Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8491
Alis Yulia, Ibnu Rusydi, Doni Cakra Gumilar
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS GALENDO SEBAGAI MAKANAN KHAS KABUPATEN CIAMIS","authors":"Alis Yulia, Ibnu Rusydi, Doni Cakra Gumilar","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8491","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8491","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123073921","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8669
Mery Herlina
Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan. Adapun tujuan persyaratan tersebut sebagai seleksi awal untuk menyaring dan mendapatkan calon pimpinan daerah terbaik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Di antara ke 20 persyaratan, terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dengan adanya persyaratan tersebut hak konstitusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Berkaitan hal itu beberapa waktu lalu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 2/PUU-XX/2022 telah dilakukan pengujian UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat (2) huruf i dan berimplikasi terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sepanjang mantan narapidana tersebut mengakui pernah dijatuhi pidana penjara, telah menjalani hukuman, jujur dengan terbuka mengakui segala latar belakang jati dirinya kepada publik.
{"title":"IMPLIKASI RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PSIKOTROPIKA","authors":"Mery Herlina","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8669","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8669","url":null,"abstract":"Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan. Adapun tujuan persyaratan tersebut sebagai seleksi awal untuk menyaring dan mendapatkan calon pimpinan daerah terbaik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Di antara ke 20 persyaratan, terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dengan adanya persyaratan tersebut hak konstitusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Berkaitan hal itu beberapa waktu lalu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 2/PUU-XX/2022 telah dilakukan pengujian UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat (2) huruf i dan berimplikasi terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sepanjang mantan narapidana tersebut mengakui pernah dijatuhi pidana penjara, telah menjalani hukuman, jujur dengan terbuka mengakui segala latar belakang jati dirinya kepada publik.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121565310","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan perusakan terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : statute approach, conceptual approach dan case approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT","authors":"Meisha Poetri Perdana, Yuliana Surya Galih, Shopiatun Najikha","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8644","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8644","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan perusakan terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : statute approach, conceptual approach dan case approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122713325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditunda dan pada akhirnya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, menetapkan bahwa panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus Tentara NasioanaI Indonesia/Polisi Republik Indonesia Ketika sudah pensiun saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT. Pemutahiran data pemilih tidak dilakukan pemutahiran data DPS terlebihdahulu sehingga yang tadinya tidak masuk dalam DPS karena belum berdomisili selama 6 bulan pada akhirnya tidak dimasukan dalam DPT. Hasil dari pemungutan suara setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan Sdr Momon Abdul Rahman mendapatkan perhitungan suara terbanyak dengan jumlah 1525 suara yang dinyatakan sah.
这项研究分析了民主生活中每个公民的宪法权利，特别是在恰米斯县粮仓区阿维卡德斯村同时实施皮尔卡德斯的权利。选举权是宪法赋予的每个公民在法律和政府中享有平等地位的权利，正如1945年《宪法》所保障的那样。2014年皮尔加德斯第六修正案规定了该村的选举权。第34节(1)说，村长是由村民直接挑选的。2020年4月12日，齐亚米斯县同时举行的村长选举。2020年3月，Covid-19大流行爆发，市长选举同时被推迟，并于2020年12月19日星期六举行。基于141号/Kpts摄政王许可进行投票。577-Huk - 2020年间,委员会裁定,做记录,维修本来还不到17岁的选民名单,并在2020年12月19日已经17岁,做对社会变化的印度尼西亚共和国地位NasioanaI印尼士兵/警察当退休19在输入进去就能在2020年12月。选民数据的压制并没有先压制DPS，因此，由于6个月的未居住而没有进入DPS，最终将不再存在。民调结果显示，Momon Abdul Rahman兄弟获得了1525张合法选票最多的选票。
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HILANGNYA HAK PILIH PENDUDUK DALAM PILKADES SERENTAK DI DESA AWILUAR KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS","authors":"Hendi Budiaman, Taopik Iskandar, Ajeng Retna Asifa","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8705","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8705","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditunda dan pada akhirnya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, menetapkan bahwa panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus Tentara NasioanaI Indonesia/Polisi Republik Indonesia Ketika sudah pensiun saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT. Pemutahiran data pemilih tidak dilakukan pemutahiran data DPS terlebihdahulu sehingga yang tadinya tidak masuk dalam DPS karena belum berdomisili selama 6 bulan pada akhirnya tidak dimasukan dalam DPT. Hasil dari pemungutan suara setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan Sdr Momon Abdul Rahman mendapatkan perhitungan suara terbanyak dengan jumlah 1525 suara yang dinyatakan sah.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131422370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan mengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. Penelitian mendiskusikan kemungkinan dilema hukum perluasan pengawasan dilakukan atas mekanisme demokrasi desa terutama dalam Pilkades. Metode penelitian pada diskusi dilema hukum Bawaslu atas mekanisme demokrasi desa dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum postif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Perjalanan perubahan nama dari Panwaslu jadi Bawaslu sebagai langkah mau dalam bidang pengawasan Pemilu belum diimbangi dengan sentuhan pada pengawasan Pilkades. Ironis kemajuan Bawaslu kurang terlibat dalam pengawasan Pilkdesa meningat desa sebagai laboratorium demokrasi sangat besar terjadinya money politic jika dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada. Namun kenyataannya peran Pemerintah Daerah terkesan membiarkan dan kemungkinan besar arena Pilkades banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Kepala Daerah. Maka untuk menghidari keadaan tersebut, sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan langsung dalam pengawasan Pilkades tersebut. Namun peran Bawaslu sendiri telah mengalami dilema secara hukum untuk melakukan pengawasan Pilkades.
{"title":"MENGURAI DILEMA HUKUM BADAN PEGAWAS PEMILU UNTUK PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA","authors":"Sarip Sarip, Fahmi Fajar Mustopa, Aip Syarifudin, Multahibun Multahibun","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8492","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8492","url":null,"abstract":"Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan mengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. Penelitian mendiskusikan kemungkinan dilema hukum perluasan pengawasan dilakukan atas mekanisme demokrasi desa terutama dalam Pilkades. Metode penelitian pada diskusi dilema hukum Bawaslu atas mekanisme demokrasi desa dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum postif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Perjalanan perubahan nama dari Panwaslu jadi Bawaslu sebagai langkah mau dalam bidang pengawasan Pemilu belum diimbangi dengan sentuhan pada pengawasan Pilkades. Ironis kemajuan Bawaslu kurang terlibat dalam pengawasan Pilkdesa meningat desa sebagai laboratorium demokrasi sangat besar terjadinya money politic jika dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada. Namun kenyataannya peran Pemerintah Daerah terkesan membiarkan dan kemungkinan besar arena Pilkades banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Kepala Daerah. Maka untuk menghidari keadaan tersebut, sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan langsung dalam pengawasan Pilkades tersebut. Namun peran Bawaslu sendiri telah mengalami dilema secara hukum untuk melakukan pengawasan Pilkades.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123825485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8544
T. Nugroho
Penelitian ini membahasBagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta jual beli saham Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?
这项研究涉及的是如何违反公证人在买卖股票交易契约中所做的任何形式的违反行为准则的行为。
{"title":"ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM","authors":"T. Nugroho","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8544","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8544","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahasBagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta jual beli saham Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134249738","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.6184
Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta, dan menganalisis kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung, dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji das sein nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil análisis dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY; 2) solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.Kata kunci: perlindungan; penguatan kelembagaan; UMKM; keunikan lokal; pandemi
{"title":"PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM BERBASIS KEUNIKAN LOKAL DI MASA PANDEMI","authors":"Endang Purwaningsih, Nelly Ulfah Anisariza","doi":"10.25157/justisi.v10i2.6184","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.6184","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta, dan menganalisis kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung, dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji das sein nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil análisis dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY; 2) solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.Kata kunci: perlindungan; penguatan kelembagaan; UMKM; keunikan lokal; pandemi","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"158 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116580803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8603
F. Lubis, Yat Rospia Brata, Dewi Mulyanti, Rachmatin Artita, Iwan Setiawan
Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2). Sebagai salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara peradilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, dan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 bis KUHP.Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Pembuktiannya dapat menggunakan teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif yaitu jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Kesulitan terhadap penerapan Pasal tersebut adalah pemenuhan alat bukti. Terhadap Pasal 303 bis KUHP telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya dengan teori pembuktian yang sama. Penentuan terhadap kedua Pasal tersebut menggunakan asas in dubio pro reo yang menurut kamus hukum diartikan yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
{"title":"ANALISIS PERKARA NOMOR 278/Pid.B/2020/PN Tsm BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PASAL 303 bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA","authors":"F. Lubis, Yat Rospia Brata, Dewi Mulyanti, Rachmatin Artita, Iwan Setiawan","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8603","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8603","url":null,"abstract":"Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2). Sebagai salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara peradilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, dan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 bis KUHP.Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Pembuktiannya dapat menggunakan teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif yaitu jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Kesulitan terhadap penerapan Pasal tersebut adalah pemenuhan alat bukti. Terhadap Pasal 303 bis KUHP telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya dengan teori pembuktian yang sama. Penentuan terhadap kedua Pasal tersebut menggunakan asas in dubio pro reo yang menurut kamus hukum diartikan yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"176 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122456880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8748
Hendra Sukarman, Wildan Sany Prasetiya
Peran Barang Milik Daerah dalam pembangunan adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan metode pemanfaatan aset, memaksimalkan manfaat dari sumber daya barang milik daerah agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Konstruksi hukum yang ideal pengaturan pengelolaan aset daerah yang mencerminkan asas pemerintahan yang baik adalah substansi hukum yang harmonis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengesampingkan kondisi khusus dari daerah setempat.Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis. Melalui pelaksanaan pengkajian Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis tersebut diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien dan terdapatnya hasil kajian dan evaluasi Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Ciamis.Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Ciamis.
{"title":"PENGAMANAN ASET BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS","authors":"Hendra Sukarman, Wildan Sany Prasetiya","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8748","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8748","url":null,"abstract":"Peran Barang Milik Daerah dalam pembangunan adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan metode pemanfaatan aset, memaksimalkan manfaat dari sumber daya barang milik daerah agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Konstruksi hukum yang ideal pengaturan pengelolaan aset daerah yang mencerminkan asas pemerintahan yang baik adalah substansi hukum yang harmonis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengesampingkan kondisi khusus dari daerah setempat.Tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis. Melalui pelaksanaan pengkajian Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis tersebut diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien dan terdapatnya hasil kajian dan evaluasi Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Ciamis.Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengamanan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Ciamis.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123320422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-17DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8722
Nina Herlina, Rima Duana
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan melalui upaya Penal (hukum pidana) maupun Non Penal (diluar hukum pidana), sedangkan penggunaan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai ultimum remedium atau sebagai obat terakhir. Dalam penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, terdapat beberapa kelemahan antara lain pada umumnya proses perkara perdata rełatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan ngulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi sementara pencemaran terus berlangsung dengan segala macam akibatnya, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan cepat karena memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pelaku pencemaran atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan deterren effect (efek pencegahan), dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi dalam masyarakat.
{"title":"PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","authors":"Nina Herlina, Rima Duana","doi":"10.25157/justisi.v10i2.8722","DOIUrl":"https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8722","url":null,"abstract":"Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan melalui upaya Penal (hukum pidana) maupun Non Penal (diluar hukum pidana), sedangkan penggunaan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai ultimum remedium atau sebagai obat terakhir. Dalam penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, terdapat beberapa kelemahan antara lain pada umumnya proses perkara perdata rełatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan ngulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi sementara pencemaran terus berlangsung dengan segala macam akibatnya, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan cepat karena memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pelaku pencemaran atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan deterren effect (efek pencegahan), dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi dalam masyarakat.","PeriodicalId":104002,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Galuh Justisi","volume":"27 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134532530","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：