Paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas merupakan salah satu penyumbang terbesar paten dalam negeri. Negara Indonesia juga telah memberikan payung hukum guna melindungi legalitas status paten dalam hubungan dinas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Namun demikian, ketentuan yang menjadi dasar hukum dari pengaturan paten dalam hubungan dinas khususnya terkait hubungan hukum kepemilikan paten tidak berkesesuaian dengan konsep pengaturan umum kepemilikan paten yang dianut dalam Pasal-Pasal lainnya, seperti Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10 ayat (1). Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa kepemilikan atas paten yang dihasilkan hanya diperuntukkan bagi satu pihak atau kepemilikan tunggal dan selanjutnya ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pihak yang berhak memperoleh paten hanyalah orang-perorang (rechtpersoon) semata bukan termasuk badan hukum, sedangkan di sisi lain Pasal 13 ayat (1) hakikatnya langsung mengarahkan kepemilikan paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas dimiliki secara bersama-sama oleh Instansi Pemerintah dan Inventor yang menghasilkan paten. Pengaturan Pasal 13 ayat (1) yang berbeda sendiri dengan pengaturan senada di Pasal-Pasal lainnya tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai konsep, asas, dan teori yang mendasari keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai upaya untuk menjawab permasalahan ini. Artikel ini menyarankan upaya sinkronisasi antar Pasal yang mengatur kepemilikan paten, khususnya terkait kepemilikan bersama paten dan juga membahas serta menyarankan agar dianutnya konsep kepemilikan bersama atas paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas pada setiap peraturan pelaksana yang mengatur paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas.
{"title":"Aspek Filosofis Kepemilikan Bersama Paten dalam Hubungan Dinas Oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten","authors":"Ananda Fersa Dharmawan","doi":"10.30652/jih.v12i1.8309","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8309","url":null,"abstract":"Paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas merupakan salah satu penyumbang terbesar paten dalam negeri. Negara Indonesia juga telah memberikan payung hukum guna melindungi legalitas status paten dalam hubungan dinas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Namun demikian, ketentuan yang menjadi dasar hukum dari pengaturan paten dalam hubungan dinas khususnya terkait hubungan hukum kepemilikan paten tidak berkesesuaian dengan konsep pengaturan umum kepemilikan paten yang dianut dalam Pasal-Pasal lainnya, seperti Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10 ayat (1). Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa kepemilikan atas paten yang dihasilkan hanya diperuntukkan bagi satu pihak atau kepemilikan tunggal dan selanjutnya ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pihak yang berhak memperoleh paten hanyalah orang-perorang (rechtpersoon) semata bukan termasuk badan hukum, sedangkan di sisi lain Pasal 13 ayat (1) hakikatnya langsung mengarahkan kepemilikan paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas dimiliki secara bersama-sama oleh Instansi Pemerintah dan Inventor yang menghasilkan paten. Pengaturan Pasal 13 ayat (1) yang berbeda sendiri dengan pengaturan senada di Pasal-Pasal lainnya tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai konsep, asas, dan teori yang mendasari keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai upaya untuk menjawab permasalahan ini. Artikel ini menyarankan upaya sinkronisasi antar Pasal yang mengatur kepemilikan paten, khususnya terkait kepemilikan bersama paten dan juga membahas serta menyarankan agar dianutnya konsep kepemilikan bersama atas paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas pada setiap peraturan pelaksana yang mengatur paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80194258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Credit policy is a state goal to provide opportunities for the community to build businesses or businesses that have an impact on the nation's economic drive systemically. Banking financial institutions that serve credit financing products as products that are often in demand by customers in order to open a business by offering a prospectus for business activities. The existence of Rural Banks (BPR) has a significant role for local communities in the context of regional economic development. Broadly speaking, the role of BPR is not only in channeling funds to the public, but the bank and its customers work together to build a project through a financing product called profit sharing (dividend). The research method uses normative juridical (doctrinal research) with a qualitative approach, which in processing and analyzing data does not use numbers, symbols, and mathematical variables, but rather an in-depth understanding by reviewing the laws and regulations. The results of the study explain that, Developments in credit policy resulted in a change and were able to overcome the problem of instability in a country. Rural Banks have a policy of limiting credit distribution which is regulated in a regulation in order to achieve a productivity of capital to be distributed. The government through the Job Creation Law is to create an MSME ecosystem that is more integrated with investment and workers (human resources) for the sake of sustainability and the continuity of productive capital distribution. With the people's credit policy, regional creative products can be recognized and provide business opportunities for business actors in the region
{"title":"Kebijakan Kredit Melalui Bank Perkreditan Rakyat Bagi UMKM Dalm Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional","authors":"U. Nanda, Nanda Utama Utama","doi":"10.30652/jih.v12i1.8456","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8456","url":null,"abstract":"Credit policy is a state goal to provide opportunities for the community to build businesses or businesses that have an impact on the nation's economic drive systemically. Banking financial institutions that serve credit financing products as products that are often in demand by customers in order to open a business by offering a prospectus for business activities. The existence of Rural Banks (BPR) has a significant role for local communities in the context of regional economic development. Broadly speaking, the role of BPR is not only in channeling funds to the public, but the bank and its customers work together to build a project through a financing product called profit sharing (dividend). The research method uses normative juridical (doctrinal research) with a qualitative approach, which in processing and analyzing data does not use numbers, symbols, and mathematical variables, but rather an in-depth understanding by reviewing the laws and regulations. The results of the study explain that, Developments in credit policy resulted in a change and were able to overcome the problem of instability in a country. Rural Banks have a policy of limiting credit distribution which is regulated in a regulation in order to achieve a productivity of capital to be distributed. The government through the Job Creation Law is to create an MSME ecosystem that is more integrated with investment and workers (human resources) for the sake of sustainability and the continuity of productive capital distribution. With the people's credit policy, regional creative products can be recognized and provide business opportunities for business actors in the region ","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"114 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86058040","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat perusahaan harus mampu mempertahankan eksisitensinya misalnya dengan melakukan beberapa cara untuk meluaskan dan membesarkan perusahannya. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya adalah mendapat keuntungan akan melakukan beberapa cara misalnya dengan proses strukturisasi perusahaan melalui penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi). Sebagaimana diketahui bahwa perseroan terdiri dari organ perseroan yang salah satunya adalah pemegang saham. Pemegang saham pada sebuah PT mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena akibat kepemilikan saham terhadap PT tersebut. Hak suara dalam sebuah PT berbanding lurus dengan kepemilikan saham sehingga nilai saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham, berpengaruh dalam mengambil sebuah kebijakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan PT tentu diambil berdasarkan suara mayoritas yang menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindugan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pada perseroan terbatas yang go public yang tentunya memiliki banyak pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT dalam pengambilan keputusan hendaknya memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan prinsip majority rule and minority protection. Artinya yang berkuasa tetap pemegang saham mayoritas tetapi sedapat mungkin juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, namun cara terbaik adalah dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Untuk itu, seluruh stakeholders dalam perseroan haruslah mengedepankan prinsip good corporate governance.
{"title":"Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka","authors":"Riri - Lastiar Situmorang, Rasji Rasji","doi":"10.30652/jih.v12i1.8207","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8207","url":null,"abstract":"Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat perusahaan harus mampu mempertahankan eksisitensinya misalnya dengan melakukan beberapa cara untuk meluaskan dan membesarkan perusahannya. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya adalah mendapat keuntungan akan melakukan beberapa cara misalnya dengan proses strukturisasi perusahaan melalui penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi). Sebagaimana diketahui bahwa perseroan terdiri dari organ perseroan yang salah satunya adalah pemegang saham. Pemegang saham pada sebuah PT mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena akibat kepemilikan saham terhadap PT tersebut. Hak suara dalam sebuah PT berbanding lurus dengan kepemilikan saham sehingga nilai saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham, berpengaruh dalam mengambil sebuah kebijakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan PT tentu diambil berdasarkan suara mayoritas yang menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindugan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pada perseroan terbatas yang go public yang tentunya memiliki banyak pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT dalam pengambilan keputusan hendaknya memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan prinsip majority rule and minority protection. Artinya yang berkuasa tetap pemegang saham mayoritas tetapi sedapat mungkin juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, namun cara terbaik adalah dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Untuk itu, seluruh stakeholders dalam perseroan haruslah mengedepankan prinsip good corporate governance.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75966076","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan dan hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Keputusan Kapolri tersebut apabila dikaji berbasis pada Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Restorative Justice, Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Rumusan masalah yang diajukan, pertama; Apa yang menjadi dasar Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. Kedua; Bagaimana kajian kebijakan hukum pidana terhadap hapusnya kewenangan penyidikan tersebut. Konklusi yang ditemukan; pertama, salah satu dasar agar Polsek fokus pada aspek Kamtibmas dan efektifitas penyidikan diserahkan pada Polres. Kedua, Keputusan Kapolri dengan menghapus kewenangan penyidikan di Polsek dalam kajian kebijakan hukum pidana cukup rasional dalam kerangka upaya non penal untuk semata mata menegakkan hukum demi terwujudnya kamtibmas.
{"title":"Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021","authors":"Sukarna Karna, Armitran Firsantara, Davit Sianturi, AlFajri Septianriandi","doi":"10.30652/jih.v12i1.8445","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8445","url":null,"abstract":"Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan dan hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Keputusan Kapolri tersebut apabila dikaji berbasis pada Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Restorative Justice, Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Rumusan masalah yang diajukan, pertama; Apa yang menjadi dasar Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. Kedua; Bagaimana kajian kebijakan hukum pidana terhadap hapusnya kewenangan penyidikan tersebut. Konklusi yang ditemukan; pertama, salah satu dasar agar Polsek fokus pada aspek Kamtibmas dan efektifitas penyidikan diserahkan pada Polres. Kedua, Keputusan Kapolri dengan menghapus kewenangan penyidikan di Polsek dalam kajian kebijakan hukum pidana cukup rasional dalam kerangka upaya non penal untuk semata mata menegakkan hukum demi terwujudnya kamtibmas.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87459390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adopted children who have an identity as biological children have the potential to cause inheritance disputes with heir relatives if not resolved through mediation. In Islamic law, the permissibility of adopting a child is limited as long as it is not equated with biological children. This further applies to the civil rights of adopted children including inheritance rights. Adopted children are not entitled to a share of the inheritance and can only get a share based on the obligatory will of their adoptive parents according to the level of the will and not exceeding one-third of the parent's assets. If it exceeds a third of the assets of his parents, then he must obtain the approval of the heirs. On the other hand, the existence of adopted children who have residence documents as biological children has the potential to become a dispute, one of which is the issue of inheritance. In resolving these disputes, mediation as a way of settling cases in a non-litigation process is in principle the first step in efforts to seek law and justice that must be put forward rather than through lawsuits or other law enforcement. This is because in inheritance disputes that occur between adopted children who have residence certificates as biological children have the potential to violate the Population Law and also the Criminal Procedure Code because if it is proven that they intentionally misused population data by providing incorrect information it will lead to actions that can be punishable criminal
{"title":"Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Indentitas Sebagai Anak Kandung","authors":"Andrizal Andrizal, Mohammad Yusuf Daeng","doi":"10.30652/jih.v12i1.8541","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8541","url":null,"abstract":"Adopted children who have an identity as biological children have the potential to cause inheritance disputes with heir relatives if not resolved through mediation. In Islamic law, the permissibility of adopting a child is limited as long as it is not equated with biological children. This further applies to the civil rights of adopted children including inheritance rights. Adopted children are not entitled to a share of the inheritance and can only get a share based on the obligatory will of their adoptive parents according to the level of the will and not exceeding one-third of the parent's assets. If it exceeds a third of the assets of his parents, then he must obtain the approval of the heirs. On the other hand, the existence of adopted children who have residence documents as biological children has the potential to become a dispute, one of which is the issue of inheritance. In resolving these disputes, mediation as a way of settling cases in a non-litigation process is in principle the first step in efforts to seek law and justice that must be put forward rather than through lawsuits or other law enforcement. This is because in inheritance disputes that occur between adopted children who have residence certificates as biological children have the potential to violate the Population Law and also the Criminal Procedure Code because if it is proven that they intentionally misused population data by providing incorrect information it will lead to actions that can be punishable criminal","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81970552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pembentukan Holding BUMN, termasuk Holding Perkebunan Nusantara merupakan upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah BUMN. Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara mengakibatkan terjadinya perubahan status badan hukum BUMN, khususnya dalam hal ini terhadap PT Perkebunan Nusantara V. Ketentuan terkait pembentukan Holding Company pada BUMN belum diatur secara jelas dan spesifik dalam bentuk Undang-Undang.Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, mengakibatkan hilangnya status BUMN Persero di PTPN V dan kedudukannya menjadi anak perusahaan BUMN, yang ditandai dengan terjadinya restrukturisasi organisasi perusahaan, perubahan komposisi dan jenis saham, yaitu menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10% saham dimiliki oleh negara, dengan klasifikasi kepemilikan saham istimewa atau dwiwarna. Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mengakibatkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu selaku badan hukum mandiri dan badan usaha yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan.Namun, masih terdapat multitafsir atau perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan dari keuangan BUMN, apakah keuangan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, atau sebaliknya keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Disharmonisasi hukum ini antara lain ditandai dengan adanya perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Berdasarkan prinsip Separate Legal Entity dan transformasi kekayaan negara, pada hakikatnya telah terjadi perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN ataupun anak perusahaan Holding BUMN yang terpisah dari pemegang sahamnya, namun masih tetap mempunyai hubungan dengan negara dikarenakan status negara selaku pemegang saham dengan hak istimewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum BUMN Pada PT Perkebunan Nusantara V Pasca Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara Dikaitkan Dengan Kekayaan Negara Dalam Perseroan","authors":"Roberto P Tarigan, F. Firdaus, Hayatul Ismi","doi":"10.30652/jih.v12i1.8318","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8318","url":null,"abstract":"Pembentukan Holding BUMN, termasuk Holding Perkebunan Nusantara merupakan upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah BUMN. Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara mengakibatkan terjadinya perubahan status badan hukum BUMN, khususnya dalam hal ini terhadap PT Perkebunan Nusantara V. Ketentuan terkait pembentukan Holding Company pada BUMN belum diatur secara jelas dan spesifik dalam bentuk Undang-Undang.Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, mengakibatkan hilangnya status BUMN Persero di PTPN V dan kedudukannya menjadi anak perusahaan BUMN, yang ditandai dengan terjadinya restrukturisasi organisasi perusahaan, perubahan komposisi dan jenis saham, yaitu menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10% saham dimiliki oleh negara, dengan klasifikasi kepemilikan saham istimewa atau dwiwarna. Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mengakibatkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu selaku badan hukum mandiri dan badan usaha yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan.Namun, masih terdapat multitafsir atau perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan dari keuangan BUMN, apakah keuangan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, atau sebaliknya keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Disharmonisasi hukum ini antara lain ditandai dengan adanya perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Berdasarkan prinsip Separate Legal Entity dan transformasi kekayaan negara, pada hakikatnya telah terjadi perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN ataupun anak perusahaan Holding BUMN yang terpisah dari pemegang sahamnya, namun masih tetap mempunyai hubungan dengan negara dikarenakan status negara selaku pemegang saham dengan hak istimewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"109 2-3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85544756","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.
本研究旨在了解电ju地方化解除后，北干巴鲁市网络卖淫活动的发展情况，以及未来北干巴鲁市政府将采取什么政策。所使用的方法是社会学法律研究，通过对各种现有形式的社交媒体进行搜索，并对社会的各个组成部分进行深入访谈，然后对结果进行定性分析。北干巴鲁是廖内省的首府，以其基于传统价值观的马来社区而闻名，这些价值观被编码为sara' sara'，编码为Kitabullah。在已故的h·赫尔曼·阿卜杜拉(H. Herman Abdullah)担任北干巴鲁市长的任期结束时，北干巴鲁市出台了一项关闭Teleju卖淫地方化的政策。一方面，技术的发展对社会的进步和福利有积极的影响，特别是在北干巴鲁。然而，另一方面，移动通信技术可能被公众滥用，其中之一是促进网上卖淫交易。在北坎巴鲁，网上卖淫的迹象是，使用的一些社交媒体是Facebook、instagram、Twitter和Me chat。这是北干巴鲁每个利益相关者都关心的问题，因此未来的区域法律政策是预防和处理网上卖淫活动的努力之一。
{"title":"Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembuburan lokalisasi Prostitusi Teleju","authors":"M. R, Davit Rahmadan, Setia Putra","doi":"10.30652/jih.v12i1.8431","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8431","url":null,"abstract":"This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"86 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74859585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.24815/kanun.v24i3.28324
A. Fendri, Busyra Azheri
The management of mineral and coal resources is affected by the shift in the paradigm of regional government administration, which now emphasizes aspects of regional autonomy. Law Number 23, 2014 concerning Regional Government, which genuinely adheres to the maxim of maximal regional autonomy, appears to be incompatible with Law Number 3, 2020 concerning the revision of Law Number 4, 2009 on Mineral and Coal Mining. In practice, this results in a variety of interpretations of the nature and significance of regional autonomy, which ultimately has repercussions for the management of mineral and coal resources. This research aims to investigate the significance and nature of regional autonomy in connection to the management of mineral and coal resources. This is doctrinal legal research and a philosophical approach is applied based on legal principles. The findings are the fundamental principles of managing mineral and coal resources in the future era of regional autonomy focuses on returning to the principle of being a state, which means that the use of mineral and coal resources must be in accordance with the ideals of the state outlined in paragraph 4 of the Preamble of the 1945 Constitution, aspects of environmental harmonization and spatial alignment and the application of the principle of proportionality in regulating government and local government authorities.
{"title":"FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF MINERAL AND COAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA","authors":"A. Fendri, Busyra Azheri","doi":"10.24815/kanun.v24i3.28324","DOIUrl":"https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.28324","url":null,"abstract":"The management of mineral and coal resources is affected by the shift in the paradigm of regional government administration, which now emphasizes aspects of regional autonomy. Law Number 23, 2014 concerning Regional Government, which genuinely adheres to the maxim of maximal regional autonomy, appears to be incompatible with Law Number 3, 2020 concerning the revision of Law Number 4, 2009 on Mineral and Coal Mining. In practice, this results in a variety of interpretations of the nature and significance of regional autonomy, which ultimately has repercussions for the management of mineral and coal resources. This research aims to investigate the significance and nature of regional autonomy in connection to the management of mineral and coal resources. This is doctrinal legal research and a philosophical approach is applied based on legal principles. The findings are the fundamental principles of managing mineral and coal resources in the future era of regional autonomy focuses on returning to the principle of being a state, which means that the use of mineral and coal resources must be in accordance with the ideals of the state outlined in paragraph 4 of the Preamble of the 1945 Constitution, aspects of environmental harmonization and spatial alignment and the application of the principle of proportionality in regulating government and local government authorities.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74070503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-06DOI: 10.24815/kanun.v24i3.23251
Kadek Agus Sudiarawan, P.A.H. Martana
This study aims to examine whether the current industrial relations court procedural law system is sufficiently ideal as a reference for the settlement of industrial relations disputes in Indonesia and to test the urgency of regulating independent procedural law in the Court of Indonesian Industrial Relations. This is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and comparative approach. The result shows that the industrial relation court procedural law system is not ideal enough to accommodate the development and complexity of disputes that occur in Indonesian labor today. Simple, quick and inexpensive way of settling dispute is difficult to occur when the procedural law that is enforced still adopts or is unable to escape from HIR, RBg, RV as civil procedural law (colonial product), which has a general character. The Industrial Relations Court as one of the Special Courts must be able to show its independent character, including in regulating procedural law. Comparative studies with the state of Thailand, Malaysia and Japan are used in this paper in order to illustrate the importance of the regulation concerning the Industrial Relations Court procedures. Changes to the procedural law of the Industrial Relation Court are urgent to do in order to provide an effective and efficient means of dispute resolution that is able to represent simple, quick and inexpensive principles according to the needs or demands of workers and employers today
{"title":"EXAMINING THE REGULATION OF INDEPENDENT PROCEDURE AT THE INDONESIAN INDUSTRIAL RELATIONS COURT","authors":"Kadek Agus Sudiarawan, P.A.H. Martana","doi":"10.24815/kanun.v24i3.23251","DOIUrl":"https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.23251","url":null,"abstract":"This study aims to examine whether the current industrial relations court procedural law system is sufficiently ideal as a reference for the settlement of industrial relations disputes in Indonesia and to test the urgency of regulating independent procedural law in the Court of Indonesian Industrial Relations. This is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and comparative approach. The result shows that the industrial relation court procedural law system is not ideal enough to accommodate the development and complexity of disputes that occur in Indonesian labor today. Simple, quick and inexpensive way of settling dispute is difficult to occur when the procedural law that is enforced still adopts or is unable to escape from HIR, RBg, RV as civil procedural law (colonial product), which has a general character. The Industrial Relations Court as one of the Special Courts must be able to show its independent character, including in regulating procedural law. Comparative studies with the state of Thailand, Malaysia and Japan are used in this paper in order to illustrate the importance of the regulation concerning the Industrial Relations Court procedures. Changes to the procedural law of the Industrial Relation Court are urgent to do in order to provide an effective and efficient means of dispute resolution that is able to represent simple, quick and inexpensive principles according to the needs or demands of workers and employers today","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82029201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-01DOI: 10.24815/kanun.v24i3.28098
M. C. Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar
This purpose of this research is to identify the constrains that arise in the inventory efforts carried out by the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to realize the legal protection of communal intellectual property. The method used is normative legal research with an evaluative nature, where the sources of legal material obtained in this research are then analyzed qualitatively. The constrains that have been identified are: Constraints in terms of substance, related to the confusion of communal intellectual property rights holders; Constraints in terms of structure, related to coordinating the inventory of communal intellectual property without involving a custodian; Constraints in terms of culture, related to the culture of speech for the custodian of communal intellectual property in Indonesia. These constrains will certainly hinder the government’s efforts to realize the legal protection of Indonesian communal intellectual property. Therefore, it is necessary to make improvements from several aspects, namely: First, the holder of communal intellectual property rights is the custodian; Second, the inventory should be carried out directly or at least involve the custodian; Third, grounding the documentation culture in communal intellectual property custodians in Indonesia
{"title":"CONSTRAINTS TO THE PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY THROUGH INVENTORY BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY","authors":"M. C. Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar","doi":"10.24815/kanun.v24i3.28098","DOIUrl":"https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.28098","url":null,"abstract":"This purpose of this research is to identify the constrains that arise in the inventory efforts carried out by the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to realize the legal protection of communal intellectual property. The method used is normative legal research with an evaluative nature, where the sources of legal material obtained in this research are then analyzed qualitatively. The constrains that have been identified are: Constraints in terms of substance, related to the confusion of communal intellectual property rights holders; Constraints in terms of structure, related to coordinating the inventory of communal intellectual property without involving a custodian; Constraints in terms of culture, related to the culture of speech for the custodian of communal intellectual property in Indonesia. These constrains will certainly hinder the government’s efforts to realize the legal protection of Indonesian communal intellectual property. Therefore, it is necessary to make improvements from several aspects, namely: First, the holder of communal intellectual property rights is the custodian; Second, the inventory should be carried out directly or at least involve the custodian; Third, grounding the documentation culture in communal intellectual property custodians in Indonesia","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"57 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90709091","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：