Pub Date : 2022-08-12DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.4914
Faizal adi Surya
Abstract Sexual violence is a form of crime and a violation of human rights. Sexual violence causes psychological trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim’s side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blamming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim’s side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement. Keyword : Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage Abstrak Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan Victim Blamming. Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan click bait. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan, Pertama, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media
性暴力是一种犯罪形式，是对人权的侵犯。性暴力会造成心理创伤，使受害者长期遭受深深的痛苦。然而，关于性暴力的新闻报道并不站在受害者这一边。本文旨在寻找网络媒体报道的法律保护规范。这个论点是基于这样一个事实，即大众媒体的报道并不站在性暴力受害者的一边。这种公正性体现在揭露受害者的名字上。详细的新闻写作，使读者形象化，并发生受害者指责。论坛新闻作为印度尼西亚主要的网络媒体之一，被用作研究样本。原因是因为这个媒体经常做点击诱饵。使用的研究方法是规范法学。研究结果表明:首先，《论坛报》的报道并不站在受害者一边。其次，法律规范中缺乏对性暴力受害者的保护。第三，对性暴力受害者的保护可以在新闻理事会的法律产品中找到。第四，新闻出版委员会的法律产品在执法中的适用能力较弱。关键词:法律保护、性暴力、媒体报道Kekerasan seksual menyebabkan创伤kejiwaan yang成员korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu喇嘛。Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepaada korban。Artikel ini bertujuan mencari norma perlindunan hukum dalam perberitaan and di media online。争论的焦点在于媒体的自由，媒体的自由，媒体的自由，媒体的自由。Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban。Penulisan berita yang detail sehinga memapenbaca berimajinasi, dan Victim blame。论坛报sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian。哈尔尼·迪卡勒纳坎媒体简洁，但提供了梅拉坎点击诱饵。[2][方法][方法];[方法];Hasil Penelitian menunjukan，马来西亚，penberitaan tribune news tidak berpihak kepada korban。Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers。Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan Hukum。Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA","authors":"Faizal adi Surya","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.4914","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.4914","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Sexual violence is a form of crime and a violation of human rights. Sexual violence causes psychological trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim’s side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blamming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim’s side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement. \u0000Keyword : Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage \u0000Abstrak \u0000Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan Victim Blamming. Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan click bait. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan, Pertama, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan hukum. \u0000Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127813857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-08-12DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.5614
Rosmilianti Omik
Latar Belakang, Hukum merupakan petunjuk hidup, yang memberi suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan hidup dalam kehidupan masyarakat harus teratur yang artinya sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan Pemerintah Kota Batam terus menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19, namun tidak lepas dari perilaku masyarakat Kota Batam yang belum atau tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.metode penelitian, Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam?Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam?Bagaimana Solusi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam selaku tim pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan sanksi administratif pelaku usaha kuliner yang melanggkar protokol kesehatan di masa pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:hukum,penegak hukum,sanksi biaya administratif dan masyarakat. Kata Kunci: sanksi administratif,pelaku usaha kuliner,covid 19.
{"title":"EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU USAHA KULINER PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM","authors":"Rosmilianti Omik","doi":"10.33059/jhsk.v17i2.5614","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.5614","url":null,"abstract":"Latar Belakang, Hukum merupakan petunjuk hidup, yang memberi suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan hidup dalam kehidupan masyarakat harus teratur yang artinya sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan Pemerintah Kota Batam terus menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19, namun tidak lepas dari perilaku masyarakat Kota Batam yang belum atau tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.metode penelitian, Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam?Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam?Bagaimana Solusi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam selaku tim pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan sanksi administratif pelaku usaha kuliner yang melanggkar protokol kesehatan di masa pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:hukum,penegak hukum,sanksi biaya administratif dan masyarakat. \u0000 \u0000Kata Kunci: sanksi administratif,pelaku usaha kuliner,covid 19.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127981261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-17DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5843
A. Aminah, Najua Syahputra
Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah Langsa menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal.bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (Jinayah) di Mahkamah Syar’iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar’iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusanyang hanya tertuntun pada satu orang hakim saja.
{"title":"PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA","authors":"A. Aminah, Najua Syahputra","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5843","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843","url":null,"abstract":"Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah Langsa menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal.bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (Jinayah) di Mahkamah Syar’iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar’iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusanyang hanya tertuntun pada satu orang hakim saja.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"189 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134622298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-05DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5784
Lilies Anisah, Eni Suarti
Tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitur yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapakan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitur tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan. Penulis menyarankan sudah sepantasnya pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kepailitan Indonesia termasuk diantarnya pasal-pasal ketentuan mengenai sanksi pidana, yang akan dikenakan kepada debitur. Dari berbagai pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh debitor
{"title":"AKIBAT HUKUM DEBITOR MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG","authors":"Lilies Anisah, Eni Suarti","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5784","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5784","url":null,"abstract":"Tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dan kesengajaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur perbuatan melawan hukum debitur yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapakan, dalam perbuatan melawan hukum ada dua tindakan yaitu perbuatan melawan hukum kelalaian dan kesengajaan. Jika sampai waktu ditentukan debitur tidak membayar dan melakukan itikad buruk maka pengawas hakim atau kreditur dan pihak lain menyatakan bahwa berakhirnya penundaan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum kepailitan. Penulis menyarankan sudah sepantasnya pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penambahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kepailitan Indonesia termasuk diantarnya pasal-pasal ketentuan mengenai sanksi pidana, yang akan dikenakan kepada debitur. Dari berbagai pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian dalam rangka untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh debitor","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"517 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133464296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-04DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5772
Susiana Kifli, Atika Ismail
Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman, terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa
{"title":"HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM","authors":"Susiana Kifli, Atika Ismail","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5772","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5772","url":null,"abstract":"Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman, terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115169690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-21DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5297
Agung Ginanjar, Umar Anwar
Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program. Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution
{"title":"Optimalisasi Regenerasi Narapidana dan Inovasi Dalam Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis","authors":"Agung Ginanjar, Umar Anwar","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5297","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5297","url":null,"abstract":"Work Activities are the implementation of the Correctional Institution function as a place to provide guidance to Correctional Inmates. Guidance for prisoners is based on Law Number 12 of 1995 and its implementation is explained in Government Regulation Number 31 of 1999. Based on the goal of prison to achieve social reintegration, the Correctional Institution needs to optimize the regeneration of prisoners and create innovations in work activities as a provision of expertise to return to public. This study uses a qualitative research method with a case study approach to the implementation of work activities at the Class IIB Ciamis Correctional Institution. The results of the study explain that the Class IIB Ciamis Penitentiary implements self-reliance development through 7 areas of work activities with the number of prisoners involved as many as 26 people out of a total of 170 inmates or 15.3%. There were 144 prisoners or 84.7% of other prisoners who were not involved. The conclusion of this study is that the optimization of prisoner regeneration must be carried out immediately by collaborating with stakeholders to increase the demand for production quantities so that it involves more productive and active prisoners in activities, and the need to increase the competence of Human Resources officers, and the innovation that has been carried out by the Class IIB Ciamis Penitentiary is to create a spinach chip product (KEBAYA LACI) as a superior independence development program. \u0000 \u0000Keywords: Work Activities, Regeneration, Innovation, Correctional Institution","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"175 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132241548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-21DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5155
M. Lubis, Tajuddin Noor
A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.
{"title":"KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019","authors":"M. Lubis, Tajuddin Noor","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5155","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155","url":null,"abstract":"A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122248018","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-18DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5609
Muzakkir
Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim terssebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam
{"title":"INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA","authors":"Muzakkir","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5609","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609","url":null,"abstract":"Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim terssebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125808272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-17DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5606
Fuadi
Allah SWT sebagai pencipta manusia telah mengatur Hak Asasi manusia yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Namun berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Artikel ini mencoba membahas bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (doctrinal) yang hanya menggunakan data sekunder atau kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar bahwa Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam pada hakikatnya dibangun atas Ideology Islam sedangkan dalam pandangan barat umumnya dibangun atas pandangan para filosof barat yang berasaskan kepada akal pikiran manusia berdasarkan Idiologi sekuler. Hal ini jelas terlihat sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di dunia berdasar dokumen-dokomen Hak Asasi Manusia mulai Negara Inggris sampai dengan Universal Declaration of Haman Rights di Perserikan Bangsa-Bangsa
{"title":"HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT","authors":"Fuadi","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5606","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5606","url":null,"abstract":"Allah SWT sebagai pencipta manusia telah mengatur Hak Asasi manusia yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah RasulNya. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam hanya Allahlah yang mengetahui batasan dan koridor aturan yang akan menjamin hak-hak dan kebahagiaan kepada manusia. Namun berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) versi pandangan Barat yang lahir dari hasil pemikiran manusia. Artikel ini mencoba membahas bagaimana hakikat Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative (doctrinal) yang hanya menggunakan data sekunder atau kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar bahwa Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam pada hakikatnya dibangun atas Ideology Islam sedangkan dalam pandangan barat umumnya dibangun atas pandangan para filosof barat yang berasaskan kepada akal pikiran manusia berdasarkan Idiologi sekuler. Hal ini jelas terlihat sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di dunia berdasar dokumen-dokomen Hak Asasi Manusia mulai Negara Inggris sampai dengan Universal Declaration of Haman Rights di Perserikan Bangsa-Bangsa","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134368964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-23DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5072
Wiratmadinata Wiratmadinata
Di dalam ranah Ilmu Hukum di Indonesia belakangan ini berkembang istilah Negara Hukum Pancasila (NHP), tetapi sesungguhnya kerangka teori mengenai NHP ini masih belum disepakati secara luas, karena masing-masing sarjana memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep NHP. Oleh karena itu Teori NHP pada dasarnya masih bersifat Ide Hukum atau Cita-Cita Hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mengkaji ide hukum ini secara lebih jauh dalam perspektif teorisasi, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan pemahaman seperti itu, kajian ini mencoba mengkonstruksikan Teori Negara Hukum Pancasila, berdasarkan tiga pendekatan teori yang sudah ada, yakni Teori Negara Hukum (umum), Teori Volkgesit dari Von Savigny sertaTeori Sistim Hukum dari Lawrence Friedmann
{"title":"Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)","authors":"Wiratmadinata Wiratmadinata","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5072","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072","url":null,"abstract":"Di dalam ranah Ilmu Hukum di Indonesia belakangan ini berkembang istilah Negara Hukum Pancasila (NHP), tetapi sesungguhnya kerangka teori mengenai NHP ini masih belum disepakati secara luas, karena masing-masing sarjana memiliki cara pandang sendiri mengenai konsep NHP. Oleh karena itu Teori NHP pada dasarnya masih bersifat Ide Hukum atau Cita-Cita Hukum (Rechtsidee) bangsa Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mengkaji ide hukum ini secara lebih jauh dalam perspektif teorisasi, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Berdasarkan pemahaman seperti itu, kajian ini mencoba mengkonstruksikan Teori Negara Hukum Pancasila, berdasarkan tiga pendekatan teori yang sudah ada, yakni Teori Negara Hukum (umum), Teori Volkgesit dari Von Savigny sertaTeori Sistim Hukum dari Lawrence Friedmann","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124954835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：