Achmad Safiudin, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. I. F. Nasada, M. Ridwan
Abstract: Divorce is something that should be avoided in marriage. However, if there are problems in the household that cannot be resolved then divorce is the best solution by filing for divorce or divorce to the Religious Court. This article discusses the decision of the Madiun District Religious Court Number 1092/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn about divorce. The method used in this verdict analysis research is a normative legal method and uses an invitation-to-ceiling approach. In his ruling, the judge granted the petitioner's divorce application based on the provisions of Article 19 letter (F) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (F) Compilation of Islamic Law, namely the existence of disputes and continuous quarrels, there is no longer any hope of getting back together and has separated residences for quite a long time. In Islamic law, the decision is appropriate because the purpose of marriage is to foster a sakinah family, mawaddah wa rahmah. If there is no peace in the family, divorce is allowed. Advice for the Religious Court that accepts this case, is to always provide justice in accordance with the law and legal certainty that applies. Keywords: Divorce, Judge's Decision, Compilation of Islamic Law Abstrak: Perceraian merupakan hal yang harus dihindari dalam suatu pernikahan. Namun, jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan maka perceraian merupakan solusi yang terbaik dengan mengajukan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Artikel ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn mengenai cerai talak. Metode yang digunakan dalam penelitian analisis putusan ini yaitu metode hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Dalam hukum Islam, keputusan tersebut sudah sesuai karena tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Jika sudah tidak ada kedamaian dalam keluarga maka perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Saran untuk Pengadilan Agama yang menerima perkara ini, agar tetap selalu memberikan suatu keadilan yang sesuai dengan undang-undang dan kepastian hukum yang berlaku. Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam
摘要:离婚是婚姻中应该避免的事情。然而，如果家庭中存在无法解决的问题，那么离婚是最好的解决办法，申请离婚或向宗教法庭离婚。本文讨论了马迪云地区宗教法院第1092/Pdt.G/2021/PA号判决。出租车。我很担心离婚。在本判决分析研究中使用的方法是一种规范的法律方法，并采用了邀请到天花板的方法。法官在裁决中根据1975年第9号政府条例第19条第(F)款的规定批准了申诉人的离婚申请。第116条(F)款伊斯兰教法汇编，即存在纠纷和不断争吵，不再有复合的希望，并已分居相当长一段时间。在伊斯兰法律中，这一决定是恰当的，因为婚姻的目的是建立一个和谐的家庭(mawaddah wa rahmah)。如果家庭不能和睦，离婚是允许的。对受理此案的宗教法庭的建议是，始终按照适用的法律和法律确定性伸张正义。关键词:离婚，法官判决，伊斯兰教法汇编。摘要:perian merupakan hal yang harus dihindari dalam suatu pernikahanNamun, jika terjadi masalah, dalam, ruma, tangga, yang, tika, bisa, diselesaikan, maka, peraian, merupakan, solusi, yang, terbaik, dengan, mengajukan, certalak, talak, agagan, Agama。Artikel ini memhamengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten maddiun Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab。我的朋友们都在谈论这个话题。方法yang digunakan dalam penpenelitian分析putusan ini yitu方法hukum normnormate dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan。Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan berpedoman padkettenan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo。第116章(F):回教，回教，回教，回教，回教，回教，回教，回教，回教。在伊斯兰教中，有一种叫做“伊斯兰教”的语言，叫做“伊斯兰教”，叫做“伊斯兰教”，叫做“伊斯兰教”。Jika sudah tidak ada kedamaian dalam keluarga maka perupakan hal yang diperbolehkan。Saran untuk Pengadilan Agama yang menerima perkara ini, agar tetap selalu memberikan suatu keadilan yang sesuai dunang undang dankepastian hukum yang berlaku。Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam
{"title":"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak","authors":"Achmad Safiudin, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. I. F. Nasada, M. Ridwan","doi":"10.15642/mal.v3i1.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122","url":null,"abstract":"Abstract: Divorce is something that should be avoided in marriage. However, if there are problems in the household that cannot be resolved then divorce is the best solution by filing for divorce or divorce to the Religious Court. This article discusses the decision of the Madiun District Religious Court Number 1092/Pdt.G/2021/PA. Kab.Mn about divorce. The method used in this verdict analysis research is a normative legal method and uses an invitation-to-ceiling approach. In his ruling, the judge granted the petitioner's divorce application based on the provisions of Article 19 letter (F) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (F) Compilation of Islamic Law, namely the existence of disputes and continuous quarrels, there is no longer any hope of getting back together and has separated residences for quite a long time. In Islamic law, the decision is appropriate because the purpose of marriage is to foster a sakinah family, mawaddah wa rahmah. If there is no peace in the family, divorce is allowed. Advice for the Religious Court that accepts this case, is to always provide justice in accordance with the law and legal certainty that applies.\u0000Keywords: Divorce, Judge's Decision, Compilation of Islamic Law\u0000Abstrak: Perceraian merupakan hal yang harus dihindari dalam suatu pernikahan. Namun, jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan maka perceraian merupakan solusi yang terbaik dengan mengajukan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama. Artikel ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn mengenai cerai talak. Metode yang digunakan dalam penelitian analisis putusan ini yaitu metode hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Dalam hukum Islam, keputusan tersebut sudah sesuai karena tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Jika sudah tidak ada kedamaian dalam keluarga maka perceraian merupakan hal yang diperbolehkan. Saran untuk Pengadilan Agama yang menerima perkara ini, agar tetap selalu memberikan suatu keadilan yang sesuai dengan undang-undang dan kepastian hukum yang berlaku.\u0000Kata Kunci: Cerai Talak, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122414036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dewi Khurin'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, Nur Lailatul Musyafa’ah
Abstract: Divorce is often caused by quarrels and disputes. This article is about divorce due to conflicts and arguments in one couple in Wates Tanjung Village, Wringinanom District, Gresik Regency. This paper is a field and qualitative research by describing the data obtained using a deductive mindset. Primary data is obtained from interviews with divorcees, while secondary information is obtained from laws and regulations, books, thesis, and journals related to divorce cases. The results concluded that the divorce between Fikri and Andin originating from Wates Tanjung desa was due to economic factors, infidelity and violence. In this case, the husband cannot fulfil his obligation to make a living, like getting drunk, cheating, and hitting his wife. This act caused continuous quarrels in the family, so the wife sued the husband's divorce to the Religious Court. Under Islamic law, the divorce of the two couples does not violate Islamic law for their divorce by the Compilation of Islamic Law and marriage law. Divorce is done to avoid greater danger as the rules of dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih. Keywords: Divorce, economics, violence, quarrels, Islamic law. Abstrak: Perceraian sering disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Tulisan ini membahas tentang Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi pada satu pasangan di Desa Wates Tanjung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian, sedangkan data sekunder didapat dari Peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan kasus perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara Fikri dan Andin yang berasal dari desa Wates Tanjung adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan. Dalam kasus ini suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah, suka mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul istrinya. Perbuatan tersebut mennyebabkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga, sehingga istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum Islam, perceraian kedua pasangan tersebut tidak melanggar hukum Islam karena alasan perceraiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Perceraian dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar sebagaimana kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih. Kata kunci: Perceraian, ekonomi, kekerasan, pertengkaran, hukum Islam.
摘要:离婚往往是由争吵和纠纷引起的。这篇文章是关于Gresik摄政Wringinanom区Wates Tanjung村一对夫妇因冲突和争吵而离婚的。本文是运用演绎思维对所得数据进行描述的实地定性研究。主要资料来源于对离婚者的访谈，次要资料来源于与离婚案件有关的法律法规、书籍、论文和期刊。结果表明，Fikri和Andin的离婚是由经济因素、不忠和暴力造成的。在这种情况下，丈夫无法履行谋生的义务，比如酗酒、出轨、打妻子。这一行为引起了家庭中不断的争吵，因此妻子向宗教法庭起诉丈夫离婚。在伊斯兰教法下，根据伊斯兰教法和婚姻法汇编，两对夫妇的离婚并不违反伊斯兰教法。离婚是为了避免更大的危险，就像dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih的规定一样。关键词:离婚，经济，暴力，争吵，伊斯兰教法。摘要:perpertengkaran dan perselisihan是一种流行的医学术语。土立沙巴尼的成员们已经有了一名成员，他的名字叫Akibat perselishan，他的名字叫Pertengkaran，他的名字叫jjadi padadsatu pasangan，他的名字叫Kabupaten Gresik。图里山尼merupakan penelitian lapangan an kualitatiff dengan menjabarkan数据-数据阳diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif。Data primer didapat dari hasil wawankara dengan pelaku perceran, sedangkan Data sekunder didapat dari Peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, maupun journal yang berkaitan dengan kasus perceran。Hasil penelitian menypulkan bahwa peraian yang terjadi antara Fikri dan Andin yang berasal dari desa Wates Tanjung adalah karena经济因素，perselingkuhan dan kekerasan。Dalam kasus ini suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah, suka mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul istrinya。马来西亚tersebut mennyebabkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga, seingga isstri mengguggat cerai suami ke Pengadilan Agama。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说。巴基斯坦的迪拉库坎untuk menghindari bahaya yang lebih besar sebagaimana kaidah dar ' al-mafasid muqaam jalb al-mashalih。Kata kunci:波斯语，经济学，kerkerasan, pertengkaran, hukum Islam。
{"title":"Perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran perspektif Hukum Islam","authors":"Dewi Khurin'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, Nur Lailatul Musyafa’ah","doi":"10.15642/mal.v3i1.114","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114","url":null,"abstract":"Abstract: Divorce is often caused by quarrels and disputes. This article is about divorce due to conflicts and arguments in one couple in Wates Tanjung Village, Wringinanom District, Gresik Regency. This paper is a field and qualitative research by describing the data obtained using a deductive mindset. Primary data is obtained from interviews with divorcees, while secondary information is obtained from laws and regulations, books, thesis, and journals related to divorce cases. The results concluded that the divorce between Fikri and Andin originating from Wates Tanjung desa was due to economic factors, infidelity and violence. In this case, the husband cannot fulfil his obligation to make a living, like getting drunk, cheating, and hitting his wife. This act caused continuous quarrels in the family, so the wife sued the husband's divorce to the Religious Court. Under Islamic law, the divorce of the two couples does not violate Islamic law for their divorce by the Compilation of Islamic Law and marriage law. Divorce is done to avoid greater danger as the rules of dar' al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih.\u0000Keywords: Divorce, economics, violence, quarrels, Islamic law.\u0000Abstrak: Perceraian sering disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Tulisan ini membahas tentang Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi pada satu pasangan di Desa Wates Tanjung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pelaku perceraian, sedangkan data sekunder didapat dari Peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, maupun jurnal yang berkaitan dengan kasus perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara Fikri dan Andin yang berasal dari desa Wates Tanjung adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan. Dalam kasus ini suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah, suka mabuk-mabukan, berselingkuh, dan memukul istrinya. Perbuatan tersebut mennyebabkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga, sehingga istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum Islam, perceraian kedua pasangan tersebut tidak melanggar hukum Islam karena alasan perceraiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Perceraian dilakukan untuk menghindari bahaya yang lebih besar sebagaimana kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih.\u0000Kata kunci: Perceraian, ekonomi, kekerasan, pertengkaran, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134570363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Yunus Hidayatullah, Ahmad Zainal Abidin, M. Ramadhani, Mega Ayu Ningtyas
Abstract: The Indonesian government requires its married citizens to record their marriages. But many citizens who are still married do not perform the marriage ceremony known as sirri marriage (secret marriage). The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 10 of 2008 on Marriage under The Hands. This study studied sirri marriage according to MUI fatwa. This research is normative juridical research and is descriptive-analytical using qualitative approach methods. The data source used is primary data in the form of MUI Fatwa while secondary sources are in the form of books or journal articles that support this research data. The data obtained is then organized, edited, and analyzed through deductive analogies. The results of the study concluded that Fatwa MUI Number 10 of 2008 concerning Marriage Under the Hand states that the law of sirri marriage or marriage under the hands of the law is valid while the marriage has qualified and got along well. However, MUI also provides further information if the marriage sirri can cause harm in the future then the marriage should be recorded to the competent authorities. Keywords: Nikah sirri, MUI, fatwa, Islamic law Abstrak: Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya. Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Fatwa MUI sedangkan sumber sekunder berupa buku atau artikel jurnal yang mendukung data penelitian ini. Data yang didapat kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam.
摘要:印度尼西亚政府要求其已婚公民记录他们的婚姻。但是许多仍然已婚的公民不举行被称为“秘密婚姻”的结婚仪式。印尼乌里玛委员会发布了2008年第10号法特瓦，关于“双手之下的婚姻”。这项研究是根据伊斯兰教令来研究女性婚姻的。这项研究是规范性的法律研究，是使用定性方法的描述性分析。使用的数据来源是MUI Fatwa形式的主要数据，而次要来源是支持本研究数据的书籍或期刊文章形式。然后通过演绎类比对获得的数据进行组织、编辑和分析。研究结果得出结论，2008年关于“受法律约束的婚姻”的第10号法特瓦MUI指出，当婚姻符合条件并相处良好时，“受法律约束的婚姻”或“受法律约束的婚姻”的法律是有效的。然而，MUI还提供了进一步的信息，如果婚姻sirri可能在未来造成伤害，那么应该向主管当局记录婚姻。摘要:印尼Pemerintah mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya。Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri。Majelis Ulama印度尼西亚mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan。Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI。Penelitian ini berjenis Penelitian yuridis normnormate and bersifat deskwritent分析，登干，孟古纳坎方法Penelitian定性。数据，数据入门，berupa Fatwa, MUI, sedangkan, Sumber sekunder, berupa, buku, atau, artikel，期刊，yang mendukung，数据，penelitini。数据杨不似一般，不似一般，不似一般。Hasil penelitian menypulkan bahwa Fatwa MUI noor 10 Tahun 2008 tantannikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri ataunikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah。Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersean但dapat menimbulkan kemudharatan maka hendakya pernikahan tersean dicatatkan kepada instanyang berwenang。Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam。
{"title":"Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia","authors":"Muhammad Yunus Hidayatullah, Ahmad Zainal Abidin, M. Ramadhani, Mega Ayu Ningtyas","doi":"10.15642/mal.v3i1.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.117","url":null,"abstract":"Abstract: The Indonesian government requires its married citizens to record their marriages. But many citizens who are still married do not perform the marriage ceremony known as sirri marriage (secret marriage). The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 10 of 2008 on Marriage under The Hands. This study studied sirri marriage according to MUI fatwa. This research is normative juridical research and is descriptive-analytical using qualitative approach methods. The data source used is primary data in the form of MUI Fatwa while secondary sources are in the form of books or journal articles that support this research data. The data obtained is then organized, edited, and analyzed through deductive analogies. The results of the study concluded that Fatwa MUI Number 10 of 2008 concerning Marriage Under the Hand states that the law of sirri marriage or marriage under the hands of the law is valid while the marriage has qualified and got along well. However, MUI also provides further information if the marriage sirri can cause harm in the future then the marriage should be recorded to the competent authorities.\u0000Keywords: Nikah sirri, MUI, fatwa, Islamic law\u0000Abstrak: Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya. Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Fatwa MUI sedangkan sumber sekunder berupa buku atau artikel jurnal yang mendukung data penelitian ini. Data yang didapat kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang.\u0000Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"27 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114029445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur ’Aini, Zainatul Ilmiyah
Abstract: In Islamic Law, Adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of literature research. The nature of his research is descriptively analytical, using a qualitative approach. The primary data source used is the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data is then organized, edited and analyzed through deductive analogies. The results of the study yielded two conclusions. First, in Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, the judge granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance. Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law. Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law. Abstrak: Dalam Hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehinggat tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat
摘要:在伊斯兰教法中，收养子女与亲生子女在继承权的划分上是不同的。亲生子女有权继承遗产，而养子不是继承人，因此他无权继承遗产。但是，通过强制遗嘱，他最多可以获得遗产的三分之一。这就变成了一个问题，当父母想把遗产给他们收养的孩子时会发生什么。本研究通过分析巨港宗教法院第35/Pdt.G/2018/PTA号判决书，探讨了收养子女获得继承权的强制性遗嘱。本研究属于文献研究型。他的研究本质是描述性分析，使用定性方法。使用的主要数据来源是巨港宗教法院第35/Pdt.G/2018/PTA号判决。而二手资料以书籍和期刊文章的形式出现。然后通过演绎类比对收集到的数据进行组织、编辑和分析。研究结果得出了两个结论。第一，法院第35/Pdt.G/2018/PTA号判决。法官根据《伊斯兰教法汇编》第209条通过强制遗嘱授予收养儿童继承权和收养儿童的利益。由于父母双方都已去世，养子各得到养父母的1/6，因此不超过继承的1/3。第二，从伊斯兰教法的角度来看，第35/Pdt.G/2018/PTA号法院判决。PLg对义务人的意愿一直符合伊斯兰教法。关键词:收养，强制遗嘱，继承，伊斯兰教法。摘要:伊斯兰教，地位anak angkat berbeda dengan anak kandung Dalam pembagian warisan。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tuingin成员peninggalan kepada anak angkat。Penelitian ini成员bahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalis Putusan Pengadilan Agama Palembang no . 35/Pdt.G/2018/PTA。Penelitian ini berjenis Penelitian pustaka。北京:北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京。夏季数据primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA。参考文献:中国科学院学报。数据扬特昆普克姆迪亚迪亚，打折丹丹迪亚迪亚，打折丹丹迪亚迪亚。哈西尔·佩内利特·蒙哈西尔坎·克普拉曼。Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA。PLg, hakim成员kan hak waris pada anak adopsi melalui wajibah berdasarkan pasal Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi。Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehinga tidak melebihi 1/3 harta waris。第35号/Pdt.G/2018/PTA。PLg tentat wajibah telah sesuai dengan Hukum Islam。Kata kunci: Adopsi, wasiat wajibah, waris, hukum Islam。
{"title":"Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris","authors":"Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur ’Aini, Zainatul Ilmiyah","doi":"10.15642/mal.v3i1.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119","url":null,"abstract":"Abstract: In Islamic Law, Adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of literature research. The nature of his research is descriptively analytical, using a qualitative approach. The primary data source used is the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data is then organized, edited and analyzed through deductive analogies. The results of the study yielded two conclusions. First, in Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, the judge granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance. Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law.\u0000Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law.\u0000 \u0000Abstrak: Dalam Hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehinggat tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126569601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: In marriage, a woman has the right to choose her partner as a man. But in reality, many women do not have the right to choose their partners, as happened in Dusun Kopang, Village Karang Gayam, Blega, Bangkalan, Madura. This research discusses women's will in choosing a husband-to-be from the perspective of marriage law. This research is field research with qualitative approach methods. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done with interviews and documentation. The collected data is then presented and analyzed deductively to produce a conclusion. The study concluded three reasons behind the lack of women's will in choosing a potential partner: First, parents worry that their child is plunged into promiscuity. Second, economic reasons, and third, the bride-to-be wants to appreciate or make both parents happy, agreeing to the choices of both parents. In Indonesian marriage law, a woman has the right to determine her future husband as a man can choose his future wife. In Article 16 paragraph 2 compilation of Islamic law and Article 6 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, it is explained that the marriage to be held must first be based on the willingness of both prospective husbands or prospective wives. There should be no form of coercion in the path of marriage. Keywords: Women's will, matchmaking, marriage. Abstrak: Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini membahas tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangan yaitu: Orang tua khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan ekonomi, dan calon pengantin perempuan ingin menghargai atau membahagiakan kedua orang tuanya dengan menyetujui pilihan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhak menentukan calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih calon istrinya. Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan dalam menuju jalan perkawinan. Kata kunci: Kehendak perempuan, perjodohan, pernikahan, hukum perkawinan.
摘要:在婚姻中，女性有权选择自己的伴侣。但在现实中，许多女性没有选择伴侣的权利，就像Dusun Kopang村、Karang Gayam村、Blega村、Bangkalan村、Madura村所发生的那样。本研究从婚姻法的角度探讨女性选择准丈夫的意愿。本研究采用定性方法进行实地研究。使用的数据源是主要数据和次要数据。数据收集是通过访谈和文件来完成的。然后将收集到的数据进行展示和演绎分析，从而得出结论。该研究总结了女性在选择潜在伴侣时缺乏意愿的三个原因:首先，父母担心他们的孩子陷入滥交。第二，经济原因，第三，准新娘想要感激或让父母双方都高兴，同意父母双方的选择。在印尼的婚姻法中，女性有权决定自己未来的丈夫，就像男性可以选择自己未来的妻子一样。伊斯兰教法汇编第16条第2款和1974年第1号法律第6条第1款解释说，举行的婚姻必须首先以未来丈夫或未来妻子双方的意愿为基础。在婚姻的道路上不应该有任何形式的强迫。关键词:女性意志，婚介，婚姻。摘要:Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki。Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura。Penelitian ini成员有tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan。Penelitian ini berjenis Penelitian lapangan(野外考察);夏季数据阳迪库纳坎雅克尼数据入门丹塞昆。Pengumpulan数据，dilakukan dengan wawancara dandokumentasi。数据yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianala deduktif untuk menghasilkan suatu kespulan。peneltitian ini menyypypkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam mililon pasangan yititi: Orang tutui khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan经济学，dan calon penchantin peremaningin menghargai，成员bahagiakan kedua orantuya dengan menyetujui pilihan dari kedua orantuanya。Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhaan berhaan kalon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih kalon istrinya。Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan Dalam menuju jalan perkawinan。Kata kunci: Kehendak perempuan perjodohan pernikahan hukum perkawinan。
{"title":"Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami perspektih Hukum Perkawinan","authors":"Aminatus Zuhria, Ayfa Fayzayil Enri Auni, Iklilah Dian Isnaini","doi":"10.15642/mal.v2i6.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.112","url":null,"abstract":"Abstract: In marriage, a woman has the right to choose her partner as a man. But in reality, many women do not have the right to choose their partners, as happened in Dusun Kopang, Village Karang Gayam, Blega, Bangkalan, Madura. This research discusses women's will in choosing a husband-to-be from the perspective of marriage law. This research is field research with qualitative approach methods. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done with interviews and documentation. The collected data is then presented and analyzed deductively to produce a conclusion. The study concluded three reasons behind the lack of women's will in choosing a potential partner: First, parents worry that their child is plunged into promiscuity. Second, economic reasons, and third, the bride-to-be wants to appreciate or make both parents happy, agreeing to the choices of both parents. In Indonesian marriage law, a woman has the right to determine her future husband as a man can choose his future wife. In Article 16 paragraph 2 compilation of Islamic law and Article 6 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, it is explained that the marriage to be held must first be based on the willingness of both prospective husbands or prospective wives. There should be no form of coercion in the path of marriage. \u0000Keywords: Women's will, matchmaking, marriage.\u0000Abstrak: Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini membahas tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangan yaitu: Orang tua khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan ekonomi, dan calon pengantin perempuan ingin menghargai atau membahagiakan kedua orang tuanya dengan menyetujui pilihan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhak menentukan calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih calon istrinya. Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan dalam menuju jalan perkawinan.\u0000Kata kunci: Kehendak perempuan, perjodohan, pernikahan, hukum perkawinan.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126399948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract: The government assists the poor through non-cash food assistance. But the aid is prone to corruption. This study examined village secretaries' punishment for abusing authority to distribute non-cash food assistance (BPNT) in Cepokorejo village of Palang District of Tuban Regency. This research is a type of library research (library research). The nature of research is descriptive-analytical by using qualitative approach methods. The data source used is primary and secondary data using the analysis content as a data analysis technique. This study produced the first two conclusions: In the decision of the Tuban District Court No. 04 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tbn. The Panel of Judges argued that the Respondent's determination of suspects carried out by the Tuban Resort Police was by the legal rules applicable in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law. The inclusion of the Cepokorejo Village Secretary as a suspect is the right thing because the Village Secretary has been proven to commit acts of misappropriation of Non-Cash Food Assistance funds. Second, in jarimah ta’zir, the imposition of sanctions against the perpetrator becomes the competence of judges and local authorities. The punishment for the Village Secretary is a prison sentence and a fine, and return all the money that has been misappropriated. Keywords: Penyalahgunaan, authority, Village Secretary, Non-Cash Food Assistance, Islamic Criminal Law. Abstrak: Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai. Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi Sekretaris Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn. Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkannya Sekretaris Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena Sekretaris Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat. Hukuman yang pantas diberikan kepada Sekretaris Desa yakni hukuman penjara serta denda, dan mengembalikan semua uang yang telah diselewengkan. Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang, Sekretaris Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam.
摘要:政府通过非现金粮食援助的方式帮助贫困人口。但援助容易出现腐败。本研究考察了图班县Palang区的Cepokorejo村村干部滥用权力分发非现金粮食援助(BPNT)的惩罚情况。本研究是图书馆研究(library research)的一种。研究的本质是通过使用定性方法进行描述性分析。使用的数据源是使用分析内容作为数据分析技术的主要和次要数据。这项研究得出了前两个结论:在图班地区法院第04 / Pid号判决中。Pra / 2020 / PN.Tbn法官小组争辩说，图班度假警察对被告的确定符合印度尼西亚适用的法律规则，即《刑事诉讼法》。将切波列列村村务书记列为嫌疑人是正确的，因为村务书记已被证明犯有挪用非现金粮食援助资金的行为。第二，在jarimah tazir，对犯罪者实施制裁成为法官和地方当局的职权。对村支书的处罚是有期徒刑和罚款，并退还所有被挪用的款项。关键词:Penyalahgunaan，权威，村支书，非现金粮食援助，伊斯兰刑法摘要:Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai。Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi。Penelitian ini mengkaji tenang hukuman bagi秘书Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban。图书馆研究。四、笔触、笔触、笔触、笔触、笔触、笔触等。Sumber数据yang digunakan yakni数据primer dan sekunder dunan menggunakan konten分析sebagai技术分析数据。[4] [id:] Hasil penelitian ini menghasilkan dua kespulpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban noor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn。Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan turan hukum yang berlaku di Indonesia印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。迪塔塔坎尼亚秘书长Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena秘书长Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai。Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim是一只企鹅。Hukuman yang pantas diberikan kepada秘书长Desa yakni Hukuman penjara serta denda, dan mengembalkan semua wang yang telah diselewengkan。Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang，秘书长Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam。
{"title":"Hukuman Bagi Sekretaris Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)","authors":"D. Muttaqin, M. Ahsan, Moh. Rafli Anto","doi":"10.15642/mal.v2i6.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.113","url":null,"abstract":"Abstract: The government assists the poor through non-cash food assistance. But the aid is prone to corruption. This study examined village secretaries' punishment for abusing authority to distribute non-cash food assistance (BPNT) in Cepokorejo village of Palang District of Tuban Regency. This research is a type of library research (library research). The nature of research is descriptive-analytical by using qualitative approach methods. The data source used is primary and secondary data using the analysis content as a data analysis technique. This study produced the first two conclusions: In the decision of the Tuban District Court No. 04 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tbn. The Panel of Judges argued that the Respondent's determination of suspects carried out by the Tuban Resort Police was by the legal rules applicable in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law. The inclusion of the Cepokorejo Village Secretary as a suspect is the right thing because the Village Secretary has been proven to commit acts of misappropriation of Non-Cash Food Assistance funds. Second, in jarimah ta’zir, the imposition of sanctions against the perpetrator becomes the competence of judges and local authorities. The punishment for the Village Secretary is a prison sentence and a fine, and return all the money that has been misappropriated.\u0000Keywords: Penyalahgunaan, authority, Village Secretary, Non-Cash Food Assistance, Islamic Criminal Law.\u0000Abstrak: Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai. Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi Sekretaris Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn. Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkannya Sekretaris Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena Sekretaris Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat. Hukuman yang pantas diberikan kepada Sekretaris Desa yakni hukuman penjara serta denda, dan mengembalikan semua uang yang telah diselewengkan.\u0000Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang, Sekretaris Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129442035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, Agus Solikin
Abstract: Identity falsification is an unlawful act, let alone done in marriage. This can lead to the annulment of the wedding. This article discusses the marriage annulment law in the Nganjuk Religious Court decision No. 0537/Pdt.G/2017/PA. Ngj for identity falsification. Metode used in this research is a literature study with normative analysis based on the analysis of literature research information. Research data is collected from legislation, books, articles, and journals related to research objects. Based on the study that has been done obtained, the conclusion is that first, in Article 22 of Law No. 1 of 1974, the annulment of marriage can be granted based on the application for dissolution of marriage because of the non-fulfilment of the conditions formal when the wedding. This is reinforced by Article 72, paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, which explains that the annulment of marriage can be filed if it is clear that there is fraud and misjudging against the husband or wife. Second, in this ruling, the panel of judges granted the applicant the request for annulment of marriage because it was proven that there was a legal defect caused by the falsification of identity by Respondent II. This is by the applicable laws in Indonesia. Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Religious court rulings, laws, laws. Abstrak: Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis informasi riset kepustakaan. Data riset dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan objek riset. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri. Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya cacat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang.
摘要:伪造身份是一种违法行为，更何况是在婚姻中。这可能导致婚姻的取消。本文讨论了汉汉郡宗教法院第0537/Pdt.G/2017/PA号判决中的婚姻无效法。Ngj用于伪造身份。本研究采用的方法是在文献研究资料分析的基础上进行文献研究和规范分析。研究数据收集自与研究对象相关的立法、书籍、文章和期刊。根据所进行的研究，得出的结论是，首先，在1974年第1号法第22条中，由于不满足结婚时的正式条件，可以根据解除婚姻的申请批准婚姻无效。《伊斯兰教法汇编》第72条第(2)款加强了这一点，其中解释说，如果明显存在对丈夫或妻子的欺诈和误判，可以提出取消婚姻。其次，在这一裁决中，法官小组同意了申请人要求取消婚姻关系的请求，因为被申请人二伪造身份证明存在法律缺陷。这是根据印度尼西亚的适用法律。关键词:婚姻无效，伪造身份，宗教法庭裁决，法律，法律。摘要:白麻藤identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan。Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan。Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA。Ngj karena pemalsuan identitas。方法杨迪达那坎dalam penelitian ini adalah研究，杨迪达那坎dengan分析规范，杨迪达那坎dengan分析信息，访问kepastakan。数据访问:dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta journal, yang berhubungan, dengan对象访问。我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。(2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri。Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya catat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II。Hal tersebut telah sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia。Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang。
{"title":"Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas","authors":"Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, Agus Solikin","doi":"10.15642/mal.v2i6.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.109","url":null,"abstract":"Abstract: Identity falsification is an unlawful act, let alone done in marriage. This can lead to the annulment of the wedding. This article discusses the marriage annulment law in the Nganjuk Religious Court decision No. 0537/Pdt.G/2017/PA. Ngj for identity falsification. Metode used in this research is a literature study with normative analysis based on the analysis of literature research information. Research data is collected from legislation, books, articles, and journals related to research objects. Based on the study that has been done obtained, the conclusion is that first, in Article 22 of Law No. 1 of 1974, the annulment of marriage can be granted based on the application for dissolution of marriage because of the non-fulfilment of the conditions formal when the wedding. This is reinforced by Article 72, paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, which explains that the annulment of marriage can be filed if it is clear that there is fraud and misjudging against the husband or wife. Second, in this ruling, the panel of judges granted the applicant the request for annulment of marriage because it was proven that there was a legal defect caused by the falsification of identity by Respondent II. This is by the applicable laws in Indonesia.\u0000Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Religious court rulings, laws, laws.\u0000Abstrak: Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis informasi riset kepustakaan. Data riset dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan objek riset. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri. Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya cacat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.\u0000Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130179886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Alviona Dewi Ayu Naga Pasha, Irvan Nur Andrian, Khairunnisa’ Wulansari
Abstract: The existence of covid-19 causes a ban on crowding among them at weddings. Therefore, some marriages are carried out through video calls. Based on this, this study studied marriage through video calls according to the fashionable view of Pace Wetan Village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In its preparation, this study uses qualitative research with a descriptive approach to analysis and uses field research types. Field research was conducted by interviewing Modin and youth in Pace Wetan village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In addition, data collection is done through literature as supporting research on the issue of the implementation of marriage through video calls, both from the perspective of Islamic law and civil law. From the research results, it can be concluded that modin in Pace Wetan village allows to perform marriage agreements through video conference, but still must meet the laws and conditions of marriage in its validity, and not contrary to Islamic law. That is done because of the condition of dharurat, such as the problem of distance or infectious diseases (covid-19) then, the implementation of marriage through video calls can be an alternative solution to avoid harm. Keywords: Modin, Marriage, Conference Video, Islamic law, Covid-19. Abstrak: Adanya covid-19 menyebabkan larangan berkerumun di antaranya pada acara perkawinan. Karena itu terdapat perkawinan yang dilaksanakan melalui panggilan video. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menkaji perkawinan melalui panggilan video menurut pandangan modin Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Modin dan pemuda di desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selain itu pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan sebagai mendukung penelitian mengenai masalah pelaksanaan perkawinan melalui panggilan video, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modin di desa Pace Wetan memperbolehkan melakukan akad pernikahan melalui video conference, namun tetap harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena adanya keadaan dharurat, seperti adanya masalah jarak ataupun penyakit menular (covid-19) maka pelaksanaan pernikahan melalui panggilan video dapat menjadi solusi alternatif untuk menghindari kemudharatan. Kata Kunci: Modin, Perkawinan, panggilan video, hukum Islam, Covid-19.
摘要:新冠肺炎疫情的存在导致人们禁止他们在婚礼上拥挤。因此，有些婚姻是通过视频通话进行的。在此基础上，本研究以Nganjuk摄政王Pace街道Pace Wetan村的时尚观为背景，对视频电话婚姻进行了研究。在准备过程中，本研究采用定性研究和描述性方法进行分析，并使用实地研究类型。实地调查是通过采访Modin和Nganjuk摄政Pace街道Pace Wetan村的年轻人进行的。此外，通过文献收集数据作为辅助研究，分别从伊斯兰法和民法的角度对视频电话婚姻的实施问题进行研究。从研究结果可以看出，佩斯韦坦村的modin允许通过视频会议的方式履行婚姻协议，但其有效性仍然必须符合婚姻的法律和条件，并且不违背伊斯兰教法。这样做是因为dharurat的条件，例如距离或传染病(covid-19)的问题，那么通过视频电话实施婚姻可以是避免伤害的另一种解决方案。关键词:Modin，婚姻，会议视频，伊斯兰教法，Covid-19摘要/ abstract摘要:Adanya covid-19 menyebabkan larangan berkerumun di antaranya pada acara perkawinan。karenitu terdapat perkawinan yang dilaksanakan melalui panggilan视频。Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menkaji perkawinan melalui panggilan视频menuut pandangan modin Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk。Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan penelitian质量分析，penelian penelian deskriptif分析，serta menggunakan jenis penelitian lapangan(实地研究)。Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Modin dan pemuda di desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk。马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示，马来西亚人民普查数据显示。达里语hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modin di desa步伐Wetan memperbolehkan melakukan akad pernikahan melalui视频会议,namun tetap harus memenuhi hukum丹syarat perkawinan dalam keabsahannya,舒达有些bertentangan dengan hukum伊斯兰教。这是一种新型冠状病毒，是一种新型冠状病毒，一种新型冠状病毒，一种新型冠状病毒，一种新型冠状病毒。Kata Kunci: Modin, Perkawinan, panggilan视频，hukum Islam, Covid-19。
{"title":"Perkawinan Melalui Panggilan Video Menurut Pandangan Modin Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk","authors":"Alviona Dewi Ayu Naga Pasha, Irvan Nur Andrian, Khairunnisa’ Wulansari","doi":"10.15642/mal.v2i6.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.111","url":null,"abstract":"Abstract: The existence of covid-19 causes a ban on crowding among them at weddings. Therefore, some marriages are carried out through video calls. Based on this, this study studied marriage through video calls according to the fashionable view of Pace Wetan Village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In its preparation, this study uses qualitative research with a descriptive approach to analysis and uses field research types. Field research was conducted by interviewing Modin and youth in Pace Wetan village, Pace Subdistrict, Nganjuk Regency. In addition, data collection is done through literature as supporting research on the issue of the implementation of marriage through video calls, both from the perspective of Islamic law and civil law. From the research results, it can be concluded that modin in Pace Wetan village allows to perform marriage agreements through video conference, but still must meet the laws and conditions of marriage in its validity, and not contrary to Islamic law. That is done because of the condition of dharurat, such as the problem of distance or infectious diseases (covid-19) then, the implementation of marriage through video calls can be an alternative solution to avoid harm. \u0000Keywords: Modin, Marriage, Conference Video, Islamic law, Covid-19.\u0000Abstrak: Adanya covid-19 menyebabkan larangan berkerumun di antaranya pada acara perkawinan. Karena itu terdapat perkawinan yang dilaksanakan melalui panggilan video. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menkaji perkawinan melalui panggilan video menurut pandangan modin Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan Modin dan pemuda di desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Selain itu pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan sebagai mendukung penelitian mengenai masalah pelaksanaan perkawinan melalui panggilan video, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modin di desa Pace Wetan memperbolehkan melakukan akad pernikahan melalui video conference, namun tetap harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan karena adanya keadaan dharurat, seperti adanya masalah jarak ataupun penyakit menular (covid-19) maka pelaksanaan pernikahan melalui panggilan video dapat menjadi solusi alternatif untuk menghindari kemudharatan.\u0000Kata Kunci: Modin, Perkawinan, panggilan video, hukum Islam, Covid-19.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"213 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132231637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Zainatul Ilmiyah -, Mega Ayu Ningtyas, Elva Imeldatur Rohmah
Abstract: Government Regulation in place of Law as a legal product of the president whose authority is given attributively by the constitution should only be issued in circumstances of compelling urgency. However, there is still a debate about the meaning of the urgency of coercion. Based on the results of normative juridical research with a statutory, historical and conceptual approach in this study, it has been found that PERPPU can be said to be 'staatsnoodrecht' or subjective emergency law, which is the prerogative of the president. So that there are no benchmarks or limits regarding the requirements for determining matters of forcing urgency because PERPPU is a legal product that aims to fill legal voids in abnormal situations. The PERPPU is only valid temporarily for approximately one year until the next session of the DPR. This process serves as a checks and balances mechanism by the legislative power to neutralize it again by approving or rejecting the existence of PERPPU in the next session to be ratified into law. From the results of this study, the authors suggest that in making PERPPU, the president should look at Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and pay attention to signs of other laws and regulations in the same field. In ratifying PERPPU into law, the DPR should also pay attention to the content that must be contained in the law. Keywords: PERPPU, urgency, emergency law Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum presiden yang kewenangannya diberikan secara atributif oleh konstitusi seharusnya diterbitkan hanya pada keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Namun masih menjadi perdebatan tentang pemaknaan mengenai hal ihwal kegentingan memaksa. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa PERPPU dapat dikatakan sebagai ‘staatsnoodrecht’ atau hukum darurat subyektif yang menjadi kewenangan prerogatif presiden. Sehingga tidak ada tolak ukur atau batasan mengenai persyaratan penetapan hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ini karena PERPPU merupakan sebuah produk hukum yang bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam situasi yang tidak nomal. Sehingga PERPPU hanya berlaku temporer dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun hingga masa sidang DPR berikutnya. Proses ini sebagai mekanisme check and balances oleh kekuasaan legislatif untuk menentralisir kembali dengan menyetujui atau menolak keberadaan PERPPU dalam sidang berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran bahwa dalam pembuatan PERPPU, presiden hendaknya tidak hanya melihat Pasal 22 UUD NRI 1945 saja, tetapi juga memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan lain yang sebidang. Dalam hal proses pengesahan PERPPU menjadi Undang-Undang, DPR hendaknya juga memperhatikan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang. Kata Kunci: PERPPU, kegenting
摘要:代替法律的政府规制是宪法赋予总统权力的法律产物，只有在紧急情况下才能出台。然而，关于强制紧迫性的意义仍然存在争议。根据本研究中以法定、历史和概念方法进行的规范性司法研究结果，发现PERPPU可以说是“国家权力”或主观紧急状态法，这是总统的特权。因此，对于确定强制紧急事项的要求没有基准或限制，因为PERPPU是一种法律产品，旨在填补非正常情况下的法律空白。该制度的临时有效期仅为一年左右，直至人民代表大会下届会议为止。这一过程是立法权力的一种制衡机制，以便在下届会议上通过批准或拒绝ppu的存在而使其再次失效。根据本研究的结果，作者建议总统在制定PERPPU时应参考1945年印度尼西亚共和国宪法第22条，并注意其他法律法规在同一领域的迹象。人民代表大会在批准《人民权利公约》成为法律时，还应注意法律必须包含的内容。关键词:PERPPU、紧迫性、紧急lawAbstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum主席杨kewenangannya diberikan secara atributif oleh pokalchuk konstitusi seharusnya diterbitkan hanya篇keadaan哈尔ihwal kegentingan memaksa。Namun masih menjadi perdebatan tentang pemaknaan mengenai halal kegentingan和memaksa。perdassarkan hasil penelitian yuridan normatiatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, perdundang - undangan, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdundang, perdppu, dapat dikatakan sebagai ' staatnodrecht ' atau hukum darurat subyekif yang menjadi kewenangan，特权总统。在此基础上，提出了一种新的研究方法，即建立一种新的研究方法。我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。北京，PERPPU, hanya berlaku, temporer, dalam, janka, waktu, kurang, lebih, satu, tahun, hinga, masa, sidang, DPR, berikutnya。我的意思是，我的权力制衡，我的立法，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政，我的行政。达里哈西尔·潘尼蒂安·潘尼蒂安，总统亨达尔·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安·潘尼蒂安Dalam hal提出pengesahan PERPPU menjadi Undang-Undang, DPR hendaknya juga成员perhatikan materi muatan yang harus ada Dalam sebuah Undang-Undang。Kata Kunci: PERPPU, kegentingan, hukum darurat
{"title":"Menimbang Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)","authors":"Zainatul Ilmiyah -, Mega Ayu Ningtyas, Elva Imeldatur Rohmah","doi":"10.15642/mal.v2i6.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120","url":null,"abstract":"Abstract: Government Regulation in place of Law as a legal product of the president whose authority is given attributively by the constitution should only be issued in circumstances of compelling urgency. However, there is still a debate about the meaning of the urgency of coercion. Based on the results of normative juridical research with a statutory, historical and conceptual approach in this study, it has been found that PERPPU can be said to be 'staatsnoodrecht' or subjective emergency law, which is the prerogative of the president. So that there are no benchmarks or limits regarding the requirements for determining matters of forcing urgency because PERPPU is a legal product that aims to fill legal voids in abnormal situations. The PERPPU is only valid temporarily for approximately one year until the next session of the DPR. This process serves as a checks and balances mechanism by the legislative power to neutralize it again by approving or rejecting the existence of PERPPU in the next session to be ratified into law. From the results of this study, the authors suggest that in making PERPPU, the president should look at Article 22 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and pay attention to signs of other laws and regulations in the same field. In ratifying PERPPU into law, the DPR should also pay attention to the content that must be contained in the law.\u0000Keywords: PERPPU, urgency, emergency law\u0000Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai produk hukum presiden yang kewenangannya diberikan secara atributif oleh konstitusi seharusnya diterbitkan hanya pada keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Namun masih menjadi perdebatan tentang pemaknaan mengenai hal ihwal kegentingan memaksa. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa PERPPU dapat dikatakan sebagai ‘staatsnoodrecht’ atau hukum darurat subyektif yang menjadi kewenangan prerogatif presiden. Sehingga tidak ada tolak ukur atau batasan mengenai persyaratan penetapan hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ini karena PERPPU merupakan sebuah produk hukum yang bertujuan mengisi kekosongan hukum dalam situasi yang tidak nomal. Sehingga PERPPU hanya berlaku temporer dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun hingga masa sidang DPR berikutnya. Proses ini sebagai mekanisme check and balances oleh kekuasaan legislatif untuk menentralisir kembali dengan menyetujui atau menolak keberadaan PERPPU dalam sidang berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran bahwa dalam pembuatan PERPPU, presiden hendaknya tidak hanya melihat Pasal 22 UUD NRI 1945 saja, tetapi juga memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan lain yang sebidang. Dalam hal proses pengesahan PERPPU menjadi Undang-Undang, DPR hendaknya juga memperhatikan materi muatan yang harus ada dalam sebuah undang-undang.\u0000Kata Kunci: PERPPU, kegenting","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114512711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan
Abstract: Children are a gift of God, so parents are obliged to take care of their children. When a divorce occurs, both parents still have obligations in taking care of their children. However, many parents do not take good care of their children. Based on this, this article examines the concept of hadhanah in Islamic law. This research is literature research and is descriptive analysis. Hadhanah is raising and educating children. Parents carry out hadhanah as a responsibility in fulfilling children's rights. The command of hadhanah is contained in al-Qur'an surat al-Baqarah verse 233 and at-Tahrim verse 6 that every Muslim should protect himself and his family from the fire of hell and always fear. In law number 1 of 1974 on marriage generally regulates the obligations of parents to their children in three articles, namely articles 45, 48, 49. In KHI, it is explained that the right of childcare will fall to the mother in the event of a divorce while the child has not been mumayyiz. The size of mumayyiz is if the child already can choose to go with his mother or father. Keywords: Hadhanah, child, parents, divorce, Islamic law. Abstrak: Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analisis.. Hadhanah atau memelihara dan mendidik anak dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Perintah hadhanah termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap muslim harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam tiga pasal yaitu pasal 45, 48, 49. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian sedangkan anak belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya. Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, perceraian, hukum Islam.
摘要:孩子是上帝的恩赐，父母有义务照顾好自己的孩子。离婚后，父母双方仍有义务照顾孩子。然而，许多父母没有好好照顾他们的孩子。在此基础上，本文考察了伊斯兰教法中的hadhanah概念。本研究采用文献研究法和描述性分析法。Hadhanah是抚养和教育孩子。父母履行hadhanah是履行儿童权利的一种责任。《古兰经》第233节和《塔利姆》第6节中都包含了哈哈纳的命令，即每个穆斯林都应该保护自己和家人免受地狱之火的伤害，并永远保持恐惧。1974年关于婚姻的第1号法律一般用三条规定父母对子女的义务，即第45、48和49条。在KHI中解释说，在孩子还没有成为母亲的情况下，如果离婚，育儿权将落在母亲身上。mumayyz的大小取决于孩子是否已经可以选择和他的母亲或父亲一起去。关键词:Hadhanah，孩子，父母，离婚，伊斯兰法。摘要:Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya。bakkan ketika terjadi perceria, kedua orang tutetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya。那门，菩提橙，菩提橙，菩提橙，菩提橙，菩提橙，菩提橙。拜尔达萨坎哈尔·特尔斯特，maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum伊斯兰教。Penelitian ini adalah Penelitian pustaka和bersifat deskrif分析。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Perintah hadhanah termaktub dalam al-古兰经surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap穆斯林harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa。Dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tantanperkawinan secara umummengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya Dalam tiga pasal yitu pasal 45,48,49。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是我的意思。Ukuran mumayyz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya。Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, percerian, hukum Islam。
{"title":"Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian","authors":"Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan","doi":"10.15642/mal.v2i5.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110","url":null,"abstract":"Abstract: Children are a gift of God, so parents are obliged to take care of their children. When a divorce occurs, both parents still have obligations in taking care of their children. However, many parents do not take good care of their children. Based on this, this article examines the concept of hadhanah in Islamic law. This research is literature research and is descriptive analysis. Hadhanah is raising and educating children. Parents carry out hadhanah as a responsibility in fulfilling children's rights. The command of hadhanah is contained in al-Qur'an surat al-Baqarah verse 233 and at-Tahrim verse 6 that every Muslim should protect himself and his family from the fire of hell and always fear. In law number 1 of 1974 on marriage generally regulates the obligations of parents to their children in three articles, namely articles 45, 48, 49. In KHI, it is explained that the right of childcare will fall to the mother in the event of a divorce while the child has not been mumayyiz. The size of mumayyiz is if the child already can choose to go with his mother or father.\u0000Keywords: Hadhanah, child, parents, divorce, Islamic law.\u0000Abstrak: Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analisis.. Hadhanah atau memelihara dan mendidik anak dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Perintah hadhanah termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap muslim harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam tiga pasal yaitu pasal 45, 48, 49. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian sedangkan anak belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya.\u0000Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, perceraian, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121984213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：