Pub Date : 2019-07-19DOI: 10.24843/ac.2019.v04.i02.p06
M. Mahendra
Notary is an authorized officer to make an authentication acta and to have another authority as referred to in this law or under other laws as provided for in article 1 Figure 1 UUJNP. As a notary professional, he must perform his position by guiding the law, the Code of Ethics, the Articles of association, and the budget of the household. But the notary is also a man who does not escape the mistakes that he sometimes made that is done not because of the notary deliberate. Departing from the background of the problem above the author interested in conducting research in the form of a journal by lifting the title "The Law of typographical error in Minuta notarial deed based on this, provides a background picture of This study discussed about 1). How is the notary's responsibility for typographical error on Notara deed that is made notary? 2). What is the legal consequences of typographical errors in notarized deed? Research indicates that it can draw conclusions from the problems that can be seen in the presence of carelessness when forming the deed which is known only for a long time from typographical errors in the prefix of the deed on the identity of the Parties, and at the crucial point of a deed that is not appropriate to the will of the related party which is caused by a notary: A. The Aktanya can be cancelled if the acting is proven to have absolutely no subjective element, B. The act can be said to be void in order to The law when it proved to contain no objective requirement, C. The notary deed is degraded so that the deed under the hands of which absolutely does not have a force in terms of perfect proof. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki suatu kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sesuai yang telah disebutan di dalam pasal 1 angka 1 UUJNP. Sebagai seorang professional seorang notaris harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada undang-undang, kode etik, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. tetapi notaris juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan yang terkadang diperbuatnya yang dimana dilakukan bukan karena kesengajaan notaris itu. Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai 1). Bagaimana tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik pada minuta akta yang dibuat notaris? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris? penelitian menunjukan dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang di dapat adalah melihat dari adanya kecerobohan saat pembentukan akta itu yang baru diketahui setelah sekian lama dari adanya kesalahan ketik pada awalan akta tentang identitas dari para pihak, dan pada poin penting suatu akta yang t
公证员是经授权进行认证的人员，并具有本法或本法第1条(图1)规定的其他法律规定的其他权力。作为一名专业的公证员，他必须通过指导法律、道德准则、公司章程和家庭预算来履行他的职责。但是公证人也是一个人，他有时犯的错误并不是由于公证人的故意而犯的。从上述问题的背景出发，作者有意以期刊的形式进行研究，并在此基础上提出了“Minuta公证书的排版错误规律”的题目，提供了本研究的背景图片，讨论了1)公证公证书的排版错误的公证人的责任是如何的?2)公证契据印刷错误的法律后果是什么?研究表明，可以从契据形成时存在的粗心大意中得出结论，这种粗心大意是长期以来才知道的，因为契据的前缀对当事人身份的排版错误，以及在契据的关键点上不适合关联方的意志，这是由公证造成的:a .如果证明该行为绝对没有主观要件，则该行为可以被取消;B.如果证明该行为不包含客观要件，则该行为在法律上可以说是无效的;C.公证契据被降级，因此其所持有的契据在完全证明方面绝对不具有效力。noteris merupakan pejabat yang berwenang untuk untuk成员，suatu kewenangan成员，suatu kewenangan成员，suatu kewenangan成员，suatu kewenangan成员，sebagaimana yang dimaksud成员，undang, undang, undang, undang, undang, undang, lainnya sesuai yang telah disbutanan di dalam成员1 angka 1 ujnp。Sebagai seorang专业seorang公证人是harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada undang-undang, kode etik, anggaran dasar, dananggaran rumah tanga。Tetapi公证是juga seorang manusia Yang tidak luput dari kesalahan Yang terkadang diperbuatnya Yang dimana dilakukan bukan karena kesengajaan公证是itu。我的意思是说，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。2). Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan ketik padakta yang dibuat公证?Penelitian menunjukan dapat menarik kesunjukan permasalahan Yang di dapat adalah melihat dari adanya kecerobohan saat pembentukan akta itu Yang baru diketahui setelah sekian lama dari adanya kesalahan ketik pakan akta tentang identitas parpihak, Dan padi point penatu akta Yang tidak seshak kehendak pihak terkait Yang disebabkan karena公证是yitu:A. aktanya tersebut bisa dibatalkan jika aktanya itu terbukti sama sekali tidak terdapat unsur subject, b. aktanya dapat dikatakan bati demi hukum bilamana aktanya itu terbukti tidak mengandung syarat object, c. aktanya公证是tersebut terdegradasi jadi akta Yang bersifat di bawah tangan Yang sama sekali tidak mempunyai suatu kekuatan dalam Hal pembuktian Yang sempurna。
{"title":"Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris","authors":"M. Mahendra","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p06","url":null,"abstract":"Notary is an authorized officer to make an authentication acta and to have another authority as referred to in this law or under other laws as provided for in article 1 Figure 1 UUJNP. As a notary professional, he must perform his position by guiding the law, the Code of Ethics, the Articles of association, and the budget of the household. But the notary is also a man who does not escape the mistakes that he sometimes made that is done not because of the notary deliberate. Departing from the background of the problem above the author interested in conducting research in the form of a journal by lifting the title \"The Law of typographical error in Minuta notarial deed based on this, provides a background picture of This study discussed about 1). How is the notary's responsibility for typographical error on Notara deed that is made notary? 2). What is the legal consequences of typographical errors in notarized deed? Research indicates that it can draw conclusions from the problems that can be seen in the presence of carelessness when forming the deed which is known only for a long time from typographical errors in the prefix of the deed on the identity of the Parties, and at the crucial point of a deed that is not appropriate to the will of the related party which is caused by a notary: A. The Aktanya can be cancelled if the acting is proven to have absolutely no subjective element, B. The act can be said to be void in order to The law when it proved to contain no objective requirement, C. The notary deed is degraded so that the deed under the hands of which absolutely does not have a force in terms of perfect proof. \u0000Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki suatu kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sesuai yang telah disebutan di dalam pasal 1 angka 1 UUJNP. Sebagai seorang professional seorang notaris harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada undang-undang, kode etik, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. tetapi notaris juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan yang terkadang diperbuatnya yang dimana dilakukan bukan karena kesengajaan notaris itu. Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai 1). Bagaimana tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik pada minuta akta yang dibuat notaris? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris? penelitian menunjukan dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang di dapat adalah melihat dari adanya kecerobohan saat pembentukan akta itu yang baru diketahui setelah sekian lama dari adanya kesalahan ketik pada awalan akta tentang identitas dari para pihak, dan pada poin penting suatu akta yang t","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126202557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-02DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P07
Gde Dianta Yudi Pratama
The problems about autenthic deed befall Notary, cause Notary getting temporary detention until the case finished on court. The detention for Notary has creating bad reputation on many people in society. The effect of detention will be problems for the future job and also falled dignity or prestige of Notary. If seen on Notary law which on UUJN or UUJN-P, nothing rules for adjust about procedure to recover the right after detention period caused the case on court. That’s condition be research to discuss (1) how about Notary position when detention temporary happened in process of court and (2) how about procedure to recover the right after court ruling happened. This research using the normative law research within case approach, conceptual aproach and statute approach. The analysis of legal material used in technical description, evaluation and argumentation. The research result is a position of Notary when detention temporary happened in process of court is still be Notary public official, because all about the jobs and authority replaced by substitute of Notary. Shape of recovery the right after court ruling happened is a Notary required to getting compensation and rehabilitation. Dengan adanya permasalahan akta yang menimpa Notaris, mengakibatkan Notaris sering mendapat penahanan sementara sampai kasus tersebut selesai disidangkan. Penahanan Notaris membuat citra Notaris dipandang buruk di mata masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan jabatan Notaris untuk kedepannya dan dirasa sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang pejabat umum yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat umum. Di dalam UUJN dan UUJN-P tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam memulihkan hak Notaris setelah masa penahanan dalam proses pengadilan yang diakibatkan oleh suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai (1) bagaimana kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan dan (2) bagaimana bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadi putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, konsptual dan perundang-undangan. Analisisa bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukan (1) kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan adalah jabatan itu tetap berlaku sebagai seorang pejabat umum dikarenakan segala bentuk tugas dan kewenangannya telah digantikan oleh Notaris Pengganti. Bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadinya putusan pengadilan adalah Notaris wajib mendapatkan pengantian kerugian dan rehabilitasi.
公证所面临的真实契约问题，导致公证员被临时拘留，直至案件在法庭上结案。公证人的拘留在社会上造成了许多人的坏名声。拘留的影响将会给今后的工作带来问题，也会降低公证员的尊严或威望。如果在公证法上看到关于ujn或ujn - p的公证法，则没有关于拘留期后恢复权利的程序调整的规定导致案件上庭。这就有必要研究讨论:(1)法院审理过程中发生临时羁押时的公证地位问题;(2)法院判决发生后的权利恢复程序问题。本研究运用了案例法、概念法和成文法中的规范性法研究方法。分析技术描述、评价和论证中使用的法律材料。研究结果表明，在法院审理过程中临时发生的羁押公证员的地位仍然是公证员，因为所有的职务和职权都被公证员的替代者所取代。法院判决发生后，公证人要求获得赔偿和康复的权利。denan adanya permasalahan akta yang menimpa公证人，mengakibatkan公证人服务于mendapat penahanan sementara sampai kasus teresbut selesai disidangkan。Penahanan noteris成员citra noteris dipandang buruk di mata masyarakat。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，didalam ujn dan ujjn - p tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam memulihkan hak noteris setelah masa penahanan dalam propladilan yang diakibatkan oleh suatu kasus。Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang memberbahas mengenai (1) bagaimana kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan dan (2) bagaimana bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadi putusan pengadilan。Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatiatian pendekatan kasus, konsptual dan perundang-undangan。分析，分析，评价，论证。(1)“我的女儿”是“我的女儿”，“我的女儿”是“我的女儿”，“我的女儿”是“我的女儿”，“我的女儿”是“我的女儿”。这是我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。
{"title":"Pemulihan Hak Notaris Pasca Terjadinya Masa Penahanan dalam Proses Pengadilan","authors":"Gde Dianta Yudi Pratama","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P07","url":null,"abstract":"The problems about autenthic deed befall Notary, cause Notary getting temporary detention until the case finished on court. The detention for Notary has creating bad reputation on many people in society. The effect of detention will be problems for the future job and also falled dignity or prestige of Notary. If seen on Notary law which on UUJN or UUJN-P, nothing rules for adjust about procedure to recover the right after detention period caused the case on court. That’s condition be research to discuss (1) how about Notary position when detention temporary happened in process of court and (2) how about procedure to recover the right after court ruling happened. This research using the normative law research within case approach, conceptual aproach and statute approach. The analysis of legal material used in technical description, evaluation and argumentation. The research result is a position of Notary when detention temporary happened in process of court is still be Notary public official, because all about the jobs and authority replaced by substitute of Notary. Shape of recovery the right after court ruling happened is a Notary required to getting compensation and rehabilitation. \u0000Dengan adanya permasalahan akta yang menimpa Notaris, mengakibatkan Notaris sering mendapat penahanan sementara sampai kasus tersebut selesai disidangkan. Penahanan Notaris membuat citra Notaris dipandang buruk di mata masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan jabatan Notaris untuk kedepannya dan dirasa sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang pejabat umum yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat umum. Di dalam UUJN dan UUJN-P tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam memulihkan hak Notaris setelah masa penahanan dalam proses pengadilan yang diakibatkan oleh suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, memberikan gambaran latar belakang dari penelitian ini yang membahas mengenai (1) bagaimana kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan dan (2) bagaimana bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadi putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, konsptual dan perundang-undangan. Analisisa bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukan (1) kedudukan Notaris ketika terjadi penahanan sementara dalam proses pengadilan adalah jabatan itu tetap berlaku sebagai seorang pejabat umum dikarenakan segala bentuk tugas dan kewenangannya telah digantikan oleh Notaris Pengganti. Bentuk pemulihan hak Notaris pasca terjadinya putusan pengadilan adalah Notaris wajib mendapatkan pengantian kerugian dan rehabilitasi.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128839096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-02DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P12
N. Winiarti
Changes to the implementation of the affairs of labor inspection with the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government impact on the implementation and reporting procedures for compulsory labor report in the company, namely: 1) How the implementation of compulsory reporting of employment in the company at the office of the office in charge of manpower in the districts /city? 2) How is the reporting procedure required to report employment in the company following the enactment of Law Number 23 Year 2014? To find and find solutions to the problem formulation to be studied, then in this writing is done by normative legal research methods with the approach of legislation. As regulated in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 7 of 1981 concerning Obligatory Reporting of Employment in the Company, employers or managers of the company shall report in writing any establishment, termination, reestablishment, transfer or dissolve the company to the Minister who is responsible in the field of manpower or appointed official in this matter who is entrusted with the task of supervision in the field of manpower. Perubahan terhadap penyelenggaraan urusan pengawasan ketenagakerjaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada pelaksanaan dan tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yakni: 1) Bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota? 2) Bagaimanakah tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Untuk mencari dan menemukan pemecahan atas rumusan masalah yang akan dikaji, maka dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan.
2014年第23号《地方政府法》的颁布对公司强制劳动报告执行和报告程序的影响对劳动监察事务执行的变化，即:1)各区/市人力主管部门办公室如何执行公司强制劳动报告?2) 2014年第23号法律颁布后，报告公司就业情况的报告程序如何?为了找到并找到解决问题的方法，制定要研究的问题，那么在本文中是通过规范的法律研究方法与立法的途径来完成的。根据1981年关于公司就业义务报告的第7号法律第4条第(1)款和第(2)款的规定，公司的雇主或经理应以书面形式将公司的任何设立、终止、重建、转让或解散报告给负责人力领域的部长或在这方面被委托负责人力领域监督任务的指定官员。2014年10月23日，我的女儿们在我的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们的女儿们。2) Bagaimanakah tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan setelah berlakunya undang undang 2014年7月23日?Untuk mencari dan menemukan pemecahan atas rumusan masalah yang akan dikaji, maka dalam penulisan ini dilakukan dengan memede penelitian hukum normatimdenan pendekatan perundang-undangan。8月7日，1981年，当我看到我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们。
{"title":"Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014","authors":"N. Winiarti","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P12","url":null,"abstract":"Changes to the implementation of the affairs of labor inspection with the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government impact on the implementation and reporting procedures for compulsory labor report in the company, namely: 1) How the implementation of compulsory reporting of employment in the company at the office of the office in charge of manpower in the districts /city? 2) How is the reporting procedure required to report employment in the company following the enactment of Law Number 23 Year 2014? To find and find solutions to the problem formulation to be studied, then in this writing is done by normative legal research methods with the approach of legislation. As regulated in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 7 of 1981 concerning Obligatory Reporting of Employment in the Company, employers or managers of the company shall report in writing any establishment, termination, reestablishment, transfer or dissolve the company to the Minister who is responsible in the field of manpower or appointed official in this matter who is entrusted with the task of supervision in the field of manpower. \u0000Perubahan terhadap penyelenggaraan urusan pengawasan ketenagakerjaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada pelaksanaan dan tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yakni: 1) Bagaimanakah pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota? 2) Bagaimanakah tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Untuk mencari dan menemukan pemecahan atas rumusan masalah yang akan dikaji, maka dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan. ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129957703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-02DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P03
Vennie Yunita Laytno, I. Setiabudhi
Research on synchronization of honorarium arrangements for notary services based on the synchrony of regulations in Article 36 paragraph (2) of UUJN which regulates the highest honorarium determined by notaries and Article 4 number 10 Notary Ethics Code regulates the lowest limit of honorarium set by notary associations. Based on this, the formulation of the problem: (1) What are the arrangements for the honorarium of notary services? (2) Is the sanction for a notary who does not comply with the Notary Code of Ethics regarding the rules regarding the honorarium of notary services? The purpose of this paper for know the arrangement of honorarium for notary services regulated in UUJN and Notary Code of Ethics; and to review and analyze sanctions for notaries who do not follow the rules of the Notary Ethics Code regarding regulations regarding the honorarium of notary services. The research is applied to review these legal rules, namely normative legal research carried out by applying the Statute Approach and Conceptual Approach. Legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The regulation about honorarium that applies to a notary is Article 36 paragraph (3) of the UUJN which is concerning the highest limit of the honorarium that may be accepted by a notary; and Notaries who do not comply with the regulations stated in Article 4 number 10 of the Notary Code of Ethics they should not be punished because based on an agreement between the notary and the viewers. Penelitian tentang sinkronisasi pengaturan honorarium jasa notaris berdasarkan ketidak sinkronan peraturan pada Pasal 36 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang batas tertinggi honorarium yang ditentukan oleh notaris dan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris mengatur tentang batas terendah honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan notaris. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan rumusan permasalahan, yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan tentang honorarium jasa notaris? (2) Apakah sanksi bagi notaris yang tidak mematuhi aturan Kode Etik Notaris terkait aturan mengenai honorarium jasa notaris? Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan honorarium jasa notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris; serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi bagi notaris yang tidak mengikuti aturan Kode Etik Notaris terkait peraturan mengenai honorarium jasa notaris. Penelitian dalam bidang hukum yang diterapkan untuk mengkaji aturan hukum ini yakni penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang honorarium yang berlaku bagi notaris adalah Pasal 36 ayat (3) UUJN yaitu mengenai batas tertinggi dari penetapan honorarium yang boleh diterima oleh notaris; dan Notaris ya
基于《国际公证法》第36条第(2)款规定公证员确定的最高酬金和《公证职业道德规范》第4条第10款规定公证协会确定的最低酬金限额的同步性研究公证服务酬金安排的同步性。在此基础上，提出问题:(1)公证服务的酬金有哪些安排?(2)对不遵守《公证员职业道德规范》中有关公证服务酬金的规定的公证员是否有处罚?本文的目的是了解ujn和公证员道德准则中规定的公证服务酬金安排;审查分析对不遵守《公证道德规范》有关公证服务报酬规定的公证员的处罚。研究是对这些法律规则进行审查，即运用规约方法和概念方法进行规范性法律研究。法律资料分为一级法律资料、二级法律资料和三级法律资料。适用于公证员的酬金的规定，是《国际公证法》第三十六条第三项关于公证员可以接受酬金的最高限额的规定;不遵守《公证员职业道德规范》第4条第10款规定的公证员，根据公证员与观众之间的协议，不应受到处罚。Penelitian tentang sinkronisasi pengaturan honorarium jasa noteris berdasarkan ketidak sinkronan peraturan pada Pasal 36 ayat (2) ujn yang mengatur tentang batas tertinggi honorarium yang ditentukan oleh noteris dan Pasal 4 angka 10 Kode Etik noteris mengatur tentang batas terendah honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan公证。Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan rumusan permasalahan, yitu:(1) Bagaimanakah pengaturan tentang honorarium jasa notaris?(2) Apakah sanksi bagi notaris yang tidak mematuhi aturan Kode Etik notaris terkait aturan mengenai honorarium jasa notaris?图胡安-达里惩罚，ini yuti untuk mengetahui dan memahami pengaturan酬金，jasa公证，yang diatur dalam ujn dankode Etik公证;我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思是我的中文意思。Penelitian dalam bidang hukum yang diiterapkan untuk mengkaji aturan hukum ini yakni Penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan(法规方法)serta pendekatan konseptual(概念方法)。Bahan hukum dari penelitian ini adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier。彭图兰tentenarium yang berlaku bagi noteris adalah Pasal 36 ayat (3); (3); (3);dan noteris yang tidak memenuhi peraturan yang tertera didalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik noteris terkait batas terendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan sepatutnya tidak dikenakan sanksi karena berdasarkan kesepakatan antara noteris dan para penghadap。
{"title":"Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris","authors":"Vennie Yunita Laytno, I. Setiabudhi","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P03","url":null,"abstract":"Research on synchronization of honorarium arrangements for notary services based on the synchrony of regulations in Article 36 paragraph (2) of UUJN which regulates the highest honorarium determined by notaries and Article 4 number 10 Notary Ethics Code regulates the lowest limit of honorarium set by notary associations. Based on this, the formulation of the problem: (1) What are the arrangements for the honorarium of notary services? (2) Is the sanction for a notary who does not comply with the Notary Code of Ethics regarding the rules regarding the honorarium of notary services? The purpose of this paper for know the arrangement of honorarium for notary services regulated in UUJN and Notary Code of Ethics; and to review and analyze sanctions for notaries who do not follow the rules of the Notary Ethics Code regarding regulations regarding the honorarium of notary services. The research is applied to review these legal rules, namely normative legal research carried out by applying the Statute Approach and Conceptual Approach. Legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The regulation about honorarium that applies to a notary is Article 36 paragraph (3) of the UUJN which is concerning the highest limit of the honorarium that may be accepted by a notary; and Notaries who do not comply with the regulations stated in Article 4 number 10 of the Notary Code of Ethics they should not be punished because based on an agreement between the notary and the viewers. \u0000Penelitian tentang sinkronisasi pengaturan honorarium jasa notaris berdasarkan ketidak sinkronan peraturan pada Pasal 36 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang batas tertinggi honorarium yang ditentukan oleh notaris dan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris mengatur tentang batas terendah honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan notaris. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan rumusan permasalahan, yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan tentang honorarium jasa notaris? (2) Apakah sanksi bagi notaris yang tidak mematuhi aturan Kode Etik Notaris terkait aturan mengenai honorarium jasa notaris? Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan honorarium jasa notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris; serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi bagi notaris yang tidak mengikuti aturan Kode Etik Notaris terkait peraturan mengenai honorarium jasa notaris. Penelitian dalam bidang hukum yang diterapkan untuk mengkaji aturan hukum ini yakni penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang honorarium yang berlaku bagi notaris adalah Pasal 36 ayat (3) UUJN yaitu mengenai batas tertinggi dari penetapan honorarium yang boleh diterima oleh notaris; dan Notaris ya","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124958771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-02DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P02
Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari
Pawn arrangements in general are regulated in articles 1150-1160 of the civil code, this regulation its not enough to accommodate the provisions regarding mortgage after the rapid growth of business ventures. To accommodate this, the government issued a financial service authority regulation number: 31 / POJK.05 / 2016 concerning business ventures (POJK Pergadaian Business). This regulation aims to regulate in more detail about the business ventures which have still been a legal vacuum. The purpose of this writing is to find out a comparison of the pawn regulations regulated in the civil code and the regulations issued by the OJK regarding business ventures in which the detailed business arrangements are arranged. The research method used in this paper is a normative legal research method. The conclusion that can be drawn from this explanation is the mortgage in the civil code is a guarantee of material rights to a debt, in addition to pledges whose objects are movable or immovable objects, and with the existence of POJK about business ventures can provide more detailed arrangements regarding business ventures in Indonesia. Pengaturan gadai secara umum diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, peraturan ini belum cukup untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai gadai setelah maraknya pertumbuhan usaha pergadaian yang cukup pesat. Untuk mengakomodirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentang usaha pergadaian yang selama ini masih terdapat kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai peraturan gadai yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian yang didalamnya diatur lebih rinci mengenai usaha pergadaian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan ini adalah gadai dalam KUHPerdata adalah jaminan hak kebendaan atas suatu hutang, disamping gadai yang objeknya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian dapat memberikan pengaturan lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia.
典当安排一般在民法典第1150-1160条中有规定，这一规定不足以适应企业快速发展后的抵押规定。为了适应这一点，政府发布了一项关于商业投资(POJK Pergadaian business)的金融服务管理局条例:31 / POJK.05 / 2016。该条例旨在更详细地规范仍然是法律真空的商业企业。这篇文章的目的是找出民法典典当规定和OJK发布的关于商业企业的规定的比较，其中有详细的业务安排。本文采用的研究方法是一种规范的法律研究方法。从这一解释中可以得出的结论是，民法典中的抵押是对债务的物质权利的保证，除了质押的对象是动产或不动产之外，而且关于商业企业的POJK的存在可以为印度尼西亚的商业企业提供更详细的安排。彭图兰·加代拉·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚·乌苏尼亚Untuk mengakomodirnya peremerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 31/POJK。5/2016 tentang usaha pergadaian (POJK usaha pergadaian)。Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentenha pergadaian yang selama ini masih terdapat kekosonan hukum。Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingand mengetahui perbandingand mengetahui perbandingand mengetahui perbandingand mengetahui yang dikeluarkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian yang didalamnya dikeluarkan lebih rinci mengenai usaha pergadaian。penpenisini mongunakan方法penpenistian hukum规范。kespuldan yang dapat ditarik dari penjelasan ini adalah gadai dalam kuhdata adalah jaminan hak kebendaan atas suatu hutang, disamping gadai yang objeknya benda bergerak maupun bendadaak bergerak, serta dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian dapan memberikan pengaturan lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia。
{"title":"Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian","authors":"Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P02","url":null,"abstract":"Pawn arrangements in general are regulated in articles 1150-1160 of the civil code, this regulation its not enough to accommodate the provisions regarding mortgage after the rapid growth of business ventures. To accommodate this, the government issued a financial service authority regulation number: 31 / POJK.05 / 2016 concerning business ventures (POJK Pergadaian Business). This regulation aims to regulate in more detail about the business ventures which have still been a legal vacuum. The purpose of this writing is to find out a comparison of the pawn regulations regulated in the civil code and the regulations issued by the OJK regarding business ventures in which the detailed business arrangements are arranged. The research method used in this paper is a normative legal research method. The conclusion that can be drawn from this explanation is the mortgage in the civil code is a guarantee of material rights to a debt, in addition to pledges whose objects are movable or immovable objects, and with the existence of POJK about business ventures can provide more detailed arrangements regarding business ventures in Indonesia. \u0000Pengaturan gadai secara umum diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdata, peraturan ini belum cukup untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai gadai setelah maraknya pertumbuhan usaha pergadaian yang cukup pesat. Untuk mengakomodirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentang usaha pergadaian yang selama ini masih terdapat kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai peraturan gadai yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian yang didalamnya diatur lebih rinci mengenai usaha pergadaian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan ini adalah gadai dalam KUHPerdata adalah jaminan hak kebendaan atas suatu hutang, disamping gadai yang objeknya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian dapat memberikan pengaturan lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"373 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131850937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P11
I. P. D. P. Laksana
Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016 have the potential to cause juridical implications in terms of carrying out control of the Regional Government. As for the purpose of this study is to analyze and find the ideal form related to the supervision of the Central Government in the formation of Regional Regulations after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016. The type of research used in this study is normative legal research. As for the implications after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 137 / PUU-XIV / 2016 on Central Government control in the formation of Regional Regulations namely; Contradictory to the Principles of the Unitary State, the Central Government Only has the Authority to Implement Preventive, Regional Regulations Can Only Be Applied for Judicial Review to the Supreme Court, Inhibit Central Government Policy on Deregulation, and Not in accordance with the Good Governance Principles. Whereas the conclusion is the central government can issue recommendations or recommendations to the regional government to immediately make an amendment to the regulation that is considered contrary to the provisions of the legislation higher law, public interest and decency, but if in a state of urgency the Central Government can become a defendant for judicial review of that Regional Regulation. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terutama dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bentuk yang ideal terkait pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun impilikasi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah yakni; Bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat Hanya Berwenang Melaksanakan Pengawasan Preventif, Perda Hanya Dapat Dimohonkan Uji Materiil/Judicial Review Kepada Mahkamah Agung, Menghambat Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Deregulasi, dan Tidak Mencerminkan Prinsip Good Governance. Pemerintah pusat dapat menerbitkan anjuran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan perubahan terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, namun apabila dalam keadaan mendesak Pemerintah Pusat dapat menjadi Pemohon uji materiil terhadap Perda tersebut.
宪法法院第56 / PUU-XIV / 2016号判决书有可能在实施对地区政府的控制方面产生法律影响。而本研究的目的是分析并寻找宪法法院第56 / PUU-XIV / 2016号判决书发布后，中央政府在地方法规制定过程中相关监督的理想形式。本研究使用的研究类型是规范法律研究。关于宪法法院第137 / PUU-XIV / 2016号判决书对中央政府在地区法规制定中的控制的影响，即;中央政府只有执行预防性规章的权力，地方规章只能向大法院申请司法审查，这与一元制原则相矛盾，抑制了中央政府的放松管制政策，不符合善治原则。结论是，中央政府可以向地方政府提出建议或建议，要求地方政府立即对被认为违反上级法律、公共利益和体面的法规进行修改，但如果情况紧急，中央政府可以成为对该地区法规进行司法审查的被告。Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terutama dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Daerah。Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalis dan menemukan bentuk yang ideal terkait pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016。Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatim。Adapun impilikasi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah yakni;Bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan, permerintah phana Berwenang Melaksanakan Pengawasan预防，Perda Hanya Dapat Dimohonkan Uji材料/司法审查Kepada Mahkamah Agung, Menghambat Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang detulasi, dan Tidak menerminkan Prinsip Good Governance。Pemerintah pusat dapat menerbitkan anjuran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan perdhanan terhahaan perdhanan perdhanan perdhanang lebih tinggi, kependingan umum, dan kesusilaan, namun apabila dalam keadan mendesak Pemerintah pusat dapat menjadi Pemohon uji材料terhadap Perda tersebut。
{"title":"Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah","authors":"I. P. D. P. Laksana","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P11","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P11","url":null,"abstract":"Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016 have the potential to cause juridical implications in terms of carrying out control of the Regional Government. As for the purpose of this study is to analyze and find the ideal form related to the supervision of the Central Government in the formation of Regional Regulations after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 56 / PUU-XIV / 2016. The type of research used in this study is normative legal research. As for the implications after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 137 / PUU-XIV / 2016 on Central Government control in the formation of Regional Regulations namely; Contradictory to the Principles of the Unitary State, the Central Government Only has the Authority to Implement Preventive, Regional Regulations Can Only Be Applied for Judicial Review to the Supreme Court, Inhibit Central Government Policy on Deregulation, and Not in accordance with the Good Governance Principles. Whereas the conclusion is the central government can issue recommendations or recommendations to the regional government to immediately make an amendment to the regulation that is considered contrary to the provisions of the legislation higher law, public interest and decency, but if in a state of urgency the Central Government can become a defendant for judicial review of that Regional Regulation. \u0000Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terutama dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bentuk yang ideal terkait pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun impilikasi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan Pemerintah Pusat dalam pembentukan Peraturan Daerah yakni; Bertentangan dengan Prinsip Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat Hanya Berwenang Melaksanakan Pengawasan Preventif, Perda Hanya Dapat Dimohonkan Uji Materiil/Judicial Review Kepada Mahkamah Agung, Menghambat Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Deregulasi, dan Tidak Mencerminkan Prinsip Good Governance. Pemerintah pusat dapat menerbitkan anjuran atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengadakan perubahan terhadap Perda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, namun apabila dalam keadaan mendesak Pemerintah Pusat dapat menjadi Pemohon uji materiil terhadap Perda tersebut.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123712745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.24843/AC.2018.V03.I03.P02
Riyan Hidayat
One of the potential sources of tax revenues that should be explored in accordance with the current economic situation and the development of the nation's development is the type of tax on land and building use permit in after abbreviated as BPHTB. In managing the Tax on land and building permit, the eligible party is the central government, but the acceptance of tax on land and building permit is largely as an income for the region. Depositing tax on land and building permit is the obligation of the taxpayer, but in fact many tax payers deposit the payment to notary /the official certifier of title deeds whereas in the authority of notary which is regulated in the amendment of law on notary, there is no one article that determines notary obligation for paying care work tax on land and building permit. The problems of this study are how the role of Notary / the official certifier of title deeds in the tax payments on land is and building use permit and how the responsibility Notary / the official certifier of title deeds in relation to the payment of on land is and building use permit’s sale and purchase. The empirical juridical legal research method is applied in this study. This study belongs to descriptive analysis by analyzing primary data and applying interview techniques for the primary data and literature review technique for the secondary data. The techniques of qualitative method are examining, analyzing, interpreting and drawing conclusion from literature review. The result of the study shows that for notary who receives the deposit payment of tax on land and building permit shall be an action undertaken to assist and facilitate the transaction process and notary public as a public officer deemed to have a better understanding of the tax payment procedure should properly assist in the execution of the tax payment but it is not entitled to charge fees for the deposit because it is not a notary’s task which only acts on the basis of her/himself. Salah satu sumber potensi prolehan pajak yang perlu digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB. Dalam mengelola BPHTB yang berhak adalah pemerintah pusat, namun penerimaan BPHTB sebagian besar merupakan pemasukan bagi daerah. Penyetoran BPHTB merupakan kewajiban wajib pajak, namun pada kenyataanya banyak wajib pajak yang menitipkan pembayarannya kepada Notaris/PPAT padahal dalam kewenangan Notari yang diatur dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang menentukan kewajiban Notaris untuk pekerjaan penitipan pembayaran BPHTB.Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB dan bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kaitannya dengan pembayaran BPHTB atas jual beli tanah dan bangunan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian deskript
根据目前的经济形势和国家发展的发展，应该探索的一个潜在的税收来源是土地和建筑使用许可税的类型，简称BPHTB。在土地税和建筑许可税的管理中，中央政府是有资格的一方，但土地税和建筑许可税的接受主要是作为地方的收入。缴纳土地和建筑许可证税是纳税人的义务，但事实上，许多纳税人将款项存入公证员/业契的官方认证机构，而在公证法修正案中规定的公证权中，没有一条规定了缴纳土地和建筑许可证税的公证义务。本研究的问题是公证人/地契官方认证人在土地纳税和建筑使用许可证中的作用，以及公证人/地契官方认证人在土地纳税和建筑使用许可证的买卖中的责任。本研究采用实证法律研究方法。本研究属于描述性分析，对一手资料进行分析，一手资料采用访谈法，二次资料采用文献回顾法。定性方法的主要技术是考察、分析、解释和从文献综述中得出结论。研究的结果表明,对于公证接收存款支付税土地和建筑许可应当一个动作进行协助和促进交易过程和公证人作为公共官员认为有更好的理解纳税过程应该妥善协助执行纳税但无权收取费用的存款,因为它不是一个公证的任务,只有行为的基础上她/他自己。Salah satu number潜在的prolehan pajak yang perlu digi sesuai情景，dan kondisi perekonomian, serkkembangan, pembangunan, serkkarang ini adalah jenis, pajak, perolhan, Hak, Tanah danbangunan selanjutya disingkat BPHTB。我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:我的意思是:Penyetoran BPHTB merupakan kewajiban wajib pajak, namun pada kenyataanya banyak wajib pajak yang menitipkan pembayarannya kepaada noteris /PPAT padahal dalam kewenangan noteri yang diatur dalam ujn tidak ada satupun pasal yang menentukan kewajiban noteris untuk pekerjaan penitpan pembayaran BPHTB。Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan公证/PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB dan Bagaimana tanggung jawab公证/PPAT dalam kaitannya dengan pembayaran BPHTB atas jual beli tanah dan bangunan。Penelitian, mongunakan方法，Penelitian hukum yuridis经验。数据分析，数据分析，数据分析，数据分析，数据分析，数据分析，数据分析技术分析数据登根法定性分析登根法定性分析这句话的意思是:“我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思。我爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你。
{"title":"Kewenangan Notaris/PPAT dalam Menerima Penitipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","authors":"Riyan Hidayat","doi":"10.24843/AC.2018.V03.I03.P02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2018.V03.I03.P02","url":null,"abstract":"One of the potential sources of tax revenues that should be explored in accordance with the current economic situation and the development of the nation's development is the type of tax on land and building use permit in after abbreviated as BPHTB. In managing the Tax on land and building permit, the eligible party is the central government, but the acceptance of tax on land and building permit is largely as an income for the region. Depositing tax on land and building permit is the obligation of the taxpayer, but in fact many tax payers deposit the payment to notary /the official certifier of title deeds whereas in the authority of notary which is regulated in the amendment of law on notary, there is no one article that determines notary obligation for paying care work tax on land and building permit. The problems of this study are how the role of Notary / the official certifier of title deeds in the tax payments on land is and building use permit and how the responsibility Notary / the official certifier of title deeds in relation to the payment of on land is and building use permit’s sale and purchase. The empirical juridical legal research method is applied in this study. This study belongs to descriptive analysis by analyzing primary data and applying interview techniques for the primary data and literature review technique for the secondary data. The techniques of qualitative method are examining, analyzing, interpreting and drawing conclusion from literature review. The result of the study shows that for notary who receives the deposit payment of tax on land and building permit shall be an action undertaken to assist and facilitate the transaction process and notary public as a public officer deemed to have a better understanding of the tax payment procedure should properly assist in the execution of the tax payment but it is not entitled to charge fees for the deposit because it is not a notary’s task which only acts on the basis of her/himself. \u0000Salah satu sumber potensi prolehan pajak yang perlu digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB. Dalam mengelola BPHTB yang berhak adalah pemerintah pusat, namun penerimaan BPHTB sebagian besar merupakan pemasukan bagi daerah. Penyetoran BPHTB merupakan kewajiban wajib pajak, namun pada kenyataanya banyak wajib pajak yang menitipkan pembayarannya kepada Notaris/PPAT padahal dalam kewenangan Notari yang diatur dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang menentukan kewajiban Notaris untuk pekerjaan penitipan pembayaran BPHTB.Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB dan bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT dalam kaitannya dengan pembayaran BPHTB atas jual beli tanah dan bangunan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sifat penelitian deskript","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"11 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121003649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P08
I. Wijaya
A notary is a public official who in principle has the authority to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Notary Position Act or other Laws. In addition to issuing authentic deeds, a Notary can also issue a covernote covernote as a temporary guarantee to be a temporary handle for banks to disburse credit while waiting for the related deeds to be processed by a Notary. Covernote from the process until its use involves Notary, Creditors and Debtor elements. This vacuum of norms caused the three elements to find no legal certainty rather than the strength of the law of Covernote and the vital role of covernote in the banking world so that it was necessary for a legal certainty regarding the legal power of covernote. The problem in this writing is the use of covernote Notary in the credit agreement and legal force of covernote Notary as a legal product of the Notary. This writing aims to find out the use of Covernote Notary in the credit agreement and to know the legal strength of Covernote Notary as a legal product of the Notary. The research used in this paper is the study of normative law. The use of Covernote Notary in the credit agreement is part of the Notary's business in providing certainty to the bank to be able to agree to disburse credit before the APHT is completed and the certificate of liability is issued, Notary covernote. Covernote issued by the notary is used as a guide for banks to disburse credit to debtor customers. The legal strength of Covernote as a legal product of a notary does not have any legal force, because Covernote is not an authentic deed and also not an underhanded deed, but only an ordinary letter which only explains the Notary's statement to explain that the thing that the Notary is working is still not finishe. Notaris merupakan pejabat umum yang pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam membuat akte autentik dan kewenangan yang lainya seperti dalam UU Jabatan Notaris atau Undang – Undang lainya. Selain mengeluarkan akta autentik, seorang Notaris juga dapat mengeluarkan covernote. Covernote ini dijadikan sebagai jaminan untuk menjadi pegangan sementara bagi bank guna mencairkan kredit sembari menunggu akta-akta terkait selesai diproses oleh Notaris. Covernote dari proses hingga penggunaanya melibatkan unsur Notaris, Kreditur dan Debitur. Kekosongan norma (vacum of norm) ini menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak mendapati kepastian hukum dari kekuatan hukum Covernote tersebut. Begitu vitalnya peran covernote dalam dunia perbankan sehingga perlu atas suatu kepastian hukum mengenai kekuatan hukum covernote. Permasalahan dalam penulisan ini adalah penggunaan covernote Notaris dalam perjanjian kredit dan kekuatan hukum covernote Notaris sebagai produk hukum Notaris. Penulisan ini bertujuan mengetahui penggunaan Covernote Notaris dalam perjanjian kredit dan mengetahui kekuatan hukum Covernote Notaris sebagai produk hukum Notaris. Penelitian ini menggunakan peneliltian hukum normatif. Pen
公证员为公证员，原则上具有公证职务法或其他法律所定之公证权及其他职权。除了签发真实契约外，公证员还可以签发附注作为临时担保，作为银行在等待公证员处理相关契约时发放信贷的临时处理。票据从使用过程到使用过程涉及到公证人、债权人和债务人等要素。这种规范的真空导致这三个要素没有找到法律确定性，而不是Covernote法律的力量和Covernote在银行界的重要作用，因此有必要对Covernote的法律权力进行法律确定性。本文的问题在于covernote公证员在信用协议中的使用以及covernote公证员作为公证员的法律产品的法律效力。本文旨在了解Covernote公证人在信用协议中的使用情况，了解作为公证人法律产品的Covernote公证人的法律效力。本文采用的研究方法是对规范性法的研究。在信贷协议中使用Covernote公证人是公证人业务的一部分，目的是向银行提供确定性，使其能够在APHT完成和责任证书签发之前同意支付信贷。公证人出具的附注是银行向债务人客户发放信贷的指南。作为公证人的合法产品，Covernote的法律效力不具有任何法律效力，因为Covernote不是一份真实的契据，也不是一份不正当的契据，而只是一封普通的信件，只是解释了公证人的声明，说明公证人正在工作的事情还没有完成。公证人是merupakan pejabat umum yang pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam memiliki kewenangan yang lainya perperti dalam UU Jabatan noteris atau Undang - Undang lainya。Selain mengeluarkan akta autentik, seorang noteris juga dapat mengeluarkan封面。Covernote ini dijadikan sebagai jaminan untuk menjadi pegangan sementara bagi bank guna mencankan credit sembari menungu akta-akta terkait selesai处理oleh noteris。Covernote dari proproses, hinga penggunaanya melibatkan unsur Notaris, credit itur dan Debitur。Kekosongan norma(真空的规范)ini menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak mendapati kepastian hukum dari kekuatan hukum Covernote tersebut。Begitu vititalnya peran covernote dalam dunia perbankan sehinga perlu atas suatu kepastian hukum mengenai kekuatan hukum covernote。Permasalahan dalam penulisan ini adalah penggunaan封面公证人dalam perjanjian信用dan kekuatan hukum封面公证人sebagai产品hukum公证。Penulisan ini bertujuan mengetahui penggunaan Covernote公证是dalam perjanjian信用丹mengetahui kekuatan hukum Covernote公证是sebagai产品hukum公证。peneltian ini menggunakan peneliltian hukum normatim。彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人:彭家南公证人银行贷款:银行贷款:银行贷款中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译
{"title":"Kekuatan Hukum Covernote Notaris sebagai Produk Hukum Notaris","authors":"I. Wijaya","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P08","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P08","url":null,"abstract":"A notary is a public official who in principle has the authority to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Notary Position Act or other Laws. In addition to issuing authentic deeds, a Notary can also issue a covernote covernote as a temporary guarantee to be a temporary handle for banks to disburse credit while waiting for the related deeds to be processed by a Notary. Covernote from the process until its use involves Notary, Creditors and Debtor elements. This vacuum of norms caused the three elements to find no legal certainty rather than the strength of the law of Covernote and the vital role of covernote in the banking world so that it was necessary for a legal certainty regarding the legal power of covernote. The problem in this writing is the use of covernote Notary in the credit agreement and legal force of covernote Notary as a legal product of the Notary. This writing aims to find out the use of Covernote Notary in the credit agreement and to know the legal strength of Covernote Notary as a legal product of the Notary. The research used in this paper is the study of normative law. The use of Covernote Notary in the credit agreement is part of the Notary's business in providing certainty to the bank to be able to agree to disburse credit before the APHT is completed and the certificate of liability is issued, Notary covernote. Covernote issued by the notary is used as a guide for banks to disburse credit to debtor customers. The legal strength of Covernote as a legal product of a notary does not have any legal force, because Covernote is not an authentic deed and also not an underhanded deed, but only an ordinary letter which only explains the Notary's statement to explain that the thing that the Notary is working is still not finishe. \u0000Notaris merupakan pejabat umum yang pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam membuat akte autentik dan kewenangan yang lainya seperti dalam UU Jabatan Notaris atau Undang – Undang lainya. Selain mengeluarkan akta autentik, seorang Notaris juga dapat mengeluarkan covernote. Covernote ini dijadikan sebagai jaminan untuk menjadi pegangan sementara bagi bank guna mencairkan kredit sembari menunggu akta-akta terkait selesai diproses oleh Notaris. Covernote dari proses hingga penggunaanya melibatkan unsur Notaris, Kreditur dan Debitur. Kekosongan norma (vacum of norm) ini menyebabkan ketiga unsur tersebut tidak mendapati kepastian hukum dari kekuatan hukum Covernote tersebut. Begitu vitalnya peran covernote dalam dunia perbankan sehingga perlu atas suatu kepastian hukum mengenai kekuatan hukum covernote. Permasalahan dalam penulisan ini adalah penggunaan covernote Notaris dalam perjanjian kredit dan kekuatan hukum covernote Notaris sebagai produk hukum Notaris. Penulisan ini bertujuan mengetahui penggunaan Covernote Notaris dalam perjanjian kredit dan mengetahui kekuatan hukum Covernote Notaris sebagai produk hukum Notaris. Penelitian ini menggunakan peneliltian hukum normatif. Pen","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121744152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P04
Made Dita Widyantari
Article 43 UUJN-P opens the opportunity for sworn translators to be involved in making notary deeds because of the provision that the deed can be made in a foreign language if it is desired by the parties and in the case of a notary being unable to translate or explain it. However, the existence of Article 43 UUJN-P which contradicts Article 31 of UUBBLNLK has resulted in legal uncertainty related to the mechanism of deed making which affects the function and position of the sworn translator. Responsibility in the event of an error of the translation has also not been clearly regulated so as not to protect the interests of the clients. This research aims to find out the function and position of sworn translator in making notary deeds and reviewing the responsibilities of sworn translators in the event of errors in translating the contents of the notary deed. This study uses a normative legal research method which concludes that the sworn translator serves to translate a copy of the deed that has been made by a notary into the language desired by the parties and translate orally in a language that is understood by the parties. In the event of an error in translating the content produced resulting in a loss, the sworn translator may be prosecuted under Article 1365 of the Civil Code. Pasal 43 UUJN-P membuka peluang bagi penerjemah tersumpah untuk ikut terlibat dalam pembuatan akta notaris karena adanya ketentuan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan notaris tidak dapat menerjemahkannya. Namun keberadaan Pasal 43 UUJN-P yang bertentangan dengan Pasal 31 UUBBLNLK mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terkait mekanisme pembuatan akta yang berdampak pula terhadap fungsi dan kedudukan penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris. Tanggung jawab penerjemah tersumpah dalam hal adanya kesalahan atas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah juga belum diatur secara jelas sehingga tidak melindungi kepentingan pengguna jasa penerjemah tersumpah. Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi dan kedudukan jasa penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris dan mengkaji tanggung jawab penerjemah tersumpah dalam hal terjadinya kesalahan dalam menerjemahkan isi akta notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penerjemah tersumpah berfungsi untuk menerjemahkan salinan akta notaris ke dalam bahasa yang diinginkan oleh para pihak dan menerjemahkan isi akta secara lisan pada saat pembacaan akta oleh notaris dalam hal notaris tidak dapat menerjemahkannya. Dalam hal terjadi kesalahan dalam menerjemahkan isi akta yang mengakibatkan kerugian, penerjemah tersumpah dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
第43条ujn - p为宣誓的翻译人员参与制作公证书提供了机会，因为该规定规定，如果当事人需要，在公证人无法翻译或解释公证书的情况下，可以用外语制作公证书。然而，与UUBBLNLK第31条相矛盾的UUBBLNLK第43条的存在导致了与契约生成机制相关的法律不确定性，影响了宣誓翻译的功能和地位。在翻译出现错误时的责任也没有明确规定，以免保护客户的利益。本研究旨在找出宣誓翻译人员在公证文书制作中的作用和地位，并回顾在公证文书内容翻译出现错误时，宣誓翻译人员的责任。本研究采用了一种规范的法律研究方法，其结论是，宣誓翻译人员的作用是将公证人制作的契约副本翻译成双方希望的语言，并以双方理解的语言进行口头翻译。因翻译内容错误造成损失的，可以依照民法第1365条的规定追究宣誓译者的责任。中文翻译:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:Namun keberadaan aktaan aktaan aktaan UUBBLNLK，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，Tanggung jawab penerjemah tersumpah dalam哈尔adanya kesalahan ata terjemahan杨dihasilkan oleh pokalchuk penerjemah tersumpah轭belum diatur secara jela sehingga有些melindungi kepentingan pengguna jasa penerjemah tersumpah。我的研究对象是一名学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长，学长。方法yang digunakan dalam penelitian ini adalah方法penelitian hukum规范。哈西尔学习menunjukkan bahwa penerjemah tersumpah berfunsi untuk menerjemahkan salinan akta noteris dalam bahasa yang diingingkan kanterakerjemahkan isakta secara lisan paterat penbacaan akterah noteris dalam noterak datakat menerjemahkannya。Dalam hal terjadi kesalahan Dalam menerjemahkan isi akta yang mengakibatkan kerugian, penerjemah tersumpah dapat dituntuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata。
{"title":"Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris","authors":"Made Dita Widyantari","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P04","url":null,"abstract":"Article 43 UUJN-P opens the opportunity for sworn translators to be involved in making notary deeds because of the provision that the deed can be made in a foreign language if it is desired by the parties and in the case of a notary being unable to translate or explain it. However, the existence of Article 43 UUJN-P which contradicts Article 31 of UUBBLNLK has resulted in legal uncertainty related to the mechanism of deed making which affects the function and position of the sworn translator. Responsibility in the event of an error of the translation has also not been clearly regulated so as not to protect the interests of the clients. This research aims to find out the function and position of sworn translator in making notary deeds and reviewing the responsibilities of sworn translators in the event of errors in translating the contents of the notary deed. This study uses a normative legal research method which concludes that the sworn translator serves to translate a copy of the deed that has been made by a notary into the language desired by the parties and translate orally in a language that is understood by the parties. In the event of an error in translating the content produced resulting in a loss, the sworn translator may be prosecuted under Article 1365 of the Civil Code. \u0000Pasal 43 UUJN-P membuka peluang bagi penerjemah tersumpah untuk ikut terlibat dalam pembuatan akta notaris karena adanya ketentuan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan notaris tidak dapat menerjemahkannya. Namun keberadaan Pasal 43 UUJN-P yang bertentangan dengan Pasal 31 UUBBLNLK mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terkait mekanisme pembuatan akta yang berdampak pula terhadap fungsi dan kedudukan penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris. Tanggung jawab penerjemah tersumpah dalam hal adanya kesalahan atas terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah juga belum diatur secara jelas sehingga tidak melindungi kepentingan pengguna jasa penerjemah tersumpah. Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi dan kedudukan jasa penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris dan mengkaji tanggung jawab penerjemah tersumpah dalam hal terjadinya kesalahan dalam menerjemahkan isi akta notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penerjemah tersumpah berfungsi untuk menerjemahkan salinan akta notaris ke dalam bahasa yang diinginkan oleh para pihak dan menerjemahkan isi akta secara lisan pada saat pembacaan akta oleh notaris dalam hal notaris tidak dapat menerjemahkannya. Dalam hal terjadi kesalahan dalam menerjemahkan isi akta yang mengakibatkan kerugian, penerjemah tersumpah dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124590835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.24843/AC.2019.V04.I01.P01
Lidya Permata Dewi
In order to overcome and eradicate the crime of money laundering the president has issued Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning The Implementation of the Principles of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Acts Crime of Money Laundering and Crime of Terrorism Funding, so the problem in this study is how is the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it. This study uses empirical legal research methods, because it wants to know how the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it, to find out this study uses the facta approach and the statute approach. The results of this study are officials appointed by the company to inform the data of the beneficial owner of a company in accordance with Article 18 paragraph (3) of the Presidential Regulation No. 13 of 2018, one of which is a Notary, that the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of limited liability companies is in the form of a Statement in which the beneficial owner states that it is true as the owner and depositor of funds within the company, but not all notaries want to implement Presidential Regulation No. 13 of 2018 because, assuming that it will make a boomerang for the notary find out who is actually the beneficial owner of the company and here the notary is still subject to and cling to the Act of Notary Position which is only pouring out what the parties want into the deed. Demi menanggulangi dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang ini presiden telah membuat peraturan Presiden No. 13 pada tahun 2018 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dikarenakan ingin mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya, untuk mengetahuinya penelitian ini menggunakan suatu metode dengan pendekatan fakta atau istilah asingnya the facts approach dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau istilah asingnya the statute approach. Hasil penelitian ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menginformasikan data pemilik manfaat dari suatu perusahaan sesuai pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang salah satunya adalah Notaris, bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam
为了克服和根除洗钱犯罪，总统颁布了2018年第13号总统条例，该条例涉及在预防和根除洗钱罪和资助恐怖主义罪的背景下实施承认公司受益所有人的原则。因此，本研究的问题是，在成立有限责任公司时，2018年第13号总统条例是如何实施的，以及受益所有人是否实施了该条例。本研究采用实证法学研究方法，因为它想知道2018年第13号总统令在有限责任公司的设立中是如何实施的，以及受益所有人是否实施了它，因此本研究采用了事实法和成文法法。这项研究的结果是公司官员任命的通知公司的受益所有人的数据按照第十八条(3)款2018年的总统13号规定,其中一个是公证人,总统的实现监管13号2018年成立有限责任公司的形式是有益的所有者的国家发表声明,这是真正的所有者和存款人的资金在公司内部,但并不是所有的公证人都想执行2018年第13号总统条例，因为假设它会让公证人发现谁是公司的实际受益所有人，那么公证人仍然要遵守并坚持《公证法》，该法案只是将各方想要的东西倾泻到契约中。德米·孟南古兰吉·丹丹成员，印尼总统，印尼总统，印尼总统第13号总统，印尼总统，2018年，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，2018年11月13日，印尼总统诺莫·塔胡恩宣布，印尼总统将于2018年11月13日宣布，印尼总统将于2018年11月13日宣布，印尼总统将于2018年12月13日宣布，印尼总统将于2018年12月26日宣布，印尼总统将于2018年12月26日宣布，印尼总统将于2018年12月26日宣布。Penelitian ini menggunakan方法penelian hukum empiris, dikarenakan ingingin mengetahui bagaimanakah implementasperaturan总统noor 13 Tahun 2018, dalam pendirian pereranananterbatas dan apakah pemilik manfaat sudaah yang menerapkannya, untuk mengetahuinya Penelitian ini menggunakan suatu方法dengan pendekatan fakta atau islaingya事实方法dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan atau islaingya法规方法。杨Hasil penelitian ini adalah pejabat ditunjuk oleh pokalchuk perusahaan为她menginformasikan数据pemilik manfaat达里语suatu perusahaan sesuai篇Pasal 18影片(3)Peraturan主席Nomor 13 Tahun 2018杨salah satunya adalah Notaris, bahwa implementasi Peraturan主席2018年Nomor 13 Tahun dalam pendirian perseroan terbatas adalah dalam bentuk苏拉特Pernyataan杨di dalamnya adalah pemilik manfaat menyatakan bahwa memang benar selaku pemilik丹penyetor dana di dalam perusahaan,namun有些semua notaris茂menerapkan Peraturan主席Nomor 13 Tahun 2018于林嘉欣,beranggapan bahwa阿坎人menjadikan bumerang tersendiri bagi notaris杨mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat达里语perusahaan于丹disini notaris masih tunduk丹berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan notaris yaitu hanya menuangkan apa杨menjadi keinginan对位pihak ke dalam akta。
{"title":"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas","authors":"Lidya Permata Dewi","doi":"10.24843/AC.2019.V04.I01.P01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/AC.2019.V04.I01.P01","url":null,"abstract":"In order to overcome and eradicate the crime of money laundering the president has issued Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning The Implementation of the Principles of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Acts Crime of Money Laundering and Crime of Terrorism Funding, so the problem in this study is how is the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it. This study uses empirical legal research methods, because it wants to know how the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of a limited liability company and whether the beneficial owner has implemented it, to find out this study uses the facta approach and the statute approach. The results of this study are officials appointed by the company to inform the data of the beneficial owner of a company in accordance with Article 18 paragraph (3) of the Presidential Regulation No. 13 of 2018, one of which is a Notary, that the implementation of Presidential Regulation No. 13 of 2018 in the establishment of limited liability companies is in the form of a Statement in which the beneficial owner states that it is true as the owner and depositor of funds within the company, but not all notaries want to implement Presidential Regulation No. 13 of 2018 because, assuming that it will make a boomerang for the notary find out who is actually the beneficial owner of the company and here the notary is still subject to and cling to the Act of Notary Position which is only pouring out what the parties want into the deed. \u0000Demi menanggulangi dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang ini presiden telah membuat peraturan Presiden No. 13 pada tahun 2018 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dikarenakan ingin mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam pendirian perseroan terbatas dan apakah pemilik manfaat sudah ada yang menerapkannya, untuk mengetahuinya penelitian ini menggunakan suatu metode dengan pendekatan fakta atau istilah asingnya the facts approach dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau istilah asingnya the statute approach. Hasil penelitian ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menginformasikan data pemilik manfaat dari suatu perusahaan sesuai pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang salah satunya adalah Notaris, bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam ","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"126 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117103258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：