Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan sedaran hukum masyarkat. Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu
{"title":"PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA","authors":"Phoenna Ath Thariq, Rahmat Djowanda, Zuhrizal Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, Chandra Darusman","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5026","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5026","url":null,"abstract":"Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. \u0000 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. \u0000Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan sedaran hukum masyarkat. \u0000Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116420271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-15DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5346
Adwani Adwani
Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam furum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan hak asasi manusia, pendelegasian perempuan dan isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah, masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina. Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan
{"title":"EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL","authors":"Adwani Adwani","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.5346","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5346","url":null,"abstract":"Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam furum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan hak asasi manusia, pendelegasian perempuan dan isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah, masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina. Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"249 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133038770","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-14DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.3376
K. Tan
Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.
{"title":"ANALISA PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP ASAS KEJELASAN RUMUSAN","authors":"K. Tan","doi":"10.33059/jhsk.v17i1.3376","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376","url":null,"abstract":"Pasal multitafsir atau kerap dikenal sebagai pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik merupakan permasalahan yang sudah lama berada di Indonesia. Pasal karet tersebut tentunya menunjukan bahwa terdapat pasal yang tidak tercerminkan dalam asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya dianut secara mutlak dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan membahas mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir dalam undang-undang tersebut beserta dampak-dampak yang akan diakibatkan karena pasal karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul akibat pasal karet yang terkandung dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal karet yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak buruk terhadap perkembangan Indonesia sehingga untuk turut ijut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik maka timbul sebuah gagasan yang akan dituangkan dalam penelitian ini.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128591568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-31DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4691
Yusrizal, Romi Asmara, Hadi Iskandar
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum
{"title":"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM","authors":"Yusrizal, Romi Asmara, Hadi Iskandar","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4691","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691","url":null,"abstract":"Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122737122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4118
Hasanal Mulkan
Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif
{"title":"PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA","authors":"Hasanal Mulkan","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4118","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118","url":null,"abstract":"Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128477214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4249
Talita Fildzah Nadilah
Dengan sulitnya perekonomian dari debitur sehingga berdampak terhadap usahanya dan kemampuan membayar angsuran kredit, tentu harus tercapai kesepakatan untuk penyelamatan kredit bermasalah dan untuk tercapainya program Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit covid-19, maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach). Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Sumut tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Hambatan yang dihadapi yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik serta usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19. Disarankan pada penerapan restrukturisasi kredit Covid-19 ini Bank harus cermat memilih debitur yang dapat diberikan restrukturisasi kredit agar tidak salah sasaran. Pihak Bank harus memiliki strategi dan upaya untuk menghadapi segala hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 agar tujuan dari restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana. Untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur yang terdampak Covid-19 perlu ada penyempurnaan kebijakan perkreditan dan bank harus meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan untuk
{"title":"KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA","authors":"Talita Fildzah Nadilah","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4249","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4249","url":null,"abstract":"Dengan sulitnya perekonomian dari debitur sehingga berdampak terhadap usahanya dan kemampuan membayar angsuran kredit, tentu harus tercapai kesepakatan untuk penyelamatan kredit bermasalah dan untuk tercapainya program Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit covid-19, maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. \u0000Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach). Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Sumut tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Hambatan yang dihadapi yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik serta usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19. \u0000Disarankan pada penerapan restrukturisasi kredit Covid-19 ini Bank harus cermat memilih debitur yang dapat diberikan restrukturisasi kredit agar tidak salah sasaran. Pihak Bank harus memiliki strategi dan upaya untuk menghadapi segala hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 agar tujuan dari restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana. Untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur yang terdampak Covid-19 perlu ada penyempurnaan kebijakan perkreditan dan bank harus meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan untuk ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132634581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-27DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4311
Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi
Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 20
摘要:本研究旨在探讨贸易部长第56/M号法规的存在性。DAG/PER/9/2014，分析实施问题。这项研究是规范性法律研究(司法规范性)，使用法定方法和概念方法，其中分析方法是定性进行的。研究结果表明，国家必须推广印尼民族文化，其中之一就是维护和维护印尼的传统市场，将其作为文化认同的体现和印尼的民族文化之一。这是根据1945年《印度尼西亚共和国宪法》第32条第(1)款制定的宪法所规定的。关于印度尼西亚传统市场的安排，有关传统市场的具体和详细安排由2007年关于传统市场、购物中心和现代商店的安排和发展的第112号总统条例规定，随后由贸易部长关于传统市场安排和发展指南的第70/MDAG/PER/12/2013号条例规定。该条例后来更新为贸易部长条例第56/M/DAG /9 2014(2014年)。然而，贸易监管部长只监管现代市场的安排。人民市场或传统市场的存在直到今天仍然受到社会的极大需求，但在管理上仍然引起争议，因此它们往往被认为是没有必要的。因此，从各个层面关注社会的利益，特别是政府在新兴市场的监管和管理方面的政策是非常重要的。因为印尼宪法解释说，国家有责任提供保护，并负责维护印尼的传统市场。关键词:安排、调控、管理、人民市场或传统市场Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M。DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya。[中文]:名词名词(n .)名词(n .)名词(n .)哈西尔penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan national Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar传统的印度尼西亚sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan national Indonesia。Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar共和国印度尼西亚，1945。Berkaitan dengan penataan pasar-pasar传统印度尼西亚，pengaturan secara khusus dan terperinci yang Berkaitan dengan pasar传统，dengan penbinaan pasar传统，Pusat Perbelanjaan, dan Toko现代kemudian ditindaklanjuti Perdagangan传统，MDAG/PER/12/2013 tentangpedoman penatan dan Pembinaan pasar传统，yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan传统56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014。Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja。Keberadaan pasar rakyat atau pasar传统的阳春竹节，dimati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbullkan polemik dalam pengelolaannya, sehinga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk成员kan perlindungan dan bertanggung jawab成员perpertahankan pasar-pasar传统的印度尼西亚。Kata Kunci: Penataan, Pengaturan dan Pengelolaan, parar Rakyat atau parar traditional
{"title":"MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA","authors":"Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4311","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311","url":null,"abstract":"Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. \u0000 \u0000Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets \u0000 \u0000Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 20","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134286182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-24DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4537
Enzus Tinianus
Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.
{"title":"MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI","authors":"Enzus Tinianus","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4537","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4537","url":null,"abstract":"Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131098911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-24DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.3426
DETO ADITYAN SUBAGJA, Anang Shophan Tornado, Ifrani, MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang. Dan Kedua, Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih memungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.
本研究的目的是分析审讯人员在调查阶段进行窃听的限制，并测试审讯人员在进行窃听时的有效性。所使用的法律研究类型是规范法律研究的类型。本研究是通过立法方法和概念方法进行法律研究。这项研究的结果表明，在调查阶段，首次审查人员进行窃听，是针对特定于该法案中既定的操作程序标准。宪法法院判决第5号/ pu- viii /2010年规定，窃听是非法的。这是因为窃听是对他人隐私和因此侵犯人权的侵犯。因此，调查人员在窃听方面的限制必须严格遵守法治。其次，窃听或拦截是执法部门为寻找证据进行调查而做出的特别努力之一。对用于窃听的调查行为的有效性的测试尚未得到明确的安排。对于在既定程序之外进行的窃听，这是由于缺乏一种机制，可以检验申请人进行窃听的合法性。
{"title":"PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM","authors":"DETO ADITYAN SUBAGJA, Anang Shophan Tornado, Ifrani, MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.3426","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang. Dan Kedua, Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih memungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123776974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-15DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4117
Yudistira Rusydi
Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya
{"title":"PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG","authors":"Yudistira Rusydi","doi":"10.33059/jhsk.v16i2.4117","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4117","url":null,"abstract":"Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116476743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：