Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2631
Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid
ABSTRAK Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan merugikan publik. Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
{"title":"Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia","authors":"Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid","doi":"10.33059/jhsk.v16i1.2631","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan merugikan publik. \u0000Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. \u0000 ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"47 13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125085282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3198
Radhali, Wahyu Ramadhani
PT Medco baru-baru ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang terjadi di kabupaten Aceh Timur dengan meninggalkan bau busuk sehingga pencemaran lingkungan terabaikan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah terkait pencemaran lingkungan oleh PT Medco. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar perusahaan dapat mengantisipasi pencemaran lingkungan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Medco yaitu dalam melakukan pencegahan secara administratif, teknologis dan edukatif.
{"title":"PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. MEDCO DI KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","authors":"Radhali, Wahyu Ramadhani","doi":"10.33059/jhsk.v16i1.3198","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3198","url":null,"abstract":"PT Medco baru-baru ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang terjadi di kabupaten Aceh Timur dengan meninggalkan bau busuk sehingga pencemaran lingkungan terabaikan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah terkait pencemaran lingkungan oleh PT Medco. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar perusahaan dapat mengantisipasi pencemaran lingkungan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Medco yaitu dalam melakukan pencegahan secara administratif, teknologis dan edukatif.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114976645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3186
Zuleha Zuleha
Covid-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid 19 muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan China yang kemudian dikenal dengan nana Severe Acute Respiratotory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Protokol Pelanggar Protokol Kesehatan dan Upaya Pemerintah Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil penelitian bahwa Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa telah menegluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Langsa tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan.
Covid-19是导致人类和动物疾病的病毒之一。Covid 19于2019年12月首次出现在中国武汉，后来被称为nana Severe Acute呼吸器综合征2 (SARS-COV2)，导致了Corona病毒携带者2019 (Covid-19)。研究的目的是确定违反卫生协议的法律安排，以及政府对违反卫生协议的努力。这项研究发现，在遏制科罗娜病毒传播方面，朗萨市政府发布了2020年市长第31号规则中制定的有关扰乱和执行卫生协议的政策。朗萨市一直在鼓励和社会化corona病毒的危害，鼓励公众意识保持健康，使用口罩，保持距离，经常洗手。
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN VIRUS CORONA DI KOTA LANGSA","authors":"Zuleha Zuleha","doi":"10.33059/jhsk.v16i1.3186","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186","url":null,"abstract":"Covid-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid 19 muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan China yang kemudian dikenal dengan nana Severe Acute Respiratotory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Protokol Pelanggar Protokol Kesehatan dan Upaya Pemerintah Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil penelitian bahwa Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa telah menegluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Langsa tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125025067","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3205
Muhammad Rusdi Muhammaddiah
Rachid Ghannouchi merupakan salah satu tokoh politik Islam terkemuka di Tunisia. Berbagai ide dan gagasannya terangkum dalam Partai politik yang telah didirikannya yang berhaluan kepada nilai dan ajaran Islam yang diberi nama Partai en-Nahda. Belum lama ini, partai yang dipimpin oleh Rachid Ghannouchi tersebut telah mengumumkan fase baru dalam perpolitikannya yaitu dengan mengusung konsep Islam Demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah) yang sejatinya belum dikenal di negara tersebut dan diklaim merupakan bagian dari ideologi partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tulisan ini bertujuan untuk melihat langkah yang telah diambil oleh Ghannouchi melalui konsep Islam demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah), bagi umat Islam ide non-konvensional Ghannouchi ini dipandang sebagai sesuatu yang baru dan tepat untuk zaman demokrasi modern, khususnya dari epistimologi ‘Islam Politik’ konvensional ke paradigma yang lebih ekslusif dan sesuai dengan realita perpolitikan modern.
{"title":"ISLAM DEMOKRATIS PERSPEKTIF RACHID GHANNOUCHI","authors":"Muhammad Rusdi Muhammaddiah","doi":"10.33059/jhsk.v16i1.3205","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3205","url":null,"abstract":"Rachid Ghannouchi merupakan salah satu tokoh politik Islam terkemuka di Tunisia. Berbagai ide dan gagasannya terangkum dalam Partai politik yang telah didirikannya yang berhaluan kepada nilai dan ajaran Islam yang diberi nama Partai en-Nahda. Belum lama ini, partai yang dipimpin oleh Rachid Ghannouchi tersebut telah mengumumkan fase baru dalam perpolitikannya yaitu dengan mengusung konsep Islam Demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah) yang sejatinya belum dikenal di negara tersebut dan diklaim merupakan bagian dari ideologi partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tulisan ini bertujuan untuk melihat langkah yang telah diambil oleh Ghannouchi melalui konsep Islam demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah), bagi umat Islam ide non-konvensional Ghannouchi ini dipandang sebagai sesuatu yang baru dan tepat untuk zaman demokrasi modern, khususnya dari epistimologi ‘Islam Politik’ konvensional ke paradigma yang lebih ekslusif dan sesuai dengan realita perpolitikan modern.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122754729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2169
Nurnaningsih Amriani
Kota Langsa memiliki kawasan hutan mangrove yang terdiri dari sekira 32 species mangrove atau bakau dimana aneka ragam pohon mangrove di kota langsa tersebut termasuk salah satu yang terlengkap didunia dan memiliki luas sekira 8 ribu hektar. Mangrove adalah sebagai tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, monyet, mamalia, ikan, kepiting, moluska, reptil, dan serangga juga menyediakan hasil hutan serta dapat menjadi obyek wisata alam. Pemerintah Kota Langsa telah berusaha untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove dengan melakukan penanaman kembali, rehabilitasi, menerbitkan qanun gampong berkaitan dengan perlindungan mangrove dan melibatkan masyarakat setempat sebagai garis depan untuk melindungi, mengolah dan melestarikannya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan merusak keberadaan mangrove untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karenanya dalam artikel ini akan dibahas mengenai hak gugat pemerintah khususnya Pemerintah Kota Langsa dalam menanggulangi tindakan pengrusakan hutan mangrove diwilayahnya untuk menegakkan prinsip keadilan intragenerasin dan prinsip keadilan antar generasi.
{"title":"HAK GUGAT PEMERINTAH KOTA LANGSA : UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DALAM RANGKA MENEGAKKAN PRINSIP KEADILAN INTRA DAN ANTAR GENERASI","authors":"Nurnaningsih Amriani","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.2169","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2169","url":null,"abstract":"Kota Langsa memiliki kawasan hutan mangrove yang terdiri dari sekira 32 species mangrove atau bakau dimana aneka ragam pohon mangrove di kota langsa tersebut termasuk salah satu yang terlengkap didunia dan memiliki luas sekira 8 ribu hektar. Mangrove adalah sebagai tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, monyet, mamalia, ikan, kepiting, moluska, reptil, dan serangga juga menyediakan hasil hutan serta dapat menjadi obyek wisata alam. \u0000Pemerintah Kota Langsa telah berusaha untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove dengan melakukan penanaman kembali, rehabilitasi, menerbitkan qanun gampong berkaitan dengan perlindungan mangrove dan melibatkan masyarakat setempat sebagai garis depan untuk melindungi, mengolah dan melestarikannya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan merusak keberadaan mangrove untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karenanya dalam artikel ini akan dibahas mengenai hak gugat pemerintah khususnya Pemerintah Kota Langsa dalam menanggulangi tindakan pengrusakan hutan mangrove diwilayahnya untuk menegakkan prinsip keadilan intragenerasin dan prinsip keadilan antar generasi.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131295390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-21DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2686
Chris Anggi Natalia Berutu, Yanti Agustina, Sonya Airini Batubara
Medical records are files containing patient records, which are made chronological time. There are two types of medical records and in general have been regulated in Permenkes Number 269 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Medical Records, namely conventional medical records and electronic medical records. One of the benefits of medical records is as evidence in the law enforcement process. This type of research is normative juridical research and is analytical descriptive in nature. The data source used in this research is secondary data, which is obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used is to collect data in this study through documentation studies in the form of data collection from literature or scientific writing in accordance with the object under study. Data analysis is data obtained and then analyzed qualitatively. From the study it is concluded that the difference in the strength of evidence lies in the non-fulfillment of the requirements of electronic medical records as written / letter evidence, in accordance with the Criminal Code Book 4, Concerning Evidence and Expiration, Second Chapter on Evidence by Writing and KUHAP Article 184 paragraph (1) letter c and d, as well as Articles 187 and 188 paragraph (2) letter b. This means that conventional medical records can be used as original written evidence, whereas electronic medical records cannot. The cause of the difference is because both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the power of written evidence, is only in writing, in the form of original letters and / or authentic deeds. The data used are (1) primary data in the form of statutory regulations, results of interviews with hospitals and courts, (2) secondary data through literature studies of various laws and regulations and books / journals to obtain expert opinion. The results of this research are expected to be published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) teaching materials in Law courses at the Faculty of Law at Prima Indonesia University.
医疗记录是包含患者记录的文件，这些记录按时间顺序制作。医疗记录有两种类型，总体上在Permenkes第269 / MENKES / PER / III / 2008号关于医疗记录的文件中有规定，即传统医疗记录和电子医疗记录。医疗记录的好处之一是在执法过程中作为证据。这种类型的研究是规范性的法律研究，本质上是分析描述性的。本研究使用的数据来源为二手数据，主要来源于书籍、期刊、专家意见等。本研究采用的数据收集技术是根据研究对象，采用文献资料或科学写作资料收集的形式，通过文献研究法收集本研究的数据。数据分析是对获得的数据进行定性分析。从研究中得出的结论是，证据强度的差异在于，根据《刑法》第4卷《关于证据和失效》第二章《书面证据》和《国民健康法》第184条第(1)款第c和d项，电子病历没有满足作为书面/书面证据的要求。以及第187条和第188条第(2)款b项。这意味着传统医疗记录可以用作原始书面证据，而电子医疗记录则不能。造成这种差异的原因是，无论是《刑法》还是《刑事诉讼法》，书面证据的权力都只是书面的，以原始信件和/或真实契约的形式。所使用的数据是:(1)以法定法规、医院和法院访谈结果为形式的第一手数据，(2)通过文献研究各种法律法规和书籍/期刊获得专家意见的二手数据。这项研究的结果预计将通过(1)在认可的国家期刊上发表科学文章和(2)在印尼普里玛大学法律系的法律课程教材中发表。
{"title":"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN REKAM MEDIS KONVESIONAL DAN ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA","authors":"Chris Anggi Natalia Berutu, Yanti Agustina, Sonya Airini Batubara","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.2686","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2686","url":null,"abstract":"Medical records are files containing patient records, which are made chronological time. There are two types of medical records and in general have been regulated in Permenkes Number 269 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Medical Records, namely conventional medical records and electronic medical records. One of the benefits of medical records is as evidence in the law enforcement process. This type of research is normative juridical research and is analytical descriptive in nature. The data source used in this research is secondary data, which is obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used is to collect data in this study through documentation studies in the form of data collection from literature or scientific writing in accordance with the object under study. Data analysis is data obtained and then analyzed qualitatively. From the study it is concluded that the difference in the strength of evidence lies in the non-fulfillment of the requirements of electronic medical records as written / letter evidence, in accordance with the Criminal Code Book 4, Concerning Evidence and Expiration, Second Chapter on Evidence by Writing and KUHAP Article 184 paragraph (1) letter c and d, as well as Articles 187 and 188 paragraph (2) letter b. This means that conventional medical records can be used as original written evidence, whereas electronic medical records cannot. The cause of the difference is because both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the power of written evidence, is only in writing, in the form of original letters and / or authentic deeds. The data used are (1) primary data in the form of statutory regulations, results of interviews with hospitals and courts, (2) secondary data through literature studies of various laws and regulations and books / journals to obtain expert opinion. The results of this research are expected to be published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) teaching materials in Law courses at the Faculty of Law at Prima Indonesia University.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129389485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-15DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2806
Riadhi Alhayyan, Jelly Leviza
ABSTRAK Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki wilayah luas yang dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kegiatan perekonomian. Secara umum, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan secara khusus diatur dalam peraturan daerah lainnya. Dalam pasal 88 UUPPLH diatur mengenai asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup untuk melakukan ganti kerugian tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan ke Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan urusan lingkungan hidup termasuk didalamnya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (s). Pengakan hukum lingkungan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi admnistratif, gugatan perdata maupun penjatuhan pidana. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana asas tanggungjawabmutlak (strict liability) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dan bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan asas tanggungjawab mutlak (strict liability). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Strict Liability, Peran, Kewenangan
{"title":"PERANAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","authors":"Riadhi Alhayyan, Jelly Leviza","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.2806","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2806","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki wilayah luas yang dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kegiatan perekonomian. Secara umum, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan secara khusus diatur dalam peraturan daerah lainnya. Dalam pasal 88 UUPPLH diatur mengenai asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup untuk melakukan ganti kerugian tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan ke Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan urusan lingkungan hidup termasuk didalamnya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (s). Pengakan hukum lingkungan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi admnistratif, gugatan perdata maupun penjatuhan pidana. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana asas tanggungjawabmutlak (strict liability) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dan bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan asas tanggungjawab mutlak (strict liability). \u0000Kata Kunci : Penegakan Hukum, Strict Liability, Peran, Kewenangan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115639939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-15DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.3042
S. Suhaimi
Abstract, Article 184 of the Criminal Procedure Code puts witness statements first among other evidence. Witnesses in giving their statements, both at the level of investigation, prosecution and court proceedings, sometimes experience pressure, harassment, threats, terror and even violence perpetrated by certain parties. That is why witnesses need to obtain legal protection, namely as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Several criminal acts that regulate the issue of witness protection include the crime of narcotics, the eradication of corruption, the crime of terrorism and the human rights court. Legal protection for witnesses, namely in the form of protection for the witness's personal security from physical and mental threats, so that the confidentiality and identity of the witnesses should be maintained. Witness protection is intended to be able to protect witnesses from interference, threats, terror and violence against witnesses. This will be the basis for legal certainty, law enforcement, justice and the creation of a feeling of security for witnesses.
{"title":"PERLINDUNGAN SAKSI DALAM BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"S. Suhaimi","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.3042","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.3042","url":null,"abstract":"Abstract, Article 184 of the Criminal Procedure Code puts witness statements first among other evidence. Witnesses in giving their statements, both at the level of investigation, prosecution and court proceedings, sometimes experience pressure, harassment, threats, terror and even violence perpetrated by certain parties. That is why witnesses need to obtain legal protection, namely as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Several criminal acts that regulate the issue of witness protection include the crime of narcotics, the eradication of corruption, the crime of terrorism and the human rights court. Legal protection for witnesses, namely in the form of protection for the witness's personal security from physical and mental threats, so that the confidentiality and identity of the witnesses should be maintained. Witness protection is intended to be able to protect witnesses from interference, threats, terror and violence against witnesses. This will be the basis for legal certainty, law enforcement, justice and the creation of a feeling of security for witnesses.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"539 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117251701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-15DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2182
M. Anwar
Abstract, The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized. Keywords: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development Intisari, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Kata Kunci: Destructive Fishing, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan
摘要:刑法政策是目前处理破坏性捕捞的主要手段。然而，在其发展过程中，克服破坏性捕鱼的刑法政策遇到了一些障碍，而且还不符合可持续发展的概念。考虑到可持续发展是渔业管理的原则之一，有必要在刑法政策与可持续发展之间进行调整。因此，本研究旨在研究和分析在可持续发展制度下克服破坏性捕捞的理想刑法政策。本研究是运用成文法方法、分析方法、概念方法和案例方法进行的理论法学研究。结果表明，在可持续发展制度中，刑法在克服破坏性捕捞方面的理想政策是安排制裁行动，从而改善社会、经济和修复破坏性捕捞做法对鱼类资源及其生态系统造成的损害。对行动的制裁更具恢复性、预见性和教育性，从而能够减少鱼类资源和环境的退化。从而实现鱼类资源利用与可持续发展之间的平衡。关键词:破坏性捕捞，刑法，可持续发展，破坏性捕捞，破坏性捕捞，破坏性捕捞，破坏性捕捞，破坏性捕捞，原初媒介Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi破坏性捕捞mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjuutan。我的名字是penbangunan berkelanjutan merupakan salah satu as dalam penelolaan perkanan，我的名字是maka perlu dilakukan penkelanjutan，我的名字是maka perlu dilakukan penkelanjutan。这是我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想，我的梦想。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus。这句话的意思是:“破坏性捕鱼”，意思是“破坏性捕鱼”，意思是“破坏性捕鱼”，意思是“破坏性捕鱼”，意思是“破坏性捕鱼”，意思是“破坏性捕鱼”。桑克斯汀达坎莱比是一种具有恢复性、抗炎性的植物，但门迪迪克森达坎是一种具有降解性的植物。邓干德米克安，keseimbangan antara pmanfaatan sumber dayan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud。Kata Kunci:破坏性捕鱼，Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN","authors":"M. Anwar","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.2182","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2182","url":null,"abstract":"Abstract, The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized. \u0000Keywords: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development \u0000 \u0000Intisari, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. \u0000Kata Kunci: Destructive Fishing, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"190 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114851434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-15DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2427
Orien Effendi
AbstractMany people consider that the existence of Article 51 paragraph (1) and (2) in the Criminal Code is a basis for absolute immunity or immunity for officials. No exception for ordinary people who ultimately know the contents of the article who then assume that the law we profess is very damaging to a sense of justice. The existence of this article has also attracted the attention of academics, as evidenced by the number of studies published in publications that we can find in online media. It is this community's assumption that will lead to a setback of the law itself because of the loss of public trust in the existing legal system. Position orders without authority, do not cause criminal abolition, except if the governed, in good faith thinks that the order is given with authority and its implementation is included in the work environment, that is about the sound of paragraph (2) of article 51 of the Criminal Code. The problem that often occurs is that many articles in legislation do not explain in detail the true meaning. If we may examine paragraph (2) in that article, it means that an official's actions can be justified even though there is no prior order, either from the law or an order of an authorized position with only the basis of good faith from the act. The intent of good faith can invite diverse interpretations, then questions arise; what are the criteria of good faith, whichever boundary of good faith is intended, and so on.Keywords: Article 51, Criminal Code, Academics, Justice.
{"title":"ASUMSI PUBLIK TERHADAP PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR IMUNITAS PEJABAT NEGARA","authors":"Orien Effendi","doi":"10.33059/jhsk.v15i2.2427","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2427","url":null,"abstract":"AbstractMany people consider that the existence of Article 51 paragraph (1) and (2) in the Criminal Code is a basis for absolute immunity or immunity for officials. No exception for ordinary people who ultimately know the contents of the article who then assume that the law we profess is very damaging to a sense of justice. The existence of this article has also attracted the attention of academics, as evidenced by the number of studies published in publications that we can find in online media. It is this community's assumption that will lead to a setback of the law itself because of the loss of public trust in the existing legal system. Position orders without authority, do not cause criminal abolition, except if the governed, in good faith thinks that the order is given with authority and its implementation is included in the work environment, that is about the sound of paragraph (2) of article 51 of the Criminal Code. The problem that often occurs is that many articles in legislation do not explain in detail the true meaning. If we may examine paragraph (2) in that article, it means that an official's actions can be justified even though there is no prior order, either from the law or an order of an authorized position with only the basis of good faith from the act. The intent of good faith can invite diverse interpretations, then questions arise; what are the criteria of good faith, whichever boundary of good faith is intended, and so on.Keywords: Article 51, Criminal Code, Academics, Justice.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128029391","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：