Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.32678/jsga.v8i02.5507
Iin Ratna Sumirat, M. Wahyudin
Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hal tersebut berlaku beragama Islam walaupun bertentangan dengan hukum Positif. Dan orang Islam tidak mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada anak angkat dikarenakan bukan darah dagingnya (nasab) yang jelas dan yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dikarenakan terdapat hak dalam pewarisan sedangkan anak angkat tidak bisa mendapatkannya dikarenakan bukan hubungan sedarah, Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4-5. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut, yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193
{"title":"Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif","authors":"Iin Ratna Sumirat, M. Wahyudin","doi":"10.32678/jsga.v8i02.5507","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507","url":null,"abstract":"Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hal tersebut berlaku beragama Islam walaupun bertentangan dengan hukum Positif. Dan orang Islam tidak mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada anak angkat dikarenakan bukan darah dagingnya (nasab) yang jelas dan yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dikarenakan terdapat hak dalam pewarisan sedangkan anak angkat tidak bisa mendapatkannya dikarenakan bukan hubungan sedarah, Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4-5. \u0000Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. \u0000Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut, yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"64 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84258252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-30DOI: 10.32678/jsga.v8i02.5510
Ahmad Hudri
Pembahasan tentang Hukum Keluarga Islam Nusantara sangat menarik. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana hukum keluarga dalam proses politik hukum dan positivikasi hukum Islam di Indonesia. Proses ini terbentang sejak zaman penjajahan, awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, reformasi sampai saat ini. Tentu sangat panjang pembahasannya. Sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat dibagi atas dua periode. Pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang disebut receptio in complex. Pada periode ini berlaku hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut teori receptie. Dalam teori ini hukum Islam berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Pada zaman kemerdekaan hukum Islam mengalami dua periode. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive, hukum Islam diterima apabila telah diyakini. Kemudian periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum
{"title":"Hukum Keluarga Islam Nusantara Tema: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama","authors":"Ahmad Hudri","doi":"10.32678/jsga.v8i02.5510","DOIUrl":"https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5510","url":null,"abstract":"Pembahasan tentang Hukum Keluarga Islam Nusantara sangat menarik. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana hukum keluarga dalam proses politik hukum dan positivikasi hukum Islam di Indonesia. Proses ini terbentang sejak zaman penjajahan, awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, reformasi sampai saat ini. Tentu sangat panjang pembahasannya. Sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam dapat dibagi atas dua periode. Pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya yang disebut receptio in complex. Pada periode ini berlaku hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut teori receptie. Dalam teori ini hukum Islam berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Pada zaman kemerdekaan hukum Islam mengalami dua periode. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive, hukum Islam diterima apabila telah diyakini. Kemudian periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"79 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85229995","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4823
Camelia Arni Minandar, Siti Komariah, Tuti Aryanti
[This article is retracted because the authors have already submitted and published it elsewhere. The authors submitted it to another journal while the article was in the editorial process of Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak.] [Editor-in-chief: Vivi Ariyanti] ****************************** The problem of the status of being a single parent who experiences a change in role and has a double burden in the formation of a child’s gender identity, becomes a separate difficulty for single parents. The formation of gender identity itself is an important part of recognizing the concept of gender as a boy (masculine) or female (feminine) which is influenced by biological, social and cognitive factors during the socialization process of their parents. To describe this situation, this research study focuses on examining how gender relations between children and single parents of different sexes provide an understanding of children’s gender identity using social learning theory. In this study, a qualitative approach was used based on a critical review of the literature, both theoretical and empirical. The results showed that, the process of forming a gender identity in the socialization stage was considered to be an imbalance in the social learning process of gender identity. The domination of gender norms when the socialization of gender identity formation obscures the role of one gender, so that the meaning of gender is considered biased. The results showed that in single parent families, there tends to be an imbalance in the social learning process of gender identity because of the vacuum of gender roles. The domination of gender norms during the socialization of gender identity formation can obscure the role of one gender, so that the meaning of gender is considered biased.
这篇文章被撤回，因为作者已经在其他地方提交并发表了。作者在《阴阳:journal Studi Islam Gender dan Anak》的编辑过程中将文章投给了另一家期刊。[主编:Vivi Ariyanti] ******************************单亲父母的地位问题，经历角色的转变，在孩子性别认同的形成中有双重负担，成为单亲父母的一个单独的困难。性别认同的形成本身就是对男孩(男性化)或女性(女性化)性别概念的认识的重要组成部分，在父母的社会化过程中受到生理、社会和认知因素的影响。为了描述这一情况，本研究的重点是研究儿童与不同性别的单亲父母之间的性别关系如何利用社会学习理论来理解儿童的性别认同。在本研究中，基于对理论和实证文献的批判性回顾，采用了定性方法。结果表明，社会阶段性别认同的形成过程被认为是性别认同社会学习过程中的一种失衡。当性别认同形成的社会化时，性别规范的支配模糊了一种性别的作用，从而使性别的意义被认为是有偏见的。结果表明，在单亲家庭中，由于性别角色的真空，性别认同的社会学习过程容易出现失衡。在性别认同形成的社会化过程中，性别规范的支配会模糊一种性别的角色，从而使性别的意义被认为是有偏见的。
{"title":"[RETRACTED:] Proses Relasi Gender Pada Single Parent dalam Membentuk Identitas Gender Anak","authors":"Camelia Arni Minandar, Siti Komariah, Tuti Aryanti","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4823","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4823","url":null,"abstract":"[This article is retracted because the authors have already submitted and published it elsewhere. The authors submitted it to another journal while the article was in the editorial process of Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak.] \u0000[Editor-in-chief: Vivi Ariyanti] \u0000****************************** \u0000The problem of the status of being a single parent who experiences a change in role and has a double burden in the formation of a child’s gender identity, becomes a separate difficulty for single parents. The formation of gender identity itself is an important part of recognizing the concept of gender as a boy (masculine) or female (feminine) which is influenced by biological, social and cognitive factors during the socialization process of their parents. To describe this situation, this research study focuses on examining how gender relations between children and single parents of different sexes provide an understanding of children’s gender identity using social learning theory. In this study, a qualitative approach was used based on a critical review of the literature, both theoretical and empirical. The results showed that, the process of forming a gender identity in the socialization stage was considered to be an imbalance in the social learning process of gender identity. The domination of gender norms when the socialization of gender identity formation obscures the role of one gender, so that the meaning of gender is considered biased. The results showed that in single parent families, there tends to be an imbalance in the social learning process of gender identity because of the vacuum of gender roles. The domination of gender norms during the socialization of gender identity formation can obscure the role of one gender, so that the meaning of gender is considered biased.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"215 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76589508","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-25DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4375
Moh Rosyid, Lina Kushidayati
This paper is a qualitative research based on observation and interview among Samin community in Kudus. The purpose of this study is presenting unregistered marriage among Samin community. Samin community is the descendants and followers of Ki Samin Surosentiko, renowned for his nonconformity against the Dutch since 1840s. Following the teaching, Samin people do not registered their marriage and thus they do not feel necessary to obey the government regulation on the minimum age of marriage. The marriage among Samin community will be performed once a girl and a boy perceived to be ready. There are three stages of maturity: adam timur, adam brahi and wong sikep kukuh wali adam. This understanding may lead to child marriage and among its negative impact is divorce. The consequences of unregistered marriage go further to dispute of marital property, right of guardianship, and even conflict between relatives. Nowadays, some Samin people try to find a way to register their marriage in order to get a marriage certificate from the Office of Civil Administration of Kudus. The government needs to pay more attention to the phenomena
{"title":"Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah","authors":"Moh Rosyid, Lina Kushidayati","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4375","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375","url":null,"abstract":"This paper is a qualitative research based on observation and interview among Samin community in Kudus. The purpose of this study is presenting unregistered marriage among Samin community. Samin community is the descendants and followers of Ki Samin Surosentiko, renowned for his nonconformity against the Dutch since 1840s. Following the teaching, Samin people do not registered their marriage and thus they do not feel necessary to obey the government regulation on the minimum age of marriage. The marriage among Samin community will be performed once a girl and a boy perceived to be ready. There are three stages of maturity: adam timur, adam brahi and wong sikep kukuh wali adam. This understanding may lead to child marriage and among its negative impact is divorce. The consequences of unregistered marriage go further to dispute of marital property, right of guardianship, and even conflict between relatives. Nowadays, some Samin people try to find a way to register their marriage in order to get a marriage certificate from the Office of Civil Administration of Kudus. The government needs to pay more attention to the phenomena","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83330593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-25DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4835
Ida Novianti, Wahyu Budiantoro
Eliana's novel emphasizes Islamic moral values and gender equality, where these values are inserted through dialogues and activities carried out by the characters. Starting from the first chapter, Eliana has been depicted as a girl who has an awareness that society treats boys and girls differently solely based on their sex. So she tried to show that her abilities were commensurate with boys deserving of awards. This characteristic is considered strange and unusual for the society in the village. The moral values of Islam contained in Eliana's novels include tauhid, honesty, courage, cooperation, qana'ah, discipline, love, birrul walidain, responsibility, keeping promises, harmony, love of nature, forgiveness and earnest . The value of gender equality in Eliana's novel is seen from three things, namely the views of male and female figures and vice versa, the image of male and female leaders, and the roles of male and female leaders.
{"title":"Nilai-Nilai Moral Islam dan Keseteraan Gender dalam Novel Eliana Karya Tere Liye","authors":"Ida Novianti, Wahyu Budiantoro","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4835","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4835","url":null,"abstract":"Eliana's novel emphasizes Islamic moral values and gender equality, where these values are inserted through dialogues and activities carried out by the characters. Starting from the first chapter, Eliana has been depicted as a girl who has an awareness that society treats boys and girls differently solely based on their sex. So she tried to show that her abilities were commensurate with boys deserving of awards. This characteristic is considered strange and unusual for the society in the village. The moral values of Islam contained in Eliana's novels include tauhid, honesty, courage, cooperation, qana'ah, discipline, love, birrul walidain, responsibility, keeping promises, harmony, love of nature, forgiveness and earnest . The value of gender equality in Eliana's novel is seen from three things, namely the views of male and female figures and vice versa, the image of male and female leaders, and the roles of male and female leaders.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"44 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86336894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-25DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4846
Uswatun Niswah
The Industrial Revolution 4.0 Era is a golden opportunity for woman to develop their potential to be equal to men in various fields. This paper aims to discuss the history of feminists in fighting for gender equality both globally and in the development of gender discourse in Indonesia. In realizing gender equality, women empowerment programs need to be presented in unique, innovative, and creative way according to women’s needs. Gender and Da’wah Discourse in the Industrial Revolution 4.0 Era can be realized in the form of da’wah for the women empowerment through education or training with community-based, so that women can carry out their roles proportionally and professionally. Da’wah for the women empowerment in the industrial revolution 4.0 era is expected to be able to invite, foster and guide women to develop their potential to be able to be productive, creative and financially independent without having to leave their roles as an individual, wife and mother. Da’wah for women empowerment as an effort to achieve gender equality need to pay attention to the segments and needs of each group of women being fostered, such as the community of young women, the community of housewives and the community of career women.
{"title":"Diskursus Gender dan Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0","authors":"Uswatun Niswah","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4846","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4846","url":null,"abstract":"The Industrial Revolution 4.0 Era is a golden opportunity for woman to develop their potential to be equal to men in various fields. This paper aims to discuss the history of feminists in fighting for gender equality both globally and in the development of gender discourse in Indonesia. In realizing gender equality, women empowerment programs need to be presented in unique, innovative, and creative way according to women’s needs. Gender and Da’wah Discourse in the Industrial Revolution 4.0 Era can be realized in the form of da’wah for the women empowerment through education or training with community-based, so that women can carry out their roles proportionally and professionally. Da’wah for the women empowerment in the industrial revolution 4.0 era is expected to be able to invite, foster and guide women to develop their potential to be able to be productive, creative and financially independent without having to leave their roles as an individual, wife and mother. Da’wah for women empowerment as an effort to achieve gender equality need to pay attention to the segments and needs of each group of women being fostered, such as the community of young women, the community of housewives and the community of career women.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"110 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76672031","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-25DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4606
Muhammad Idris Nasution, M. Nasution
Child marriage is a global phenomenon that often neglects the protection of children's rights, but a few parents use the jurisprudence doctrine as a shield against their actions. The fiqh doctrine that gives absolute power (ijbar) to fathers and grandfathers over their children's marriages is often abused to marry off children even without their consent. The voice of a child is considered insignificant and his rejection of the actions of his parents is often seen as a form of iniquity. It is different from the two decisions of the Religious Courts, which the authors found, in which the decisions were more concerned with the child's opinion on the marriage that was planned for him by giving the child the rights of isti'dzan and isti'mar. Regarding this case, the authors conducted an analysis with the perspective of child protection and maqashid sharia. The results of the analysis show that in the perspective of child protection and maqashid sharia, children should be rewarded for their opinions. But this award is not enforced absolutely because the opinions of parents cannot be ignored, especially in cases where there is a very urgent reason. So that it is necessary to harmonize the protection of children's rights with the fiqh doctrine of guardian authority by considering the best interests of the child.
{"title":"Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin","authors":"Muhammad Idris Nasution, M. Nasution","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4606","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606","url":null,"abstract":"Child marriage is a global phenomenon that often neglects the protection of children's rights, but a few parents use the jurisprudence doctrine as a shield against their actions. The fiqh doctrine that gives absolute power (ijbar) to fathers and grandfathers over their children's marriages is often abused to marry off children even without their consent. The voice of a child is considered insignificant and his rejection of the actions of his parents is often seen as a form of iniquity. It is different from the two decisions of the Religious Courts, which the authors found, in which the decisions were more concerned with the child's opinion on the marriage that was planned for him by giving the child the rights of isti'dzan and isti'mar. Regarding this case, the authors conducted an analysis with the perspective of child protection and maqashid sharia. The results of the analysis show that in the perspective of child protection and maqashid sharia, children should be rewarded for their opinions. But this award is not enforced absolutely because the opinions of parents cannot be ignored, especially in cases where there is a very urgent reason. So that it is necessary to harmonize the protection of children's rights with the fiqh doctrine of guardian authority by considering the best interests of the child.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73956084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-25DOI: 10.24090/yinyang.v16i2.4821
Reni Ferlitasari
This research aims to explain the empowerment and capacity of an actor in dangdut music industry. Specifically, it tries to explain the knowledge, involvement, capacity and empowerment of a female singer acting in carrying songs containing what is considered vulgar values or not. Using the social praxeology concept by Bourdieu, this research argues that female singers are dominating actors in terms of dangdut music industry’s growth, though their own positions are not always special, and often enough, at its rock bottom. The stereotype role of a women’s sex and objectification both on the paper or visually can impacts her in social culture system, the self-sexualization of a women actor creates an instruct representation in public. This study uses a qualitative method with data collecting that consists of interviews with 5 female singer actors within dangdut orchestran music industry Alta Musik Pugung
本研究旨在解释当红音乐产业中演员的赋权与能力。具体来说，它试图解释一个女歌手的知识，参与，能力和授权在承载的歌曲包含什么被认为是庸俗的价值观或不。利用布迪厄的社会行为学概念，本研究认为女歌手在嘻哈音乐产业的发展中占据主导地位，尽管她们自己的地位并不总是特别的，而且经常处于最底层。女性在纸上或视觉上的性别刻板印象和物化都会对其在社会文化体系中的地位产生影响，女性演员的自我性别化也会在公众面前形成一种指导性的表现。本研究采用资料收集的定性方法，访谈了5位来自日本管弦乐产业Alta Musik pugong的女歌手
{"title":"Representasi Stereotip Perempuan dalam Musik Dangdut: Hegemoni Kuasa dan Strategi untuk Bertahan","authors":"Reni Ferlitasari","doi":"10.24090/yinyang.v16i2.4821","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4821","url":null,"abstract":"This research aims to explain the empowerment and capacity of an actor in dangdut music industry. Specifically, it tries to explain the knowledge, involvement, capacity and empowerment of a female singer acting in carrying songs containing what is considered vulgar values or not. Using the social praxeology concept by Bourdieu, this research argues that female singers are dominating actors in terms of dangdut music industry’s growth, though their own positions are not always special, and often enough, at its rock bottom. The stereotype role of a women’s sex and objectification both on the paper or visually can impacts her in social culture system, the self-sexualization of a women actor creates an instruct representation in public. This study uses a qualitative method with data collecting that consists of interviews with 5 female singer actors within dangdut orchestran music industry Alta Musik Pugung","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83907254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.24090/yinyang.v16i1.4479
Happy Sista Devy, Arsyad Hukmi
Making of decision and process in operational companies could not be separated or closely related by shareholders such as the Board of Commissioners and Directors. The Existence of Women Directors Towards Color of nuance in Companies, Several studies determined the existance of Women Directors in Companies tend to change the dynamics in the Companies. The purpose of this study was to discover the effect of corporate social responsibility (CSR) on corporate value and to determine the relationship between female directors in moderating between CSR reporting on company value on Islamic shares in Indonesia. The results showed that coporate social responsibility (CSR) had a positive and significant effect on the price earnings ratio (PER) and return on equity (ROE), and the Women Directors could not moderate the influence of CSR on company value.
{"title":"Women In Moderating Corporate Social Responsibility","authors":"Happy Sista Devy, Arsyad Hukmi","doi":"10.24090/yinyang.v16i1.4479","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4479","url":null,"abstract":"Making of decision and process in operational companies could not be separated or closely related by shareholders such as the Board of Commissioners and Directors. The Existence of Women Directors Towards Color of nuance in Companies, Several studies determined the existance of Women Directors in Companies tend to change the dynamics in the Companies. The purpose of this study was to discover the effect of corporate social responsibility (CSR) on corporate value and to determine the relationship between female directors in moderating between CSR reporting on company value on Islamic shares in Indonesia. The results showed that coporate social responsibility (CSR) had a positive and significant effect on the price earnings ratio (PER) and return on equity (ROE), and the Women Directors could not moderate the influence of CSR on company value.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74505289","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.24090/yinyang.v16i1.4208
Harnita Rahman, M. Tamar, M. Fachry
This study aims to identify gender values through literacy activities and analyze their effects on gender relations in literacy activist families in Makassar. This research is a qualitative research using descriptive analysis. Data obtained through literature review, interview and observation. The informants were selected by purposive sampling by determining 2 families of literacy activists, namely Paradigma Institute and Kampung Buku in Makassar City, South Sulawesi. The data were processed using coding techniques and analyzed using family ecology theory and socialist feminist theory. The results showed that literacy activities in the form of the establishment of libraries and initiation of learning spaces carried out by literacy activists in their homes, contained gender values namely openness, equality, and cooperation. Internalization of gender values through literacy activities affects the gender relations between husband, wife and children in the family. This form of internalization of values is reflected in the decision making process in determining education and childcare as well as in the division of labor in the household.
{"title":"Internalisasi Nilai-Nilai Gender Melalui Aktivitas Literasi Dalam Keluarga Pegiat Literasi Makassar","authors":"Harnita Rahman, M. Tamar, M. Fachry","doi":"10.24090/yinyang.v16i1.4208","DOIUrl":"https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4208","url":null,"abstract":"This study aims to identify gender values through literacy activities and analyze their effects on gender relations in literacy activist families in Makassar. This research is a qualitative research using descriptive analysis. Data obtained through literature review, interview and observation. The informants were selected by purposive sampling by determining 2 families of literacy activists, namely Paradigma Institute and Kampung Buku in Makassar City, South Sulawesi. The data were processed using coding techniques and analyzed using family ecology theory and socialist feminist theory. The results showed that literacy activities in the form of the establishment of libraries and initiation of learning spaces carried out by literacy activists in their homes, contained gender values namely openness, equality, and cooperation. Internalization of gender values through literacy activities affects the gender relations between husband, wife and children in the family. This form of internalization of values is reflected in the decision making process in determining education and childcare as well as in the division of labor in the household.","PeriodicalId":33408,"journal":{"name":"Yinyang Jurnal Studi Islam Gender dan Anak","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79488581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：