Pub Date : 2023-03-04DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7405
Muzakkir
Hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan perbuatan zina, terkhusus bagi yang sudah menikah memiliki atau mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan sudut pandang hukum yang dipakai. Yang dalam hukum Islam dan Qanun Jinayat dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina itu tanpa perlua pengaduan dari salah satu orang (suami atau istri) dari pelaku yang dirugikan, namun dalam KUHP hal itu mesti dilakukan. Sehinggga perbedaan sanksi bagi pelaku perzinahan ini patut untuk dibahas sehingga hasilnya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas
{"title":"TINJAUAN KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERZINAHAN TERHADAP PELAKU YANG SUDAH MEMILIKI PASANGAN SAH","authors":"Muzakkir","doi":"10.33059/jhsk.v18i1.7405","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7405","url":null,"abstract":"Hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan perbuatan zina, terkhusus bagi yang sudah menikah memiliki atau mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan sudut pandang hukum yang dipakai. Yang dalam hukum Islam dan Qanun Jinayat dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina itu tanpa perlua pengaduan dari salah satu orang (suami atau istri) dari pelaku yang dirugikan, namun dalam KUHP hal itu mesti dilakukan. Sehinggga perbedaan sanksi bagi pelaku perzinahan ini patut untuk dibahas sehingga hasilnya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122279333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-02DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6199
Nofil Gusfira
Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan bantuan orang lain, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya pribadinya kecuali atas bantuan orang lain. Begitu juga hal ketika sakit masyarakat tentu membutuhkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis sebagai upaya penyembuhan. Sebagai upaya penyembuhan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi Rumah sakit atau tenaga medis yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis tentu sudah memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya terjadi kesalahan apakah dilakukan karena ketidaksengajaan atau dengan unsur kesengajaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisa hukum bahwa apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka ketentuan yang termuat dalam Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga berlaku sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari analisa yang ada maka pasien dapat dikategorikan kepada konsumen sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga berlaku terhdapa pasien yang mengalami kerugian. Pasien dapat meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dengan melakukan permintaan pertanggungjawaban melalui jalur hukum secara perdata atau pidana dan melalui jalur perjanjian, diluar jalur hukum.
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Kesalahan Profesi Oleh Tenaga Kesehatan","authors":"Nofil Gusfira","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6199","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6199","url":null,"abstract":"Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan bantuan orang lain, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya pribadinya kecuali atas bantuan orang lain. Begitu juga hal ketika sakit masyarakat tentu membutuhkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis sebagai upaya penyembuhan. Sebagai upaya penyembuhan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi Rumah sakit atau tenaga medis yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis tentu sudah memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya terjadi kesalahan apakah dilakukan karena ketidaksengajaan atau dengan unsur kesengajaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisa hukum bahwa apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka ketentuan yang termuat dalam Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga berlaku sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari analisa yang ada maka pasien dapat dikategorikan kepada konsumen sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga berlaku terhdapa pasien yang mengalami kerugian. Pasien dapat meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dengan melakukan permintaan pertanggungjawaban melalui jalur hukum secara perdata atau pidana dan melalui jalur perjanjian, diluar jalur hukum.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131192092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-05DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6546
Humaira, Yunita
Pembiayaan Qardhul Hasan bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). . Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan social.Tujuan dari penelitian ini adalahpenerapan akad qardhul hasan pada produk al-qardh sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif.
{"title":"PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH","authors":"Humaira, Yunita","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6546","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6546","url":null,"abstract":"Pembiayaan Qardhul Hasan bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). . Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan social.Tujuan dari penelitian ini adalahpenerapan akad qardhul hasan pada produk al-qardh sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127380317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-11-02DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6426
Zuhdi Arman, Riko Riyanda
Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.
{"title":"ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Zuhdi Arman, Riko Riyanda","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6426","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6426","url":null,"abstract":"Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126200718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-26DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6358
Budi Handoyo
Pasal 2 ayat [1] dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang.Peran tasawuf dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk rehabilitas mental dan memberikan pendidikan ruhani kepada generasi muda dan aparatur penegakkan hukum. Melalui implementasi nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik yang ada dalam Sufi, diharapkan memberikan pencegahan terhadap tindak pidana Korupsi.
{"title":"IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TASAWUF DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Budi Handoyo","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6358","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6358","url":null,"abstract":" \u0000Pasal 2 ayat [1] dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang.Peran tasawuf dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk rehabilitas mental dan memberikan pendidikan ruhani kepada generasi muda dan aparatur penegakkan hukum. Melalui implementasi nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik yang ada dalam Sufi, diharapkan memberikan pencegahan terhadap tindak pidana Korupsi.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"205 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131788566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-21DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5011
Akhmadi Yusran, Deden Koswara
Pengelolaan sumber daya agraria sesungguhnya harus disandarkan pada nilai-nilai kepentingan bersama demi kepentingan umum tetapi juga harus responsif pada hak-hak dasar rakyat. Kepentingan umum yang dikedepankan dalam penggunaaan tanah berada dalam domainnya Negara/Pemerintah. Hak menguasai Negara yang tertuang tegas dalam instrunen hukum dasar (Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945) harus terjabarkan dengan baik dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Dalam perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya ada hak-hak yang merupakan hak dasar yang harus terperhatikan. Instrumen hukum hingga putusan kelembangaan Negara yang merupakan kebijakan Negara pada dasarnya telah cukup mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya agraria dengan asas demi kepentingan umum namun juga harus terhubung dengan persoalan HAM. Instrumen hukum perundang-undangan harus responsif akan HAM.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA","authors":"Akhmadi Yusran, Deden Koswara","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5011","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5011","url":null,"abstract":"Pengelolaan sumber daya agraria sesungguhnya harus disandarkan pada nilai-nilai kepentingan bersama demi kepentingan umum tetapi juga harus responsif pada hak-hak dasar rakyat. Kepentingan umum yang dikedepankan dalam penggunaaan tanah berada dalam domainnya Negara/Pemerintah. Hak menguasai Negara yang tertuang tegas dalam instrunen hukum dasar (Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945) harus terjabarkan dengan baik dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Dalam perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya ada hak-hak yang merupakan hak dasar yang harus terperhatikan. Instrumen hukum hingga putusan kelembangaan Negara yang merupakan kebijakan Negara pada dasarnya telah cukup mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya agraria dengan asas demi kepentingan umum namun juga harus terhubung dengan persoalan HAM. Instrumen hukum perundang-undangan harus responsif akan HAM.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132919070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-10DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6148
Andi Kurniawan
Pelaksanaan pengamanan dalam Lapas dan Rutan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 33 Tahun 2015. Dimana jabatan Menteri hingga Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) wajib menyelenggarakan pengamanan di setiap UPT masing-masing. Sistem keamanan dalam Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram guna menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan narapidana, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pemasayarakatan. Lapas terbuka merupakan bagian Lapas dengan Minimum Security memiliki bentuk bangunan yang berbeda dari Lapas lainnya. Oleh sebab itu, peneliti berusaha memanfaatkan penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal supaya dapat lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaan pengamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Proses pengambilan data dengan wawancara dan uji coba pelaksanaan langsung di lapangan, dengan menggunakan teori pengamanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lapas Terbuka Kendal, menunjukkan bahwa penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal sangat efektif dan membantu pekerjaan pegawai dalam melakukan kontrol wilayah di Lapas Tersebut
{"title":"PENGGUNAAN TEKNOLOGI DRONE SEBAGAI ALAT BANTU PENGAMANAN (PENGAWASAN) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL","authors":"Andi Kurniawan","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6148","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6148","url":null,"abstract":"Pelaksanaan pengamanan dalam Lapas dan Rutan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 33 Tahun 2015. Dimana jabatan Menteri hingga Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) wajib menyelenggarakan pengamanan di setiap UPT masing-masing. Sistem keamanan dalam Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tentram guna menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan narapidana, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pemasayarakatan. Lapas terbuka merupakan bagian Lapas dengan Minimum Security memiliki bentuk bangunan yang berbeda dari Lapas lainnya. Oleh sebab itu, peneliti berusaha memanfaatkan penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal supaya dapat lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaan pengamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Proses pengambilan data dengan wawancara dan uji coba pelaksanaan langsung di lapangan, dengan menggunakan teori pengamanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lapas Terbuka Kendal, menunjukkan bahwa penggunaan drone sebagai alat bantu pengamanan (pengawasan) di Lapas Terbuka Kendal sangat efektif dan membantu pekerjaan pegawai dalam melakukan kontrol wilayah di Lapas Tersebut","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125447254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-02DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.6204
Ida Rahma
Economic crimes attract enough these days. Types of crimes that damage the joints of the economic life of the nation is increasingly flour is handenrich the world participate. Crime of money laundering is one of the new dimension of economic crimes. Money laundering is the process done to change the out come of crimes such as corruption, narcotics, gambling, smuggling, and other serious crimes, with theuse of banking services for money derived from criminal acts with the intent to conceal the origin of money. Concerning combating money laundering in Indonesia is regulated by Law No.8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering which replaces, Act No.15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003. Regulation of money laundering has been quite effective in both anticipate and combat money laundering by means of tracing the flow of funds in the banking institutions associated with the disclosure of crime confiscated at the same time also criminalize any one who receives the flow of crime.
{"title":"URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG","authors":"Ida Rahma","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.6204","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6204","url":null,"abstract":"Economic crimes attract enough these days. Types of crimes that damage the joints of the economic life of the nation is increasingly flour is handenrich the world participate. Crime of money laundering is one of the new dimension of economic crimes. Money laundering is the process done to change the out come of crimes such as corruption, narcotics, gambling, smuggling, and other serious crimes, with theuse of banking services for money derived from criminal acts with the intent to conceal the origin of money. Concerning combating money laundering in Indonesia is regulated by Law No.8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering which replaces, Act No.15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003. Regulation of money laundering has been quite effective in both anticipate and combat money laundering by means of tracing the flow of funds in the banking institutions associated with the disclosure of crime confiscated at the same time also criminalize any one who receives the flow of crime.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129853135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-12DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5135
Dara Quthni Effida Dara, Putri Kemala Sari Putri, Eza Aulia Eza, Asmaul Husna Nana
International community has recognized the superiority and quality of original Indonesian products, as a result, some native Indonesian products are claimed by foreigners as their trademarks, for example Gayo Arabica Coffee and Toraja Coffee. Indonesia in providing protection is a bit behind in seeing the potential of its own region. The research problem is to examine the juridical claims of foreign companies against products with potential Indonesian Geographical Indications, and the settlement mechanism based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Research method used is normative juridical with a statute approach. Claim of foreign companies against products with the potential for Indonesian Geographical Indications is the use of Intellectual Property Rights without rights, based on the MUI Fatwa decision, this is an injustice that is unlawful. The legal settlement mechanism for foreign brand claims against products with potential Indonesian Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is dependent on the violation of the claim, whether the party making the claim is in good faith or not. If at the time a sign is applied for registration as a Geographical Indication, a sign is used in good faith, the party can still use it for a period of two years, but if there is no good faith, it can take the mechanism of filing a lawsuit in the form of an application for compensation against the User of the Geographical Indication without rights.
{"title":"Legal Mechanism: Foreign Brand Claims Against Potentially Geographical Indications of Indonesia","authors":"Dara Quthni Effida Dara, Putri Kemala Sari Putri, Eza Aulia Eza, Asmaul Husna Nana","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5135","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5135","url":null,"abstract":"International community has recognized the superiority and quality of original Indonesian products, as a result, some native Indonesian products are claimed by foreigners as their trademarks, for example Gayo Arabica Coffee and Toraja Coffee. Indonesia in providing protection is a bit behind in seeing the potential of its own region. The research problem is to examine the juridical claims of foreign companies against products with potential Indonesian Geographical Indications, and the settlement mechanism based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Research method used is normative juridical with a statute approach. Claim of foreign companies against products with the potential for Indonesian Geographical Indications is the use of Intellectual Property Rights without rights, based on the MUI Fatwa decision, this is an injustice that is unlawful. The legal settlement mechanism for foreign brand claims against products with potential Indonesian Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is dependent on the violation of the claim, whether the party making the claim is in good faith or not. If at the time a sign is applied for registration as a Geographical Indication, a sign is used in good faith, the party can still use it for a period of two years, but if there is no good faith, it can take the mechanism of filing a lawsuit in the form of an application for compensation against the User of the Geographical Indication without rights. ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115719584","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-12DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5237
Auliaurrahman, Angga Asnawi
Peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merevisi PP No.10 Tahun 1983, yang menjadi fokus perhatian dalam revisi ini adalah tentang kebolehan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita untuk menjadi istri poligami yang mana pada aturan sebelumnya diperbolehkan dengan ketentuan bukan dengan pria PNS. Aturan ini juga dipertegas dengan diberikannya sanksi disiplin berat pagi PNS wanita yang melanggar yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hukum islam dibolehkan praktik poligami atau pun dipoligami sesuai dengan Al Quran surat An-Nisa ayat 3. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri poligami. Hasil penelitian ini adalah pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 45 yang berisikan larangan PNS wanita sebagai istri poligami bertentangan dengan hukum islam, dimana dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur’an, hadist maupun pendapat ulama menyatakan tentang kebolehan suami berpoligami maupun wanita menjadi istri poligami terlepas dari status PNS dirinya
{"title":"PNS WANITA SEBAGAI ISTRI POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF","authors":"Auliaurrahman, Angga Asnawi","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5237","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5237","url":null,"abstract":"Peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merevisi PP No.10 Tahun 1983, yang menjadi fokus perhatian dalam revisi ini adalah tentang kebolehan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita untuk menjadi istri poligami yang mana pada aturan sebelumnya diperbolehkan dengan ketentuan bukan dengan pria PNS. Aturan ini juga dipertegas dengan diberikannya sanksi disiplin berat pagi PNS wanita yang melanggar yaitu diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hukum islam dibolehkan praktik poligami atau pun dipoligami sesuai dengan Al Quran surat An-Nisa ayat 3. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri poligami. Hasil penelitian ini adalah pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 45 yang berisikan larangan PNS wanita sebagai istri poligami bertentangan dengan hukum islam, dimana dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur’an, hadist maupun pendapat ulama menyatakan tentang kebolehan suami berpoligami maupun wanita menjadi istri poligami terlepas dari status PNS dirinya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130890484","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：