Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas antara negara-negara di dunia seakan-akan tidak ada batas lagi. Permasalahan, Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dibandingkan akta Notaris ? Penggunaan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang dalam bentuk tertulis dan surat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan akta di bawah tangan sedangkan akta Notaris bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
{"title":"KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DIBANDINGKAN AKTA NOTARIS","authors":"Liliana Tedjosaputro","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1484","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1484","url":null,"abstract":"Globalisasi dengan timbulnya Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0) menyebabkan batas-batas antara negara-negara di dunia seakan-akan tidak ada batas lagi. Permasalahan, Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dibandingkan akta Notaris ? Penggunaan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang dalam bentuk tertulis dan surat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik setara dengan akta di bawah tangan sedangkan akta Notaris bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116406343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI","authors":"A. Kristanto, Liliana Tedjosaputro","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1488","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488","url":null,"abstract":"Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121860458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan pengertian parkir dengan metode terlebih dahulu dengan menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjain penitipan berdasarkan karakteristiknya atau sebagai sewa tempat. Kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar daritanggungjawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya
{"title":"PENYALAHGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN","authors":"Muhammad Hidayat","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1487","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1487","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan pengertian parkir dengan metode terlebih dahulu dengan menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjain penitipan berdasarkan karakteristiknya atau sebagai sewa tempat. Kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar daritanggungjawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126735226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Gugatan terhadap malpraktik medik semakin marak diajukan pasien kepada dokter akibat tindakan medik yang dilakukan telah merugikan pasien. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terjadi atas kelalaian dokter dalam memberikan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran sehingga mengakibatkan kerugian pasien.; (2) Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dalam aspek hukum , pidana , perdata , administrasi. Sebagai rekomendasi, maka perlu memperbanyak sosialisasi tentang hukum pidana, perdata, dan administrasi bagi dokter; dibuat surat pernyataan secara
{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP GUGATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT","authors":"Marsono Budi Ujianto, Wijaya Wijaya","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1482","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1482","url":null,"abstract":"Gugatan terhadap malpraktik medik semakin marak diajukan pasien kepada dokter akibat tindakan medik yang dilakukan telah merugikan pasien. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terjadi atas kelalaian dokter dalam memberikan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran sehingga mengakibatkan kerugian pasien.; (2) Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dalam aspek hukum , pidana , perdata , administrasi. Sebagai rekomendasi, maka perlu memperbanyak sosialisasi tentang hukum pidana, perdata, dan administrasi bagi dokter; dibuat surat pernyataan secara","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121656867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi pelanyalahgunaan sumber daya lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan c). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif.
{"title":"KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILGUB JAWA TENGAH","authors":"Dimas Charis Suryo Nugroho, Edi Pranoto","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1450","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1450","url":null,"abstract":"Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi pelanyalahgunaan sumber daya lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan c). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132300649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus imigran ilegal yang tidak mempunyai dokumen perjalanan maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dari beberapa imigran dapat kita lihat adanya imigran ilegal yang tidak memiliki paspor dan dokumen, akan tetapi mereka tidak diproses berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, para imigran tersebut ditempatkan di ruang detensi imigrasi untuk di deportasi, dalam kajian asas territorial menjelaskan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal di indonesia? 2) Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh imigran illegal. Kerjasama institusi Pemerintah dengan Polri dalam menangani imigran gelap bekerjasama dengan organisasi internasional IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membangun banyak Rudenim Rumah Hunian (detensi) bagi para imigran gelap, namun hal ini bukan merupakan solusi yang tepat. Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagi para imigran gelap untuk lebih banyak lagi datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi juga akan banyak menghabiskan biaya.
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL","authors":"Aris Nurdiyanto, Krismiyarsi Krismiyarsi","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1447","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1447","url":null,"abstract":"Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus imigran ilegal yang tidak mempunyai dokumen perjalanan maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dari beberapa imigran dapat kita lihat adanya imigran ilegal yang tidak memiliki paspor dan dokumen, akan tetapi mereka tidak diproses berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, para imigran tersebut ditempatkan di ruang detensi imigrasi untuk di deportasi, dalam kajian asas territorial menjelaskan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal di indonesia? 2) Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh imigran illegal. Kerjasama institusi Pemerintah dengan Polri dalam menangani imigran gelap bekerjasama dengan organisasi internasional IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membangun banyak Rudenim Rumah Hunian (detensi) bagi para imigran gelap, namun hal ini bukan merupakan solusi yang tepat. Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagi para imigran gelap untuk lebih banyak lagi datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi juga akan banyak menghabiskan biaya.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124964731","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Masih banyaknya ditemukan dokter yang tidak menulis rekam medis dengan lengkap. Padahal, apabila terjadi sengketa yang akan dijadikan alat bukti utama dalam persidangan adalah rekam medis. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien. Permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien? Apa saja kendala dan solusi yang timbul saat rekam medis dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien di RSUD Djojonegoro Temanggung? Bagaimana akibat hukumnya bila seorang dokter atau RS tidak mempunyai rekam medis yang baik? Metoda yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Kendala yang timbul adalah belum pernah dilakukannya sosialisasi oleh pihak RS, sanksi yang diberikan kurang tegas serta tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan tentang rekam medis secara rutin. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai RS, pemberian sanksi yang tegas serta diberikan pembinaan dan pengawaan secara rutin. Akibat hukum kepada dokter yang tidak membuat rekam medis adalah mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata atau administrasi.
{"title":"PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN","authors":"Deby Chintia, A. Kusumaningrum","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1448","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1448","url":null,"abstract":"Masih banyaknya ditemukan dokter yang tidak menulis rekam medis dengan lengkap. Padahal, apabila terjadi sengketa yang akan dijadikan alat bukti utama dalam persidangan adalah rekam medis. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien. Permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien? Apa saja kendala dan solusi yang timbul saat rekam medis dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien di RSUD Djojonegoro Temanggung? Bagaimana akibat hukumnya bila seorang dokter atau RS tidak mempunyai rekam medis yang baik? Metoda yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Kendala yang timbul adalah belum pernah dilakukannya sosialisasi oleh pihak RS, sanksi yang diberikan kurang tegas serta tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan tentang rekam medis secara rutin. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai RS, pemberian sanksi yang tegas serta diberikan pembinaan dan pengawaan secara rutin. Akibat hukum kepada dokter yang tidak membuat rekam medis adalah mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata atau administrasi.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124364481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Kabupaten Pati” dengan permasalahan untuk mendekripsikan (1) Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (2) Bagaimana muncul hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (3) Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, sumber data primer sekunder, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Meningkatkan integritas, netralisan dan interdepensi anggota KPU, (2) Memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, (3) Meningkatkan partisipasi pemilih, (4) Mengawasi penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah, (2) Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan kepedulian pemilih masih rendah, (3) Tingkat Kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, (4) Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi, (5) Isu SARA. Peranan KPU dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah (1) Meningatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (2) Simulasi pemungutan suara, (3) Meningkatkan pengawasan pemilu dengan merangkul masyarakat. Oleh karena itu diakhir penelitian penulis memberikan saran perlunya regulasi ulang perundang-undangan, menggencarkan pelaksanaan pendidikan politik, meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pengisian aparatur pelaksana yaitu KPU yang lebih berkualitas.
{"title":"PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS","authors":"Dian Ade Nugroho, Retno Mawarini Sukmariningsih","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1449","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449","url":null,"abstract":"Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Kabupaten Pati” dengan permasalahan untuk mendekripsikan (1) Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (2) Bagaimana muncul hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (3) Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, sumber data primer sekunder, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Meningkatkan integritas, netralisan dan interdepensi anggota KPU, (2) Memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, (3) Meningkatkan partisipasi pemilih, (4) Mengawasi penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah, (2) Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan kepedulian pemilih masih rendah, (3) Tingkat Kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, (4) Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi, (5) Isu SARA. Peranan KPU dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah (1) Meningatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (2) Simulasi pemungutan suara, (3) Meningkatkan pengawasan pemilu dengan merangkul masyarakat. Oleh karena itu diakhir penelitian penulis memberikan saran perlunya regulasi ulang perundang-undangan, menggencarkan pelaksanaan pendidikan politik, meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pengisian aparatur pelaksana yaitu KPU yang lebih berkualitas.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123716176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia: faktor hukum; faktor penegak hukum, meliput keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik; faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras.
{"title":"PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)","authors":"Sigit Hariyawan, B. Supeno","doi":"10.35973/jrs.v1i01.1451","DOIUrl":"https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451","url":null,"abstract":"Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia: faktor hukum; faktor penegak hukum, meliput keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik; faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"2013 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127356554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：