Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah. Riset-riset yang terkait dengan pelaksanaan MBKM sudah banyak dilakukan. Namun, sejauh mana buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI mempertimbangkan program-program filantropi Islam sebagai proyek kemanusiaaan MBKM dan juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia mengembangkan program-program filantropi Islam tersebut sebagai bagian dari proyek kemanusiaaan MBKM belum banyak dilakukan. Artikel ini dimaksudkan untuk membahas dua hal tersebut dengan berbasis kajian pustaka yang bersumber dari dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal dan media massa. Artikel ini menemukan bahwa buku-buku panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan proyek filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS, perlu menyusun buku panduan pelaksanaan MBKM yang memasukkan program-program filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Program studi dan fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut dapat merancangkan proyek filantrofi Islam sebagai bagian dari kurikulum MBKM mereka dengan berbasis bidang kajian inter dan lintas disiplin, mengumpulkan pendapat dan saran dari mitra atau stakeholder terkait untuk pengembangan kurikulum tersebut dan menjalankan kurikulum tersebut sistem konversi KRS yang efektif. Dengan mengembangkan tiga upaya tersebut, maka mereka tidak hanya berpeluang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan manfaat nyata dari implementasi kebijakan MBKM. Lebih dari itu, mereka juga memperluas kesempatan bagi masyarakat Islam yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan-bantuan kemanusiaan.
独立的学术大学(MBKM)是目前政府推行的教育政策之一。与MBKM相关的研究有很多。然而,在多大程度上出版的指南书籍Kemendikbudristek RI和Kemenag RI考虑伊斯兰慈善项目作为项目kemanusiaaan MBKM的大学也在印尼开发项目作为项目的一部分,这些伊斯兰慈善kemanusiaaan MBKM做不大。这篇文章的目的是通过基于文献的审查和由期刊和新闻媒体发表的文章来讨论这两件事。这篇文章发现，司法部(ministry of dridristek RI)和Kemenag RI出版的自助书籍还没有完全将伊斯兰慈善项目视为伊斯兰慈善项目的一部分。考虑到这一点，作者认为，印尼的每一所大学，包括PTKIN和PTKIS社区的大学，都需要编写一份将伊斯兰慈善项目纳入为MBKM人道主义项目一部分的指导方针。在这些大学的教员和研究项目作为课程的一部分,可以制造伊斯兰filantrofi项目MBKM他们基于研究领域的国米和交通,收集意见和建议的管教或相关利益相关者伙伴系统并运行这些课程课程开发KRS有效的转换。通过发展这三种努力，他们不仅有机会为学生提供一个真正受益于MBKM政策实施的机会。不仅如此，他们还扩大了遭受灾难的伊斯兰社区获得人道主义援助的机会。
{"title":"Program Filantropi Islam Sebagai Proyek Kemanusiaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)","authors":"Dr. Khalilah, M.Pd Ning Khalilah","doi":"10.37302/jbi.v15i2.677","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.677","url":null,"abstract":"Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah. Riset-riset yang terkait dengan pelaksanaan MBKM sudah banyak dilakukan. Namun, sejauh mana buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI mempertimbangkan program-program filantropi Islam sebagai proyek kemanusiaaan MBKM dan juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia mengembangkan program-program filantropi Islam tersebut sebagai bagian dari proyek kemanusiaaan MBKM belum banyak dilakukan. Artikel ini dimaksudkan untuk membahas dua hal tersebut dengan berbasis kajian pustaka yang bersumber dari dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal dan media massa. Artikel ini menemukan bahwa buku-buku panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan proyek filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS, perlu menyusun buku panduan pelaksanaan MBKM yang memasukkan program-program filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Program studi dan fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut dapat merancangkan proyek filantrofi Islam sebagai bagian dari kurikulum MBKM mereka dengan berbasis bidang kajian inter dan lintas disiplin, mengumpulkan pendapat dan saran dari mitra atau stakeholder terkait untuk pengembangan kurikulum tersebut dan menjalankan kurikulum tersebut sistem konversi KRS yang efektif. Dengan mengembangkan tiga upaya tersebut, maka mereka tidak hanya berpeluang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan manfaat nyata dari implementasi kebijakan MBKM. Lebih dari itu, mereka juga memperluas kesempatan bagi masyarakat Islam yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan-bantuan kemanusiaan.\u0000 \u0000 ","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114438858","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kendahe terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai wilayah bekas kerajaan Islam Kendar atau Kendahe, namun kini Islam adalah agama minoritas di wilayah ini. Proses Islamisasi di kawasan ini tercatat akibat pengaruh Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate pada abad ke-15. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tekni pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian, meski Muslim Kendahe merupakan minoritas di kawasan perbatasan, masyarakat Muslim Kendahe tetap menjaga dan melestarikan tradisi mereka turun temurun. Bagi mereka tradisi keislaman tersebut merupakan perekat toleransi dan wujud eksistensi. Meski demikian, keberadaan agama lokal Masade’ yang dikenal juga sebagai Islam Tua menjadi tantangan tersendiri terkait eksistensi Islam formal di Kendahe. Ketegangan seringkali terjadi karena perbedaan teologis dan kesamaan dalam beberapa ritual keagamaan. Namun ketegangan tersebut tidak sampai berujung pada konflik yang berujung kekerasan. Meskipun Islam adalah agama minoritas di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, toleransi tetap terjaga dan rasa saling menghargai antar suku, ras, dan agama telah menjadikan Kendahe khususnya dan Kepulauan Sangihe umumnya sebagai daerah perbatasan yang aman.
{"title":"Tradisi Minoritas Muslim dan Toleransi di Lingkungan Kristen: Konstruksi Identitas Muslim Kendahe di Perbatasan Indonesia-Filipina","authors":"Donald Qomaidiasyah Tungkagi","doi":"10.37302/jbi.v15i2.694","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.694","url":null,"abstract":"Kendahe terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai wilayah bekas kerajaan Islam Kendar atau Kendahe, namun kini Islam adalah agama minoritas di wilayah ini. Proses Islamisasi di kawasan ini tercatat akibat pengaruh Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate pada abad ke-15. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tekni pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian, meski Muslim Kendahe merupakan minoritas di kawasan perbatasan, masyarakat Muslim Kendahe tetap menjaga dan melestarikan tradisi mereka turun temurun. Bagi mereka tradisi keislaman tersebut merupakan perekat toleransi dan wujud eksistensi. Meski demikian, keberadaan agama lokal Masade’ yang dikenal juga sebagai Islam Tua menjadi tantangan tersendiri terkait eksistensi Islam formal di Kendahe. Ketegangan seringkali terjadi karena perbedaan teologis dan kesamaan dalam beberapa ritual keagamaan. Namun ketegangan tersebut tidak sampai berujung pada konflik yang berujung kekerasan. Meskipun Islam adalah agama minoritas di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, toleransi tetap terjaga dan rasa saling menghargai antar suku, ras, dan agama telah menjadikan Kendahe khususnya dan Kepulauan Sangihe umumnya sebagai daerah perbatasan yang aman.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127457546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Moderasi Beragama merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang agama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini digagas sebagai strategi kebudayaan dalam merawat multikulturalitas agama dan keberagamaan di tanah air. Kendati demikian, program yang digencarkan Presiden Joko Widodo tersebut tampak menyimpan sisi paradoks. Momen paradoksikal itu berangkat dari sebuah asumsi bahwa program pengarusutamaan moderasi beragama yang mengedepankan praktik beragama yang toleran, justru berlaku tidak toleran kepada kelompok keagamaan yang berseberangan dengan kehendak pemerintah. Negara, dalam hal ini, dipandang tengah melakukan upaya self defence mechanism untuk mempertahankan praktik beragama yang dikehendakinya dengan menyingkirkan pandangan-pandangan berbeda. Melalui eksplanasi kritis program moderasi beragama dalam perspektif eksistensialis dan evolusionis, serta menggunakan pandangan Karl R. Popper, Will Kymlicka, dan Amartya Sen, penelitian ini menjawab asumsi tersebut.
宗教温和派是参与国家中期发展计划的政府优先事项之一。该计划是作为一种文化战略，旨在维护多元宗教文化和国家多样性。然而，佐科·维多多(Joko Widodo)总统发起的计划似乎保留了矛盾的一面。这一矛盾的时刻来自于这样一种假设:宗教温和派计划提倡宗教宽容，而不是对违背政府意愿的宗教团体的宽容。在这种情况下，国家被视为在通过消除不同观点来捍卫其目的的宗教实践。通过严格从存在主义和进化论者的角度进行宗教温和派项目，以及卡尔·R·波普尔(Karl R. Popper)、威尔·凯尔利卡(Will Kymlicka)和阿玛塔亚·森(Amartya Sen)的观点，这项研究解决了这一假设。
{"title":"Problem Paradox of Tolerance dalam Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama, Satu Perspektif Filsafat","authors":"Sigit Kamseno, Saraswati Puteri, Naupal Naupal","doi":"10.37302/jbi.v15i2.709","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.709","url":null,"abstract":"Moderasi Beragama merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang agama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini digagas sebagai strategi kebudayaan dalam merawat multikulturalitas agama dan keberagamaan di tanah air. Kendati demikian, program yang digencarkan Presiden Joko Widodo tersebut tampak menyimpan sisi paradoks. Momen paradoksikal itu berangkat dari sebuah asumsi bahwa program pengarusutamaan moderasi beragama yang mengedepankan praktik beragama yang toleran, justru berlaku tidak toleran kepada kelompok keagamaan yang berseberangan dengan kehendak pemerintah. Negara, dalam hal ini, dipandang tengah melakukan upaya self defence mechanism untuk mempertahankan praktik beragama yang dikehendakinya dengan menyingkirkan pandangan-pandangan berbeda. Melalui eksplanasi kritis program moderasi beragama dalam perspektif eksistensialis dan evolusionis, serta menggunakan pandangan Karl R. Popper, Will Kymlicka, dan Amartya Sen, penelitian ini menjawab asumsi tersebut.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126750817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
L. Ahmad, Andi Tenri Leleang, M. T. Maloko, Achmad Musyahid, M. Amin
Kantor Urusan Agama (KUA) in its portion in the regions has a role in forming a happy family. Through several formulated efforts, the realization of their duties and responsibilities is able to have a good influence on prospective couples who are about to get married. One of the efforts made is to run a pre-marital course by educating potential partners about household matters and the turmoil that will adorn their journey. This program aims for prospective brides in order to provide preparation and readiness of body and soul to step on the level of religious perfection. The maqasid sharia is present as a controller as well as the legal basis that guides humans to create a household with the title sakinah mawaddah warahmah. This study was conducted using a juridical-normative approach and a sociological approach which was presented qualitatively. Primary data sources are from 10 KUA as research locations in Bone Regency which were selected and considered capable of explaining the whole area. The secondary data were obtained from various sources, namely books, journals, and other relevant research. The data collection stage was carried out through observation, interviews, and documentation. While the data analysis stage is presented by presenting data, reducing data, and drawing conclusions.
Kantor Urusan Agama (KUA)在该地区的作用是形成一个幸福的家庭。通过几个明确的努力，他们的义务和责任的实现能够对即将结婚的准夫妇产生良好的影响。其中一项努力是开设婚前课程，教育潜在伴侣关于家庭事务和将点缀他们旅程的动荡。该计划旨在为未来的新娘提供身体和灵魂的准备和准备，以达到宗教完美的水平。maqasid伊斯兰教法作为控制者和法律基础存在，指导人类创建一个冠以sakinah mawaddah warahmah头衔的家庭。本研究采用司法规范方法和定性提出的社会学方法进行。主要数据来源来自10个KUA作为Bone Regency的研究地点，这些地点被选中并被认为能够解释整个地区。次要数据来自各种来源，即书籍，期刊和其他相关研究。数据收集阶段通过观察、访谈和文献记录进行。而数据分析阶段则是通过呈现数据、减少数据、得出结论来呈现。
{"title":"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone dengan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah","authors":"L. Ahmad, Andi Tenri Leleang, M. T. Maloko, Achmad Musyahid, M. Amin","doi":"10.37302/jbi.v15i2.608","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.608","url":null,"abstract":"Kantor Urusan Agama (KUA) in its portion in the regions has a role in forming a happy family. Through several formulated efforts, the realization of their duties and responsibilities is able to have a good influence on prospective couples who are about to get married. One of the efforts made is to run a pre-marital course by educating potential partners about household matters and the turmoil that will adorn their journey. This program aims for prospective brides in order to provide preparation and readiness of body and soul to step on the level of religious perfection. The maqasid sharia is present as a controller as well as the legal basis that guides humans to create a household with the title sakinah mawaddah warahmah. This study was conducted using a juridical-normative approach and a sociological approach which was presented qualitatively. Primary data sources are from 10 KUA as research locations in Bone Regency which were selected and considered capable of explaining the whole area. The secondary data were obtained from various sources, namely books, journals, and other relevant research. The data collection stage was carried out through observation, interviews, and documentation. While the data analysis stage is presented by presenting data, reducing data, and drawing conclusions.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124438247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Argumentasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam lebih banyak diketengahkan dengan perspektif tafsir al-Qur’an, Hadits, dan pandangan fiqh klasik dan kontemporer. Diskursus yang demikian kurang memberi ruang terhadap konteks historis, dimana umat Islam awal hidup berelasi dengan berbagai orang, termasuk yang berbeda agama. Tulisan ini mengusulkan perspektif sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw, yang dikenal dengan sirah nabawiyyah, dengan menggunakan metodologi dan pendekatan sejarah keagamaan (Abdurrahman, 2011). Langkah-langkahnya adalah heuristik sejarah, validasi, dan interpretasi, dengan mengeksplorasi momen-momen historis yang relevan dalam sirah nabawiyah, mulai dari sebelum kenabian, masa kenabian fase Mekkah dan juga fase Madinah. Hasilnya, tulisan ini menemukan banyak momen penting dalam sirah nabawiyyah yang relevan bagi nilai-nilai moderasi beragama. Pendekatan sirah juga penting untuk argumentasi moderasi beragama karena berisi otoritas Nabi Muhammad Saw. Ia juga dapat melengkapi sekaligus menjadi kerangka atas ikhtiar-ikhtiar tafsir, hadits, maupun fiqh bagi argumentasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam.
{"title":"Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Sirah (Biografi) Nabi Muhammad Saw","authors":"Faqih Abdul Qadir","doi":"10.37302/jbi.v15i2.733","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.733","url":null,"abstract":"Argumentasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam lebih banyak diketengahkan dengan perspektif tafsir al-Qur’an, Hadits, dan pandangan fiqh klasik dan kontemporer. Diskursus yang demikian kurang memberi ruang terhadap konteks historis, dimana umat Islam awal hidup berelasi dengan berbagai orang, termasuk yang berbeda agama. Tulisan ini mengusulkan perspektif sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw, yang dikenal dengan sirah nabawiyyah, dengan menggunakan metodologi dan pendekatan sejarah keagamaan (Abdurrahman, 2011). Langkah-langkahnya adalah heuristik sejarah, validasi, dan interpretasi, dengan mengeksplorasi momen-momen historis yang relevan dalam sirah nabawiyah, mulai dari sebelum kenabian, masa kenabian fase Mekkah dan juga fase Madinah. Hasilnya, tulisan ini menemukan banyak momen penting dalam sirah nabawiyyah yang relevan bagi nilai-nilai moderasi beragama. Pendekatan sirah juga penting untuk argumentasi moderasi beragama karena berisi otoritas Nabi Muhammad Saw. Ia juga dapat melengkapi sekaligus menjadi kerangka atas ikhtiar-ikhtiar tafsir, hadits, maupun fiqh bagi argumentasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132484002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis bagaimana peran oraganisasi perempuan (Pengurus Pusat Fatayat NU/PP FNU) dalam mengembangkan sikap dakwah moderat dan strategi dakwah dalam menguatkan dasar-dasar materi dakwah yang berorientasi pada upaya melawan ektrimisme dan radikalisme berbasis agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan interdisipliner (interdiciplinary), yakni sebuah pendekatan kasus, pendekatan kepustakaan (library research), dan budaya (cultural) namun pendekatan dan teori penelitian ini lebih ditekankan kepada pendekatan dakwah dan ilmu komunikasi Islam. Subyek dan instrument utama dalam penelitian ini adalah para Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama periode kepengurusan tahun 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Pengurus Pusat Fatayat NU khususnya daiyah PP FNU dalam mengembangkan dakwah yang moderat adalah sangat memberikan dukungan positif dan kuat. Dalam usaha menghasilkan dan mengembangkan dakwah yang moderat strategi yang dikembangkannyapun sangat beragam, berbagai usaha dilakukan untuk merumuskan dan mengemas dakwahnya sehingga menghasilkan dakwah yang moderat, ramah, dan mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kata Kunci: Peran, Dakwah, Moderat, Fatayat NU.
{"title":"Peran Organisasi Perempuan dalam Pengembangan Dakwah Moderat (Studi Kasus Daiyah PP Fatayat NU Jakarta)","authors":"Uswatun Uswatun","doi":"10.37302/jbi.v15i2.748","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.748","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis bagaimana peran oraganisasi perempuan (Pengurus Pusat Fatayat NU/PP FNU) dalam mengembangkan sikap dakwah moderat dan strategi dakwah dalam menguatkan dasar-dasar materi dakwah yang berorientasi pada upaya melawan ektrimisme dan radikalisme berbasis agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan interdisipliner (interdiciplinary), yakni sebuah pendekatan kasus, pendekatan kepustakaan (library research), dan budaya (cultural) namun pendekatan dan teori penelitian ini lebih ditekankan kepada pendekatan dakwah dan ilmu komunikasi Islam. Subyek dan instrument utama dalam penelitian ini adalah para Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama periode kepengurusan tahun 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Pengurus Pusat Fatayat NU khususnya daiyah PP FNU dalam mengembangkan dakwah yang moderat adalah sangat memberikan dukungan positif dan kuat. Dalam usaha menghasilkan dan mengembangkan dakwah yang moderat strategi yang dikembangkannyapun sangat beragam, berbagai usaha dilakukan untuk merumuskan dan mengemas dakwahnya sehingga menghasilkan dakwah yang moderat, ramah, dan mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama. \u0000Kata Kunci: Peran, Dakwah, Moderat, Fatayat NU.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134466329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini untuk menawarkan regulasi yang berdampak pada kemaslahatan yang lebih nyata, termasuk bagi isteri pelaku perkawinan diaspora. Maka pilihan untuk menjadi warga negara baik WNI maupun WNA tetap terbuka lebar, sehingga memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan terbaiknya. Dalam perspektif mashlahah mursalah, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia merupakan pertimbangan penting untuk menetapkan suatu hukum yang sejalan dengan maksud ditetapkannya dalam syariat Islam, yakni memberikan kemaslahatan bagi semua umat. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan pendekatan normatif dengan dominasi perspektif maslahah mursalah, di mana tidak ada nash yang melarang atau menetapkan atas perkawinan diaspora. Oleh karenanya, pertimbangan kemaslahatan yang patut dijadikan pertimbangan putusan mashlahah mursalah dalam persoalan implikasi perkawinan diaspora terhadap hak keluarga. Hal ini juga termasuk kemaslahatan bangsa harus diutamakan dibanding dengan kemanfaatan secara individu bagi pelaku perkawinan diaspora. Adapun hasil penelitiannya merekomendasikan. (1) Menghasilkan integrasi yang sinergis dalam kesatuan putusan yang konstruktif antara aturan hukum di Indonesia dengan nalar mashlahah mursalah sebagai bagian dari penetapan hukum (istinbat al-hukm). (2) Menghasilkan regulasi hukum terkait perkawinan diaspora beserta implikasinya yang didasarkan atas UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan sejumlah regulasi lainnya merupakan aturan yang sudah memiliki konsensus bersama (ijma’ jama’i) untuk membangun kemaslahatan secara kolektif, tidak hanya bagi umat beragama Islam, tetapi juga bagi setiap warga negara Indonesia. (3) Menguatkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora, sejatinya juga telah mengikuti aturan dan ketentuan hukum Islam itu sendiri. Sebab, peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan hukum dalam Islam berorientasi pada satu tujuan, yakni menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama.
{"title":"Hak Keluarga dan Implikasinya dalam Perkawinan Diaspora: Konsep Mashlahah Mursalah dalam Hukum Islam","authors":"Sadari Sadari, Mesraini Mesraini","doi":"10.37302/jbi.v15i2.697","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.697","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk menawarkan regulasi yang berdampak pada kemaslahatan yang lebih nyata, termasuk bagi isteri pelaku perkawinan diaspora. Maka pilihan untuk menjadi warga negara baik WNI maupun WNA tetap terbuka lebar, sehingga memiliki kesempatan untuk menentukan keputusan terbaiknya. Dalam perspektif mashlahah mursalah, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia merupakan pertimbangan penting untuk menetapkan suatu hukum yang sejalan dengan maksud ditetapkannya dalam syariat Islam, yakni memberikan kemaslahatan bagi semua umat. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan pendekatan normatif dengan dominasi perspektif maslahah mursalah, di mana tidak ada nash yang melarang atau menetapkan atas perkawinan diaspora. Oleh karenanya, pertimbangan kemaslahatan yang patut dijadikan pertimbangan putusan mashlahah mursalah dalam persoalan implikasi perkawinan diaspora terhadap hak keluarga. Hal ini juga termasuk kemaslahatan bangsa harus diutamakan dibanding dengan kemanfaatan secara individu bagi pelaku perkawinan diaspora. Adapun hasil penelitiannya merekomendasikan. (1) Menghasilkan integrasi yang sinergis dalam kesatuan putusan yang konstruktif antara aturan hukum di Indonesia dengan nalar mashlahah mursalah sebagai bagian dari penetapan hukum (istinbat al-hukm). (2) Menghasilkan regulasi hukum terkait perkawinan diaspora beserta implikasinya yang didasarkan atas UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Agraria, dan sejumlah regulasi lainnya merupakan aturan yang sudah memiliki konsensus bersama (ijma’ jama’i) untuk membangun kemaslahatan secara kolektif, tidak hanya bagi umat beragama Islam, tetapi juga bagi setiap warga negara Indonesia. (3) Menguatkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam konteks perkawinan diaspora, sejatinya juga telah mengikuti aturan dan ketentuan hukum Islam itu sendiri. Sebab, peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan hukum dalam Islam berorientasi pada satu tujuan, yakni menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122699798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to determine the affirmation of tolerance in a plural society through the religious instructors competence in the service of the people. This paper uses a descriptive qualitative method in analyzing and presenting the results of the study. The research results show that the competence of religious instructors in serving the people towards a tolerant religious life already has appropriate perception and understanding of religious teachings and norms in building insight into plurality and multi-ethnicity. Therefore, the religions that emerged in a multicultural society were then understood by the people. Two competencies an extension worker should have are; a) accuracy in showing the root of the basic problems that exist in modern times, namely misunderstandings in understanding the nature of the world and human nature; b) accuracy in showing a way out of modern problems. They should also understand rationally and even irrationally regarding what the community is facing. With these competencies, it is possible for them to create balance and social cohesion in a multicultural society. To create a proportional attitude of religious tolerance in a multicultural society, it is necessary to cultivate a neutral attitude (epoché) in serving the people.
{"title":"Meneguhkan Toleransi Dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Pelayanan Umat","authors":"Baeti Rohman","doi":"10.37302/jbi.v15i1.530","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.530","url":null,"abstract":"This study aims to determine the affirmation of tolerance in a plural society through the religious instructors competence in the service of the people. This paper uses a descriptive qualitative method in analyzing and presenting the results of the study. The research results show that the competence of religious instructors in serving the people towards a tolerant religious life already has appropriate perception and understanding of religious teachings and norms in building insight into plurality and multi-ethnicity. Therefore, the religions that emerged in a multicultural society were then understood by the people. Two competencies an extension worker should have are; a) accuracy in showing the root of the basic problems that exist in modern times, namely misunderstandings in understanding the nature of the world and human nature; b) accuracy in showing a way out of modern problems. They should also understand rationally and even irrationally regarding what the community is facing. With these competencies, it is possible for them to create balance and social cohesion in a multicultural society. To create a proportional attitude of religious tolerance in a multicultural society, it is necessary to cultivate a neutral attitude (epoché) in serving the people.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128755141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia dan Malaysia termasuk pada dua negara yang berada pada keanggotaan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Singapura) yang menerapkan kriteria terbaru kalender hijriah yaitu minimal ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dua negara ini memiliki kriteria dan karasteristik yang sama dalam pengamalan hisab rukyat sehingga diperlukan kajian untuk melihat upaya optimalisasinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan desain Pos Observasi Bulan (POB) yang ada di Indonesia dan Malaysia serta menemukan optimalisasi fungsi POB sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparasi untuk menjelaskan konsep dan desain masing-masing Pos Observasi Bulan serta menemukan langkah optimalisasi yang dilakukan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, konsep dan desain POB Indonesia baru focus pada pengamatan sedangkan Malaysia khususnya Pusat Falak Alkhawarizmi Malaka mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai edukasi, penelitian, dan aspek wisata. Kedua, optimasi parameter pengamatan Bulan mencakup dua kriteria sebaagai pertimbangan lokasi rukyat ideal yaitu kondisi ufuk dan langit dan faktor pendukung pemilihan tempat.
{"title":"Optimalisasi Pos Observasi Bulan di Indonesia dan Malaysia sebagai Layanan Masyarakat","authors":"Anisah Budiwati","doi":"10.37302/jbi.v15i1.558","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.558","url":null,"abstract":"Indonesia dan Malaysia termasuk pada dua negara yang berada pada keanggotaan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Singapura) yang menerapkan kriteria terbaru kalender hijriah yaitu minimal ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dua negara ini memiliki kriteria dan karasteristik yang sama dalam pengamalan hisab rukyat sehingga diperlukan kajian untuk melihat upaya optimalisasinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan desain Pos Observasi Bulan (POB) yang ada di Indonesia dan Malaysia serta menemukan optimalisasi fungsi POB sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparasi untuk menjelaskan konsep dan desain masing-masing Pos Observasi Bulan serta menemukan langkah optimalisasi yang dilakukan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, konsep dan desain POB Indonesia baru focus pada pengamatan sedangkan Malaysia khususnya Pusat Falak Alkhawarizmi Malaka mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai edukasi, penelitian, dan aspek wisata. Kedua, optimasi parameter pengamatan Bulan mencakup dua kriteria sebaagai pertimbangan lokasi rukyat ideal yaitu kondisi ufuk dan langit dan faktor pendukung pemilihan tempat.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"216 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127858384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hastomo Aji, Jamaluddin M. Marki, Muhammad Rofiq, Asep Rifqi Abdul Aziz Rusli
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia serta mengungkap pengaruh ketersediaan Mushaf Al-Qur'an pada setiap provinsi terhadap indeks literasi Al-Qur'an. Hal ini disebabkan ketersediaan Mushaf Al-Qur'an sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya literasi Al-Qur'an sering kali terabaikan. Penelitian ini juga berupaya menganalisis ketersediaan Mushaf Al-Qur'an pada setiap Provinsi dengan tujuan untuk menentukan tinggi-rendahnya literasi Al-Qur'an di Provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengkajian fakta, kajian teoritis yang relevan, pendapat para ahli, wawancara serta dokumen dengan didukung oleh data-data yang didapatkan dari percetakan Al-Qur'an milik Pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia cukup tinggi dan terdapat disparitas jumlah antara kebutuhan dan ketersediaan Mushaf Al-Qur'an. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan Mushaf Al-Qur'an mempengaruhi indeks literasi Al-Qur'an bahkan menjadi penyebab utama dari faktor-faktor penyebab lainnya. Dengan kata lain, semakin banyak Mushaf Al-Qur'an maka semakin tinggi tingkat Literasi Al-Qur'an, begitu juga sebaliknya.
{"title":"Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Mushaf sebagai Upaya Peningkatan Literasi Al-Qur'an","authors":"Hastomo Aji, Jamaluddin M. Marki, Muhammad Rofiq, Asep Rifqi Abdul Aziz Rusli","doi":"10.37302/jbi.v15i1.602","DOIUrl":"https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.602","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia serta mengungkap pengaruh ketersediaan Mushaf Al-Qur'an pada setiap provinsi terhadap indeks literasi Al-Qur'an. Hal ini disebabkan ketersediaan Mushaf Al-Qur'an sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya literasi Al-Qur'an sering kali terabaikan. Penelitian ini juga berupaya menganalisis ketersediaan Mushaf Al-Qur'an pada setiap Provinsi dengan tujuan untuk menentukan tinggi-rendahnya literasi Al-Qur'an di Provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengkajian fakta, kajian teoritis yang relevan, pendapat para ahli, wawancara serta dokumen dengan didukung oleh data-data yang didapatkan dari percetakan Al-Qur'an milik Pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebutuhan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia cukup tinggi dan terdapat disparitas jumlah antara kebutuhan dan ketersediaan Mushaf Al-Qur'an. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan Mushaf Al-Qur'an mempengaruhi indeks literasi Al-Qur'an bahkan menjadi penyebab utama dari faktor-faktor penyebab lainnya. Dengan kata lain, semakin banyak Mushaf Al-Qur'an maka semakin tinggi tingkat Literasi Al-Qur'an, begitu juga sebaliknya.","PeriodicalId":308566,"journal":{"name":"Jurnal Bimas Islam","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134291860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：