Pub Date : 2019-02-01DOI: 10.20961/PRIVAT.V7I1.29964
Risky Kharisma Manggara, M. Kholil
AbstractThis article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum merek. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang
摘要本文旨在了解波诺罗戈中小企业违法者在品牌领域获得法律保护的障碍，并提出解决这些障碍的方法。实证法学研究是描述性的研究定位在波诺罗戈。本研究的数据类型和来源包括一手数据和二手数据。访谈数据收集技术与图书馆学研究。数据分析技术是通过对交互模型的定性分析来完成的。本研究的结果探讨了波诺罗戈中小企业罪犯粥在获得法律保护品牌方面的障碍。中小企业罪犯jenang在Ponorogo的作者澄清了中小企业所经历的两个内部障碍，施虐者缺乏关于法律保护的信息，特别是在品牌领域，此外资金的限制以及对其品牌的关注被拒绝入境，中小企业的肇事者仍然认为他的努力仍然没有前进/小，因此不需要注册。而外部障碍即发生在外部障碍的肇事者是中小企业，关于品牌注册的管理费用昂贵、品牌注册地点的距离以及注册一个品牌所需要的时间较长。解决内部和外部障碍，即中小企业应该更多地挖掘有关特定品牌的法律保护信息，并遵循当地政府的培训活动的行为。并为注册该品牌提供融资便利。关键词:品牌;中小型企业;EkonomiKreatif。[摘要]artikel ini bertujuan untuk menggetahui tentenang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serk memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut。penpenelitian hukum imperiis is bersisibersideskdengan - lokasi penpenelitian di kabupapaten Ponorogo。简体数据简体数据简体数据简体数据简体数据简体数据简体。研究表明，中国的人口普查数据是可靠的。技术分析数据双库模型、质量分析模型、质量分析模型。Hasil penelitian ini成员bahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam成员perperoleh perlindungan hukum merek。Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UKM jenang di kabupten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yitu ambatan内部yang dialami pelaku UKM adalah kurangngan hukum khususnya dibidang merek, selain i keterbatasan dana serta kekhawatiran merkknya diolak pendaftarnya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ keecil seingka tiak perlu diaftarkan。世当坎汉巴坦eksternal yitu汉巴坦yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan terjadi but yitu mengenai biaya administras pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh, waktu pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama。Solusi untuk hambatan内部和外部，yytu pelaku UKM harus lebih mengali信息，tentenperlindunan hokum khususnya merek danmengikuti kegiatan pelatihan yang di adakan peremerintah Daerah。Kabupaten Ponorogo - serika成员kan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek。Kata Kunci: Merek;Usaha Kecil Menengah;EkonomiKreatif。
{"title":"STUDI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) JENANG DI KABUPATEN PONOROGO DALAM UPAYA MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF","authors":"Risky Kharisma Manggara, M. Kholil","doi":"10.20961/PRIVAT.V7I1.29964","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/PRIVAT.V7I1.29964","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum merek. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang ","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"113 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124765740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-01DOI: 10.20961/privat.v7i1.29966
Sonia Rosha Yolanda, Moch. Najib Imanullah
AbstractThis research aims to monitor the implementation of children right in the habitual residence after the implementation of intercountry adoption in Indonesia. This monitoring is carried out to ensure the protection and welfare of children. The author uses doctrinal or normative law research method then secondary data is used. Through those methods, the implementation of the children right can be reviewed from the literature and rules that apply in ideal regulations. The results obtained from this research are the ideal regulation of monitoring the implementation of the children right in the habitual residence after the realization of the intercountry adoption of Indonesian Citizens by Foreigners. International civil law of Indonesia is used by the researcher in conducting this research that essentially contains foreign elements in it.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah pelaksanaan intercountry adoption di Indonesia. Pemantauan ini dilaksanakan demi terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum doctrinal atau normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Melalui metode tersebut, maka pelaksanaan hak-hak anak dapat ditinjau dar berbagai literature dan peraturan yang berlaku secara ideal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan yang ideal mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah terwujudnya pelaksanaan intercountry adoption Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Hukum perdata internasional digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang pada hakikatnya mengandung unsur asing didalamnya. Kata kunci: Intercounry Adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.
摘要本研究旨在考察印度尼西亚实施跨国收养后，儿童在经常居住地权利的落实情况。进行这种监测是为了确保对儿童的保护和福利。作者采用理论或规范法的研究方法，然后使用二手资料。通过这些方法，可以从文献和适用于理想法规的规则中审查儿童权利的实施情况。本研究的结果是外国人收养印度尼西亚公民实现后，监测经常居住地儿童权利实施情况的理想规范。研究人员在进行这项研究时使用了印度尼西亚的国际民法，其中基本上包含了外国元素。关键词:跨国收养;居所:惯常的居所;adoptant;adoptandus。【摘要】印度尼西亚的跨国收养是由penelitian ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan hak-hak anakan诱发的。Pemantauan ini dilaksanakan demi terjaminya perlindungan dan kesejahteraan anak。刑罚的方法，是指刑罚的方法，是指刑罚的方法。数据阳迪库纳坎adalah数据搜索下。美拉鲁的方法是简洁的，使我们的文学更加完美，我们的文学更加完美。Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan yang理想的mengenai penantauan pelaksanaan hak-hak anak i tempat gal setelah terwujudnya pelaksanaan跨国收养Warga Negara印度尼西亚oleh Warga Negara Asing。胡库姆perdata国际digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang pada hakikatnya mengandung unsur didalamnya。跨国收养;居所:惯常的居所;adoptant;adoptandus。
{"title":"PEMANTAUAN PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK DI TEMPAT TINGGAL SETELAH PELAKSANAAN ADOPSI INTERNASIONAL WARGA NEGARA INDONESIIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY ADOPTION)","authors":"Sonia Rosha Yolanda, Moch. Najib Imanullah","doi":"10.20961/privat.v7i1.29966","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29966","url":null,"abstract":"AbstractThis research aims to monitor the implementation of children right in the habitual residence after the implementation of intercountry adoption in Indonesia. This monitoring is carried out to ensure the protection and welfare of children. The author uses doctrinal or normative law research method then secondary data is used. Through those methods, the implementation of the children right can be reviewed from the literature and rules that apply in ideal regulations. The results obtained from this research are the ideal regulation of monitoring the implementation of the children right in the habitual residence after the realization of the intercountry adoption of Indonesian Citizens by Foreigners. International civil law of Indonesia is used by the researcher in conducting this research that essentially contains foreign elements in it.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah pelaksanaan intercountry adoption di Indonesia. Pemantauan ini dilaksanakan demi terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum doctrinal atau normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Melalui metode tersebut, maka pelaksanaan hak-hak anak dapat ditinjau dar berbagai literature dan peraturan yang berlaku secara ideal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaturan yang ideal mengenai pemantauan pelaksanaan hak-hak anak di tempat tinggal setelah terwujudnya pelaksanaan intercountry adoption Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Hukum perdata internasional digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang pada hakikatnya mengandung unsur asing didalamnya. Kata kunci: Intercounry Adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114949515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-01DOI: 10.20961/privat.v7i1.29960
Lydya Arfina, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama, Akibat Hukum, Istri, Pengaturan Hukum
{"title":"PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA","authors":"Lydya Arfina, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni","doi":"10.20961/privat.v7i1.29960","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960","url":null,"abstract":"AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama, Akibat Hukum, Istri, Pengaturan Hukum","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133407399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-14DOI: 10.20961/privat.v7i2.39331
N. Haryanto
Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab a
摘要本研究旨在了解在治疗协议中造成患者损失的行为医务人员的医院责任。本研究是规范性的法律研究。本研究采用的方法是法规法。法律资料的种类分为一级法律资料和二级法律资料。本研究所采用的法律资料收集技术是图书馆研究，然后通过演绎技术进行分析，从分析中得出结论，将一般事物变成具体事物。根据2004年关于医疗实践的第29号法、2009年关于医院的第44号法、2014年关于卫生工作者的第36号法、2003年关于就业的第13号法和印度尼西亚医院道德守则等相关立法，医务工作者与医院之间的法律关系可以得出结论，医务工作者与医院之间的法律关系基于工作关系。医务人员与医院的工作关系决定了医院的职责。根据《印度尼西亚民法典》第1367条和2009年《关于医院的第44号法》第46条，医院对医务人员的过失行为承担责任，造成患者损失，其中规定医院对医务人员的过失行为承担责任。关键词:医院责任，疏忽，医务人员摘要:penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga mediis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik。penpentian ini merupakan penpentian hukum normatiatition yang bersient方。Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yitu Pendekatan undang-undang(法规方法)。Jenis bahan hukum yang digunakan yitu bahan hukum primer dan sekunder。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”hubungan hukum antara tenaga media is dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tenang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tenang tenama sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tenang tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenang ketenagagakerjaan, dan Kode Etik rumah sakit danaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja。Hubungan kerja antara tenaga mediis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab。Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga mediis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, yang menyatakan bahwa Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga mediis。Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis
{"title":"TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK","authors":"N. Haryanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.39331","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39331","url":null,"abstract":"Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab a","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"484 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120881484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-10-02DOI: 10.20961/privat.v6i2.24762
Andryan Dwi Prabawa, Hernawan Hadi
AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study, the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender CommitteeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender
摘要本研究旨在厘清印尼在串通投标案中的投标委员会地位及对投标委员会的执法。研究方法采用规范性描述性法，对《反垄断与不正当商业竞争法》第22条相关规定采取立法(法规法)的方法。所使用的数据类型为二手数据，这些二手数据是通过文献综述数据收集技术获得的，其次是通过系统的法律解释进行分析。研究结果表明，投标委员会在印尼串通投标案件中的地位根据《反垄断与不正当商业竞争法》第22条的要素被纵向归类为其他当事人要素。由于KPPU对投标委员会的执法权力有限，因此无法由KPPU实施对投标委员会的执法。关键词:商业竞争;串通投标;招标委员会(招标委员会)摘要:印度尼西亚招标委员会(招标委员会)(2)“unang -undang Anti Monopoli”，即“unang - Undang-Undang”，即“unang -undang”。简体数据yang digunakan berupan data seseunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan数据berdasarkan研究kepustakaan数据分析dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis。Adapun hasil kajian yitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara垂直。Penegakan hukum terhadap panitia tender(招标)Kata Kunci: Persaingan Usaha;Persekongkolan温柔;Panitia温柔
{"title":"ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Andryan Dwi Prabawa, Hernawan Hadi","doi":"10.20961/privat.v6i2.24762","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.24762","url":null,"abstract":"AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study, the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender CommitteeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128414258","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-10-02DOI: 10.20961/privat.v6i2.24760
Andrey Hernandoko
AbstractThis study is aimed to know the differences between Product Sharing Contract and Gross Split along with the effects that appear in investment sector on the change of Product Sharing Contract to Gross Split. This study is based on the result of normative law study which has descriptive characteristic. The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically. Systematic means by making classifications toward those written law materials to ease analysis and construction works. The results of this study showed the differences between Production Sharing Contract and Gross Split were that in Gross split has no longer familiar with cost recovery and base split in gross split were 57%:43% for oil production and 52%:48% for natural gas production. Moreover, in Gross split there was no First Tranche Petroleum and inside Gross Split there were variable components and progressive components to the additional of contractor split. Beside that, the authority of SKK Migas in the post implementation of Gross Split was changed in their orientations into focusing on exploration production, security, work safety, domestic component,even human resources matter. The second, Gross Split could give and increase oil and gas investmentclimate in Indonesia because it was more profitable than PSC. This was showed from Internal Rate of Return (IRR) Gross Split which bigger than PSC (Gross Split 28,8%, PSC 24,8%) if the contractor is efficient in operating and managing faster time than Production Sharing Contract, but the government needs to make a rule in Gross Split become Government Regulations and make easier the permission so that it can optimize oil and gas investment situation in Indonesia.Key words: product sharing contract; gross split; implication; investment.AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split serta akibat yang ditimbulkan di bidang investasi atas perubahan Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistemasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan perbedaan antara Production Sharing Contract dengan Gross Split adalah dalam Gross Split sudah tidak mengenal cost recovery dan base split dalam gross split adalah 57%:43% untuk produksi minyak dan 52%:48% untuk produksi gas bumi. Selain itu di dalam Gross Split sudah tidak ada lagi First Tranche Petroleum, dan di dalam Gross Split terdapat komponen va
摘要本研究旨在了解产品共享契约与毛分割契约的区别，以及投资部门对产品共享契约向毛分割契约转变的影响。本研究基于规范性法研究的结果，具有描述性特征。所使用的数据类型为二手数据，这些二手数据是通过文献综述数据收集技术获得的，其次是通过系统的法律解释进行分析。系统化是指对成文法资料进行分类，以方便分析和建设工作。研究结果表明，Gross Split和Gross Split的区别在于Gross Split不再熟悉成本回收，Gross Split中石油生产的成本回收比例为57%:43%，天然气生产的成本回收比例为52%:48%。此外，在Gross split中没有First Tranche Petroleum，并且在Gross split中有可变成分和累进成分，以增加承包商的分裂。除此之外，SKK Migas在Gross Split实施后的权限也发生了变化，他们的方向转变为专注于勘探生产、安全、工作安全、国内组件，甚至人力资源问题。其次，Gross Split可以增加印尼的石油和天然气投资环境，因为它比PSC更有利可图。这可以从内部收益率(IRR) Gross Split中看出，如果承包商比生产分成合同更有效地运营和管理时间，Gross Split比PSC (Gross Split 28.8%， PSC 24.8%)更大，但政府需要制定Gross Split规则成为政府法规，并使许可更容易，以便优化印尼的石油和天然气投资形势。关键词:产品共享契约;总值分裂;含义;投资。摘要:kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil(产品共享合同)dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split serta akibat yang ditimbulkan di bidang investasi datas perubahan Kontrak Bagi Hasil(产品共享合同)ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split。卡建ini didasarkan的数据为卡建hukum规范的阳源文件。简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文:简体中文。系统分析，系统分析，系统分析，系统分析，系统分析，系统分析，系统分析。Hasil dari kajian ini menunjukkan perbedaan antara生产分成合同dengan Gross Split adalah dalam Gross Split sudah tidak环境成本回收dan base Split dalam Gross Split adalah 57%:43% untuk producksi minyak dan 52%:48% untuk producksi gas bumi。Selain itu di dalam Gross Split sudah tidak ada lagi First Tranche Petroleum, dan di dalam Gross Split terdapat komponen variable dan komponen progressive untuk tambahan Split kontraktor。Selain i kewenangan SKK Migas pasca penerapan Gross Split berubah orientasinya menjadi fokus pada produksi eksplorasi, keamanan, dan keselamatan kerja, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)， hinga peralan number daya manusia。杨克华，Gross Split dapat成员，印度尼西亚投资机构，mengkat karena lebih menguntunkan dari PSC。Hal ini terlihat dari内部收益率(IRR) Gross Split yang lebih besar yakni sebesar 28,8% daripada PSC yang hanya 24,8% jika kontraktor dapat efisien dalam beroperasi danefisieni waktu yang lebih cepat daripada生产分成合同，namun pemerintah perjadi Peraturan pemerintah danlebih permeridah perizinan agar dapat mengoptimalkan suasana investasi migas di Indonesia。Kata Kunci: kontrak bagi hasil;Kontrak bagi hasil gross split;implikasi;investasi。
{"title":"IMPLIKASI BERUBAHNYA KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCT SHARING CONTRACT) KE KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA","authors":"Andrey Hernandoko","doi":"10.20961/privat.v6i2.24760","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.24760","url":null,"abstract":"AbstractThis study is aimed to know the differences between Product Sharing Contract and Gross Split along with the effects that appear in investment sector on the change of Product Sharing Contract to Gross Split. This study is based on the result of normative law study which has descriptive characteristic. The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically. Systematic means by making classifications toward those written law materials to ease analysis and construction works. The results of this study showed the differences between Production Sharing Contract and Gross Split were that in Gross split has no longer familiar with cost recovery and base split in gross split were 57%:43% for oil production and 52%:48% for natural gas production. Moreover, in Gross split there was no First Tranche Petroleum and inside Gross Split there were variable components and progressive components to the additional of contractor split. Beside that, the authority of SKK Migas in the post implementation of Gross Split was changed in their orientations into focusing on exploration production, security, work safety, domestic component,even human resources matter. The second, Gross Split could give and increase oil and gas investmentclimate in Indonesia because it was more profitable than PSC. This was showed from Internal Rate of Return (IRR) Gross Split which bigger than PSC (Gross Split 28,8%, PSC 24,8%) if the contractor is efficient in operating and managing faster time than Production Sharing Contract, but the government needs to make a rule in Gross Split become Government Regulations and make easier the permission so that it can optimize oil and gas investment situation in Indonesia.Key words: product sharing contract; gross split; implication; investment.AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split serta akibat yang ditimbulkan di bidang investasi atas perubahan Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistemasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan perbedaan antara Production Sharing Contract dengan Gross Split adalah dalam Gross Split sudah tidak mengenal cost recovery dan base split dalam gross split adalah 57%:43% untuk produksi minyak dan 52%:48% untuk produksi gas bumi. Selain itu di dalam Gross Split sudah tidak ada lagi First Tranche Petroleum, dan di dalam Gross Split terdapat komponen va","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132262989","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-07-16DOI: 10.20961/privat.v7i1.29958
Elsa Aprilia
AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year 1974 about marriage as arrangement about children, relation of children outside marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.
摘要本文的写作目的在于同步《康斯蒂图西的审判》。第46/PUU-VIII/2010号1974年关于婚姻的第1号法律。这种使用规范性法律研究的研究是描述性的，采用的方法是立法方法。法律研究资料采用的是一手法律资料和第二手法律资料，本研究中法律资料的收集采用的技术是图书馆学或文献学。本研究运用法律资料分析技术，运用三段论、演绎思维模式的方法。Mahkamah Konstitusi的判决第46/PUU-VIII/2010号中有一些条款与1974年第1号法律不一致，关于婚姻是关于孩子的安排，婚姻外孩子的关系，父母的责任以及在理解Mahkamah Konstitusi的判决与合法女婿婚姻的概念不同步，但也有一个规定，这种规定的同步认证，对婚外儿童的保护。在有关于血缘关系的证据之后，他的父亲必须继续背书，反对儿子超越交配成为合法的孩子。关键词:同步;婚外子女;《Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan undang undang Nomor 1 Tahun 1974》tenang Perkawinan。深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳，深圳。Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan Bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen。技术分析，巴汉胡库姆登干方法，杨孟古纳坎，polpikir deduf。Terdapat beberapa ketron dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, penbuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun Terdapat juga keentuan yang sinkron seperti keentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。Kata kunci: Sinkronisasi;Anak Luar Kawin;Putusan Mahkamah Konstitusi。
{"title":"SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN","authors":"Elsa Aprilia","doi":"10.20961/privat.v7i1.29958","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29958","url":null,"abstract":"AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year 1974 about marriage as arrangement about children, relation of children outside marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127675635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-07-02DOI: 10.20961/privat.v7i2.39324
Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, H. Asrori
AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dantidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan
摘要本文旨在了解婚姻协议为何要到人口和民事登记部门登记，以及如果婚姻协议没有登记该怎么办。本研究是一项描述性实证法学研究。使用的数据类型包括主要数据、次要数据(包括主要法律材料)、次要法律材料、第三法律材料。这项研究的地点在泗水市人口和民事登记处。使用的数据收集技术是访谈和文献研究。使用的数据分析是在研究现场的数据收集阶段进行的，分析比较彻底，然后进行验证并得出结论。根据研究结果，得出以下结论:第一，婚姻协议需要登记，因为婚姻协议是对人口的有序管理，履行公开和对第三方具有约束力的原则，作为法庭核查和法官审议的手段，作为公众法律意识的衡量标准。第二，未在人口和民事登记部门登记的婚姻协议只适用于订立该协议的一方，对任何第三方都没有约束力。关键词:法权;婚姻协议;婚姻协议登记。[摘要]artikel ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan harus dicatatkan像Dinas Kependudukan和penatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan terak didaftarkan。Penelitian ini adalah Penelitian hukum imperiis yang bersifat desktop . [j]。Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang munakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier。Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta。Teknik pengpulan数据，yang digunakan, yitu, wawankara, dan研究，kepustakan。分析数据yang digunakan adalah dengan taphappumpulan数据yang digunakan adalah dengan数据di lokasi penelitian数据分析secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan验证kasi dan datarik sebuah kespulan。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dantidak mengikat pihak ketiga。Kata Kunci: Kekuatan Hukum;Perjanjian Perkawinan;彭卡塔坦·佩贾吉·佩卡瓦南
{"title":"KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)","authors":"Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, H. Asrori","doi":"10.20961/privat.v7i2.39324","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39324","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dantidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"8 17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116815052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-03-01DOI: 10.20961/privat.v7i1.30092
Pranoto, Sekar Salma Salsabila
AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing using normative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number 16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of the legitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of credit cards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money. Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai
摘要本文讨论了继电子货币(e-money)之后信用卡作为合法支付工具的存在。这种法律写作方法采用规范的法律研究方法。印度尼西亚银行法规第16/8/PBI/2014号关于修订印度尼西亚银行法规第11/12/PBI/2009号关于电子货币的规定将非现金支付工具，即电子货币作为印度尼西亚合法支付工具的一部分，除了信用卡，借记卡和ATM。这导致信用卡的数量少于电子货币的流通。关键词:电子货币;贷款卡;非现金支付工具。摘要:电子货币(e-money)是指电子货币(e-money)。在孟古纳坎，用正规范的方法。印尼Peraturan Bank Indonesia noor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik(电子货币)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu credit, kartu debit dan ATM yitu电子货币sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia。halini menyebabkan jumlah kartu credit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran电子货币。Kata Kunci:电子货币;kartu kredit;Alat pembayaran non tunai
{"title":"EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH","authors":"Pranoto, Sekar Salma Salsabila","doi":"10.20961/privat.v7i1.30092","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30092","url":null,"abstract":"AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing using normative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number 16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of the legitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of credit cards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money. Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130048452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 1900-01-01DOI: 10.20961/privat.v7i2.39321
Dimas Al Hakim, Adi Sulistiyono
AbstractThis article discusses the juridical review of the foundation that has not adjusted its articles of association by Law Number 28 of 2004 on amendments to Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The provisions contained in Article 71 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 on Amendment to Law Number 16 Year 2001 regarding the Foundation, regarding the legal consequences of a foundation that does not adjust the Articles of Association with Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning the Foundation that the Foundation can no longer use the word “Foundation” in front of its name so that it is no longer a legal entity, and may be dissolved by a court verdict. The research methods are normative, prescriptive research, with legal approaches based on primary and secondary legal materials.Keywords: Foundation; articles of association; removal of foundation status; dissolution of the foundationAbstrakArtikel ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu Yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode normatif, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.Kata kunci: Yayasan; penyesuaian anggaran dasar; penghilangan status yayasan; pembubaran yayasan
摘要本文讨论了2004年第28号法对2001年第16号《基金会法》的修改对未调整其章程的基金会的司法审查。包含在第71条(1)款规定的法律的印度尼西亚共和国法律修正案16号28 2004数量2001年关于基金会的法律后果不调整基础与法律章程有关法律修正案28号2004 2001年16号关于基金会,基金会可以不再使用“基础”这个词在它的名字,让它不再是一个法律实体,并可经法院判决解散。研究方法以规范性、规定性研究为主，法律方法以一手法和第二手法为基础。关键词:基础;公司章程;拆除地基状态;摘要:artikel ini的成员有tentang tinjiauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyessuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 2004年7月28日，Undang-Undang - undang Nomor 2001年8月16日，tentang yayasan。杨Ketentuan ada dalam Pasal 71影片(1)2004年印度尼西亚共和国Nomor Undang-Undang 28日tahun Tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang生物多样性,mengenai akibat hukum suatu生物有些menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang生物yaitu生物多样性于有些lagi dapat menggunakan型“生物多样性”didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu奔波hukum,Dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan。Metode penelitian menggunakan方法规范，sifat penelitian处方，dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder。Kata kunci: Yayasan;penyesuaianggaran dasar;蓬希兰干状态雅雅山;pembubaran生物多样性
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN","authors":"Dimas Al Hakim, Adi Sulistiyono","doi":"10.20961/privat.v7i2.39321","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39321","url":null,"abstract":"AbstractThis article discusses the juridical review of the foundation that has not adjusted its articles of association by Law Number 28 of 2004 on amendments to Law No. 16 of 2001 on the Foundation. The provisions contained in Article 71 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 on Amendment to Law Number 16 Year 2001 regarding the Foundation, regarding the legal consequences of a foundation that does not adjust the Articles of Association with Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning the Foundation that the Foundation can no longer use the word “Foundation” in front of its name so that it is no longer a legal entity, and may be dissolved by a court verdict. The research methods are normative, prescriptive research, with legal approaches based on primary and secondary legal materials.Keywords: Foundation; articles of association; removal of foundation status; dissolution of the foundationAbstrakArtikel ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu Yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode normatif, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.Kata kunci: Yayasan; penyesuaian anggaran dasar; penghilangan status yayasan; pembubaran yayasan","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134158373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：