讨和乞讨，因为在这个城市，他们在乞讨和流浪期间的收入比其他城市多得多。缺乏社会服务在治安方面的协调，因为根据肯尼亚社会服务机构的社会康复组织的观点，他表示没有权力遏制没收。这种研究类型是一种描述性的研究类型。因为研究人员的目的是对研究对象提供分析结果和详细信息。然后，它通过收集代表总体的样本的数据来实现，从而获得分析的清晰图像。本研究的目的是了解社会服务机构在北干巴鲁如何执行社会秩序方面的政策评估。这项研究的结果表明，北京市社会中心(Pekanbaru social institute)一直在寻求的康复计划，其中一个项目是为流浪汉和乞丐提供工作坊或技能，这些项目磨练了他为自己创造有价值的东西的技能。在北干巴鲁，为培养四分卫和乞丐而进行的培训之一是，在社会服务机构和新山核桃市的sat政策下，减少四分卫和当地乞丐的数量。
{"title":"Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam melaksanakan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru","authors":"Mesi Wahyulianti","doi":"10.25299/jkp.2020.vol6(2).4963","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2020.vol6(2).4963","url":null,"abstract":"Banyaknya gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru bukan semuanya penduduk tetap Kota Pekanbaru, namun mereka pendatang dari berbagai daerah tetangga dari Kota Pekanbaru, seperti Palembang, Medan, Bukit Tinggi , Padang , Jambi , aceh dan banyak lagi daerah lainnya. Penyebab utama gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Pekanbaru untuk menggelandang dan mengemis adalah karena di pekanbaru pendapatan yang mereka dapat selama mengemis dan menggelandang di kota ini sangatlah banyak di bandingkan kota lainnya. kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Kemudian, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan diketahui bahwa telah diupayakan dari pihak Panti Sosial Kota Pekanbaru mengenai program-program rehabilitasi yaitu salah satunya menyediakan workshop atau bekal keterampilan dari gelandangan dan pengemis yang diasah keterampilannya untuk menciptakan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri. Salah satu pembinaan yang dilakukan untuk membina gelandang dan pengemis di kota pekanbaru yakni merupakat tindak razia yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan sat pol pp kota pecan baru demi mengurangi gelandang dan pengemis yang ada di kota ini.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132312929","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-14DOI: 10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439
Delano Pinasang
This study takes the title "Evaluation of Regional Operational Policies to Resolve Poverty (ODSK) in North Sulawesi Province." This research is a description of the current evaluation of policies for accelerating poverty reduction in North Sulawesi Province, including mainly in terms of regulations, institutions, and human resources. in the ODSK Policy. The purpose of this study was to find out and analyze how Regional Operational Policies to Solve Poverty in North Sulawesi, with challenges and obstacles in the process, especially for Regulation, ODSK Institutional Position, and Evaluation of Human Resources. The research method used by the author is an exploratory method with data analysis through an inductive approach. The way to collect data is by means of interviews and documentation. Based on the results of the analysis by the author, it turns out that the Regional Operations Policy to Solve Poverty in North Sulawesi still has a lot to improve and is not as optimal as expected, in terms of regulations that need and can be upgraded to regional regulations, then the optimal form of coordination team structure is in accordance with Permendagri No. . 53 of 2020, as well as the use of Human Resources that can still be improved all of which to achieve appropriate and accurate results.Furthermore, in the future, it is hoped that this ODSK program and policy can continue to a better level, if it gets a stronger and binding legal umbrella, so that the implementation of ODSK can be more integrated, and synergize at the District and City levels throughout North Sulawesi Province, as well as A more efficient team after adjusting to the existing regulations, for the sake of the acceleration of good poverty reduction throughout the North Sulawesi region.
{"title":"Evaluasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) Di Provinsi Sulawesi Utara","authors":"Delano Pinasang","doi":"10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439","url":null,"abstract":"This study takes the title \"Evaluation of Regional Operational Policies to Resolve Poverty (ODSK) in North Sulawesi Province.\" This research is a description of the current evaluation of policies for accelerating poverty reduction in North Sulawesi Province, including mainly in terms of regulations, institutions, and human resources. in the ODSK Policy. The purpose of this study was to find out and analyze how Regional Operational Policies to Solve Poverty in North Sulawesi, with challenges and obstacles in the process, especially for Regulation, ODSK Institutional Position, and Evaluation of Human Resources. The research method used by the author is an exploratory method with data analysis through an inductive approach. The way to collect data is by means of interviews and documentation. Based on the results of the analysis by the author, it turns out that the Regional Operations Policy to Solve Poverty in North Sulawesi still has a lot to improve and is not as optimal as expected, in terms of regulations that need and can be upgraded to regional regulations, then the optimal form of coordination team structure is in accordance with Permendagri No. . 53 of 2020, as well as the use of Human Resources that can still be improved all of which to achieve appropriate and accurate results.Furthermore, in the future, it is hoped that this ODSK program and policy can continue to a better level, if it gets a stronger and binding legal umbrella, so that the implementation of ODSK can be more integrated, and synergize at the District and City levels throughout North Sulawesi Province, as well as A more efficient team after adjusting to the existing regulations, for the sake of the acceleration of good poverty reduction throughout the North Sulawesi region.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132748854","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-14DOI: 10.25299/jkp.2022.vol8(1).9440
Amanah Asri
Indonesia is an agricultural country known for its rich natural resources, one of which is spices. Spices are commodities that have millions of benefits for human life, even spices can affect political, economic, and socio- culturalconditions on a global scale. Urban communities who come from various ethnicities to urban spaces have now realized that they still have elements of local wisdom that enrich the existence of urban communities towards a global and cosmopolitan society. The role of urban fashion by using clothes is a form of concern for cultural preservation. The use of natural fibers as a substitute for synthetic fibers in one of the wise steps in increasing the economic value of natural fibers considering the limitations of non-renewable natural resource. One of the natural sources used is fiber from citronella spice waste. How to use spice waste fiber is implemented for fashion products, so the researchers conducted a study in the utilization of citronella spice waste through qualitative research methods, art base research and semiotics by conducting a study of fiber morphology identification (stems and leaves) from spice waste. This study looks at the utilization of archipelago’s spice waste as a fashion product. The purpose of this research study is examined spices for fashion products. Reduce the impact of greenhouse gas production by managing spice waste, and empowering communities to realize sustainable development by managing spice waste into a resource that has benefits so that spice waste can be used as sustainable fashion.
{"title":"Produk Fashion Bagi Masyarakat Urban Indonesia Dengan Pemanfaatan Rempah Nusantara","authors":"Amanah Asri","doi":"10.25299/jkp.2022.vol8(1).9440","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9440","url":null,"abstract":"Indonesia is an agricultural country known for its rich natural resources, one of which is spices. Spices are commodities that have millions of benefits for human life, even spices can affect political, economic, and socio- culturalconditions on a global scale. Urban communities who come from various ethnicities to urban spaces have now realized that they still have elements of local wisdom that enrich the existence of urban communities towards a global and cosmopolitan society. The role of urban fashion by using clothes is a form of concern for cultural preservation. The use of natural fibers as a substitute for synthetic fibers in one of the wise steps in increasing the economic value of natural fibers considering the limitations of non-renewable natural resource. One of the natural sources used is fiber from citronella spice waste. How to use spice waste fiber is implemented for fashion products, so the researchers conducted a study in the utilization of citronella spice waste through qualitative research methods, art base research and semiotics by conducting a study of fiber morphology identification (stems and leaves) from spice waste. This study looks at the utilization of archipelago’s spice waste as a fashion product. The purpose of this research study is examined spices for fashion products. Reduce the impact of greenhouse gas production by managing spice waste, and empowering communities to realize sustainable development by managing spice waste into a resource that has benefits so that spice waste can be used as sustainable fashion.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130896088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-24DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9380
Sapran Daulay, S. Latief
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariatif terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS
{"title":"Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014","authors":"Sapran Daulay, S. Latief","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(2).9380","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(2).9380","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariatif terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127631958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-20DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343
R. Rusli, N. Nurman
Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringnya terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to face dengan informan penelitian yang didasari empat indicator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.
政府的职能之一是组织一项与社区服务密切相关的政府活动，即制作家庭卡和公民身份证，这是公民作为一个正直的好公民的义务证明。制卡家庭和居民身份证的部分问题在于市西街道Dumai Dumai即频繁发生公众对延误的投诉KK和身份证,接下来高成本制作KK制作身份证和KK也要求很多还没有被社会所知的身份证,以及发生组织损伤,电流和破坏的电脑设备。采用的研究方法是一种定性的讨论方法。林甘街道的线人作为本研究的研究对象是西方Dumai Dumai城市人口和民事机构负责人,首席数据官和人口信息在位Badukcapil Dumai,给城市街道Dumai西方,调度员KK和身份证街道Dumai KK的社会照顾和街道Dumai西部的身份证。数据收集技术是通过收集文献文献、对研究对象进行直接观察和观察，以及对具有官僚主义沟通、资源、性格和结构等四种研究媒介进行面对面的采访来完成的。研究发现，在西部城市杜迈区(Dumai west street of Dumai)制作家庭卡和公民身份证系统的Camat协调功能的实施还没有得到很好的实现，其中四个指标还没有得到很好的实现。
{"title":"Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai","authors":"R. Rusli, N. Nurman","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343","url":null,"abstract":"Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringnya terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to face dengan informan penelitian yang didasari empat indicator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123801309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-20DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9345
Khairul Akmal, Zaini Ali
Kinerja birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Puskesmas adalah salah satu bentuk birokrasi yang sangat diharapkan kontribusinya dalam membangun kesehatan masyarakat di pedesaan. Sejumlah fakta menggambarkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat penerima layanan seperti di Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah yang mengeluh karena lemahnya pelayanan kesehatan yang mereka terima.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Puskesmas Rambah dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan sejumlah teori kinerja sementara untuk mendapatkan data dipergunakan sejumlah instrumen pengumpul data seperti kuesiner, wawancara observasi serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner dan wawancara, penulis menetapkan sejumlah responden dari pihak Puskesmas sementara masyarakat penerima pelayanan penulis jadikan sebagai informan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari responden, informan dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari dari berbagai sumber seperti data dokumen, Karena tipe penelitian ini adalah eksplonari, maka sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori baik. Kemudian sejumlah hambatan diketahui sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Puskesmas Rambah seperti terbatasnya SDM, fasilitas serta tingkat disiplin pegawai yang masih renda. Karena itu melalui penelitian ini disarankan agar Pemda kabupaten Rokan Hulu untuk menambah Puskesmas Pembantu guna mengurangi kunjungan masyarakat ke Puskesmas Induk sehingga pelayanan dapat di optimalkan.
{"title":"Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu","authors":"Khairul Akmal, Zaini Ali","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(1).9345","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9345","url":null,"abstract":"Kinerja birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Puskesmas adalah salah satu bentuk birokrasi yang sangat diharapkan kontribusinya dalam membangun kesehatan masyarakat di pedesaan. Sejumlah fakta menggambarkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat penerima layanan seperti di Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah yang mengeluh karena lemahnya pelayanan kesehatan yang mereka terima.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Puskesmas Rambah dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan sejumlah teori kinerja sementara untuk mendapatkan data dipergunakan sejumlah instrumen pengumpul data seperti kuesiner, wawancara observasi serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner dan wawancara, penulis menetapkan sejumlah responden dari pihak Puskesmas sementara masyarakat penerima pelayanan penulis jadikan sebagai informan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari responden, informan dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari dari berbagai sumber seperti data dokumen, Karena tipe penelitian ini adalah eksplonari, maka sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori baik. Kemudian sejumlah hambatan diketahui sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Puskesmas Rambah seperti terbatasnya SDM, fasilitas serta tingkat disiplin pegawai yang masih renda. Karena itu melalui penelitian ini disarankan agar Pemda kabupaten Rokan Hulu untuk menambah Puskesmas Pembantu guna mengurangi kunjungan masyarakat ke Puskesmas Induk sehingga pelayanan dapat di optimalkan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125033775","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-20DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9344
Muhammad Syarif, S. Wahyuni
Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berbagai jenis pelayanan publik terus dilakukan khususnya dalam bidang pelayanan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun secara umum masih diliputi oleh berbagai permasalahan dan fenemoena-fenomena yang terdapat di dalam organisasi birokrasi pelaksanan yaitu Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kualitatif dengan cara survey dimana data yang diperoleh dilakukan identifikasi atas dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh, kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran yang meliputi analisa serta interprestasi data. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang diteliti dalam penelitian ini yang memberikan tanggapan baik hanya sebesar 27,3%, kemudian responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebesar 33,1% dan selanjutnya yang paling banyak adalah responden yang memberikan tanggapan kurang baik yaitu sebesar 39,4%. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ada 4 faktor antara lain: a) Aspek manajerial; b) Aspek sumber daya manusia; c) Aspek budaya birokrasi; dan d) Aspek politik lokal
{"title":"Kualitas Pelayanan Publik Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masayrakat Di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar","authors":"Muhammad Syarif, S. Wahyuni","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(1).9344","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9344","url":null,"abstract":"Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berbagai jenis pelayanan publik terus dilakukan khususnya dalam bidang pelayanan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun secara umum masih diliputi oleh berbagai permasalahan dan fenemoena-fenomena yang terdapat di dalam organisasi birokrasi pelaksanan yaitu Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kualitatif dengan cara survey dimana data yang diperoleh dilakukan identifikasi atas dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh, kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran yang meliputi analisa serta interprestasi data. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang diteliti dalam penelitian ini yang memberikan tanggapan baik hanya sebesar 27,3%, kemudian responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebesar 33,1% dan selanjutnya yang paling banyak adalah responden yang memberikan tanggapan kurang baik yaitu sebesar 39,4%. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ada 4 faktor antara lain: a) Aspek manajerial; b) Aspek sumber daya manusia; c) Aspek budaya birokrasi; dan d) Aspek politik lokal","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116682386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-20DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9342
S. Astuti, Ellydar Chaidir
Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 Di Kota Dumai dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat dari Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.
{"title":"Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai","authors":"S. Astuti, Ellydar Chaidir","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(1).9342","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9342","url":null,"abstract":"Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 Di Kota Dumai dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat dari Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130958814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-20DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9341
Wan Sudirman, Detri Karya
Lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, penyebaran kuesioner dan observasi, serta membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan 55 %. Hal ini disebabkan pegawai baik internal kantor maupun eksternal kantor jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnya kesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari hasil analisis data mengenai dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa Xh2 = 112,30 sedangkan Xt2 = 5,591, artinya Xh2 > Xt2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup baik internal maupun eksternal jarang dilakukan. Perubahan status berdampak pada koordinasi sehingga koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.
{"title":"Dampak Perubahan Status Kelembagaan Terhadap Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai","authors":"Wan Sudirman, Detri Karya","doi":"10.25299/jkp.2016.vol2(1).9341","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(1).9341","url":null,"abstract":"Lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, penyebaran kuesioner dan observasi, serta membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan 55 %. Hal ini disebabkan pegawai baik internal kantor maupun eksternal kantor jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnya kesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari hasil analisis data mengenai dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa Xh2 = 112,30 sedangkan Xt2 = 5,591, artinya Xh2 > Xt2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup baik internal maupun eksternal jarang dilakukan. Perubahan status berdampak pada koordinasi sehingga koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130867293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：