Artikel ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendalanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ditemukan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan Kota Semarang diawali dengan dakwaan atau penyerahan eksekusi oleh pembanding dan diakhiri dengan eksekusi penyitaan. Kendalanya adalah: (1) mahalnya biaya sebagai pedoman Pemohon; (2) kurangnya personel yang berkualitas; dan (3) persaingan atau penolakan terhadap terdakwa. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: (1) ketua pengadilan negeri mendorong kedua belah pihak untuk berkompromi antara pemrakarsa dakwaan dan lawannya (tertuduh) secara damai; (2) mengirimkan personel pengganti penyitaan dalam memanggil pihak yang berkonflik dan mengusulkan penambahan personel namun belum berhasil; dan (3) petugas penyitaan menginformasikan atau mengirimkan masalah yang belum terselesaikan melalui alat elektronik ke Kota Semarang untuk ditunda pelaksanaannya.
{"title":"EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG","authors":"Tony Rachardiyanto","doi":"10.35315/dh.v24i2.9549","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549","url":null,"abstract":"Artikel ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendalanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ditemukan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan Kota Semarang diawali dengan dakwaan atau penyerahan eksekusi oleh pembanding dan diakhiri dengan eksekusi penyitaan. Kendalanya adalah: (1) mahalnya biaya sebagai pedoman Pemohon; (2) kurangnya personel yang berkualitas; dan (3) persaingan atau penolakan terhadap terdakwa. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: (1) ketua pengadilan negeri mendorong kedua belah pihak untuk berkompromi antara pemrakarsa dakwaan dan lawannya (tertuduh) secara damai; (2) mengirimkan personel pengganti penyitaan dalam memanggil pihak yang berkonflik dan mengusulkan penambahan personel namun belum berhasil; dan (3) petugas penyitaan menginformasikan atau mengirimkan masalah yang belum terselesaikan melalui alat elektronik ke Kota Semarang untuk ditunda pelaksanaannya.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136105222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan. Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak hanya surplus kepercayaan tetapi minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang, namun sangat disayangkan ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang, disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar norma hukum dan antar peraturan yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi denda dalam penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda atas kekalahan sebagian atau seluruh tuntutan dalam keberatan dan banding telah menimbulkan beberapa konflik norma hukum dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini, menciptakan efek jera bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda dimaksud sepatutnya dihapuskan.
{"title":"ANTINOMI SANKSI DENDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT KEBERATAN DAN BANDING","authors":"Janti Saragih","doi":"10.35315/dh.v24i2.9336","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9336","url":null,"abstract":"Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan. Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak hanya surplus kepercayaan tetapi minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang, namun sangat disayangkan ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang, disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar norma hukum dan antar peraturan yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi denda dalam penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda atas kekalahan sebagian atau seluruh tuntutan dalam keberatan dan banding telah menimbulkan beberapa konflik norma hukum dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini, menciptakan efek jera bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda dimaksud sepatutnya dihapuskan.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"23 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Negara Indonesia belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Maka, penelitian ini akan mengkaji urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melalui penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.
{"title":"MELAWAN TINDAK PENCUCIAN UANG KORPORASI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET","authors":"Antony Antony, Eko Nurisman","doi":"10.35315/dh.v24i2.9472","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9472","url":null,"abstract":"Negara Indonesia belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Maka, penelitian ini akan mengkaji urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melalui penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"20 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Safik Faozi, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra
Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business.
Keywords: Halal, Products, Law and Society
{"title":"PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT","authors":"Safik Faozi, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra","doi":"10.35315/dh.v24i2.9648","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9648","url":null,"abstract":"Nowadays, food and beverage products are widely circulated in society. In the era of globalization of society, the traffic of goods including food/drinks across countries is not guaranteed to be halal. Even though religious obligations command us to consume halal food/drinks. With the existence of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation no. 39 of 2021 shows that there is legal certainty in the implementation of Halal Product guarantees. The problem is how to theoretically and empirically study the implementation of halal product guarantees from an Indonesian legal perspective. The research methods are normative juridical and sociological. The research results show that theoretically, the implementation of halal product guarantees is based on Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees reflects legal norms originating from God's Law (God Order), namely from the Al-Qur'an and Hadith, and has long been practiced in people's lives as a reflection of a person's or society's religious awareness. The process shows a circle of interaction that ends with the Halal Product Guarantee Law. Empirical studies explain that the implementation of halal product guarantees has been going on in people's lives for a long time so that it functions to create legal certainty, comfort and justice for the user community as well as realizing beneficial values for economic growth and community welfare. The existence of statutory regulations, legal institutions and public awareness of halal product guarantees are elements of a legal system. Empirical studies explain that the economic subsystem played by business actors has great energy to adapt quickly and utilize legal regulations and community culture to expand and develop their business.
 Keywords: Halal, Products, Law and Society
","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"19 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The updated category in the ASN Law, namely Government Employees with Work Agreements, is a matter of controversy, especially on the issue of Termination of Employment (PHK). Which in this case raises aspects that are confronted starting from the professionalism of work to how the legal protection covers it. In this article, we will discuss the position of government employees with work agreements, what kind of legal protection covers PPPK in the event of termination of employment, and what legal steps can be taken to object to layoffs. In accordance with the description of the background and discussion, it can be concluded that the position of the PPPK as an employee of the State Civil Apparatus who is appointed as a Personnel Supervisor Officer according to the needs of government agencies who also have almost the same rights as civil servants. However, PPPK's legal protection is still in the development stage, so there is a need for further improvement and development to increase legal protection for PPPK and ensure that their rights are optimally protected. This is in line with PPPK's status which is still contractual so that its rights are not as strong as those of permanent civil servants. Therefore, efforts are needed to strengthen legal protection for PPPK in order to improve the welfare and work stability of PPPK and improve the quality of public services. One effort that can be done is to provide clearer job security guarantees for PPPK, as well as provide equal legal protection to permanent civil servants. With legal certainty that guarantees and optimizes this, of course this is also in line with good governance.
{"title":"OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PPPK YANG TERKENA PHK KETIKA MASIH DALAM PERIODE KONTRAK","authors":"Anggi Ardhanariswari, Hudha Bagus Setyadi","doi":"10.35315/dh.v24i2.9327","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9327","url":null,"abstract":"The updated category in the ASN Law, namely Government Employees with Work Agreements, is a matter of controversy, especially on the issue of Termination of Employment (PHK). Which in this case raises aspects that are confronted starting from the professionalism of work to how the legal protection covers it. In this article, we will discuss the position of government employees with work agreements, what kind of legal protection covers PPPK in the event of termination of employment, and what legal steps can be taken to object to layoffs. In accordance with the description of the background and discussion, it can be concluded that the position of the PPPK as an employee of the State Civil Apparatus who is appointed as a Personnel Supervisor Officer according to the needs of government agencies who also have almost the same rights as civil servants. However, PPPK's legal protection is still in the development stage, so there is a need for further improvement and development to increase legal protection for PPPK and ensure that their rights are optimally protected. This is in line with PPPK's status which is still contractual so that its rights are not as strong as those of permanent civil servants. Therefore, efforts are needed to strengthen legal protection for PPPK in order to improve the welfare and work stability of PPPK and improve the quality of public services. One effort that can be done is to provide clearer job security guarantees for PPPK, as well as provide equal legal protection to permanent civil servants. With legal certainty that guarantees and optimizes this, of course this is also in line with good governance.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, Najmi Rabbani
The PTUN’s decision are often not obeyed and implemented by state administrative officer. When the decision of PTUN doesn’t have executorial effect, judicial control which is owned by the PTUN as a form of implementing good governance in Indonesian state administration will be unclear. One of the problem occurs in the realm of mining business license. Government as the publisher of mining business license is often reluctant to comply with PTUN decisions to revoke decree on business license that violate the law. The purpose of this study is to determine the compliance level of the Minister of Energy and Mineral Resources and PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) to PTUN decision. The method of this study uses a normative juridical research model. While the data collection technique of this study uses library method. The results of this study shows that the disputed object “Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number: 163.K/MB.04/DJB/2021” is considered that have violated the law and general principle of good governance. As consequence, in PTTUN Jakarta's decision, the Minister was ordered to revoke the decree of mining permit for PT. TMS. However, the decision was not implemented by the Minister and PT. TMS.
Keywords : Administrative court, Administrative court decision, executive power.
国家行政官员往往不遵守和执行PTUN的决定。当PTUN的决定不具有执行效力时，PTUN所拥有的司法控制作为在印尼国家行政中实施善治的一种形式将变得不明确。其中一个问题发生在采矿营业执照领域。政府作为采矿业营业执照的发行者，往往不愿遵守采矿业工会撤销违反法律的营业执照法令的决定。本研究的目的是确定能源和矿产资源部长和Tambang Mas Sangihe (PT. TMS)对PTUN决定的遵守程度。本研究的方法采用规范的法律研究模式。而本研究的数据收集技术采用的是图书馆法。研究结果表明，争议对象“能源和矿产资源部法令号:163.K/MB”。04/DJB/2021 "被认为违反了法律和善政的一般原则。因此，在PTTUN雅加达的决定中，部长被命令撤销PT. TMS的采矿许可证法令。然而，部长和PT并没有执行这一决定。& # x0D;关键词:行政法院，行政法院判决，行政权。
{"title":"KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN PADA KASUS PERIZINAN PERTAMBANGAN PT. TMS)","authors":"Asep Misbach Alfaridzi, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, Najmi Rabbani","doi":"10.35315/dh.v24i2.9328","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9328","url":null,"abstract":"The PTUN’s decision are often not obeyed and implemented by state administrative officer. When the decision of PTUN doesn’t have executorial effect, judicial control which is owned by the PTUN as a form of implementing good governance in Indonesian state administration will be unclear. One of the problem occurs in the realm of mining business license. Government as the publisher of mining business license is often reluctant to comply with PTUN decisions to revoke decree on business license that violate the law. The purpose of this study is to determine the compliance level of the Minister of Energy and Mineral Resources and PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) to PTUN decision. The method of this study uses a normative juridical research model. While the data collection technique of this study uses library method. The results of this study shows that the disputed object “Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number: 163.K/MB.04/DJB/2021” is considered that have violated the law and general principle of good governance. As consequence, in PTTUN Jakarta's decision, the Minister was ordered to revoke the decree of mining permit for PT. TMS. However, the decision was not implemented by the Minister and PT. TMS.
 
 Keywords : Administrative court, Administrative court decision, executive power.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318394","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research was conducted with the aim of finding out the arrangements for the death penalty for climbing pregnant women and knowing the legal reasons for having to fulfill special rights, for example pregnancy, childbirth and breastfeeding for female prisoners who are temporarily carrying out the waiting period for execution of the death penalty. The type of research used in this research is normative research. Normative legal research is more likely to describe law as a descriptive discipline. Law Number 1 of 2023 which has been passed as a new law provides information that the implementation of the death penalty refers to Article 98 of Law Number 1 of 2023 which stipulates that capital punishment is punishable by an alternative which is only permitted to be released after a request for clemency for convicts who are rejected by the President. However, for pregnant women, women who are breastfeeding their babies, it turns out that it can be postponed until the women give birth, the women no longer breastfeed their babies, and also get a 10-year probation period for convicts to do good in prison. So there is a period of 10 years for the pregnant woman's desire to do good while being detained in prison.
{"title":"PEMENUHAN HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL YANG MENJALANI MASA TUNGGU HUKUMAN MATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023","authors":"Dwi Indrawan Mustapa, Sunardi Purwanda, Auliah Ambarwati","doi":"10.35315/dh.v24i2.9552","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9552","url":null,"abstract":"This research was conducted with the aim of finding out the arrangements for the death penalty for climbing pregnant women and knowing the legal reasons for having to fulfill special rights, for example pregnancy, childbirth and breastfeeding for female prisoners who are temporarily carrying out the waiting period for execution of the death penalty. The type of research used in this research is normative research. Normative legal research is more likely to describe law as a descriptive discipline. Law Number 1 of 2023 which has been passed as a new law provides information that the implementation of the death penalty refers to Article 98 of Law Number 1 of 2023 which stipulates that capital punishment is punishable by an alternative which is only permitted to be released after a request for clemency for convicts who are rejected by the President. However, for pregnant women, women who are breastfeeding their babies, it turns out that it can be postponed until the women give birth, the women no longer breastfeed their babies, and also get a 10-year probation period for convicts to do good in prison. So there is a period of 10 years for the pregnant woman's desire to do good while being detained in prison.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"38 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The crime of trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that must be eradicated together. Anyone can become a victim, be it men, women, even children. This study aims to find out the form of legal arrangements for children who are victims of the crime of trafficking in persons in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that in the latest Criminal Code there is a detailed explanation regarding the crime of trafficking in persons, which regulates corporations, regarding the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person, through threats of violence, use of force, kidnapping, confinement , forgery, fraud, abuse of power or position of vulnerability, debt bondage, or giving payments or benefits, as well as the minimum and maximum penalties that have been categorized in Law Number 1 of 2023.
{"title":"PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG","authors":"Anugra Soraya, Sunardi Purwanda, Muhammad Taufik","doi":"10.35315/dh.v24i2.9551","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551","url":null,"abstract":"The crime of trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that must be eradicated together. Anyone can become a victim, be it men, women, even children. This study aims to find out the form of legal arrangements for children who are victims of the crime of trafficking in persons in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that in the latest Criminal Code there is a detailed explanation regarding the crime of trafficking in persons, which regulates corporations, regarding the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person, through threats of violence, use of force, kidnapping, confinement , forgery, fraud, abuse of power or position of vulnerability, debt bondage, or giving payments or benefits, as well as the minimum and maximum penalties that have been categorized in Law Number 1 of 2023.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"33 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Made Agus Mahendra Inggas, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Ronald Jolly Pongantung
The Association of Indonesian Doctors has been formed and declared in a Decree of the Ministry of Law and Human Rights, Number AHU-003638.AH.01.07.2022. The Indonesian Doctors Association is no longer the sole forum for medical organizations in Indonesia. The study of the legality of this new association and the study of the organization of the Indonesian Doctors' Association have violated the right to associate and human rights because it is the sole forum for the medical professional organization which is the focus of the problem raised by the author. The study uses a normative juridical approach to seek answers with certainty and legal certainty through existing legal theories, norms and legislation. The conclusions obtained are that in order to protect patients, improve service quality, and ensure legal and statutory certainty, the medical professional association or organization must be one. Determination of quality and service, competency standards, and professional ethics must come from a professional organization. With a noble purpose, a single professional organization does not violate the law on association and human rights. The presence of a new medical society organization will not interfere with the position of the Indonesian Doctors Association as a professional organization. The suggestion from this study is that new organizations such as the Association of Indonesian Doctors must synergize and become the task force for the Indonesian Doctors Association in controlling the running of the organization while simultaneously providing a driving force for services to the Indonesian people.
Key words: Professional organizations; Constitution; Medical practice
{"title":"LEGALITAS ORGANISASI BARU DI LUAR WADAH TUNGGAL ORGANISASI PROFESI DOKTER DI INDONESIA DALAM TINJAUAN YURIDIS","authors":"Made Agus Mahendra Inggas, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Ronald Jolly Pongantung","doi":"10.35315/dh.v24i2.9647","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9647","url":null,"abstract":"The Association of Indonesian Doctors has been formed and declared in a Decree of the Ministry of Law and Human Rights, Number AHU-003638.AH.01.07.2022. The Indonesian Doctors Association is no longer the sole forum for medical organizations in Indonesia. The study of the legality of this new association and the study of the organization of the Indonesian Doctors' Association have violated the right to associate and human rights because it is the sole forum for the medical professional organization which is the focus of the problem raised by the author. The study uses a normative juridical approach to seek answers with certainty and legal certainty through existing legal theories, norms and legislation. The conclusions obtained are that in order to protect patients, improve service quality, and ensure legal and statutory certainty, the medical professional association or organization must be one. Determination of quality and service, competency standards, and professional ethics must come from a professional organization. With a noble purpose, a single professional organization does not violate the law on association and human rights. The presence of a new medical society organization will not interfere with the position of the Indonesian Doctors Association as a professional organization. The suggestion from this study is that new organizations such as the Association of Indonesian Doctors must synergize and become the task force for the Indonesian Doctors Association in controlling the running of the organization while simultaneously providing a driving force for services to the Indonesian people.
 
 Key words: Professional organizations; Constitution; Medical practice","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318400","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ilham Endriansyah Putra, Muhammad Galih Ramahadi, Rifad Fahrezy
The Ombudsman is an independent institution established by the Government with all responsibilities over it, which is meant if the task of monitoring, investigating and providing follow-up on all disputes between the public and agencies and public service institutions in Indonesia. All forms of action that will be carried out by the Ombudsman are based on the authority obtained by the Ombudsman. The bureaucratic reforms that have been carried out in Indonesia since the Old Order era until now continue to grow, the development of the performance pattern of officials who keep up with the times is of course followed by the development of problems that are far more complex, without being equipped with regulation and high integrity, the personal will of each apparatus can be became a boomerang and resulted in the emergence of maladministration, both in the abuse of authority to behavior that is detrimental to the state agencies themselves. Along with its development, many ombudsman themselves are still not aware of their existence and role as supervisors of public services in Indonesia. This study aims to find out the legal basis and role of the ombudsman in supervising public services and how to see the existence of the ombudsman through case studies. The research method used is normative juridical through a case study approach. The conclusion is that the performance of the ombudsman can be increased because the ombudsman himself has been facilitated with a very broad authority in supervising public services. In addition, with concrete solutions to public service problems, the ombudsman can show its existence and role.
{"title":"EKSISTENSI OMBUDSMAN SEBAGAI PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BEBAS MALADMINISTRASI STUDI KASUS: PEMBANGUNAN APARTEMEN LEXINGTON RESIDENCE","authors":"Ilham Endriansyah Putra, Muhammad Galih Ramahadi, Rifad Fahrezy","doi":"10.35315/dh.v24i2.9321","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9321","url":null,"abstract":"The Ombudsman is an independent institution established by the Government with all responsibilities over it, which is meant if the task of monitoring, investigating and providing follow-up on all disputes between the public and agencies and public service institutions in Indonesia. All forms of action that will be carried out by the Ombudsman are based on the authority obtained by the Ombudsman. The bureaucratic reforms that have been carried out in Indonesia since the Old Order era until now continue to grow, the development of the performance pattern of officials who keep up with the times is of course followed by the development of problems that are far more complex, without being equipped with regulation and high integrity, the personal will of each apparatus can be became a boomerang and resulted in the emergence of maladministration, both in the abuse of authority to behavior that is detrimental to the state agencies themselves. Along with its development, many ombudsman themselves are still not aware of their existence and role as supervisors of public services in Indonesia. This study aims to find out the legal basis and role of the ombudsman in supervising public services and how to see the existence of the ombudsman through case studies. The research method used is normative juridical through a case study approach. The conclusion is that the performance of the ombudsman can be increased because the ombudsman himself has been facilitated with a very broad authority in supervising public services. In addition, with concrete solutions to public service problems, the ombudsman can show its existence and role.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"66 1-2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136318404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：