Pub Date : 2020-03-27DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.148
Abdul Halim Barkatullah, Tavinayati Tavinayati
Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat
{"title":"Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata","authors":"Abdul Halim Barkatullah, Tavinayati Tavinayati","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148","url":null,"abstract":"Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"25-41"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41630528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-18DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.138
Y. Gunawan, Abdullah Teguh Thamrin Rettob, Kevin Kalagita
Abstract: Crime against humanity is still happening in some parts of the world for several reasons, includes the conflict of interest, politics as well as religion. It makes the victims like the Rohingya ethnic have to flee for finding peace and a secure place to survive. Non-Refoulement Principle which stated in 1951 Refugee Convention is being an important principle as the tools to protect the refugee and stateless person. In the Rohingya case, Bangladesh has argued about the ‘security problem’ of Rohingya’s pose, and Bangladesh also stated it became an important reason in sending the Rohingya back. From March 1, 2019, Bangladesh Authority no longer accepts refugees from Rohingya. The research aims to know further on the implementation of Non-Refoulement principle. In addition, the research was made by using library research analysis as the method of research; whole data and information that contained on the research were collected through literature review by referring to books, journals, articles and websites. The research found that Bangladesh does not apply the Non-Refoulement principle and violates the Humanitarian Assistance principle. Even though ‘security issues’ have been raised as land to repatriate refugees by Bangladesh to Myanmar, it cannot be applied and impose Non-Refoulement obligations to Bangladesh as a matter of customary international law. Keywords: Non-Refoulement Principles; Refugees; Stateless; Humanitarian Assistance
{"title":"The Analysis of Non-Refoulement Principle towards Rohingya Refugees in Bangladesh","authors":"Y. Gunawan, Abdullah Teguh Thamrin Rettob, Kevin Kalagita","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.138","url":null,"abstract":"Abstract: Crime against humanity is still happening in some parts of the world for several reasons, includes the conflict of interest, politics as well as religion. It makes the victims like the Rohingya ethnic have to flee for finding peace and a secure place to survive. Non-Refoulement Principle which stated in 1951 Refugee Convention is being an important principle as the tools to protect the refugee and stateless person. In the Rohingya case, Bangladesh has argued about the ‘security problem’ of Rohingya’s pose, and Bangladesh also stated it became an important reason in sending the Rohingya back. From March 1, 2019, Bangladesh Authority no longer accepts refugees from Rohingya. The research aims to know further on the implementation of Non-Refoulement principle. In addition, the research was made by using library research analysis as the method of research; whole data and information that contained on the research were collected through literature review by referring to books, journals, articles and websites. The research found that Bangladesh does not apply the Non-Refoulement principle and violates the Humanitarian Assistance principle. Even though ‘security issues’ have been raised as land to repatriate refugees by Bangladesh to Myanmar, it cannot be applied and impose Non-Refoulement obligations to Bangladesh as a matter of customary international law. Keywords: Non-Refoulement Principles; Refugees; Stateless; Humanitarian Assistance","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"13-24"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45007602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-06DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.117
Nadia Imanda
Abstract: The era of technology brings people to the development of sophisticated computers and smartphones in which the applications of various types and purposes are . Notary as a public official appointed by the state to take care of most countries and communities in the context of civil law, has legal provisions related to what may and may not be done by a Notary. In this case, the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association (INI) states that notaries are denied publication and self-promotion of their positions through writing media as well as electronic media, but the category of advertising on publicity and self-promotion does not provide clear interpretation on android application that indica tes to violate the Article 4 paragraph (3) Notary Code of Ethics. This legal research uses normative research methods using the statute approach and conceptual approaches. The use of an android application by a notary who indicates committing violation must be studied and supervised from the Notary Honorary Board and Notary Supervisory Board so that the inten ion t and the purpose of the UUJN and the Notary Code of Ethics can be realized and the office of notary as a profession cannot be dishonored . Abstrak: Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia.
摘要:科技时代给人们带来了复杂的计算机和智能手机的发展，各种类型和目的的应用都在其中。公证员作为一名由国家任命的公职人员，在大多数国家和社区的民法背景下照顾公证员，对公证员可以做什么和不可以做什么有法律规定。本案中，印尼公证协会(INI)的《公证员职业道德守则》规定，公证员不得通过书面媒体和电子媒体发布和自我宣传自己的立场，但关于宣传和自我宣传的广告类别在android应用程序上没有明确的解释，这表明违反了《公证员职业道德守则》第4条第(3)款。本研究采用规范性研究方法，采用成文法研究方法和概念研究方法。公证员使用android应用程序表示违反规定，必须接受公证员荣誉委员会和公证员监事会的研究和监督，以实现ujn和《公证员道德准则》的意图和目的，并使公证员作为一种职业不会受到侮辱。摘要:时代技术成员包括计算机、计算机、智能手机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机、计算机和计算机。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)，印度尼西亚(ini . i)。Penelitian hukum ini menggunakan mede Penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan(法规方法)dan pendekatan konsep(概念方法)。彭家南的公证员是一名优秀的公证员，是一名优秀的公证员。彭家南的公证员是一名优秀的公证员。彭家南的公证员是一名优秀的公证员。
{"title":"Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris melalui Aplikasi Android","authors":"Nadia Imanda","doi":"10.32801/lamlaj.v5i1.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.117","url":null,"abstract":"Abstract: The era of technology brings people to the development of sophisticated computers and smartphones in which the applications of various types and purposes are . Notary as a public official appointed by the state to take care of most countries and communities in the context of civil law, has legal provisions related to what may and may not be done by a Notary. In this case, the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association (INI) states that notaries are denied publication and self-promotion of their positions through writing media as well as electronic media, but the category of advertising on publicity and self-promotion does not provide clear interpretation on android application that indica tes to violate the Article 4 paragraph (3) Notary Code of Ethics. This legal research uses normative research methods using the statute approach and conceptual approaches. The use of an android application by a notary who indicates committing violation must be studied and supervised from the Notary Honorary Board and Notary Supervisory Board so that the inten ion t and the purpose of the UUJN and the Notary Code of Ethics can be realized and the office of notary as a profession cannot be dishonored . Abstrak: Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"5 1","pages":"1-12"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44562627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.132
Rizky Juliani Wulansari, Yulia Qamariyanti, E. Erlina
A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indonesia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement
{"title":"Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia","authors":"Rizky Juliani Wulansari, Yulia Qamariyanti, E. Erlina","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.132","url":null,"abstract":"A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indonesia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement ","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46387416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.127
W. Wahyudi, Najmi Najmi
Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepadaanggota kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak bukan hanya berstatus pemakai,akan tetapi juga sebagai pemilik dalam kepemilikan bersama oleh anggotakaum. Pendaftaran tanah ganggam bauntuak menghasilkan sertipikat hak milik,dengan mendaftarkan tanah ganggam bauntuak akan mempertegas status kepemilikannyasebagai tanah milik adat yang komunal selama didaftarkan atas nama kaum, akan tetapi dalam pelaksanaanya tanah ganggam bauntuak lebih banyakdidaftarkan atas nama perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris, yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku lalumembandingkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa terjadinya ganggam bauntuak atas pusaka tinggi diKota Bukittinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaanpusaka tinggi. Setelah adanya kesepakatan kaum, mamak kepala waris memberikanganggam bauntuak kepada masing-masing jurai. Pewarisan terhadap tanah pusakatinggi yang sudah ganggam bauntuak adalah dilanjutkan pengelolaannya olehahli waris pemegang hak ganggam bauntuak yang sajurai menurut garis keturunanibu (Matrilineal). Proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ganggambauntuak karena pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlakusesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3Tahun 1997.
{"title":"Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan terhadap Tanah Ganggam Bauntuak","authors":"W. Wahyudi, Najmi Najmi","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.127","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.127","url":null,"abstract":"Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepadaanggota kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak bukan hanya berstatus pemakai,akan tetapi juga sebagai pemilik dalam kepemilikan bersama oleh anggotakaum. Pendaftaran tanah ganggam bauntuak menghasilkan sertipikat hak milik,dengan mendaftarkan tanah ganggam bauntuak akan mempertegas status kepemilikannyasebagai tanah milik adat yang komunal selama didaftarkan atas nama kaum, akan tetapi dalam pelaksanaanya tanah ganggam bauntuak lebih banyakdidaftarkan atas nama perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris, yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku lalumembandingkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa terjadinya ganggam bauntuak atas pusaka tinggi diKota Bukittinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaanpusaka tinggi. Setelah adanya kesepakatan kaum, mamak kepala waris memberikanganggam bauntuak kepada masing-masing jurai. Pewarisan terhadap tanah pusakatinggi yang sudah ganggam bauntuak adalah dilanjutkan pengelolaannya olehahli waris pemegang hak ganggam bauntuak yang sajurai menurut garis keturunanibu (Matrilineal). Proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ganggambauntuak karena pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlakusesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3Tahun 1997.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43190789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-30DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.129
Rachmadi Usman, Diana Rahmawati
Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat menjadialat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang dikandungoleh isteri yang di-li’an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA,anak li’an itu memang anak dari suami yang me-li’an isterinya, maka upaya pemulihanterhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li’an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika terbukti anak li’an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat membatalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li’an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li’an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
{"title":"Penetapan Pengadilan terhadap Status Anak Li'an dari Perkawinan yang Sah berdasarkan Test Deoksiribo Nuklead Acid","authors":"Rachmadi Usman, Diana Rahmawati","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.129","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.129","url":null,"abstract":"Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat menjadialat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang dikandungoleh isteri yang di-li’an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA,anak li’an itu memang anak dari suami yang me-li’an isterinya, maka upaya pemulihanterhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkanPasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li’an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika terbukti anak li’an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat membatalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li’an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li’an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48671212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-29DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.125
Mulyani Zulaeha
Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilakukan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada perjanjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain
{"title":"Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online","authors":"Mulyani Zulaeha","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.125","url":null,"abstract":"Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilakukan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada perjanjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42927236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-23DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.121
Adwin Tista
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penekanan pada hukum agraria atau hukum pertanahan. Objek penelitian adalah sertifikat hak milik yang bersengketa kepemilikan, oleh itu diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. Kedua: Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum melalui instansi BPN; atau melalui Pengadilan umum terkait masalah hak kepemilikan atas tanah ataupun di Pengadilan Administrasi Negara terkait dalam prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah atau penyelesaian sengketa melalui ADR semuanya penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada putusan hakim yang mengedepankan prinsip Perlindungan Hukum.
{"title":"Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan","authors":"Adwin Tista","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.121","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penekanan pada hukum agraria atau hukum pertanahan. Objek penelitian adalah sertifikat hak milik yang bersengketa kepemilikan, oleh itu diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum. Hasil penelitian, Pertama: Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengalami sengketa kepemilikan dapat dilakukan apabila: Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperloleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai dan dipelihara secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan baik mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat. Kedua: Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum melalui instansi BPN; atau melalui Pengadilan umum terkait masalah hak kepemilikan atas tanah ataupun di Pengadilan Administrasi Negara terkait dalam prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah atau penyelesaian sengketa melalui ADR semuanya penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada putusan hakim yang mengedepankan prinsip Perlindungan Hukum. ","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47501511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-22DOI: 10.32801/lamlaj.v4i2.120
M. Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti
Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemeganghaknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesiaberdasarkan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun tidak jarang perolehanhak milik atas tanah tersebut menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.Salah satunya karena terjadinya perkawinan campuran yang akan berdampak terhadapperolehan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran.Peristiwa hukum yang terjadi karena pewarisan yang menyebabkan beralihnyahak milik atas tanah tidak mensyaratkan status kewarganegaraan, tetapi ketentuanperaturan agraria membatasi kepemilikan hak milik atas tanah memberiwaktu untuk mengalihkan hak milik atas tanah yang diwarisi oleh warga negaraasing. Maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: (a) Bagaimanakah proses perkawinan campuran menurut hukum perkawinan?(b) Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalamperkawinan campuran? (c) Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah karenapewarisan dalam perkawinan campuran? Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris, yaitu suatupenelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkandengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa proses perkawinan percampuran dilaksanakan berdasarkanhukum dari tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Terhadap peralihan hak milikatas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama denganperalihan hak milik has tanah akibat pewarisan lainnya. Sepanjang pewaris yangmelakukan perkawinan campur yang melakukan perjanjian pisah harta dengan pasangannyauntuk dapat memiliki hak atas tanah. Terhadap ahli waris yang dalamperkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah.Apabila ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskanhaknya paling lama dalam waktu satu tahun.
{"title":"Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran","authors":"M. Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.120","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120","url":null,"abstract":"Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemeganghaknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesiaberdasarkan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun tidak jarang perolehanhak milik atas tanah tersebut menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.Salah satunya karena terjadinya perkawinan campuran yang akan berdampak terhadapperolehan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran.Peristiwa hukum yang terjadi karena pewarisan yang menyebabkan beralihnyahak milik atas tanah tidak mensyaratkan status kewarganegaraan, tetapi ketentuanperaturan agraria membatasi kepemilikan hak milik atas tanah memberiwaktu untuk mengalihkan hak milik atas tanah yang diwarisi oleh warga negaraasing. Maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: (a) Bagaimanakah proses perkawinan campuran menurut hukum perkawinan?(b) Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalamperkawinan campuran? (c) Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah karenapewarisan dalam perkawinan campuran? Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris, yaitu suatupenelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkandengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa proses perkawinan percampuran dilaksanakan berdasarkanhukum dari tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Terhadap peralihan hak milikatas tanah akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama denganperalihan hak milik has tanah akibat pewarisan lainnya. Sepanjang pewaris yangmelakukan perkawinan campur yang melakukan perjanjian pisah harta dengan pasangannyauntuk dapat memiliki hak atas tanah. Terhadap ahli waris yang dalamperkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah.Apabila ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskanhaknya paling lama dalam waktu satu tahun.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44490015","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The aim of this research is first, to find out the characteristic of crime in Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision
本研究的目的是首先，找出在Hulu Sungai Utara摄制湿地环境犯罪的特点。其次，了解Hulu Sungai Utara摄政湿地环境区的执法情况。本研究的方法是以实地数据为支撑的规范法研究(社会法学研究)。研究结果显示，环境犯罪行为的特点是，在河流、湖泊、沼泽等地区进行的小型渔民利用眩晕装置和船只运输进行非法捕捞。非法捕捞犯罪是为了满足日常经济生活的需要。对非法捕鱼的执法，通过社会化的方式进行预防工作，既有集体的，也有个别的，既有组织的，也有现场的。压制行动以两种形式进行:(1)通过司法机构之外的程序，(2)通过司法机构内部的程序。司法程序之外的程序是通过基于警察酌情权的刑事调解进行的，而在司法程序中是通过调查程序进行的，然后通过法院裁决进行起诉和刑事拘留
{"title":"Fishery Crime in Wetland Environment","authors":"Mispansyah Mispansyah, Nurunnisa Nurunnisa, Achmad Ratomi, Daddy Fahmanadie","doi":"10.32801/lamlaj.v4i2.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.119","url":null,"abstract":"The aim of this research is first, to find out the characteristic of crime in Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision ","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46917952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：