Chesa Ayu Pradita Ariesandy, Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh, Nabila Aliansyah Putri, Nurul Aziroh Mufidah, Siska Wulandari, Yuda Burika, Muhammad Jazil Rifqi
Abstract: The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics. Keyword: Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics. Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat. Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.
摘要:辩护人职业道德规范的存在是为了约束和规范辩护人在执业过程中的行为或行动，但辩护人违反职业道德规范的情况也不少。在本期刊中，它解释了违反2003年关于律师的第18号法律第6条a款和第4条第(2)款的行为，其中律师违反了律师的道德准则，忽视了客户的利益，也违反了律师的誓言。本研究期刊使用的方法是一种定性研究方法，通过文献研究和通过书籍或期刊讨论违反倡导者道德准则的主要数据来源。运用归纳分析的方法，从法律角度分析案例，探讨律师职业道德规范中的违法行为及其执行。法院的结论是，辩护人在收到其委托人的工资后，干脆放弃了律师的工作，因此他应因违反辩护人的道德守则而受到处罚。关键词:违反辩护人道德准则;辩护人道德准则的执行。摘要:Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur peraku atau tindakan seseorang menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran Kode etik yang dilakukan advokat。(2)中国科学院自然科学与工程学院学报(自然科学与工程学院学报)，2009年12月1日，中国科学院自然科学与工程学院学报(自然科学与工程学报)。中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:中文:英文。这句话的意思是说:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”dispulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, seingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik Advokat。Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat。
{"title":"Penelantaran Klien Oleh Advokat: Melanggar Etika Profesi?","authors":"Chesa Ayu Pradita Ariesandy, Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh, Nabila Aliansyah Putri, Nurul Aziroh Mufidah, Siska Wulandari, Yuda Burika, Muhammad Jazil Rifqi","doi":"10.15642/mal.v3i6.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.139","url":null,"abstract":"Abstract: The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics.\u0000Keyword: Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics.\u0000Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat.\u0000Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127617465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indi Rizky Amalia Agustina, M. F.M, Nurul Alifatin, M. Syaifuddin, Musyarofa Musyarofa, Muhammad Jazil Rifqi
Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community. Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.
摘要:本文的目的是通过关注示威者的人权来审视警察在示威活动中本应遵循法律规定的程序和警察职业道德的行为，但事实并非如此。本文是运用警察道德规范理论探讨警察处理示威活动时的道德问题的实地研究。在泗水举行的反对《综合法》的示威活动，一开始很有秩序，但当演讲者发表演讲时，突然变成了无政府状态，某些圈子的挑衅者向警车投掷石块，并燃放鞭炮。然而，当怀疑是挑衅者的示威者在任何地方被残暴地逮捕，以致在社区中制造噪音和不安时，情况是悲惨的。这违反了警察履行职责的道德准则，即维护社区的安全和秩序。关键词:示威，警察道德准则，人权摘要:图juan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota policisi pada saat demonstran yang seharusnya melakukannya sesuai dengan检察官yang telah diatur dalam undang danetika profesi kepolisian dengan hak asasaspara demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威，在泗水举行示威。这句话的意思是:“这句话的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说。”我的名字是“我的名字”，我的名字是“我的名字”，我的名字是“我的名字”。Kata Kunci:演示，Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia。
{"title":"Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia","authors":"Indi Rizky Amalia Agustina, M. F.M, Nurul Alifatin, M. Syaifuddin, Musyarofa Musyarofa, Muhammad Jazil Rifqi","doi":"10.15642/mal.v3i5.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138","url":null,"abstract":"Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community.\u0000Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights\u0000Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat.\u0000Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"50 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123151960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Laquita Sabila Noer, Shela Hendrika Utami, Sri Mutmainnah
Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic. This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah. Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan). Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.
摘要:2020年地区区长选举在新冠肺炎疫情期间举行。中央选举管理委员会制定了新冠疫情期间的地区选举规定。本文讨论了对选举委员会2020年第06号条例关于2019冠状病毒病大流行期间地区首长选举的fiqh siyasah分析。这是一项使用定性分析的规范性研究，即通过解释2020年KPU条例第6号关于2019冠状病毒病大流行期间地区选举的数据，并基于fiqh siyasah对其进行分析。本研究结果基于2020年KPU法规No. 6;为了使地区选举成功并最大限度地减少COVID-19病毒的传播，必须遵守KPU和政府制定的规则，举行地区领导人选举。从fiqh siyasah的角度来看，这些规则是根据mashlahah的概念和tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah的规定(领导者的政策必须以利益为基础)。关键词:条例;选举委员会;地方选举;摘要/ abstract摘要:2020年新冠肺炎疫情。Komisi Pemilihan Umum memoriliki peraturan tentang Pilkada padmasa Covid-19大流行。2020年10月6日，中国人民将在2019冠状病毒病(Covid-19)大流行方面取得重大进展。Penelitian ini merupakan Penelitian normatiatidengan mengganakan分析定性分析yititdengan menjelaskan数据tentenpilkada patmasa大流行Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisya berdasakan fiqh siyasah。Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan键盘打印机6号2020年Tahun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan杨telah ditetapkan oleh pokalchuk键盘打印机丹Pemerintah皈依mensukseskan pilkada丹meminimalisir covid-19 penyebaran病毒。【翻译】:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。”Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah。
{"title":"Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah","authors":"Laquita Sabila Noer, Shela Hendrika Utami, Sri Mutmainnah","doi":"10.15642/mal.v3i5.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.146","url":null,"abstract":"Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic. This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). \u0000Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah.\u0000Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).\u0000Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116239628","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh. Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender. Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris. Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender
摘要:本文讨论了胡赛因·穆罕默德的宗教信仰。作者使用的研究类型是文献综述，使用的方法是描述性分析。这项研究的结论是，侯赛因·穆罕默德说，伊斯兰教中的妇女和男子拥有同样的权利和义务，包括工作。它是基于古兰经的经文，要求穆斯林不分男女地工作和做好事。此外，有一段历史圣训指出，安拉的使者并没有禁止妇女工作，许多女性同伴都积极地在家庭之外工作。因为他的思想，侯赛因·穆罕默德被认为是解放伊斯兰教的发起者。关键词:女性工作，法律，解释，qh，性别。摘要:伊斯兰教成员对穆罕默德的宗教信仰有深远的影响。简氏penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah分析文稿。哈西尔penelitian ini menypulkan bahwa侯赛因穆罕默德menyatakan bahwa perempuan danlaki -laki dalam伊斯兰教memiliki hak dankewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja。Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al- quan yang mewajibkan kom穆斯林bekerja dan melakukan kebaikan tanpa成员，akan laki-laki dan perempuan。Selain i terdapat riwayat hadiis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak parhabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah。Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh mansipatoris。Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender
{"title":"Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja","authors":"Mutimmah Mutimmah, Bakhrudin Safiullah","doi":"10.15642/mal.v3i5.155","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh.\u0000Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris.\u0000Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125715199","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Daman Huri, Novi Nour Hidayat, Nur Nabila Fauziah, Dail Akbar Asadillah
Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Surabaya, he had anticipated preventing the spread of Covid-19 in Surabaya by issuing several policies. In this regard, this article examines the policy of the mayor of Surabaya to suppress the spread of Covid-19 in Surabaya from the perspective of fiqh siyasah. This research is literature research and is qualitative. Data is collected through observation through the web lawancovid-19.surabaya.go.id. The collected data is analyzed descriptively. The study results concluded that Tri Rismaharini made various policies to minimize the spread of the Covid-19 virus in Surabaya. The policy relates to the economy, education, health, worship and the public sector. Tri Rismaharini is also actively controlling the field to check the implementation of the policy. In the perspective of fiqh siyasah, the policy of Tri Rismaharini corresponds to the concept of imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. The government, in making policies, must be maslahat-based and pay attention to the interests of its people Keywords: Policy, Mayor, Covid-19, fiqh siyasah. Abstrak: Covid-19 merupakan fenomena alam secara medis berupa virus. Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ketika Tri Rismaharini menjabat walikota Surabaya, beliau telah mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka artikel ini mengkaji tentang kabijakan walikota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi melalui web lawancovid-19.surabaya.go.id. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tri Rismaharini membuat berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum. Tri Rismaharini juga aktif mengontrol ke lapangan untuk mengecek penerapan kebijakan tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Tri Rismaharini sesuai dengan konsep imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berasaskan maslahat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah.
摘要新冠肺炎是一种以病毒形式出现的医学自然现象。传播速度非常快，包括在东爪哇的泗水地区。当特里·里斯马哈里尼担任泗水市长时，他曾预计通过发布几项政策来防止新冠病毒在泗水的传播。对此，本文从fiqh siyasah的角度考察泗水市长抑制新冠病毒在泗水传播的政策。本研究为文献研究，属质性研究。数据通过lawancovid-19.surabaya.go.id网站进行观察收集。对收集到的数据进行描述性分析。研究结果表明，特里·里斯马哈尼制定了各种政策，以尽量减少新冠病毒在泗水的传播。该政策涉及经济、教育、卫生、宗教和公共部门。特里•里斯马哈里尼也在积极控制该领域，以检查政策的执行情况。从fiqh siyasah的角度来看，三维什马哈里尼的政策与伊玛目达拉姆fiqh siyasah dusturiyyah的概念相对应。政府在制定政策时，必须以人民为本，关注人民利益。关键词:政策，市长，新冠肺炎，fiqh siyasah。摘要/ abstract摘要:2019冠状病毒肺炎(Covid-19)的肺炎现象和肺炎病毒。Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah泗水，爪哇铁木。新冠肺炎疫情在泗水暴发，泗水暴发，泗水暴发，泗水暴发，泗水暴发。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Penelitian ini adalah Penelitian pustaka dan bersifat qualitatif。彭普兰数据dilakukan melalui观测站melalui web lawancovid19 .surabaya.go.id。数据阳特库普尔分析系统。在泗水，印尼政府官员表示将尽量减少新冠病毒的感染。Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonoman, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum。特里·里斯玛哈里尼(Tri Rismaharini)的juga aktitif mengcontrol，如lapangan untuk mengecek，如kebijakan tersebut。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。国民议会议员，国民议会议员，国民议会议员，国民议会议员。Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah。
{"title":"Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah","authors":"Daman Huri, Novi Nour Hidayat, Nur Nabila Fauziah, Dail Akbar Asadillah","doi":"10.15642/mal.v3i5.154","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.154","url":null,"abstract":"Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Surabaya, he had anticipated preventing the spread of Covid-19 in Surabaya by issuing several policies. In this regard, this article examines the policy of the mayor of Surabaya to suppress the spread of Covid-19 in Surabaya from the perspective of fiqh siyasah. This research is literature research and is qualitative. Data is collected through observation through the web lawancovid-19.surabaya.go.id. The collected data is analyzed descriptively. The study results concluded that Tri Rismaharini made various policies to minimize the spread of the Covid-19 virus in Surabaya. The policy relates to the economy, education, health, worship and the public sector. Tri Rismaharini is also actively controlling the field to check the implementation of the policy. In the perspective of fiqh siyasah, the policy of Tri Rismaharini corresponds to the concept of imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. The government, in making policies, must be maslahat-based and pay attention to the interests of its people\u0000Keywords: Policy, Mayor, Covid-19, fiqh siyasah. \u0000Abstrak: Covid-19 merupakan fenomena alam secara medis berupa virus. Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ketika Tri Rismaharini menjabat walikota Surabaya, beliau telah mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka artikel ini mengkaji tentang kabijakan walikota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi melalui web lawancovid-19.surabaya.go.id. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tri Rismaharini membuat berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum. Tri Rismaharini juga aktif mengontrol ke lapangan untuk mengecek penerapan kebijakan tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Tri Rismaharini sesuai dengan konsep imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berasaskan maslahat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya.\u0000Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"113 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116085969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit. MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram. Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa. Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit. MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram. Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.
摘要:本文讨论了印尼乌里玛委员会在12月的法特瓦研究中的娃娃爪机游戏。本研究方法是定性的，即采用文献研究法。同时，文献研究法是通过收集图书馆资料，阅读、记录和处理研究资料来进行研究。在本研究中，有两个数据，即初级数据和次级数据。作者使用的数据收集技术是文档技术。研究结果表明，娃娃爪机游戏的做法是通过将钱兑换成卖家提供的硬币，然后将硬币放入机器中，然后将爪子移动到娃娃身上成为资本。MUI Jember认为娃娃爪机游戏含有赌博元素，因此是违法的。关键词:法律，娃娃爪机游戏，MUI，法特瓦。[摘要]印尼伊斯兰教宗教界(Majelis Ulama Indonesia)于2009年12月成立了印尼伊斯兰教宗教界永久首都boneka dalam kajian fatwa。方法penelitian, ini adalah，方法定性，yitu, mongunakan，方法研究。Sedangkan study kepustakaan adalia方法yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengpulan数据pustaka, membaca dan mencata serta mengolah bahan penelitian。Dalam penelitian是一种基于数据的数据处理方法。[3]自适应技术数据，人口普查数据，人口普查数据，人口普查数据，人口普查数据。Hasil penelitian menypulkkan bahwa, praktik永久首都boneka yakni dengan kankanwangdengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutya menggerakkan首都ke arah boneka yang akandi首都。MUI Jember memandang bahwa永久首都boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram。Kata kunci: hukum，永久首都boneka, MUI, fatwa。
{"title":"Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember","authors":"Kharisma Dwi Fitriyah, Faqihuddin Qasim Yusuf","doi":"10.15642/mal.v3i5.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.150","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit. MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram.\u0000Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit. MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram.\u0000Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.\u0000 ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130503759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence. This research is a normative or juridical type of legal research. The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of the law on implementing large-scale social restrictions for a region in Indonesia have a major impact on social life, economy and education. From the perspective of siyasah jurisprudence, the PSBB policy made by the government is according to the concept of siyasah jurisprudence. Keywords: Large-Scale Social Restrictions, Government, Fiqh Siyasah, Covid-19. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk dianalisis secara fikih siyasah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan. Implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan PSBB yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan konsep fikih siyasah. Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah, Fikih Siyasah, Covid-19.
摘要:本文探讨了以2020年第21号政府法规为基础的大规模社会限制(PSBB)，并在siyasah法学中加以分析。这种研究是一种规范或司法类型的法律研究。研究结果显示，政府为应对新冠肺炎疫情，参照了有关大规模社会限制的2020年第21号总统令。这一规定有许多不足之处，因此在实地执行中处理这次大流行的效果和效率较低。该法律对印度尼西亚某一区域实施大规模社会限制所涉问题对社会生活、经济和教育产生重大影响。从思亚赛法理学的角度来看，政府制定的公共服务保障政策是根据思亚赛法理学的概念制定的。关键词:大规模社会限制，政府，Fiqh Siyasah, covid19摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:Penelitian ini berjenis Penelitian hukum normatif au yuridis normatif。2020年12月21日，我要向大家介绍一下我的新冠肺炎大流行。我的意思是，我要在我的家乡，我的家乡，我的家乡，我的家乡，我的家乡，我的家乡，我的家乡。我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人。杨Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan PSBB dibuat pemerintah telah sesuai dengan konsep fikih siyasah。Kata kunci: Pembatasan social Berskala Besar, pememerintah, Fikih Siyasah, Covid-19。
{"title":"Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah","authors":"Rifki Dwi Kurniawan, Samudra Baratha Yuliharson","doi":"10.15642/mal.v3i04.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.132","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence. This research is a normative or juridical type of legal research. The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of the law on implementing large-scale social restrictions for a region in Indonesia have a major impact on social life, economy and education. From the perspective of siyasah jurisprudence, the PSBB policy made by the government is according to the concept of siyasah jurisprudence.\u0000Keywords: Large-Scale Social Restrictions, Government, Fiqh Siyasah, Covid-19.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk dianalisis secara fikih siyasah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan. Implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan PSBB yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan konsep fikih siyasah.\u0000Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah, Fikih Siyasah, Covid-19.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122224807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: A mother is obliged to give breast milk to her baby. However, due to certain circumstances, she could not breastfeed her baby, so she bought breast milk. This article discusses the use of breast milk donors to meet the nutritional needs of babies from female workers in terms of maslahah mursalah. This research is conducted in Banyukambang village, Wonoasri district, Madiun regency. Data collection was carried out through interviews and observations. The collected data were analysed deductively with the theory of maslahah mursalah. This study concluded that one of the cases in Wonoasri village about using breast milk donors for babies was because the milk came out a little and had to work. Hence, LS bought breast milk donors from Madiun hospital to meet the nutrition of her 1.5-month-old baby. He bought breast milk for Rp. 1,000,000 for 600 ml. From the perspective of Islamic law, breastfeeding donors to babies are allowed if they meet the terms and conditions of istirda'. The provision of breast milk is for the baby’s benefit so that he is healthy and maintains his soul. This is according to maslahah in preserving the soul (hifz an-nafs). Keywords: Breast milk donors, babies, working women, Islamic law. Abstrak: Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI kepada bayinya. Namun, karena keadaan tertentu ia tidak bisa menyusui bayinya, sehingga membeli ASI. Artikel ini membahas tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari pekerja perempuan ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara desuktif dengan teori maslahah mursalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentang penggunaan donor ASI bagi bayi adalah karena ASI yang keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS membeli donor ASI dari rumah sakit Madiun untuk memenuhi gizi bayinya yang masih berusia 1.5 bulan. Ia membeli ASI dengan harga Rp. 1.000.000 untuk 600 ml. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian donor ASI kepada bayi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan istirda’. Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep maslahah dalam prinsip menjaga jiwa (hifz an-nafs). Kata kunci: Donor ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam.
摘要:母亲有义务给婴儿喂奶。然而，由于某些情况，她不能母乳喂养她的孩子，所以她买了母乳。本文从maslahah mursalah的角度讨论了使用母乳供体来满足女工婴儿的营养需求。这项研究是在马丁县沃诺亚斯里区Banyukambang村进行的。数据收集是通过访谈和观察进行的。用maslahah mursalah理论对收集到的数据进行了演绎分析。这项研究得出的结论是，在沃诺亚斯里村，使用母乳捐献者喂养婴儿的一个案例是因为母乳流出很少，必须工作。因此，LS从Madiun医院购买了母乳捐赠者，以满足她1.5个月大的婴儿的营养。他花100万卢比买了600毫升母乳。从伊斯兰教法的角度来看，如果符合istirda'的条款和条件，就允许母乳喂养婴儿。提供母乳是为了婴儿的利益，使他健康并保持他的灵魂。这是根据maslahah在保存灵魂(hifz an-nafs)。关键词:母乳捐献者，婴儿，职业妇女，伊斯兰教法。摘要:Seorang ibu berkewajiban成员ASI kepaada bayinya。Namun, karena keadaan和tertenu，以及bisa menyuui bayinya, seinga成员ASI。阿蒂克尔尼的成员们已经有了自己的想法，并捐赠给了阿蒂克尔尼。阿蒂克尔尼。Penelitian ini adalah Penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupten Madiun。彭普兰的数据是由观测得来的。数据yang terkumpul di分析secara desuktif dengi maslahah mursalah。Penelitian ini menypulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentantangunaan捐助者ASI bagi bayi adalah karena ASI keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS成员捐助者ASI dari rumah sakit Madiun untuk memuhi gizi bayinya yang masihberusia 1.5 bulan。尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔。Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya。他说:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”Kata kunci:捐助者ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam。
{"title":"Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam","authors":"Adelya Jenita Prismada Putri, Roidatul Fikhriyah","doi":"10.15642/mal.v3i04.143","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.143","url":null,"abstract":"Abstract: A mother is obliged to give breast milk to her baby. However, due to certain circumstances, she could not breastfeed her baby, so she bought breast milk. This article discusses the use of breast milk donors to meet the nutritional needs of babies from female workers in terms of maslahah mursalah. This research is conducted in Banyukambang village, Wonoasri district, Madiun regency. Data collection was carried out through interviews and observations. The collected data were analysed deductively with the theory of maslahah mursalah. This study concluded that one of the cases in Wonoasri village about using breast milk donors for babies was because the milk came out a little and had to work. Hence, LS bought breast milk donors from Madiun hospital to meet the nutrition of her 1.5-month-old baby. He bought breast milk for Rp. 1,000,000 for 600 ml. From the perspective of Islamic law, breastfeeding donors to babies are allowed if they meet the terms and conditions of istirda'. The provision of breast milk is for the baby’s benefit so that he is healthy and maintains his soul. This is according to maslahah in preserving the soul (hifz an-nafs).\u0000Keywords: Breast milk donors, babies, working women, Islamic law.\u0000Abstrak: Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI kepada bayinya. Namun, karena keadaan tertentu ia tidak bisa menyusui bayinya, sehingga membeli ASI. Artikel ini membahas tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari pekerja perempuan ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara desuktif dengan teori maslahah mursalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentang penggunaan donor ASI bagi bayi adalah karena ASI yang keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS membeli donor ASI dari rumah sakit Madiun untuk memenuhi gizi bayinya yang masih berusia 1.5 bulan. Ia membeli ASI dengan harga Rp. 1.000.000 untuk 600 ml. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian donor ASI kepada bayi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan istirda’. Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep maslahah dalam prinsip menjaga jiwa (hifz an-nafs).\u0000Kata kunci: Donor ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128597363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Karimullah, Redy Rifky Maulany, Muhammad Amiruddin
Abstract: Village Information System (SID) is an application used to manage data in the village. This SID is regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. However, the application of SID still has problems. This article examines the problems of implementing SID in Indonesia. This research is a library and is qualitative. The data is analysed descriptively. The results of the study concluded that the application of SID in Indonesia has challenges, both internally and externally. Internal factors in the application of SID are the completeness of village administrative data in building village information systems, the lack of village human resources in managing and developing village information systems, the attention of village communities regarding development information in villages, an application of the information system provided to the village government or developed in the village is not according to the characteristics of the village. Among the external factors is the failure of local governments to prepare information systems in villages. Keywords: Village Information System, Law, supporting factors, factor inhibitors Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. SID ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski demikian, penerapan SID di Indonesia masih terdapat kendala karena berbagai faktor. Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia. Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa. Kata kunci: Sistem Informasi Desa, Undang-undang, faktor pendukung, faktor penghambat.
摘要:村庄信息系统(SID)是一个用于管理村庄数据的应用程序。本SID受第888号法律规管。关于村庄的2014年第6号决议。但是，SID的应用仍然存在一些问题。本文探讨了在印度尼西亚实现SID的问题。这项研究是一个图书馆，是定性的。对数据进行了描述性分析。研究结果表明，SID在印度尼西亚的应用面临着内外挑战。影响信息系统应用的内部因素有:建设村信息系统时村行政数据的完备性、管理和开发村信息系统时村人力资源的缺乏、村社区对村发展信息的重视程度、向村政府提供或在村开发的信息系统的应用不符合村的特点。外部因素之一是地方政府未能在村庄建立信息系统。关键词:村庄信息系统，法律，支持因素，因素抑制因素摘要:系统信息系统(SID)， merupakan, sebuah，应用，yang, digunakan, untuk, mengelola，数据分析。SID - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i - i2014年7月6日，唐德萨。梅斯基·德米基安，日本副总统，印度尼西亚首席执行官，印度尼西亚首席执行官。Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia。Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat qualitatif。数据分析脚本。Hasil penelitian menypulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memoriliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal。内部数据管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统、数据库管理系统。日本东南地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区东南沿海地区。Kata kunci:系统信息系统，Undang-undang, factor pendukung, factor penghambat。
{"title":"Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia","authors":"A. Karimullah, Redy Rifky Maulany, Muhammad Amiruddin","doi":"10.15642/mal.v3i04.134","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.134","url":null,"abstract":"Abstract: Village Information System (SID) is an application used to manage data in the village. This SID is regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. However, the application of SID still has problems. This article examines the problems of implementing SID in Indonesia. This research is a library and is qualitative. The data is analysed descriptively. The results of the study concluded that the application of SID in Indonesia has challenges, both internally and externally. Internal factors in the application of SID are the completeness of village administrative data in building village information systems, the lack of village human resources in managing and developing village information systems, the attention of village communities regarding development information in villages, an application of the information system provided to the village government or developed in the village is not according to the characteristics of the village. Among the external factors is the failure of local governments to prepare information systems in villages.\u0000Keywords: Village Information System, Law, supporting factors, factor inhibitors\u0000Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. SID ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski demikian, penerapan SID di Indonesia masih terdapat kendala karena berbagai faktor. Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia. Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.\u0000Kata kunci: Sistem Informasi Desa, Undang-undang, faktor pendukung, faktor penghambat.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"181 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132980694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: This article discusses the analysis of fiqih siyasah dusturiyah on the authority of regional heads in determining regional quarantine during the COVID-19 pandemic. This research is normative juridical research. The collected data were analysed in a descriptive method using the conceptual approach method l. The results of this study concluded: first, the determination of regional quarantine by the Regional Head during the Covid-19 pandemic, when viewed from the positive law, is still not appropriate because it is not according to Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine, in which it is explained that the one who has the right to determine regional quarantine is the Central Government. This is a matter for the Central Government because it is related to national resilience, namely in the health sector. Second, the review of siyasah dusturiyah related to the determination of regional quarantine by the Regional Head is considered inappropriate because, in the Islamic government, there has been a division of duties that has been running since the time of the Prophet Muhammad SAW in Medina, as Head of State. There was tashri'iyah (legislative) power, tanfidziyah (executive) power, and qadla’iyah (judicial) power; the Prophet gave those duties to the companions who were capable and mastered his fields, although in general, it all came down to the Prophet as well. So it is the same if the authority of the Regional Head must also be based on instructions or approval from the Central Government. Keywords: Regional head, regional quarantine, Covid-19, fiqh siyasah. Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Daerah dalam penetapan karantina wilayah pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 ini jika ditinjau dari hukum positif masih kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menetapkan kekarantinaan wilayah ialah Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejatinya menjadi urusan Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional yakni di bidang kesehatan. Kedua, tinjauan siyasah dusturiyah terkait penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah dianggap kurang tepat dikarenakan dalam pemerintahan Islam sudah ada pembagian tugas yang telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai Kepala Negara. Ada kekuasaan tashri’iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), dan kekuasaan qadlaiyah (yudikatif). Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Jadi sama halnya jika dengan kewenangan Kepala Daerah
摘要:本文讨论了COVID-19大流行期间fiqih siyasah dustuiyah对地区负责人确定区域检疫的权威的分析。本研究属于规范法学研究。本研究的结果得出如下结论:首先，从实证法的角度来看，在Covid-19大流行期间由地区负责人决定区域检疫仍然不合适，因为它不符合2018年关于卫生检疫的第6号法，其中解释说有权决定区域检疫的人是中央政府。这是中央政府的问题，因为它关系到国家的复原力，即卫生部门的复原力。第二，由区域首长审查与确定区域隔离有关的siyasah dusturiyah被认为是不适当的，因为在伊斯兰政府中，自麦地那先知穆罕默德担任国家元首以来一直存在职责分工。有tashri'iyah(立法权)，tanfidziyah(行政权)和qadla 'iyah(司法权);先知把这些职责交给那些有能力和精通他的领域的同伴，尽管一般来说，这一切都归结为先知。因此，如果地方首长的权力也必须以中央政府的指示或批准为基础，情况也是如此。关键词:区域负责人，区域检疫，Covid-19, fiqh siyasah摘要/ abstract摘要:本文对新冠肺炎疫情在我国的流行病学研究进展进行了分析。Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis规范。数据杨特昆普，分析，分析，描述，登安，孟古纳坎，方法，彭克丹，概念。2018年12月6日，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京，在北京。我的意思是，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。穆罕默德，圣殿山，圣殿山，圣殿山，圣殿山，圣殿山，圣殿山，圣殿山，圣殿山。Ada kekuasaan tashri 'iyah(立法)，kekuasaan tanfidziyah (eksekutif)， dan kekuasaan qadlaiyah (yudikatif)。Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga。贾迪·萨玛·哈尼娅·吉卡·邓坎·凯瓦尼娅·凯帕拉·迪卡娅·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡·吉卡Kata kunci: Kepala daerah, karantina wilayah, Covid-19, fiqh siyasah。
{"title":"Kewenangan Kepala Daerah dalam Menetapkan Karantina Wilayah untuk Mencegah Penularan Virus Covid-19: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah","authors":"Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, Lailiah Novianti","doi":"10.15642/mal.v3i04.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.147","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the analysis of fiqih siyasah dusturiyah on the authority of regional heads in determining regional quarantine during the COVID-19 pandemic. This research is normative juridical research. The collected data were analysed in a descriptive method using the conceptual approach method l. The results of this study concluded: first, the determination of regional quarantine by the Regional Head during the Covid-19 pandemic, when viewed from the positive law, is still not appropriate because it is not according to Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine, in which it is explained that the one who has the right to determine regional quarantine is the Central Government. This is a matter for the Central Government because it is related to national resilience, namely in the health sector. Second, the review of siyasah dusturiyah related to the determination of regional quarantine by the Regional Head is considered inappropriate because, in the Islamic government, there has been a division of duties that has been running since the time of the Prophet Muhammad SAW in Medina, as Head of State. There was tashri'iyah (legislative) power, tanfidziyah (executive) power, and qadla’iyah (judicial) power; the Prophet gave those duties to the companions who were capable and mastered his fields, although in general, it all came down to the Prophet as well. So it is the same if the authority of the Regional Head must also be based on instructions or approval from the Central Government.\u0000Keywords: Regional head, regional quarantine, Covid-19, fiqh siyasah.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Daerah dalam penetapan karantina wilayah pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 ini jika ditinjau dari hukum positif masih kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menetapkan kekarantinaan wilayah ialah Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejatinya menjadi urusan Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional yakni di bidang kesehatan. Kedua, tinjauan siyasah dusturiyah terkait penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah dianggap kurang tepat dikarenakan dalam pemerintahan Islam sudah ada pembagian tugas yang telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai Kepala Negara. Ada kekuasaan tashri’iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), dan kekuasaan qadlaiyah (yudikatif). Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Jadi sama halnya jika dengan kewenangan Kepala Daerah ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123886695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：