Gustina Ningsih Pasaribu, Desty Amalia Ramadhani, A. S. Khoirin, Mohd. Asruli Bin Hamdani, Naufal Rizqi Muzadi, A. M. Khazin
Abstract: This article discusses the decision of the Sampang Religious Court number 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. The guardian adhal, where the guardian is reluctant to marry off his child even though the application process has been agreed upon by the bride and groom, the family, and even by the guardian himself. Therefore, the prospective bride submits to the Religious Courts so that the religious court can examine and determine the adhal of the guardian. In deciding the case, the judge is based on the consideration of evidence and witnesses in the trial. Based on these considerations, the panel of judges decided: 1. They granted the Petitioner's Application; 2. To declare that the marriage guardian of the Petitioner (the original applicant's father) as the biological father of the applicant (the original applicant) is an adhal marriage guardian; 3. To appoint the Head of the Torjun District Religious Affairs Office as Guardian Judge to marry the Petitioner (Original Petitioner) with his future husband: IR bin S; and 4. Charges the Petitioner to pay the court fees in the amount of Rp. 391,000.00 (three hundred and ninety-one thousand rupiahs). The decision of the Sampang Religious Court is following applicable law because it is carried out for the sake of creating benefit and avoiding harm. Keywords : marriage, guardian of marriage, guardian of adhal. Abstrak: Artikel ini membahas putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. tentang wali adhal, dimana wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya padahal proses lamaran sudah disepakati oleh kedua mempelai, keluarga bahkan oleh walinya sendiri. Karena itu pihak calon mempelai perempuan mengajukan kepada Pengadlan Agama, agar pengadilan agama dapat memeriksa dan menetapkan adhalnya wali tersebut. Dalam memutus perkara tersebut, hakim didasarkan pada pertimbangan bukti dan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon Asli) sebagai ayah kandung dari Pemohon (Pemohon Asli), adalah Wali nikah yang adhal; 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon Asli) dengan calon suaminya: IR bin S; dan 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dilakukan demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Kata Kunci: perkawinan, wali nikah, dan wali adhal.
摘要:本文讨论了三邦宗教法院0033/Pdt.P/2019/PA.Spg的判决。监护人不愿意将孩子嫁出去，即使申请程序已经得到了新娘、新郎、家庭甚至监护人本人的同意。因此，准新娘向宗教法院提交，以便宗教法院可以审查和确定监护人的身份。在判决案件时，法官是基于对审判中证据和证人的考虑。基于这些考虑，评委会决定:他们批准了请愿人的申请;2. 声明作为申请人(原申请人)生父的申请人(原申请人的父亲)的婚姻监护人为法定婚姻监护人;3.委任托尔琼区宗教事务办公室主任为监护人法官，为申请人(原申请人)与其未来的丈夫:IR bin S主持婚礼;和4。向申请人收取391,000.00卢比(339.1万卢比)的诉讼费。三邦宗教法院的裁决遵循了适用法律，因为它是为了创造利益和避免伤害而进行的。关键词:婚姻，婚姻监护人，婚姻监护人。摘要/ abstract摘要:Artikel ini member has putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg。tenang wali adhal, dimana wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya padahal promearan sudah disepakati oleh kedua mempelai, keluarga bakan oleh walinya sendiri。Karena to pihak calon mempelai perempuan mengajukan kepada Pengadlan Agama, agar pengadilan Agama daperiksa dan menetapkan adhalnya wali tersebut。Dalam memutus perkara tersebut, hakim didasarkan pada pertimbangan bukti dan saksi Dalam persidangan。Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan: 1。孟不勒坎;2. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon (Pemohon Asli) sebagai Ayah kandung dari Pemohon (Pemohon Asli)， adalah Wali nikah yang adhal;3.Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon Asli) dengan calon suaminya: IR bin S;丹4。成员银行kepada pemhonmembayar biaya perkara ini sejumlah卢比391,000,000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)。Putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dilakukan demi mencipakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan。Kata Kunci: perkawinan, wali nikah, dan wali adhal。
{"title":"Analisis Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg tentang Wali Adhal","authors":"Gustina Ningsih Pasaribu, Desty Amalia Ramadhani, A. S. Khoirin, Mohd. Asruli Bin Hamdani, Naufal Rizqi Muzadi, A. M. Khazin","doi":"10.15642/mal.v2i2.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i2.50","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the decision of the Sampang Religious Court number 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. The guardian adhal, where the guardian is reluctant to marry off his child even though the application process has been agreed upon by the bride and groom, the family, and even by the guardian himself. Therefore, the prospective bride submits to the Religious Courts so that the religious court can examine and determine the adhal of the guardian. In deciding the case, the judge is based on the consideration of evidence and witnesses in the trial. Based on these considerations, the panel of judges decided: 1. They granted the Petitioner's Application; 2. To declare that the marriage guardian of the Petitioner (the original applicant's father) as the biological father of the applicant (the original applicant) is an adhal marriage guardian; 3. To appoint the Head of the Torjun District Religious Affairs Office as Guardian Judge to marry the Petitioner (Original Petitioner) with his future husband: IR bin S; and 4. Charges the Petitioner to pay the court fees in the amount of Rp. 391,000.00 (three hundred and ninety-one thousand rupiahs). The decision of the Sampang Religious Court is following applicable law because it is carried out for the sake of creating benefit and avoiding harm.\u0000Keywords : marriage, guardian of marriage, guardian of adhal.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. tentang wali adhal, dimana wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya padahal proses lamaran sudah disepakati oleh kedua mempelai, keluarga bahkan oleh walinya sendiri. Karena itu pihak calon mempelai perempuan mengajukan kepada Pengadlan Agama, agar pengadilan agama dapat memeriksa dan menetapkan adhalnya wali tersebut. Dalam memutus perkara tersebut, hakim didasarkan pada pertimbangan bukti dan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon Asli) sebagai ayah kandung dari Pemohon (Pemohon Asli), adalah Wali nikah yang adhal; 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon Asli) dengan calon suaminya: IR bin S; dan 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dilakukan demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.\u0000Kata Kunci: perkawinan, wali nikah, dan wali adhal.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130736322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: In Indonesia, the case of covid-19 has increased continuously, even today. The government has also issued regulations to suppress the increase in positive numbers. Not to mention that there have been many violations of human rights guarantees in handling problems during this pandemic. This journal will discuss guaranteeing human rights in handling problems during the Covid-19 period, where this pandemic began to occur in early 2020. If you look at it clearly, it will seem as if there are a lot of human rights guarantees that have been injured in dealing with problems that have occurred. The problems that occur include the inconsistency of a regulation, discrimination, unequal technology for education, public apathy towards health protocols so that many hospitals experience an overload, and community rejection of vaccines. In dealing with these problems, the government should solve them while still guaranteeing the rights of the people as a form of state protection for its citizens.Keywords: Human Rights, Covid-19, Problematic.Abstrak: Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini. Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positif. Belum lagi terjadi banyak pelanggaran jaminan Hak Asasi Manusia dalam penangan problematika masa pandemi ini. Sehingga jurnal ini akan membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika dalam masa covid-19 yang mana pandemi ini mulai terjadi pada awal tahun 2020. Jika dilihat secara gamblang maka akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicederai dalam penangan problematika yang terjadi. Problematika yang terjadi di ataranya adalah ketidaksesuain suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya teknologi untuk pendidikan, sikap apatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin. Dalam menghadapi problematika tersebut, pemerintah hendaknya menyelesaikannya dengan tetap menjamin hak masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Covid-19, Problematika.
摘要:即使在今天，印度尼西亚的covid-19病例仍在持续增加。政府也出台了限制增长的规定。更不用说，在这次大流行期间，在处理问题时出现了许多违反人权保障的情况。本刊将讨论在2019冠状病毒病期间处理问题时保障人权，该流行病于2020年初开始发生。如果你看得清楚，似乎在处理已经发生的问题时，有许多人权保障受到了损害。发生的问题包括监管不一致、歧视、教育技术不平等、公众对卫生协议漠不关心，导致许多医院超负荷，以及社区拒绝接种疫苗。在处理这些问题时，政府既要解决这些问题，又要作为国家对公民的一种保护形式，保障人民的权利。关键词:人权、新冠肺炎、问题摘要:印度尼西亚新冠肺炎新冠肺炎(mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini)。Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positive。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是流行病。新冠肺炎新冠肺炎大流行将于2020年1月1日在新加坡举行，并将于2020年1月1日在新加坡举行。Jika dilihat secara gamblang makan akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicederai dalam penangan problematika yang terjadi。problem matika yang terjadi di ataranya adalah ketidaksesuain suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya technologii untuk pendidikan, sikapatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingya banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。Kata kunci: Hak Asasi手稿，Covid-19, Problematika。
{"title":"Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Problematika yang Terjadi pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Sagita Destia Ramadhan, Fina Aprillia Rosadi","doi":"10.15642/mal.v2i1.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.40","url":null,"abstract":" Abstract: In Indonesia, the case of covid-19 has increased continuously, even today. The government has also issued regulations to suppress the increase in positive numbers. Not to mention that there have been many violations of human rights guarantees in handling problems during this pandemic. This journal will discuss guaranteeing human rights in handling problems during the Covid-19 period, where this pandemic began to occur in early 2020. If you look at it clearly, it will seem as if there are a lot of human rights guarantees that have been injured in dealing with problems that have occurred. The problems that occur include the inconsistency of a regulation, discrimination, unequal technology for education, public apathy towards health protocols so that many hospitals experience an overload, and community rejection of vaccines. In dealing with these problems, the government should solve them while still guaranteeing the rights of the people as a form of state protection for its citizens.Keywords: Human Rights, Covid-19, Problematic.Abstrak: Di Indonesia kasus covid-19 mengalami peningkatan secara terus menerus bahkan hingga saat ini. Pemerintahpun juga telah mengeluarkan regulasi-regulasi untuk menekan peningkatan angka positif. Belum lagi terjadi banyak pelanggaran jaminan Hak Asasi Manusia dalam penangan problematika masa pandemi ini. Sehingga jurnal ini akan membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam penanganan problematika dalam masa covid-19 yang mana pandemi ini mulai terjadi pada awal tahun 2020. Jika dilihat secara gamblang maka akan terlihat seakan banyak sekali jaminan Hak Asasi Manusia yang banyak dicederai dalam penangan problematika yang terjadi. Problematika yang terjadi di ataranya adalah ketidaksesuain suatu regulasi, pendiskriminasian, tidak meratanya teknologi untuk pendidikan, sikap apatis masyarakat terhadap protokol kesehatan hingga banyak rumah sakit yang mengalami overload, dan penolakan masyarakat terhadap vaksin. Dalam menghadapi problematika tersebut, pemerintah hendaknya menyelesaikannya dengan tetap menjamin hak masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya.\u0000Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Covid-19, Problematika.\u0000 ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129020152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Khairatin Azizah, Muammar bin Mosni, Kholili Anam, Mega Ayu Ningtyas
Abstract: This article discusses proof through oath from the perspective of Islamic law. This article was written based on the results of a qualitative literature review and the data collected were analyzed inductively. An oath is a statement made by someone who carries the name of God. An oath made in the name of God may not be used as a toy or placed on something that is not reasonable, even if it is not intentional, because an oath has consequences for the person who carries out the oath. An oath according to Islamic law is an utterance accompanied by the mention of the name of Allah, intending to convince the other party about the veracity of the utterance of the oath. If what is to be convinced is contrary to the heart of the speaker, then he is willing to receive sanctions from Allah. In Islamic law, an oath made by someone who is litigating in court can be used as evidence. Keywords: Oath, court, Islamic law. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembuktian melalui sumpah dalam perspektif hukum Islam. Atikel ini ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersifat kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah. Dalam hukum Islam, sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam.
[摘要]本文从伊斯兰教法的角度探讨誓言证明。本文基于定性文献综述的结果，并对收集到的数据进行归纳分析。誓言是某人以上帝之名所作的声明。以上帝之名所发的誓，即使不是故意的，也不可当作玩物或放在不合理的东西上，因为誓对发誓的人是有后果的。根据伊斯兰教法，誓言是一种伴随着提到安拉的名字的话语，旨在使对方相信所发誓言的真实性。如果被说服的东西违背了说话者的心，那么他愿意接受真主的惩罚。在伊斯兰法律中，在法庭上提起诉讼的人所作的誓言可以作为证据。关键词:誓言，法庭，伊斯兰教法。摘要:伊斯兰教的宗教信仰及其对宗教信仰的影响。数据分析与质量分析:数据分析与质量分析;数据分析与质量分析;Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan。sunpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan padhal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena Sumpah memiliki konsekuensi kepada orang melaksanakan Sumpah tersebut。Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain, tentenkebenaran ucapan yang bersumpah。阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉，阿比拉。在伊斯兰教中，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到，我们可以看到。Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam。
{"title":"Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam","authors":"Khairatin Azizah, Muammar bin Mosni, Kholili Anam, Mega Ayu Ningtyas","doi":"10.15642/mal.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.45","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses proof through oath from the perspective of Islamic law. This article was written based on the results of a qualitative literature review and the data collected were analyzed inductively. An oath is a statement made by someone who carries the name of God. An oath made in the name of God may not be used as a toy or placed on something that is not reasonable, even if it is not intentional, because an oath has consequences for the person who carries out the oath. An oath according to Islamic law is an utterance accompanied by the mention of the name of Allah, intending to convince the other party about the veracity of the utterance of the oath. If what is to be convinced is contrary to the heart of the speaker, then he is willing to receive sanctions from Allah. In Islamic law, an oath made by someone who is litigating in court can be used as evidence.\u0000Keywords: Oath, court, Islamic law.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembuktian melalui sumpah dalam perspektif hukum Islam. Atikel ini ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersifat kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah. Dalam hukum Islam, sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.\u0000Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"193 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121649027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Izzul Haq, Nazhif Ali Murtadho, Piston Yunan Setyo, Sivana Amanda Diamita Syndo
Abstract: Islamic organizations become a forum for channeling aspirations in society. In its development in Indonesia, two Islamic organizations are mostly followed by the community, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. In the practice of the teachings of the two Islamic organizations which are both based on ahlus sunah wal jamaah, there are slight differences. This writing was made to know the history of the development of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations, the typical teaching practices of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the background and concept of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Tarjih Council. By using the scientific method (based on facts, analysis results, and existing theories) it can be concluded that: First, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are organizations based on the concept of ahlus sunah wal jamaah which were formed during the national movement as a forum for people's aspirations. Second, in practice, NU teachings also follow the opinion of a mazhab ulama, whereas Muhammadiyah only adheres to the Koran and hadith. Third, Bahsul Masail is a form of NU's distinctive scientific tradition which discusses problems in society from the perspective of the pesantren. Fourth, the Tarjih Council is an institution under the auspices of Muhammadiyah that deals with khilafiyah issues and also issues for which there are no legal provisions that regulate in the Koran and Sunnah. Keywords: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council. Abstrak: Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi Islam yang mayoritas diikuti oleh masyarakat, yakni Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam praktik ajaran dua organisasi Islam yang sama-sama berlandaskan pada ahlus sunah wal jamaah ini terdapat sedikit perbedaan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan fakta, hasil analisis, serta teori yang ada) dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi berasaskan paham ahlus sunah wal jamaah yang dibentuk dalam masa pergerakan nasional sebagai wadah aspirasi rakyat. Kedua, Dalam praktik ajaran NU juga mengikuti pendapat suatu ulama madhzab sedangkan Muhammadiyah hanya berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Ketiga, Bahsul Masail merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantren. Keempat, Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang menangani persoalan khilafiyah dan juga masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahs
摘要:伊斯兰教组织成为了一个沟通社会愿望的论坛。在印尼的发展过程中，有两个伊斯兰组织最受社区追捧，即Nahdlatul Ulama (NU)和Muhammadiyah。这两个伊斯兰组织都以ahlus sunah wal jamaah为基础，它们的教义在实践中略有不同。这篇文章是为了了解Nahdlatul Ulama和Muhammadiyah组织的发展历史，Nahdlatul Ulama和Muhammadiyah的典型教学实践，Bahsul Masail Nahdlatul Ulama的背景和概念，Muhammadiyah Tarjih Council。通过使用科学方法(基于事实、分析结果和现有理论)，可以得出以下结论:首先，Nahdlatul Ulama和Muhammadiyah是基于ahlus sunah wal jamaah概念的组织，它们是在民族运动期间形成的，是人民愿望的论坛。第二，在实践中，NU的教义也遵循马扎布乌拉玛的意见，而穆罕默德迪亚只遵循古兰经和圣训。第三，《巴赫苏尔·马萨伊》是挪威国立大学独特的科学传统的一种形式，它从人的角度讨论社会问题。第四，塔吉理事会是穆罕默德迪亚主持下的一个机构，它处理希拉菲耶问题，也处理古兰经和圣训中没有法律规定的问题。关键词:Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council。摘要:伊斯兰教组织(Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran)是伊斯兰教的宗教组织。在印度尼西亚，伊斯兰教是一个重要的宗教组织，伊斯兰教是一个伟大的宗教组织，伊斯兰教是一个伟大的宗教组织。巴基斯坦人民党是一个伊斯兰组织，是一个伊斯兰组织，是一个伊斯兰组织，是一个伊斯兰组织，是一个伊斯兰组织。Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是我的意思。古兰经，古兰经，古兰经，古兰经，古兰经。Ketiga, Bahsul Masail merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantrem。在《古兰经》中，《古兰经》是指《古兰经》，《古兰经》是指《古兰经》。Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Majelis Tarjih。
{"title":"Praktik Ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah","authors":"Muhammad Izzul Haq, Nazhif Ali Murtadho, Piston Yunan Setyo, Sivana Amanda Diamita Syndo","doi":"10.15642/mal.v2i1.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.83","url":null,"abstract":"Abstract: Islamic organizations become a forum for channeling aspirations in society. In its development in Indonesia, two Islamic organizations are mostly followed by the community, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. In the practice of the teachings of the two Islamic organizations which are both based on ahlus sunah wal jamaah, there are slight differences. This writing was made to know the history of the development of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations, the typical teaching practices of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the background and concept of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Tarjih Council. By using the scientific method (based on facts, analysis results, and existing theories) it can be concluded that: First, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are organizations based on the concept of ahlus sunah wal jamaah which were formed during the national movement as a forum for people's aspirations. Second, in practice, NU teachings also follow the opinion of a mazhab ulama, whereas Muhammadiyah only adheres to the Koran and hadith. Third, Bahsul Masail is a form of NU's distinctive scientific tradition which discusses problems in society from the perspective of the pesantren. Fourth, the Tarjih Council is an institution under the auspices of Muhammadiyah that deals with khilafiyah issues and also issues for which there are no legal provisions that regulate in the Koran and Sunnah.\u0000Keywords: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council.\u0000Abstrak: Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi Islam yang mayoritas diikuti oleh masyarakat, yakni Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam praktik ajaran dua organisasi Islam yang sama-sama berlandaskan pada ahlus sunah wal jamaah ini terdapat sedikit perbedaan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan fakta, hasil analisis, serta teori yang ada) dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi berasaskan paham ahlus sunah wal jamaah yang dibentuk dalam masa pergerakan nasional sebagai wadah aspirasi rakyat. Kedua, Dalam praktik ajaran NU juga mengikuti pendapat suatu ulama madhzab sedangkan Muhammadiyah hanya berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Ketiga, Bahsul Masail merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantren. Keempat, Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang menangani persoalan khilafiyah dan juga masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah.\u0000Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahs","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114317978","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: This article discusses the analysis of simple civil lawsuit verdict No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn. related to the existence of default (broken promise) in the implementation of the murabahah bil wakalah contract. This research is the result of a literature review by deciding PA Bojonegoro as the main source. The collected data were analyzed deductively. The filing of the lawsuit began when the defendant bought from the plaintiff a house with a selling price of Rp. 781,979,940, - where the purchase price of the bank/cost of goods is Rp. 500,000,000, - and the bank's profit/margin amounting to Rp. 281,979,940. The agreed installment payment agreement is carried out for 60 months in which each month the installment must be paid in the amount of Rp. 13,032,999, -. The breach of promise began to appear when the defendant had only paid 41 installments of the 49 installments that should have been paid up to March 2020, which means that Defendant was in arrears since August 2019 and there were still 11 more installments that had not yet been due, so the total was 60 installments. The losses suffered by Plaintiff amounted to Rp. 104,263,992, -. After the mediation, the plaintiff and defendant agreed to settle the matter out of court, and the defendant had paid off the debt (dependence) to the plaintiff. The plaintiff stated that he withdrew the plaintiff's claim in writing as referred to in the plaintiff's application letter regarding the plaintiff's claim withdrawal No. B.160 / KCP / Bojonegoro / 06/2020, dated 29 June 2020, in the case of sharia economy simple lawsuit No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA. Bjn, dated June 10, 2020. The decision was considered to be the best decision because before passing the verdict, of course, the Panel of Judges considered various considerations and existing evidence.Keywords: decision No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn, murabahah bil wakalah contract, default. Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis putusan perdata gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn. terkait adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menjadikan putusan PA Bojonegoro sebagai sumber utama. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Pengajuan gugatan tersebut bermula ketika tergugat membeli dari penggugat sebuah rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940,- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940. Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 13.032.999,-. Perbuatan ingkar janji tersebut mulai terlihat ketika tergugat baru membayar 41 kali angsuran dari 49 bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Maret 2020, yang artinya Tergugat menunggak sejak Agustus 2019 dan masih terdapat 11 angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan a
摘要:本文对简易民事诉讼判决书第2号/ Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn进行分析。与murabahah bill wakalah合同执行中存在违约(违约)有关。本研究是一个文献综述的结果，决定PA Bojonegoro为主要来源。对收集到的数据进行演绎分析。当被告从原告那里购买了一套售价为781,979,940卢比的房子时，提起诉讼，其中银行的购买价格/货物成本为5亿卢比，银行的利润/利润率为281,979,940卢比。议定的分期付款协议为期60个月，每个月分期付款的金额必须为Rp. 13,032,999， -。被告违反承诺的情况开始出现，当时被告只支付了截至2020年3月应支付的49期分期付款中的41期，这意味着被告自2019年8月以来一直拖欠款项，还有11期尚未到期，因此总共为60期。原告遭受的损失达104,263,992卢比，-。经调解，原告与被告同意庭外和解，被告已向原告清偿债务(依赖)。原告表示，他以书面形式撤回原告的索赔，这是在原告关于原告撤回索赔的申请函中提到的。B.160 / KCP / Bojonegoro / 06/2020，日期为2020年6月29日，涉及第2 / Pdt.G.S /2020 / PA号伊斯兰教经济简单诉讼。日期:2020年6月10日。该决定被认为是最好的决定，因为在通过裁决之前，当然，法官小组考虑了各种因素和现有证据。关键词:第2号决定/ Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn, murabahah bil wakalah合同，违约摘要/ abstract摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章全文:pdf / g。S / 2020 / PA Bjn。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menjadikan putusan PA Bojonegoro sebagai sumber utama。数据阳，阳，阳，阳，阳，阳，阳。Pengajuan gugatan tersebut bermula ketika tergugat membeli dari penggugat sebuah rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940，- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.00，- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940。Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah[13.032.999]，-。2019年7月11日，吉隆坡，吉隆坡，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷，曼谷。[j] .中国生物医学工程学报，2014,31(2):481 - 481。Setelah dilakukan mediasi, penggugat dangugat menyelesaikan permasalahan tersebut diluar pengadilan, dan tergugat telah melunasi hutang (tanggungan) kepada penggugan。Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis sebagaimana surat permohonan Penggugat tentang penabutan gugatan Penggugat No。B.160/KCP/Bojonegoro/06/2020, tanggal 2020年6月29日，dalam perkara gugatan sederhana ekonomi ysariah第2号/Pdt.G.S/2020/PA。2020年6月10日，北京。Putusan tersebut dinilai merupakan Putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan Putusan tersebut, tenunya Majelis Hakim成员pertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada。Kata kunci:普图山2号/Pdt.G。S/2020/PA Bjn, akad murabahah bil wakalah, wanprestasi。
{"title":"Analisis Perkara Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah","authors":"Khalwah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, S. Putri, Syafira Fuaidah, Muwahid Muwahid","doi":"10.15642/mal.v2i1.51","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.51","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the analysis of simple civil lawsuit verdict No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn. related to the existence of default (broken promise) in the implementation of the murabahah bil wakalah contract. This research is the result of a literature review by deciding PA Bojonegoro as the main source. The collected data were analyzed deductively. The filing of the lawsuit began when the defendant bought from the plaintiff a house with a selling price of Rp. 781,979,940, - where the purchase price of the bank/cost of goods is Rp. 500,000,000, - and the bank's profit/margin amounting to Rp. 281,979,940. The agreed installment payment agreement is carried out for 60 months in which each month the installment must be paid in the amount of Rp. 13,032,999, -. The breach of promise began to appear when the defendant had only paid 41 installments of the 49 installments that should have been paid up to March 2020, which means that Defendant was in arrears since August 2019 and there were still 11 more installments that had not yet been due, so the total was 60 installments. The losses suffered by Plaintiff amounted to Rp. 104,263,992, -. After the mediation, the plaintiff and defendant agreed to settle the matter out of court, and the defendant had paid off the debt (dependence) to the plaintiff. The plaintiff stated that he withdrew the plaintiff's claim in writing as referred to in the plaintiff's application letter regarding the plaintiff's claim withdrawal No. B.160 / KCP / Bojonegoro / 06/2020, dated 29 June 2020, in the case of sharia economy simple lawsuit No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA. Bjn, dated June 10, 2020. The decision was considered to be the best decision because before passing the verdict, of course, the Panel of Judges considered various considerations and existing evidence.Keywords: decision No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn, murabahah bil wakalah contract, default.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis putusan perdata gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn. terkait adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menjadikan putusan PA Bojonegoro sebagai sumber utama. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Pengajuan gugatan tersebut bermula ketika tergugat membeli dari penggugat sebuah rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940,- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940. Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 13.032.999,-. Perbuatan ingkar janji tersebut mulai terlihat ketika tergugat baru membayar 41 kali angsuran dari 49 bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Maret 2020, yang artinya Tergugat menunggak sejak Agustus 2019 dan masih terdapat 11 angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan a","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128927755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/ PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Defendant's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce. Keywords: The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic. Abstrak: Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga
摘要:自杀性离婚案件通常是由宗教法院审理的案件。然而，自2019冠状病毒病大流行进入印度尼西亚领土以来，自杀离婚案件在社会领域受到了广泛关注。在Sidoarjo宗教法庭内，可提出索赔的离婚案件也激增。通过他的2903/pdt号决定。G / 2020 / PA。因此，作者将根据案件的地点、当事人、证人、法官的考虑和判决来确定决定。本研究采用规范性法律方法，即将法律概念视为规则，并采用教义-法理学方法，从支配个人行为的教学原则开始。使用的数据是图书馆资源，如研究期刊、报纸和相关机构的公共讨论。这项研究的结论是，原告在Sidoarjo宗教法庭提出离婚，因为她的丈夫，即被告，对她实施暴力，并且没有为她提供福利。在判决中，法官根据证人证言和婚姻法，批准了被告的请求。此外，法官将孩子的监护权授予原告，因为孩子仍是未成年人，因此母亲有更多的权利获得hadhanah权利。基于上述情况，家庭中的每一对夫妻都应该正确履行自己的权利和义务，从而避免导致离婚的家庭暴力。关键词:判决号2903/pdt;G / 2020 / PA。sda，离婚案件，Covid-19大流行摘要:Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama。Namun sejak masuknya大流行COVID-19在印度尼西亚的wilayah, kasus cera guguat banyak mendapat soroat up up社交。Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo。Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA。Sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, Dan putusan。Penelitian ini menggunakan metokum normatiatim yang mengacu, konsep hukum, sebagai, kaidah, dengan, metodenya, yang doktrinology, yang bertitik, tolak, pada, kaidah, ajaran, yang mengkaidah, peraku seseorang。[资料来源:中国科学院学报][j]; [j]; [j];哈西尔达里penelitian ini menypulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik。Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkkwinan, selain ithakim成员kan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak terseah masih di bawah umur seingga ibu lebih berhak Dalam mendapat hak hadhanah。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Kata Kunci:普陀山规范2903/pdt.G/2020/PA。Sda, kasus cergugat, covid-19大流行。
{"title":"Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo","authors":"Rozzan Nabila, Ipop Abdi Prabowo, Syahrir Samuri, Fitriyani Sholicha, Ameylia Nur Sholihah, Siti Dalilah Candrawati","doi":"10.15642/mal.v2i1.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.36","url":null,"abstract":"Abstract: The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/ PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Defendant's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce.\u0000Keywords: The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic.\u0000Abstrak: Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125886434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：