Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan uraian tersebut bisa diinferensikan kalau hukum tata negara yang menaruh dasarnya kepada negara hukum akan terus berkaitan dengan hukum administrasi yang menyelenggarakan azas negara hukum itu. Sehingga turut sebaliknya, apabila dilakukan pengkajian hukum administrasi maka akan terus berkaitan dengan azas negara hukum pada penyelenggaraan pemerintahan.
{"title":"Penafsiran Konseptual Mengenai Hukum Administrasi Negara Pada Konteks Hukum","authors":"Bina Aji Satria","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3910","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3910","url":null,"abstract":"Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan uraian tersebut bisa diinferensikan kalau hukum tata negara yang menaruh dasarnya kepada negara hukum akan terus berkaitan dengan hukum administrasi yang menyelenggarakan azas negara hukum itu. Sehingga turut sebaliknya, apabila dilakukan pengkajian hukum administrasi maka akan terus berkaitan dengan azas negara hukum pada penyelenggaraan pemerintahan. ","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"348 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131956364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desa memerlukan sumber pendapatan asli desa dan keuangan desa agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan desa dapat dilakukan dengan upaya peningkatan desa dimana diatur dalam BAB X UU Desa bahwa desa diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes menjadi perwujudan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa melalui kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Namun, pembentukan BUMDes pada penerapannya masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana tujuan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Hal ini sebagaimana terjadi pada BUMDes Bersinar Padang dan BUMDes Berkah Bumi Brabo di Kecamatan Tanggungharjo dimana kinerja yang dilakukan masih tergolong rendah. Sementara, BUMDes Sambung Mulyo dan BUMDes Makmur Jaya Klampok di Kecamatan Godong yang meskipun telah menjalankan unit usahanya masih terkendala pada masalah pengelolaan yang mengakibatkan kurangnya keuntungan yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di empat desa tersebut secara umum terkendala dalam mengelola sumber daya manusianya, seperti terlalu banyaknya anggota, rendahnya kontribusi anggota, maupun kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu: (1) menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan, (2) meningkatkan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan melalui pelaporan dan evaluasi secara rutin, dan (3) meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan bagi kepengurusan BUMDes secara rutin.
{"title":"Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah","authors":"Rizqia Lutfi Kurnia Dewi","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3911","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3911","url":null,"abstract":"Desa memerlukan sumber pendapatan asli desa dan keuangan desa agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan desa dapat dilakukan dengan upaya peningkatan desa dimana diatur dalam BAB X UU Desa bahwa desa diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes menjadi perwujudan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa melalui kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Namun, pembentukan BUMDes pada penerapannya masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana tujuan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Hal ini sebagaimana terjadi pada BUMDes Bersinar Padang dan BUMDes Berkah Bumi Brabo di Kecamatan Tanggungharjo dimana kinerja yang dilakukan masih tergolong rendah. Sementara, BUMDes Sambung Mulyo dan BUMDes Makmur Jaya Klampok di Kecamatan Godong yang meskipun telah menjalankan unit usahanya masih terkendala pada masalah pengelolaan yang mengakibatkan kurangnya keuntungan yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di empat desa tersebut secara umum terkendala dalam mengelola sumber daya manusianya, seperti terlalu banyaknya anggota, rendahnya kontribusi anggota, maupun kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu: (1) menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan, (2) meningkatkan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan melalui pelaporan dan evaluasi secara rutin, dan (3) meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan bagi kepengurusan BUMDes secara rutin.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134079854","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplinan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabuhi petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebut
{"title":"Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran","authors":"Ferry Wisnucahyo","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3907","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3907","url":null,"abstract":"Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplinan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabuhi petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebut","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115133753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan, termasuk bagi orang yang telah meninggal dunia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong aktivitas dunia maya yang masif, namun banyak kasus pelanggaran pencemaran dan penghinaan nama baik melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE.
{"title":"Kajian Hukum Penghinaan Pada Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media Sosial","authors":"Fajar Sodiq","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3906","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3906","url":null,"abstract":"Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan, termasuk bagi orang yang telah meninggal dunia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong aktivitas dunia maya yang masif, namun banyak kasus pelanggaran pencemaran dan penghinaan nama baik melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"270 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115888112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pidana mati masih diakui keberadaannya di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum pidana. Pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa terlebih-lebih pada tahun 2020 dimana mobilitas masyarakat dibatasi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia maka dana bansos adalah salah satu solusinya, namun ternyata dana tersebut di korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor bisa ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi.
死囚在印尼仍然存在。死刑是执行刑事法律的最后制裁。刑法》中死刑事法律(刑法)和在刑法法规,其中腐败重罪。在某些情况下，对腐败罪犯处以死刑。某些情况指的是一种可以为腐败罪犯提供犯罪依据的情况。印度尼西亚的腐败罪行普遍存在，不仅损害了国家的财政，而且侵犯了人民的社会和经济权利。重罪被归类为腐败犯罪pemberantasannya必须进行不寻常的尤其是在2020年印尼经济社会流动性受限影响情况然后bansos基金是一个解决方案,但这些资金在腐败。面临的问题是是否对社会腐败重罪帮助执法,如果与Tipikor可以执行的法律。所使用的研究方法是,通过研究获得的数据来源规范管辖权法律图书馆和文件中,然后获得的数据收集定性地分析研究。这项研究的结果是，如果与《典型腐败法》(典型腐败法)有关，以及《典型腐败法》(exact of corruption)以及《刑事腐败法》(exact of corruption)有关，将对腐败行为执行法律。
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi","authors":"Yana Ahya Ahyanahdi","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3778","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3778","url":null,"abstract":"Pidana mati masih diakui keberadaannya di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum pidana. Pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa terlebih-lebih pada tahun 2020 dimana mobilitas masyarakat dibatasi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia maka dana bansos adalah salah satu solusinya, namun ternyata dana tersebut di korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor bisa ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122411484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia adalah Negara hukum artinya bahwa dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh undang-undang atau peraturan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih banyak warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Tentunya hal ini akan menjadi permaslahan tersendiri bilamana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semua harus berproses dan menjalani putusan dari pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan banyaknya peristiwa pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan peristiwa yang ditangani, kapasitas rutan untuk menampung anggota masyarakat yang dilakukan penahanan dan menjalani putusan pengadilan serta anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau menjalani putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan umum mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum dengan pola restorative justice dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan untuk menuntut secara hukum dengan mempertimbangkan kondisi social dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dengan membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak. Peristiwa Pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal adanya tindak pidana biasa dan delik aduan, artinya dalam peristiwa tindak pidana biasa sama halnya dengan delik aduan bilamana diselesaikan dengan cara restorative justice.
{"title":"Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana","authors":"Achirul Yahya","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3904","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3904","url":null,"abstract":"Indonesia adalah Negara hukum artinya bahwa dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh undang-undang atau peraturan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih banyak warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Tentunya hal ini akan menjadi permaslahan tersendiri bilamana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semua harus berproses dan menjalani putusan dari pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan banyaknya peristiwa pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan peristiwa yang ditangani, kapasitas rutan untuk menampung anggota masyarakat yang dilakukan penahanan dan menjalani putusan pengadilan serta anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau menjalani putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan umum mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum dengan pola restorative justice dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan untuk menuntut secara hukum dengan mempertimbangkan kondisi social dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dengan membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak. Peristiwa Pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal adanya tindak pidana biasa dan delik aduan, artinya dalam peristiwa tindak pidana biasa sama halnya dengan delik aduan bilamana diselesaikan dengan cara restorative justice. ","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115323422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli nline di Indonesia. MetodePenelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia
{"title":"Kajian Normatif Pada Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce","authors":"Hidayat Galih Saputro","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3909","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3909","url":null,"abstract":"Penafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli nline di Indonesia. MetodePenelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia ","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129047171","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perpektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif daan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namum belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional.
{"title":"Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia","authors":"Khoiratul Ummah, Lala Anggina Salsabila, Reh Bungana","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3902","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3902","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perpektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif daan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namum belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114528393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.
国家法律体系的本质不是世俗的，而是宗教的。这样做会带来后果，包括“以上帝为基础的正义”，必须对基于上帝指引的正义产生影响，而不仅仅是基于法律。这项关于建立以潘卡西拉为基础的宗教民族刑事法体系的研究，以及基于潘卡西拉的民族刑事法体系如何存在的问题，以及如何建立以潘卡西拉为基础的宗教刑事法体系?这项研究是基于学者们从文学、书籍和互联网参考文献中提取的法律理论的次要数据进行的规范法律方法研究。这项研究表明，对潘卡西拉国家法律体系(Pancasila national law system / law research)的深入研究和发展，特别是对目前存在的各种替代法律系统(curhanan YME)的研究和发展，应该继续进行，以探索目前存在的各种替代法律体系。这是必要的，因为执法科学和应用不断面临着人们对执法的担忧和要求，他们认为执法仍然是令人担忧的，还不足以解决印尼宗教社会的执法问题。出自宗教价值观的建设国家刑法通过刑法政策或执行基于价值观的Pancasila penal政策即作为形成刑法的努力源于价值观的符合法律规范Pancasila传统的基于宗教和法律,以便实现出生和志趣相投的内在生命。
{"title":"Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila","authors":"Natan Prasetyo Utomo","doi":"10.56444/jrs.v4i1.3912","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3912","url":null,"abstract":"Sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME” harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129887417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19 oleh Bapas dilaksanakan secara virtual online ataupun daring melalui telepon, video call, sms ataupun whatsapp, melalui aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh untuk melakukan pengecekan apakah klien bener-benar aman tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan, dalam implementasinya terdapat Kendala yaitu: jumlah klien pemasyarakatan yang mendapat integrasi sosial tidak sebanding dengan sumber daya manusia di Bapas, hal ini berpengaruh terhadap proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. faktor ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan klien pemasyarakatan dalam kepemilikan gadget atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi, dan minimnya data dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon klien mengganti nomor telepon sehingga tidak bisa dihubungi balik, klien memanipulasi data yang sebenarnya. Sehingga dengan pengawasan yang hanya melalui daring ini dapat menghambat dalam proses reintegrasi sosial.
{"title":"PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN PADA SAAT ASIMILASI SELAMA COVID-19","authors":"Krismiyarsi Krismiyarsi, Rahadian Adikusuma","doi":"10.56444/jrs.v3i03.3589","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3589","url":null,"abstract":"Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19 oleh Bapas dilaksanakan secara virtual online ataupun daring melalui telepon, video call, sms ataupun whatsapp, melalui aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh untuk melakukan pengecekan apakah klien bener-benar aman tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan, dalam implementasinya terdapat Kendala yaitu: jumlah klien pemasyarakatan yang mendapat integrasi sosial tidak sebanding dengan sumber daya manusia di Bapas, hal ini berpengaruh terhadap proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. faktor ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan klien pemasyarakatan dalam kepemilikan gadget atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi, dan minimnya data dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon klien mengganti nomor telepon sehingga tidak bisa dihubungi balik, klien memanipulasi data yang sebenarnya. Sehingga dengan pengawasan yang hanya melalui daring ini dapat menghambat dalam proses reintegrasi sosial.","PeriodicalId":442565,"journal":{"name":"Jurnal JURISTIC","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129547726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：