Walaupun aktivitas ekonomi melambat di masa pandemik dan memberikan dampak positif seperti berkurangnya polusi udara, namun tidak berlaku untuk sampah padat. Penelitian ini dengan metode kualitatif meninjau efektivitas pengenaan landfill taxdalam upaya mengatasi kelangkaan Tempat Pembuangan Akhir. Hasilnya diketahui bahwa perlu instrumen kebijakan lain agar tujuan akhir tercapai. Di Indonesia, konsep landfill tax berbentuk retribusi yang penerapannya berbeda di setiap daerah. Untukmendorong agar retribusi dapat berfungsi seperti landfill tax maka perlu mengadopsi faktor sukses dari beberapa negara yang telah menerapkan landfill tax seperti kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta membangun kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi.
{"title":"Efektifkah Landfill Tax? Sebuah Tinjauan","authors":"Arif Budi Wardana, D. A. Safitra","doi":"10.31092/jpi.v4i2.1741","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1741","url":null,"abstract":"Walaupun aktivitas ekonomi melambat di masa pandemik dan memberikan dampak positif seperti berkurangnya polusi udara, namun tidak berlaku untuk sampah padat. Penelitian ini dengan metode kualitatif meninjau efektivitas pengenaan landfill taxdalam upaya mengatasi kelangkaan Tempat Pembuangan Akhir. Hasilnya diketahui bahwa perlu instrumen kebijakan lain agar tujuan akhir tercapai. Di Indonesia, konsep landfill tax berbentuk retribusi yang penerapannya berbeda di setiap daerah. Untukmendorong agar retribusi dapat berfungsi seperti landfill tax maka perlu mengadopsi faktor sukses dari beberapa negara yang telah menerapkan landfill tax seperti kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta membangun kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126824808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ibu Albertina Ho merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi, dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011 silam. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhan pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi pidana lainnya. Dalam perkara tersebut, isu perpajakan yang menjadi pokok sengketa yang akhirnya dianggap telah merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi), adalah terkait pengenaan PPN Pasal 16D. Bersama dengan anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya, Sdr. Gayus Tambunan ‘mengabulkan’ permohonan keberatan yang diajukan oleh PT SAT, dengan menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal mana menegasikan pendapat Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, yang menyatakan terutang PPN pasal 16D. Penelitian ini menganalisis validitas pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN Pasal 16D dalam perkara a quo. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Namun demikian, mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataukah sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukanlah merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini.
{"title":"ALBERTINA HO, GAYUS TAMBUNAN DAN PPN PASAL 16D","authors":"Imam Muhasan","doi":"10.31092/jpi.v4i1.815","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.815","url":null,"abstract":"Ibu Albertina Ho merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi, dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011 silam. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhan pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi pidana lainnya. Dalam perkara tersebut, isu perpajakan yang menjadi pokok sengketa yang akhirnya dianggap telah merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi), adalah terkait pengenaan PPN Pasal 16D. Bersama dengan anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya, Sdr. Gayus Tambunan ‘mengabulkan’ permohonan keberatan yang diajukan oleh PT SAT, dengan menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal mana menegasikan pendapat Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, yang menyatakan terutang PPN pasal 16D. Penelitian ini menganalisis validitas pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN Pasal 16D dalam perkara a quo. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Namun demikian, mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataukah sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukanlah merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115840325","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Transaksi e-commerce berkembang dengan cepat di Indonesia, bahkan perkembangan tersebut menjadi paling tinggi di dunia. Pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan terkait e-commerce. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengawasan dan penerimaan pajak bisa meningkat. Tetapi peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dicabut dengan alasan kurangnya sosialisasi dan perlakuan yang setara antara pedagang konvensional, online marketplace, dan media sosial. Penelitian ini mengkaji alternatif pengenaan pajak atas transaksi melalui online marketplace yang diharapkan bisa mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih baik sekaligus meningkatkan penerimaan negara dengan berlandaskan pada prinsip pemajakan atas transaksi e-commerce yang dikeluarkan oleh OECD.
{"title":"PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE MARKETPLACE","authors":"Primandita Fitriandi","doi":"10.31092/jpi.v4i1.824","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.824","url":null,"abstract":"Transaksi e-commerce berkembang dengan cepat di Indonesia, bahkan perkembangan tersebut menjadi paling tinggi di dunia. Pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan terkait e-commerce. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengawasan dan penerimaan pajak bisa meningkat. Tetapi peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dicabut dengan alasan kurangnya sosialisasi dan perlakuan yang setara antara pedagang konvensional, online marketplace, dan media sosial. Penelitian ini mengkaji alternatif pengenaan pajak atas transaksi melalui online marketplace yang diharapkan bisa mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih baik sekaligus meningkatkan penerimaan negara dengan berlandaskan pada prinsip pemajakan atas transaksi e-commerce yang dikeluarkan oleh OECD.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125873125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Religiosity and environmental influences (group references) are two things that are believed to have a positive influence on tax compliance. This has been proven by previous studies focusing on the determinants of tax compliance. For this reason, this study will conduct a survey of 300 individual taxpayers in Surabaya to see whether there is an influence of religiosity and environmental influence on a person's decision to comply with tax rules. For this reason, a regression analysis was conducted and it was found that there was a significant positive effect between the level of religiosity and the influence of the environment (referent group) on tax compliance. This means that the more religious a person is, the more chance he will obey the tax rules. Likewise, a person's chances of complying with taxes will increase if one's environment is also compliant with taxes. For this reason, DGT needs to collaborate with religious organizations, religious leaders and communities to be able to voice the importance of taxes and the need for compliance with tax regulations. Kereligiusan seseorang dan pengaruh lingkungan (referensi kelompok) merupakan dua hal yang dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian tedahulu yang berfokus kepada faktor penentu kepatuhan pajak. Untuk itu di penelitian ini akan dilakukan survey kepada 300 Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya untuk melihat apakah ada pengaruh religiusitas dan pengaruh lingkungan kepada keputusan seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Untuk itu dilakukan analisis regresi dan diperoleh bahwa benar terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat religiustas (religiosity) dan pengaruh lingkungan (referent group) terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Hal ini berarti semakin religious seseorang maka peluang dia untuk patuh terhadap aturan pajak semakin tinggi. Demikian pula bahwa peluang seseorang untuk patuh terhadap pajak akan meningkat jika lingkungan seseorang tersebut juga patuh terhadap pajak. Untuk itu DJP perlu untuk melakukan kerjasama denga organisasi keagamaan, tokoh agama dan komunitas-komunitas untuk dapat menyuarakan pentingnya pajak dan perlunya kepatuhan terhadap aturan perpajakan.
宗教信仰和环境影响(群体参考)是被认为对税收合规有积极影响的两件事。这已经被先前的研究所证明，这些研究集中在税收合规的决定因素上。因此，本研究将对泗水的300名个人纳税人进行调查，以了解宗教信仰和环境影响是否会影响一个人遵守税收规则的决定。为此，我们进行了回归分析，发现宗教虔诚程度与环境(指涉群体)对税收遵从的影响之间存在显著的正向作用。这意味着一个人越虔诚，他就越有可能遵守税收规则。同样，如果一个人的环境也符合税收规定，那么他遵守税收规定的几率也会增加。因此，DGT需要与宗教组织、宗教领袖和社区合作，以便能够表达税收的重要性和遵守税收法规的必要性。Kereligiusan seseorang dan pengaruh lingkungan(参考文献kelompok) merupakan dua hal yang dipercaya memiliki pengaruh阳性terhadap kepatuhan pajak。Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian tedahulu yang berfkus kepada factor for penentu kepatuhan pajak。Untuk i penelitian ini akan dilakakkan调查kepaada 300 Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya Untuk melihad apakah ada pengaruh religiusitas dan pengaruh lingkungan kepada keputusan seseang Untuk patu pathadap turan perpakan。Untuk itu dilakukan analysis regresi dan diperoleh bahwa benar terdapat pengaruh positive significance: antara tingkat religiustas(宗教性)dan pengaruh lingkungan(参照群体)terhadap kepatuhan pajak(税收遵从性)。Hal ini berarti似乎是宗教的，而maka peluang dia untuk path则是宗教的，而pajak似乎是宗教的。Demikian pula bahwa peluang seseorang untuk pathu terhadap pajak akan meningkat jika lingkungan seseorang terseu juga pathu terhadap pajak。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。
{"title":"PENGARUH RELIGIOSITY DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA","authors":"R. Ambarwati, Nur Farida Liyana","doi":"10.31092/jpi.v3i2.725","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.725","url":null,"abstract":"Religiosity and environmental influences (group references) are two things that are believed to have a positive influence on tax compliance. This has been proven by previous studies focusing on the determinants of tax compliance. For this reason, this study will conduct a survey of 300 individual taxpayers in Surabaya to see whether there is an influence of religiosity and environmental influence on a person's decision to comply with tax rules. For this reason, a regression analysis was conducted and it was found that there was a significant positive effect between the level of religiosity and the influence of the environment (referent group) on tax compliance. This means that the more religious a person is, the more chance he will obey the tax rules. Likewise, a person's chances of complying with taxes will increase if one's environment is also compliant with taxes. For this reason, DGT needs to collaborate with religious organizations, religious leaders and communities to be able to voice the importance of taxes and the need for compliance with tax regulations. Kereligiusan seseorang dan pengaruh lingkungan (referensi kelompok) merupakan dua hal yang dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian tedahulu yang berfokus kepada faktor penentu kepatuhan pajak. Untuk itu di penelitian ini akan dilakukan survey kepada 300 Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya untuk melihat apakah ada pengaruh religiusitas dan pengaruh lingkungan kepada keputusan seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Untuk itu dilakukan analisis regresi dan diperoleh bahwa benar terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat religiustas (religiosity) dan pengaruh lingkungan (referent group) terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Hal ini berarti semakin religious seseorang maka peluang dia untuk patuh terhadap aturan pajak semakin tinggi. Demikian pula bahwa peluang seseorang untuk patuh terhadap pajak akan meningkat jika lingkungan seseorang tersebut juga patuh terhadap pajak. Untuk itu DJP perlu untuk melakukan kerjasama denga organisasi keagamaan, tokoh agama dan komunitas-komunitas untuk dapat menyuarakan pentingnya pajak dan perlunya kepatuhan terhadap aturan perpajakan.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"269 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121120113","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to explore the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is a descriptive explorative qualitative research. The study was conducted by analyzing the literature, regulations, theories, and research related to the treasurer's compliance in fulfilling his tax obligations, after which the writer made a synthesis to obtain a general picture of what was the problem for the Village Treasurer in fulfilling obligations the taxation. The Village Treasurer as the village representative in carrying out payments at the expense of the APBDes is given the obligation to withhold and collect income tax and other taxes under tax provisions. Results of deductions and tax collections must be deposited into the state treasury. However, according to the Directorate General of Taxes in pajak.go.id, it is known that most villages have not fully implemented their tax obligations. The non-compliance of the Village Treasurer in fulfilling his obligations when viewed from the perspective of the Planned Behavior Theory is caused by several factors including (1) the attitude of the treasurer's behavior that does not fully understand the importance of taxes for the nation and state, (2) subjective norms namely Village Treasurer do not feel that the implementation of taxation obligations is the desired action by the closest important people such as Central and Regional Governments, Village Heads as superiors, colleagues, and (3) Perception of behavioral control felt by Village Treasurers that implementation of tax obligations is sufficient complicated so that the Village Treasurer has not done it optimally. To increase the compliance of the Village Treasurer in fulfilling their obligations, it is necessary to provide an understanding to the Village Treasurer of their tax obligations, whether through training, outreach, or workshops. Also, the Village Head is expected to provide intensive guidance and supervision to the Village Treasurer in carrying out tax obligations by monitoring and requesting treasurer accountability reports regularly so that the Village Treasurer feels that reporting tax obligations is an important action according to important people around him. The role of the local government as a village supervisor is also needed to increase the obedience and compliance of the Village Treasurer through coaching by the Inspectorate.
{"title":"KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR","authors":"Nina Andriana","doi":"10.31092/jpi.v3i2.737","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737","url":null,"abstract":"This study aims to explore the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is a descriptive explorative qualitative research. The study was conducted by analyzing the literature, regulations, theories, and research related to the treasurer's compliance in fulfilling his tax obligations, after which the writer made a synthesis to obtain a general picture of what was the problem for the Village Treasurer in fulfilling obligations the taxation. The Village Treasurer as the village representative in carrying out payments at the expense of the APBDes is given the obligation to withhold and collect income tax and other taxes under tax provisions. Results of deductions and tax collections must be deposited into the state treasury. However, according to the Directorate General of Taxes in pajak.go.id, it is known that most villages have not fully implemented their tax obligations. The non-compliance of the Village Treasurer in fulfilling his obligations when viewed from the perspective of the Planned Behavior Theory is caused by several factors including (1) the attitude of the treasurer's behavior that does not fully understand the importance of taxes for the nation and state, (2) subjective norms namely Village Treasurer do not feel that the implementation of taxation obligations is the desired action by the closest important people such as Central and Regional Governments, Village Heads as superiors, colleagues, and (3) Perception of behavioral control felt by Village Treasurers that implementation of tax obligations is sufficient complicated so that the Village Treasurer has not done it optimally. To increase the compliance of the Village Treasurer in fulfilling their obligations, it is necessary to provide an understanding to the Village Treasurer of their tax obligations, whether through training, outreach, or workshops. Also, the Village Head is expected to provide intensive guidance and supervision to the Village Treasurer in carrying out tax obligations by monitoring and requesting treasurer accountability reports regularly so that the Village Treasurer feels that reporting tax obligations is an important action according to important people around him. The role of the local government as a village supervisor is also needed to increase the obedience and compliance of the Village Treasurer through coaching by the Inspectorate.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"53 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128000187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Images have been used in other studies to investigate organisational change, although far less common than the interview as a method. However, images have rarely, if ever, been used to study tax reform (as a form of public sector change) and corruption. This article focuses on the assessment of visual methods, using empirical data which are drawn from a wider study on the interplay between organisational change and corruption, an issue which is still underexplored. Using the Indonesian tax administration reform in the 2000s as a case study, the study employs visual methods (drawings and photographs), the interviews and focus group discussion to collect the data, which are analysed thematically. Assessment on the visual data shows that this study confirms the existing literature on the values of images in stimulating responses, conveying complex ideas and drawing out paradoxical emotions toward organisational change. Additionally, there is potential ability of images to unveil the ‘dark side’ of organisational change and its management. Despite the benefits of visual methods, this study also provides evidence on the drawbacks of using images and recommendations for future research. Gambar telah digunakan sebagai metode penelitian dalam beberapa studi tentang perubahan organisasi, meskipun penggunaannya jauh lebih jarang daripada wawancara. Namun, gambar sangat jarang, bahkan belum pernah, digunakan untuk meneliti reformasi pajak (sebagai bentuk perubahan organisasi sektor publik) dan korupsi. Fokus dari artikel ini adalah pada evaluasi atas metode visual, dengan menggunakan data empiris dari studi yang lebih luas tentang interaksi antara perubahan organisasi dan korupsi, di mana hal ini merupakan suatu topik yang penelitiannya masih sangat terbatas. Dengan menggunakan reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2000-an sebagai studi kasus, studi ini menggunakan metode visual (gambar dan foto), wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (atau focus group discussion) untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara tematik.Evaluasi atas data visual menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung literatur yang ada tentang kemampuan gambar dalam menstimulasi respon, menyampaikan ide-ide kompleks, dan menggambarkan emosi paradoks atas perubahan organisasi. Selain itu, terdapat potensi kemampuan gambar untuk mengungkap 'sisi gelap' dari perubahan organisasi dan manajemen perubahan. Terlepas dari manfaat metode visual, penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang kelemahan penggunaan gambar dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
图像在其他研究中也被用于调查组织变革，尽管作为一种方法远不如访谈常见。然而，图像很少(如果有的话)被用来研究税收改革(作为公共部门改革的一种形式)和腐败。本文侧重于视觉方法的评估，使用经验数据，这些数据来自对组织变革与腐败之间相互作用的更广泛研究，这一问题仍未得到充分探讨。本研究以2000年代印尼税务管理改革为例，采用可视化方法(图纸和照片)、访谈和焦点小组讨论来收集数据，并对数据进行主题分析。对视觉数据的评估表明，本研究证实了现有文献关于图像在刺激反应、传达复杂想法和引出组织变革的矛盾情绪方面的价值。此外，图像还具有揭示组织变革及其管理的“阴暗面”的潜在能力。尽管视觉方法有好处，但本研究也提供了使用图像的缺点的证据和对未来研究的建议。这是一项新的研究，旨在帮助人们更好地了解当地的发展情况，并帮助人们了解当地的发展情况。Namun, gambar sangat jarang, bahkan belum pernah, digunakan untuk meneliti reformasi pajak (sebagai bentuk perubahan organisasi sector public) dan korupsi。北京城市城市数据分析与评价数据方法可视化，北京城市数据研究与分析，北京城市数据研究与分析，北京城市数据研究与评价，北京城市数据研究与评价，北京城市数据研究与评价，北京城市数据研究与评价，北京城市数据研究与评价，北京城市数据研究与评价。登安孟古纳坎改革行政管理部门印度尼西亚帕达胡恩2000年与sebagai studi kasus, studi ini孟古纳坎metode visual (gambar dan photo)， wawanara, dandiskusi kelompok terpumpun (atau焦点小组讨论)untuk孟古纳坎数据yang dianalis secara tematik。评价数据的视觉menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung文学杨ada tentenang kemampuan gambar dalam menstimulasi反应，menyampaikan ide-ide kompleks, dan menggambarkan emoosi paroks as perubahan组织。Selain itu说:“这是一个潜在的、有潜力的、有潜力的组织。”Terlepas dari manfat方法视觉，penelitian ini juga成员，bukti帝国，tentenkelemahan penggunaan gambar, rekomendasi untuk penelitian selanjuttya。
{"title":"“I CAN(NOT) DRAW”: THE USE OF VISUAL METHODS IN RESEARCH ON TAX ADMINISTRATION REFORM AND CORRUPTION","authors":"G. Ratnasari","doi":"10.31092/jpi.v3i2.738","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.738","url":null,"abstract":"Images have been used in other studies to investigate organisational change, although far less common than the interview as a method. However, images have rarely, if ever, been used to study tax reform (as a form of public sector change) and corruption. This article focuses on the assessment of visual methods, using empirical data which are drawn from a wider study on the interplay between organisational change and corruption, an issue which is still underexplored. Using the Indonesian tax administration reform in the 2000s as a case study, the study employs visual methods (drawings and photographs), the interviews and focus group discussion to collect the data, which are analysed thematically. Assessment on the visual data shows that this study confirms the existing literature on the values of images in stimulating responses, conveying complex ideas and drawing out paradoxical emotions toward organisational change. Additionally, there is potential ability of images to unveil the ‘dark side’ of organisational change and its management. Despite the benefits of visual methods, this study also provides evidence on the drawbacks of using images and recommendations for future research. Gambar telah digunakan sebagai metode penelitian dalam beberapa studi tentang perubahan organisasi, meskipun penggunaannya jauh lebih jarang daripada wawancara. Namun, gambar sangat jarang, bahkan belum pernah, digunakan untuk meneliti reformasi pajak (sebagai bentuk perubahan organisasi sektor publik) dan korupsi. Fokus dari artikel ini adalah pada evaluasi atas metode visual, dengan menggunakan data empiris dari studi yang lebih luas tentang interaksi antara perubahan organisasi dan korupsi, di mana hal ini merupakan suatu topik yang penelitiannya masih sangat terbatas. Dengan menggunakan reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2000-an sebagai studi kasus, studi ini menggunakan metode visual (gambar dan foto), wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (atau focus group discussion) untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara tematik.Evaluasi atas data visual menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung literatur yang ada tentang kemampuan gambar dalam menstimulasi respon, menyampaikan ide-ide kompleks, dan menggambarkan emosi paradoks atas perubahan organisasi. Selain itu, terdapat potensi kemampuan gambar untuk mengungkap 'sisi gelap' dari perubahan organisasi dan manajemen perubahan. Terlepas dari manfaat metode visual, penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang kelemahan penggunaan gambar dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"377 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125329973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Scoping review is increasingly common approach for reviewing research evidence to address broader topic. This scoping study aims to review the literatures on tax amnesty program and describe the factors related to tax amnesty, such as implementations, costs and benefits, participation, and the effects of the program, and lesson learned from countries around the world. This review also provides some policy recommendations for policy makers to make it useful in reaching the objectives of the amnesty
{"title":"WHAT IS KNOWN ABOUT TAX AMNESTY? A SCOPING REVIEW","authors":"Nina Sabnita","doi":"10.31092/jpi.v3i2.669","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.669","url":null,"abstract":"Scoping review is increasingly common approach for reviewing research evidence to address broader topic. This scoping study aims to review the literatures on tax amnesty program and describe the factors related to tax amnesty, such as implementations, costs and benefits, participation, and the effects of the program, and lesson learned from countries around the world. This review also provides some policy recommendations for policy makers to make it useful in reaching the objectives of the amnesty","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126182488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada umumnya memiliki dua jenis penghasilan yaitu layanan penyediaan air bersih sebagai sumber utama penghasilannya dan penghasilan non air. Air bersih baik yang bisa diminum atau tidak, merupakan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Disamping itu, perusahaan juga memiliki penghasilan lain yang secara ketentuan perpajakan terutang pemungutan PPN. Namun di sisi lain, terdapat permasalahan terkait Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan seluruhnya karena terdapat penyerahan yang terutang pajak namun tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh data dan fakta tentang kasus pengkreditan Pajak Masukan dengan menggunakan data primer yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya Pajak Masukan yang seharusnya tidak seluruhnya dikreditkan karena terdapat penyerahan yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan air bersih (BKP yang dibebaskan) dan penerimaan non air bersih (BKP) dan tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya. Pengkreditannya seharusnya dilakukan dengan menggunakan penghitungan kembali Pajak Masukan berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun.Kata kunci: Pengkreditan Pajak Masukan, Air Bersih, Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak Dibebaskan. AbstractThe company of Regional Drinking Water (PDAM) generally has two types of income, namely the clean water supply service as the main source income and non-water income. Clean water that can be drunk or not, is a taxable good that is exempt from the imposition of value added tax according to government regulation number 40 year 2015. On the other hand, the company also has other income that is based on taxation payable VAT. But there are issues related to input tax that should not be credited entirely because there is a tax payable submission but cannot be identified with certainty. Therefore, the amount of input tax which can be credited for the value-added reporting is calculated using the guidelines governed by the Ministry of Finance regulation No. 135/PMK. 011/2014. This Research uses qualitative methods aimed at obtaining data and facts about the case of tax crediting of inputs using primary data i.e. interviews. The data collection techniques used in the study Library Research and field research. The conclusion of the study is that the input tax for some inventories should not be fully credited because they are used to produce clean wa
水务公司(PDAM)通常有两种收入，即清洁供水服务是其收入和非水收入的主要来源。自来水可以喝，也可以不喝，这是一种免税商品，根据2015年政府规定的增值税第40号规定。此外，该公司还有其他收入，税法规定了抽水率。但另一方面，也有一些输入税的问题，这些输入税不应该被完全考虑进去，因为有可计算的税收减免，但不能确定。因此，根据《金融部长章程》第135/ p .011 - 2014条的规定，可以计入税务人员提交的退税金额。本研究采用一种定性方法，目的是利用采访的原始数据获取输入所得税案例的数据和事实。本研究采用的数据收集技术包括文献研究和实地研究。这项研究的结论是，这项研究的结论是，在生产淡水(解放的BKP)和非淡水收入(BKP)的共同作用下，不应完全分归所得税，并不能确定其确切数量。债权人应通过对过去一年释放的增值税的评估重新计算输入税。关键词:输入税的债权人、自来水、增值税、应税释放物品。区域饮料公司通常有两种收入，以主要收入和非水收入为基础的清洁供水服务。干净的水可以喝，也可以不喝，这是一种值得注意的好东西，它排除了2015年40年政府规定的价值加税的限制。另一方面，这家公司也有另一种基于美味的增值税的收入。但是有一个问题与tax相关，那不应该完全被信任，因为有一种负担得起的任务，但不能确定确定。例如，可以根据《金融条例》第135条的指导方针来计算的价值价值的输入分量。011/2014。这项研究的uses qualitive methods提供了关于tax在关键数据i.e. interviews中使用初级i.e. interviews记录的输入案例的数据和事实。数据收集技术在研究图书馆和现场研究中使用。研究的结论是，某些资产的输入不应该是完全可靠的，因为它们是用来生产清洁水和非水的产品，而且不能被确定。在所有收入都被报道了一年之后，借鉴税收应该得到保障。键词:输入tax，清洁水，价值adx tax，快速粘合好的。
{"title":"PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK MASUKAN PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAN YANG DIBEBASKAN (STUDI PADA PDAM TIRTA PATRIOT)","authors":"Rizqi Haniyah, Asqolani Asqolani","doi":"10.31092/jpi.v3i2.667","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.667","url":null,"abstract":"Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada umumnya memiliki dua jenis penghasilan yaitu layanan penyediaan air bersih sebagai sumber utama penghasilannya dan penghasilan non air. Air bersih baik yang bisa diminum atau tidak, merupakan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Disamping itu, perusahaan juga memiliki penghasilan lain yang secara ketentuan perpajakan terutang pemungutan PPN. Namun di sisi lain, terdapat permasalahan terkait Pajak Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan seluruhnya karena terdapat penyerahan yang terutang pajak namun tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh data dan fakta tentang kasus pengkreditan Pajak Masukan dengan menggunakan data primer yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya Pajak Masukan yang seharusnya tidak seluruhnya dikreditkan karena terdapat penyerahan yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan air bersih (BKP yang dibebaskan) dan penerimaan non air bersih (BKP) dan tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya. Pengkreditannya seharusnya dilakukan dengan menggunakan penghitungan kembali Pajak Masukan berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun.Kata kunci: Pengkreditan Pajak Masukan, Air Bersih, Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak Dibebaskan. AbstractThe company of Regional Drinking Water (PDAM) generally has two types of income, namely the clean water supply service as the main source income and non-water income. Clean water that can be drunk or not, is a taxable good that is exempt from the imposition of value added tax according to government regulation number 40 year 2015. On the other hand, the company also has other income that is based on taxation payable VAT. But there are issues related to input tax that should not be credited entirely because there is a tax payable submission but cannot be identified with certainty. Therefore, the amount of input tax which can be credited for the value-added reporting is calculated using the guidelines governed by the Ministry of Finance regulation No. 135/PMK. 011/2014. This Research uses qualitative methods aimed at obtaining data and facts about the case of tax crediting of inputs using primary data i.e. interviews. The data collection techniques used in the study Library Research and field research. The conclusion of the study is that the input tax for some inventories should not be fully credited because they are used to produce clean wa","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"86 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134125020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Environmental Tax Reform, is the term used for changes in the taxation system where the tax object shifts from a 'good base', such as labor, capital or consumption to a 'bad base' such as activities that lead to environmental pollution. This development is the key to good implementation of environmentally sound fiscal policies. This study aims to compare the implementation of government policies on the consumption of plastic bags in several countries and the challenges in implementing these policies. The adoption of the policy significantly reduced the level of consumption of plastic bags in Ireland whereas in Botswana, Canada, South Africa and China the reduction in consumption of plastic bags was only short-term. Reformasi Pajak Lingkungan, adalah istilah yang digunakan untuk perubahan dalam sistem perpajakan di mana objek pajak bergeser dari 'basis yang baik', seperti tenaga kerja, modal atau konsumsi menjadi 'basis yang buruk' seperti kegiatan yang mengarah pada pencemaran lingkungan. Perkembangan tersebut menjadi kunci penerapan yang baik atas kebijakan fiskal yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan implementasi kebijakan pemerintah atas konsumsi kantung plastik di beberapa negara dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan secara signifikan mengurangi tingkat konsumsi kantung plastik di Irlandia sedangkan di Botswana, Kanada, Afrika Selatan dan China penurunan konsumsi kantung plastik hanya bersifat jangka pendek.
环境税改革是指税收制度的变化，即税收对象从“好的基础”(如劳动力、资本或消费)转移到“坏的基础”(如导致环境污染的活动)。这一发展是良好实施无害环境的财政政策的关键。本研究旨在比较几个国家对塑料袋消费的政府政策的实施情况以及实施这些政策所面临的挑战。这项政策的采用大大减少了爱尔兰的塑料袋消费水平，而在博茨瓦纳、加拿大、南非和中国，塑料袋消费的减少只是短期的。改革的基础，adalah istilah yang digunakan untuk perubahan dalam系统perpajakan di mana objek Pajak bergeser dari 'basis yang baik'， seperti tenaga kerja, modal atau konsumsi menjadi 'basis yang buruk' seperti kegiatan yang mengarah pada penemaran Lingkungan。Perkembangan tersebut menjadi kunci penerapan yang baik as kebijakan fiskal yang berwawasan lingkungan。Penelitian ini bertujuan membandingkan implementaskebijakan peremintah as konsumsi kantung plastik di beberapapnegara dantangangan dalam implementaskebijakan tersebut。Penerapan kebijakan secara signifikan mengurangi tingkat konsumsi kantung plastik di Irlandia sedangkan di博茨瓦纳，加拿大，非洲和中国penurunan konsumsi kantung plastik hanya bersifat jangka pendek。
{"title":"STUDI KOMPARASI PENERAPAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KANTUNG PLASTIK","authors":"Syanni Yustiani, M. Maryadi","doi":"10.31092/jpi.v3i2.717","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.717","url":null,"abstract":"Environmental Tax Reform, is the term used for changes in the taxation system where the tax object shifts from a 'good base', such as labor, capital or consumption to a 'bad base' such as activities that lead to environmental pollution. This development is the key to good implementation of environmentally sound fiscal policies. This study aims to compare the implementation of government policies on the consumption of plastic bags in several countries and the challenges in implementing these policies. The adoption of the policy significantly reduced the level of consumption of plastic bags in Ireland whereas in Botswana, Canada, South Africa and China the reduction in consumption of plastic bags was only short-term. Reformasi Pajak Lingkungan, adalah istilah yang digunakan untuk perubahan dalam sistem perpajakan di mana objek pajak bergeser dari 'basis yang baik', seperti tenaga kerja, modal atau konsumsi menjadi 'basis yang buruk' seperti kegiatan yang mengarah pada pencemaran lingkungan. Perkembangan tersebut menjadi kunci penerapan yang baik atas kebijakan fiskal yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan implementasi kebijakan pemerintah atas konsumsi kantung plastik di beberapa negara dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan secara signifikan mengurangi tingkat konsumsi kantung plastik di Irlandia sedangkan di Botswana, Kanada, Afrika Selatan dan China penurunan konsumsi kantung plastik hanya bersifat jangka pendek.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115867318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan.
{"title":"PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM USAHA PEMERATAAN PENDAPATAN","authors":"Dwi Nusiantari, Adhipradana Prabu Swasito","doi":"10.31092/jpi.v3i1.670","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.670","url":null,"abstract":"Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130631991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：