Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30138
Raissa Diva Kirana, Hernawan Hadi
AbstractThis article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneursAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini pada pelaku UMKM di Surakarta. Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM
摘要本文旨在确定苏拉塔市中小微企业(MSMEs)是否理解2016年第20号法律中关于商标和地理标志的规定的适用(根据合作社部门和苏拉塔市UMKM的研究)以及阻碍法律实施的制约因素对中小微企业的企业家。这种理解包括从文化到道德价值观影响的几个因素。本法律研究是一种实证或社会学的法学研究，直接针对研究对象(本研究的对象是中小微企业的企业家)来研究问题。通过问卷调查、访谈和文献研究收集法律资料的技巧。根据本文的研究和讨论结果，得出了2016年第20号法对中小微企业企业家品牌权的相关理解分布不均的结论，无论是对品牌本身权利的定义、利益、注册程序的理解。这些因素阻碍了苏拉arta中小企业企业家执行这项法律。关键词:理解;商标权与地理标志摘要:中小微企业企业家artikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidanya pemahaman pelaku usha Mikro keil dan Menengah (UMKM) di Kota peraturan yang terkait penpenitan Merek bererta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan Undang-Undang tersebut paada pelaku UMKM。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Penelitian hukum ini merupakan Penelitian empiris atau yuridis生理学，yang mempelajari masalah dengan langsung padarannya (dalam Penelitian ini pelaku UMKM)。Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka。2016年7月20日，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)。适应因素-因素yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini padelaku UMKM di Surakarta。Kata Kunci: Pemahaman;Merek dan Indikasi Geografis;Pelaku UMKM
{"title":"PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP URGENSI PENERAPAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)","authors":"Raissa Diva Kirana, Hernawan Hadi","doi":"10.20961/privat.v7i1.30138","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneursAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini pada pelaku UMKM di Surakarta. Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"41 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128484615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30100
Rida Halimah, Pranoto
AbstractThis article aims to determine the Comparison of the Binding Strength of Pre-Contract in Contract Laws in Indonesia with Contract Laws in European Countries. This research is prescriptive normative legal writing using the source of legal materials, whether in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is by way of literature study through the collection of legislation, books, and other supporting documents. In the writing of this law, the authors use case approach, comparative approach and conceptual approach and using the technique of legal source analysis by syllogistic method through deductive thinking pattern. Based on the results of the research that the authors did, it was found that the contract law in Indonesia related to the pre-contract arrangement is still unclear while in Europe it is clearer and more assertive, Indonesia tends to still follow the classical theoretical view that good faith should be applied at the stage of contract implementation, countries in Europe have embraced the modern contract theory’s view that good faith must already exist in the pre-contract stage. Pre-contract is not specifically regulated in Indonesian legislation, especially in the Civil Code the absence of regulation on pre-contract making the binding of preband contracts vague, there is a prominent difference in the jurisprudence of pre-contract. The results of this study suggest that the law of Indonesia more firmly in regulating the pre-contract should refer to European countries because Indonesia and Europe have in common that is the civil law law system. Thus, although Indonesia does not specifically have written rules in legislation but Indonesia can expressly decide on pre-contract based on the principles of justice and trust.Keyword: Good Faith; Classical Theory; Modern Theory; Pre-contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kekuatan Mengikat Pra kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia Dengan Hukum kontrak di Negara-negara Eropa. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Hukum kontrak di Indonesia terkait pengaturan pra kontrak masih belum jelas sedangkan di eropa sudah lebih jelas dan lebih tegas, Indoesia cenderung masih mengikuti pandangan teori klasik bahwa itikad baik harus diterapkan pada tahap pelaksanaan kontrak
摘要本文旨在比较印度尼西亚合同法中合同前条款的约束力与欧洲各国合同法的区别。本文研究的是规范性法律写作使用的法律材料的来源，无论是以一级法律材料和二级法律材料的形式。本研究收集法律资料的方法是通过搜集立法、书籍和其他证明文件的文献研究法。在这部法律的写作中，作者运用了案例法、比较法和概念法，并通过演绎思维方式运用三段论法分析法律渊源的技巧。基于作者所做的研究结果，我们发现印度尼西亚合同法中与合同前安排相关的内容仍然不明确，而在欧洲则更加明确和自信，印度尼西亚倾向于仍然遵循古典理论观点，即诚信应适用于合同执行阶段，欧洲国家已经接受了现代合同理论的观点，即诚信必须已经存在于合同前阶段。印尼立法对预合同没有具体的规定，特别是民法典中对预合同的规定的缺失使得预合同的约束力模糊不清，因此在预合同的法理上存在着显著的差异。本研究的结果表明，印度尼西亚的法律更坚定地规范合同前应参考欧洲国家，因为印度尼西亚和欧洲有一个共同点，那就是民法法律制度。因此，虽然印度尼西亚在立法中没有具体的书面规则，但印度尼西亚可以根据正义和信任的原则明确决定合同前的情况。关键词:诚信;经典理论;现代理论;劲的。[摘要]artikel ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kekuatan Mengikat Pra kontrak Dalam Hukum kontrak Di Indonesia(印尼)Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatiatif yang berkitif dunan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder。我的研究对象是我的研究对象，我的研究对象是我的研究对象，我的研究对象是我的研究对象，我的研究对象是我的。Dalam penulisan hukum ini, penpenis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan komparatif和pendekatan konseptual serta menggunakan teknik分析，sumumhukum dengan meologisme melalisme pola pemikiran deduktif。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚印度尼西亚，khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidanya pengaturan mengenai Pra kontrak成员kekuatan mengikat Pra kontrak menjadi samar, terdapat perbedaan yang menonjol dalam yurisprudensi mengenai Pra kontrak。Hasil penelitian ini menyarankan agar hukum Indonesia lebih tegas dalam mengatur pra kontrak sebaiknya mengacu pada negara-negara Eropa karena Indonesia Eropa mempunyai kesamaan yakni menganut系统hukum民法。登高开始的时候，我的意思是:登高开始的时候，我的意思是:登高开始的时候，我的意思是:登高开始的时候，我的意思是:Kata Kunci: Itikad Baik;Teori Klasik;Teori现代;Pra kontrak
{"title":"ANALISIS PERBANDINGAN KEKUATAN MENGIKAT PRA KONTRAK DALAM HUKUM KONTRAK DI INDONESIA DENGAN HUKUM KONTRAK DI EROPA KONTINENTAL","authors":"Rida Halimah, Pranoto","doi":"10.20961/privat.v7i1.30100","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30100","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determine the Comparison of the Binding Strength of Pre-Contract in Contract Laws in Indonesia with Contract Laws in European Countries. This research is prescriptive normative legal writing using the source of legal materials, whether in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is by way of literature study through the collection of legislation, books, and other supporting documents. In the writing of this law, the authors use case approach, comparative approach and conceptual approach and using the technique of legal source analysis by syllogistic method through deductive thinking pattern. Based on the results of the research that the authors did, it was found that the contract law in Indonesia related to the pre-contract arrangement is still unclear while in Europe it is clearer and more assertive, Indonesia tends to still follow the classical theoretical view that good faith should be applied at the stage of contract implementation, countries in Europe have embraced the modern contract theory’s view that good faith must already exist in the pre-contract stage. Pre-contract is not specifically regulated in Indonesian legislation, especially in the Civil Code the absence of regulation on pre-contract making the binding of preband contracts vague, there is a prominent difference in the jurisprudence of pre-contract. The results of this study suggest that the law of Indonesia more firmly in regulating the pre-contract should refer to European countries because Indonesia and Europe have in common that is the civil law law system. Thus, although Indonesia does not specifically have written rules in legislation but Indonesia can expressly decide on pre-contract based on the principles of justice and trust.Keyword: Good Faith; Classical Theory; Modern Theory; Pre-contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kekuatan Mengikat Pra kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia Dengan Hukum kontrak di Negara-negara Eropa. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Hukum kontrak di Indonesia terkait pengaturan pra kontrak masih belum jelas sedangkan di eropa sudah lebih jelas dan lebih tegas, Indoesia cenderung masih mengikuti pandangan teori klasik bahwa itikad baik harus diterapkan pada tahap pelaksanaan kontrak ","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129874960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30104
Ananda Dwinanti Kinasih
AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Per
摘要本文旨在回顾苏腊塔州法院第106/pdt.g/2017/PN号判决书中作为土地非法占有后果的补偿是如何解决的。编号103/pdt.G/2006/PN。SKT法院的判决具有永久的法律效力。本研究是一项司法规范性法律研究。本研究的地点在公证处和PPAT Adib Sujarwadi和泗水州法院一级1A特定。本研究的数据种类和来源分为一手数据和二次数据。通过访谈和图书馆研究收集数据的技术。作者运用的分析方法是运用演绎思维的三段论方法。关于解决因非法占有土地权利而造成的赔偿问题，是一种补偿性损害赔偿，其形式是向受害者付款，相当于实际遭受的损失。根据裁判小组的决定。关于不给予非物质赔偿因为原告没有附上适当的证据。判决宣告后，在法庭外，被告和原告可以商议确定赔偿金额或原告放弃赔偿义务，但被告必须自愿离开争议对象的土地。在仍被占用的情况下，将由法院执达主任执行。关键词:薪酬;侵权行为;土地使用权。摘要:artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum padperkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt。G/2017/PN SKT dan Nomor 103/PdtG/2006/PN SKT，丹麦普陀山彭迪迪兰tersebut telah berkekuatan hukum tetap。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif yuridis。Lokasi penelitian yitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus。简体数据简体数据简体数据简体数据简体数据简体数据简体。研究表明，中国的人口普查数据是可靠的。杨梦古纳坎的技术分析，羊梦古纳坎的pola pikir deduksi。penyelesan ganti rugi akibat企鹅和hak atas tanah secara melawan hukum, yitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa penbayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami。Berdasarkan keputusan Majelis Hakim。Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi非物质dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesai。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。我是说:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Kata Kunci: Ganti Kerugian;马来西亚人民保护协会;企鹅和哈克·阿塔斯·塔纳。
{"title":"PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)","authors":"Ananda Dwinanti Kinasih","doi":"10.20961/privat.v7i1.30104","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30104","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Per","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121556884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30106
E. Prasetyo, Djuwityastuti
AbstractThis article aims to explain how the legal protection of property buyers on bankrupted developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan pengembang memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.
摘要本文以2004年第37号《破产与债权延期法》为依据，探讨房地产购买者对破产开发商的法律保护。本研究是一项运用立法方法的规定性规范法学研究。使用的数据类型包括:由一级法律资料、二级法律资料和三级法律资料组成的二级数据。所进行的数据收集技术是文献研究技术或文献研究。物业销售机制，以及今天的单位，是熟悉的概念，出售物业，可以在物业建成之前推销。在这个发展阶段，人们可以订购或购买某种想要的房产，并在一定的时间内等待被提交到购买的房产。买卖机制在买卖协议(PPJB)中规定。通常，PPJB持有人的购房者会受到开发商行为的伤害，无法完成建设，最终进入破产程序。这一破产状态将增加购房者债务支付的不确定性。关键词:破产;法律保护;房地产买家。[摘要]artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan undang undang Nomor 37 Tahun 2004 . tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatiatim处方yang menggunakan pendekatan perundang-undangan。Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier。人口普查数据，人口普查数据，人口普查数据，人口普查数据。Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenalsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun。Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun memesan product property, yang dibeli, akan menungu, dalam kurun waktu tertentu, untuk dilakukan penyerahan terhadap property, yang dibeli。Mekanisme Jual - Beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)。perbuatan perbuatan perusahaan pengembang perperti halnya dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proproses kepailitan。Adanya pernyataan pailit terhadap perusaaan pengembang成员，kepastian hukum terhadap penbeli property, piutangnya kepada perusahaan pengembang。卡塔昆慈:拍拍人;Perlindungan Hukum;Pembeli Properti。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst)","authors":"E. Prasetyo, Djuwityastuti","doi":"10.20961/privat.v7i1.30106","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30106","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to explain how the legal protection of property buyers on bankrupted developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan pengembang memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131711266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/PRIVAT.V7I1.30108
Bambang Nugroho
AbstrackThis article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself. Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering ConspiracyAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pengaturan pendekatan Rule of Reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deksriptif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender
摘要本文首先对投标串谋执法中理性法则方法的安排是否能够有效实施这一问题进行了描述和探讨。本研究为描述性实证法学研究。主数据和辅助数据的类型。采用访谈法、观察法、文献法及互动定性法完成资料。目前运用理性法则对投标串谋的执法，可以通过商业竞争监督管理委员会自身的法律、经济条件和程序等因素来有效地实施。关键词:法律效力;理性法则;KPPU;[摘要]投标阴谋论，投标阴谋论，投标阴谋论，投标阴谋论，投标阴谋论，投标阴谋论Penelitian ini adalah Penelitian hukum imperiis bersifat descript。Jenis数据入门丹·塞昆德。杨迪古纳坎adalah方法的定性交互作用，杨迪古纳坎adalah方法的定性交互作用，杨迪古纳坎adalah方法的定性交互作用。Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan理性的统治sejauh ini efekif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan usha, dengan menjadikan, fakan faki, dengan menjadikan, kadan fakis, segi hukum, segi ekonomi, maupun检察官，teknis dari Komisi Pengawas Persaingan ushai sendiri。Kata Kunci: ekektivitas Hukum;理性法则;KPPU;Persekongkolan温柔
{"title":"EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Bambang Nugroho","doi":"10.20961/PRIVAT.V7I1.30108","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/PRIVAT.V7I1.30108","url":null,"abstract":"AbstrackThis article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself. Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering ConspiracyAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pengaturan pendekatan Rule of Reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deksriptif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125975283","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30136
Readytya Aji, Al. Sentot Sudarwanto
AbstractThis article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy decisions which can be executed immediately, public confiscation of Debitor’s property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy.Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s AssetsAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan.Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor
摘要本文旨在了解债务人财产破产宣告判决的法律后果以及债务人的法律行为。法律后果的目的是债务人在破产宣告判决后所产生的权利和义务。本研究是描述性规范法学研究。所使用的数据类型和来源是主要法律材料和次要法律材料形式的辅助数据。数据收集采用文献研究法和文献研究法，研究工具为商事法院判决书03 / Pdt号。美国破产/ 2015 / PN.NIAGA.SMG。所使用的分析技术是演绎三段论。关于以PT. Riverside Indonesia为被告，其2名债权人为原告的破产诉讼的判决。本研究的结果是，破产宣告判决对债务人财产的法律后果以及债务人的法律行为，包括可以立即执行的破产决定、债务人财产的公共没收、债务人对其财产的控制权丧失、破产后对其业务的法律后果、债务人对其债务人账户的支付的法律后果、债务人对其财产的支付的法律后果等。先前法院判决的法律后果，迫使代理/退出，并采取保证人破产行动。【关键词】破产，法律后果，债务人，债务人资产【摘要】article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article article articleMaksud dari akibat hukum tersebut yitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah债务人dijatuhi putusan pernyataan pailit。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatiatim yang的用法和样例:Jenis dan sumber数据yang digunakan adalah数据sekunder yang berupa bahan hukum primer danbahan hukum。[3]中国科学技术大学学报(自然科学版)，2011 / 11 - 2015/ pnp . Niaga . smg。技术分析杨迪纳坎adalah deduktif silogisme。Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat。Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum pernyatan hukum债务人，yitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan债务人，hilangnya wewenang债务人datas penguasan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang债务人pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya;Paksa badan / gijzeling, Dan action pauliana dalam kepailitan。Kata Kunci: Kepailitan, Akibat Hukum，债务人，Harta Kekayaan债务人
{"title":"AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR","authors":"Readytya Aji, Al. Sentot Sudarwanto","doi":"10.20961/privat.v7i1.30136","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30136","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy decisions which can be executed immediately, public confiscation of Debitor’s property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy.Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s AssetsAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan.Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133834687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractThis artickle Aims to analyzed the legal protection that could be provided by Indonesian Stock Exhanges (IDX) and Financial Fervices Authorityo(OJK) towards investors of trading halt stock (suspension) roles by the IDX which not specify the maximum duration of the sanction given to the issuer . This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses primary legal materials in the form of regulations and related legislation and secondary legal materials in the form of official legal documents. The research approach uses conceptual approach, statute approach, and case approach. Based on the results of the study, investors have a greater risk of stock suspension through the condition of issuers that can not maximize income and management of the company, so that investors can not receive dividends and capital gains from the company within a few years. Thus, investors may be granted protection in the presence of regulations that provide preventive legal protection through disclosure of information either through prospectus, annual report, interim financial report, incidental report, and public expose, as well as articles in Capital Market Law about disclosure, and repressive legal protection is investors can give complaints to OJK. regarding the company’s negligence in the management of the company in applying the principles of good corporate governance so that OJK may consider giving compensation, then the form of protection from the IDX itself is to set ‘delisting’ to issuers who get suspension sanction for years, so it might has a possibility to the returning of investor funds by using the mechanism of share buy back by issuers as a form of legal protection to investorsKeywords: Legal Protection ; Suspension ; Investors;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan jangka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, investor memiliki risiko lebih besar terhadap suspensi saham yang terjadi akibat dari kondisi emiten yang tidak dapat maksimal pendapatan dan manajemen perusahaan, sehingga investor tidak dapat menerima dividen dan capital gain dalam perusahaan dalam beberapa tahun. Dengan demikian, investor dapat diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum preventif melalui keterbukaan informasi secara berkala baik melalui prospektus, laporan tahunan, lapora
摘要本文旨在分析印度尼西亚证券交易所(IDX)和金融服务管理局(OJK)对IDX股票停牌(停牌)角色的投资者可以提供的法律保护，但没有规定对发行人制裁的最长期限。本研究是规范性法律研究的一种，具有规范性和应用性。本研究使用的一级法律资料为法规及相关立法，二级法律资料为官方法律文件。研究方法采用概念法、法规法和案例法。根据研究结果，通过发行人无法实现公司收益和管理的最大化，使投资者在几年内无法从公司获得股息和资本收益，投资者面临更大的股票停牌风险。因此，投资者可以在现有法规的保护下获得保护，这些法规通过招股说明书、年度报告、中期财务报告、附带报告和公开曝光等信息披露提供预防性法律保护，以及资本市场法中关于披露的条款，以及投资者可以向OJK投诉的压制性法律保护。关于公司的公司的疏忽管理应用良好的公司治理原则,以便OJK可以考虑给予补偿,然后从IDX的形式保护本身是设置“摘牌”发行者获得暂停制裁多年来,所以可能有可能返回投资者资金的使用由发行人股票回购的机制作为一种法律保护investorsKeywords:法律保护;悬架;投资者:artikel ini bertujuan untuk menganalis perlindungan hukum投资者yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI)和Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan janka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten。Penelitian ini adalah jenis Penelitian hukum normatiatient yang的用法和样例:Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi。Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan kasus。Berdasarkan hasil penelitian，投资者的名字是Berdasarkan hasil penelitian，意思是投资者的名字是Berdasarkan hasil penelitian，意思是投资者的名字是Berdasarkan hasil penelitian，意思是投资者的名字是Berdasarkan hasil penelitian。Dengan demikian,投资者dapat diberikan perlindungan Dengan adanya peraturan杨memberikan perlindungan hukum preventif melalui keterbukaan informasi secara berkala baik melalui prospektus, laporan tahunan, laporan keuangan期间,laporan insidentil,丹paparan publik,舒达pasal-pasal杨terdapat dalam Undang-undang白沙模态mengenai keterbukaan,丹perlindungan hukum represif, yaitu投资者dapat memberikan pengaduan kepada OJK。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。seingga potensi kembalinya dana投资者dapat terjadi dengan menggunakan mekanisme pembelian saham kembali oleh emiten sebagai bentuk perlindungan hukum投资者kata Kunci: perlindungan hukum, Suspensi，投资者。
{"title":"PENERAPAN PERATURAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSI) OLEH BURSA EFEK INDONESIA KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR","authors":"Katerine Septia Ulina Bonjou, Yudho Taruno Muryanto","doi":"10.20961/privat.v7i1.30146","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30146","url":null,"abstract":"AbstractThis artickle Aims to analyzed the legal protection that could be provided by Indonesian Stock Exhanges (IDX) and Financial Fervices Authorityo(OJK) towards investors of trading halt stock (suspension) roles by the IDX which not specify the maximum duration of the sanction given to the issuer . This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses primary legal materials in the form of regulations and related legislation and secondary legal materials in the form of official legal documents. The research approach uses conceptual approach, statute approach, and case approach. Based on the results of the study, investors have a greater risk of stock suspension through the condition of issuers that can not maximize income and management of the company, so that investors can not receive dividends and capital gains from the company within a few years. Thus, investors may be granted protection in the presence of regulations that provide preventive legal protection through disclosure of information either through prospectus, annual report, interim financial report, incidental report, and public expose, as well as articles in Capital Market Law about disclosure, and repressive legal protection is investors can give complaints to OJK. regarding the company’s negligence in the management of the company in applying the principles of good corporate governance so that OJK may consider giving compensation, then the form of protection from the IDX itself is to set ‘delisting’ to issuers who get suspension sanction for years, so it might has a possibility to the returning of investor funds by using the mechanism of share buy back by issuers as a form of legal protection to investorsKeywords: Legal Protection ; Suspension ; Investors;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan jangka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, investor memiliki risiko lebih besar terhadap suspensi saham yang terjadi akibat dari kondisi emiten yang tidak dapat maksimal pendapatan dan manajemen perusahaan, sehingga investor tidak dapat menerima dividen dan capital gain dalam perusahaan dalam beberapa tahun. Dengan demikian, investor dapat diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum preventif melalui keterbukaan informasi secara berkala baik melalui prospektus, laporan tahunan, lapora","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128230434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30130
Achmad Rayhan Akbar, Al. Sentot Sudarwanto
AbstractThis paper discusses how the implementation of legal protection against rights holders of brands under the Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Legal Writing Method used is Empirical Legal Writing Method with research location in D.I.Yogyakarta Regional Police, Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of West Java Province, and Office of Kick Denim clothes brand. The results of this study explain that the holder of the right to the brand has the certainty of Legal Protection by Law No. 20 of 2016 since the registration of the mark is received by the Directorate of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights until a period of 10 (ten) years and can be extended for a period of time the same. Legal Protection granted by Law No. 20 of 2016 includes the regulation of forms of breach of the brand, criminal sanction for brand infringement, the granting of rights to the holder of the right to the mark whose rights are violated to take a civil suit through the Commercial Court, making complaints to the Police or selecting the Alternative Dispute Resolution pathway, as well as the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights as the state authority in the field of assisting the holder of the rights to the brand to prove his right by providing all necessary administrative assistance for the proofing process of a brand.Keywords: Legal Protection; Right Holder of Brand; Brand InfringementAbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang hak atas merek mendapat kepastian Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup pengaturan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek, sanksi pidana atas pelanggaran terhadap merek, pemberian hak kepada pemegang hak atas merek yang hak nya dilanggar untuk melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, melakukan Tuntutan Pidana dengan membuat aduan kepada Kepolisian ataupun memilih jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang hak atas merek membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk proses pembuktian sebuah merek .Ka
摘要本文探讨了2016年第20号《品牌与地理标志法》对品牌权利人的法律保护如何实施。使用的法律写作方法为实证法律写作方法，研究地点为D.I.Yogyakarta地区警察局、西爪哇省法律与人权部区域办公室和Kick Denim服装品牌办公室。这项研究的结果解释说，品牌权的持有人肯定受到2016年第20号法律的法律保护，因为商标的注册由司法和人权部知识产权局接收，有效期为10年，并且可以延长一段时间。2016年第20号法律授予的法律保护包括对违反品牌的形式的规定，对品牌侵权的刑事制裁，授予权利被侵犯的商标权利持有人通过商业法庭提起民事诉讼，向警方投诉或选择替代争议解决途径的权利。以及司法和人权部知识产权总局作为国家机构，协助品牌权利人证明其权利，为品牌验证过程提供一切必要的行政协助。关键词:法律保护;品牌权利人;【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah d.i yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek巴基斯坦Kick Denim。Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang hak atas merek mendas merek ekuman unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - noor 20 Tahun 2016 mencakup penaturan bentuk pelanggaran terhadap merek, sanksi pidana槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民:槟城居民舒达Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum丹汉姆sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang在野阵营ata merek membuktikan haknya dengan卡拉memberikan segala bantuan administrasi杨diperlukan为她散文pembuktian sebuah merek .Kata Kunci: Perlindungan Hukum;Pemegang Hak Atas Merek;Tindak Pelanggaran Merek
{"title":"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PAKAIAN DARI TINDAK PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)","authors":"Achmad Rayhan Akbar, Al. Sentot Sudarwanto","doi":"10.20961/privat.v7i1.30130","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30130","url":null,"abstract":"AbstractThis paper discusses how the implementation of legal protection against rights holders of brands under the Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Legal Writing Method used is Empirical Legal Writing Method with research location in D.I.Yogyakarta Regional Police, Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of West Java Province, and Office of Kick Denim clothes brand. The results of this study explain that the holder of the right to the brand has the certainty of Legal Protection by Law No. 20 of 2016 since the registration of the mark is received by the Directorate of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights until a period of 10 (ten) years and can be extended for a period of time the same. Legal Protection granted by Law No. 20 of 2016 includes the regulation of forms of breach of the brand, criminal sanction for brand infringement, the granting of rights to the holder of the right to the mark whose rights are violated to take a civil suit through the Commercial Court, making complaints to the Police or selecting the Alternative Dispute Resolution pathway, as well as the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights as the state authority in the field of assisting the holder of the rights to the brand to prove his right by providing all necessary administrative assistance for the proofing process of a brand.Keywords: Legal Protection; Right Holder of Brand; Brand InfringementAbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang hak atas merek mendapat kepastian Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup pengaturan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek, sanksi pidana atas pelanggaran terhadap merek, pemberian hak kepada pemegang hak atas merek yang hak nya dilanggar untuk melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, melakukan Tuntutan Pidana dengan membuat aduan kepada Kepolisian ataupun memilih jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang hak atas merek membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk proses pembuktian sebuah merek .Ka","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134551114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-02DOI: 10.20961/privat.v7i1.30140
Asmarsha Qathrinada, Pranoto
AbstractThis article aims to find out how legal protection is provided to passengers in commercial air transport activities in Indonesia, especially regarding airline responsibilities to passengers and the compensation provided in case of flight delays due to negligence of the carrier. This research is performed with legal research, using prescriptive characteristic. The research is using statute approach by reviewing the regulations related to the issues. The source of the research is derived from primary legal materials namely legislation, secondary materials from legal literatures, as well as tertiary or non-legal legal material. The collection of legal materials was done by literature studies, and analyzed with deductive reasoning patterns. Based on the result of the research, it can be concluded that the regulation of compensations given by the airlines to passengers has been quite well regulated in the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, but in the implementation, the government is still less firm in cracking down on airlines that do not carry out their responsibility of the compensation regulated in Regulation of the Minister of Transportation Number 77 in year 2011.Keywords: compensation; flight delay; commercial air transportation.AbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam kegiatan angkutan udara komersial di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang serta apa kompensasi yang diberikan apabila terjadi penundaan penerbangan karena kelalaian pihak pengangkut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi yang besangkutan dengan isu yang penulis angkat dalam penulisan ini. Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan sekunder dari kepustakaan hukum, serta bahan hukum tersier atau non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menganalisis dengan pola penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kompensasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang telah cukup baik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya pemerintah masih kurang tegas dalam menindak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.Kata kunci: kompensasi; keterlambatan penerbangan; pengangkutan udara komersial.
摘要本文旨在了解印尼在商业航空运输活动中对旅客的法律保护，特别是航空公司对旅客的责任以及因承运人疏忽造成航班延误时的赔偿。本研究采用法律研究的方法，利用规定性特征。本研究采用成文法的方法，对相关法规进行了研究。本研究的资料来源包括一级法律资料，即立法;二级法律资料，即法律文献;以及三级或非法律法律资料。法律资料的收集采用文献研究法，并采用演绎推理法进行分析。根据研究结果，可以得出结论，航空公司对乘客的赔偿规定在2015年第89号交通部长条例中得到了很好的规定，但在执行中，政府对未履行2011年第77号交通部长条例中规定的赔偿责任的航空公司的打击力度仍然不够坚定。关键词:薪酬;航班延误;商业航空运输。[摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文摘要][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文][中文]。Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum dan bersifat prescription药方。Pendekatan penelitian berupa Pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi yang besangkutan dengan isu yang penulis angkat dalam penulisan ini。Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yyitu perundang-undangan, bahan sekunder dari kepustakaan hukum, serta bahan hukum tersier atau non-hukum。Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan study kepusstakaan, danmenganalysis dengan polalaran deduktif。Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dispulkan bawa pengaturan mengenai kompensasi yang diberikan oleh penerbangan terhadap penumpang telah cuup baik diatur dalam penerbangan Perhubungan noor 89 Tahun 2015, namun dalam pelaksananya Perhubungan masih kurang tegas dalam menindak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Perhubungan noor 77 Tahun 2011。Kata kunci: kompensasi;keterlambatan penerbangan;Pengangkutan udara komsial。
{"title":"KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PIHAK MASKAPAI PENERBANGAN DALAM KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN KOMERSIAL DI INDONESIA","authors":"Asmarsha Qathrinada, Pranoto","doi":"10.20961/privat.v7i1.30140","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30140","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to find out how legal protection is provided to passengers in commercial air transport activities in Indonesia, especially regarding airline responsibilities to passengers and the compensation provided in case of flight delays due to negligence of the carrier. This research is performed with legal research, using prescriptive characteristic. The research is using statute approach by reviewing the regulations related to the issues. The source of the research is derived from primary legal materials namely legislation, secondary materials from legal literatures, as well as tertiary or non-legal legal material. The collection of legal materials was done by literature studies, and analyzed with deductive reasoning patterns. Based on the result of the research, it can be concluded that the regulation of compensations given by the airlines to passengers has been quite well regulated in the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, but in the implementation, the government is still less firm in cracking down on airlines that do not carry out their responsibility of the compensation regulated in Regulation of the Minister of Transportation Number 77 in year 2011.Keywords: compensation; flight delay; commercial air transportation.AbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dalam kegiatan angkutan udara komersial di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang serta apa kompensasi yang diberikan apabila terjadi penundaan penerbangan karena kelalaian pihak pengangkut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi yang besangkutan dengan isu yang penulis angkat dalam penulisan ini. Sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan sekunder dari kepustakaan hukum, serta bahan hukum tersier atau non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menganalisis dengan pola penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kompensasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang telah cukup baik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya pemerintah masih kurang tegas dalam menindak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.Kata kunci: kompensasi; keterlambatan penerbangan; pengangkutan udara komersial.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"374 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114878387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-01DOI: 10.20961/privat.v7i1.29962
M. Hakim, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Abstract This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials.Based on the results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding does not necessarily include fraud.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan,perkawinan.
摘要本文旨在考察1974年第1号法第27条第2款与《伊斯兰婚姻法汇编》第72条第2款中误解与欺骗的关系。本研究采用描述性定性方法，属于实证研究。使用的数据类型是直接从研究地点获得的主要数据和从文献资料中获得的次要数据。通过访谈和文献研究或图书馆资料收集数据的技术。根据研究和讨论的结果，将范围错误地分为两种，即错误地认为没有故意因素和错误地认为有故意因素。误解可以解释为新娘之间的误解，但对于欺诈可以解释为丈夫或妻子之间身份的伪造。欺诈是误解的一部分，但误解并不一定包括欺诈。[摘要]artikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yang bersifat deskrif dendenan penelitan quality。Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka。Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan, runlingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajan dansalah sangka yang terdapat unsur kesengajan。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari Penipuan,perkawinan。
{"title":"SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN","authors":"M. Hakim, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni","doi":"10.20961/privat.v7i1.29962","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29962","url":null,"abstract":"Abstract This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials.Based on the results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding does not necessarily include fraud.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan,perkawinan.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"302 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113959038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：