Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3114
Januar Arifin Ruslan, Abdul Mutolib, Rudhiana Salam, Rizki Risanto Bahar
Beras dan bawang merah masuk dalam kelompok komoditas inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga ini berhubungan dengan proses pembentukan harga. Proses tersebut merupakan interaksi dari perilaku lembaga pemasaran di tingkat konsumen akhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku pasar melalui probabilitas perilaku di tingkat lembaga pemasaran akhir. Penelitian ini mengambil Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dengan sampel sebanyak 30 orang pedagang beras dan bawang merah. Analisa data menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian probabilitas perilaku pedagang dalam penurunan harga dipengaruhi oleh lama berdagang dan Jumlah penentu perubahan harga. Sementara itu, probabilitas perilaku pedagang dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh komunikasi antar sesama pedagang
{"title":"PERILAKU PASAR KOMODITAS INFLASI DI KOTA TASIKMALAYA","authors":"Januar Arifin Ruslan, Abdul Mutolib, Rudhiana Salam, Rizki Risanto Bahar","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3114","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3114","url":null,"abstract":"Beras dan bawang merah masuk dalam kelompok komoditas inflasi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga ini berhubungan dengan proses pembentukan harga. Proses tersebut merupakan interaksi dari perilaku lembaga pemasaran di tingkat konsumen akhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku pasar melalui probabilitas perilaku di tingkat lembaga pemasaran akhir. Penelitian ini mengambil Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dengan sampel sebanyak 30 orang pedagang beras dan bawang merah. Analisa data menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian probabilitas perilaku pedagang dalam penurunan harga dipengaruhi oleh lama berdagang dan Jumlah penentu perubahan harga. Sementara itu, probabilitas perilaku pedagang dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh komunikasi antar sesama pedagang","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"22 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3117
Ahsanol Holiqin
Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum orang tua atau wali anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai negara, yang menunjukan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di atur oleh undang-undang yang ketat dan pelanggaran dapat mrngakibatkan konsekuensi hukum yang berat atau serius seperti pidana dan ganti rugi dan rehabilitasi adapun pertanggungjawaban orang tua berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang di atur dalam UU NO 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak
{"title":"TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAU WALI DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK","authors":"Ahsanol Holiqin","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3117","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3117","url":null,"abstract":"Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum orang tua atau wali anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai negara, yang menunjukan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di atur oleh undang-undang yang ketat dan pelanggaran dapat mrngakibatkan konsekuensi hukum yang berat atau serius seperti pidana dan ganti rugi dan rehabilitasi adapun pertanggungjawaban orang tua berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang di atur dalam UU NO 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"38 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3115
Ike Yunita Sari
Pajak karbon yang dilakukan para pelaku usaha diambil dengan para pelaku usaha melakukan pindah haluan dengan menggunakan dan menerapkan revolusi hijau. Artinya adalah nilai-nilai kebahagiaan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah sebagaimana teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham berusaha untuk diwujudkan di dalam ketentuan pelaksanaan penerimaan pajak khususnya dalam pengeolahan karbon yang telah menggunakan dan menjunjung revolusi hijau. Adapun dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah apa kendala dan juga tantangan penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia dalam hal memperhatikan kondisi perekonomian dan juga revolusi hijau? Serta bagaimana kesiapan regulasi mengenai pemberian terhadap pajak karbon di Indonesia? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normati dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus serta menggunakan Teknik analis deskriptif dalam melakukan analisis. Pajak karbon menjadi sebuah tantagan baru bagi Indonesia dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian tetapi juga memperhatikan klestarian lingkungan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat perekonomiannya saja, melainkan lingkungan yang sehat menjadi salah satu indikator menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan yang perlu dibawa adalah pajak dan harga karbon berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Perundnag-undnagan yang belum komprehensif dan masih bersifat overlapping akan menyebabkan pajak karbon bukan memberikan dampak baik bagi Indonesia, tetapi malah sebaliknya
{"title":"KENDALA DAN TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON: KONDISI DAN HARAPAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA","authors":"Ike Yunita Sari","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3115","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3115","url":null,"abstract":"Pajak karbon yang dilakukan para pelaku usaha diambil dengan para pelaku usaha melakukan pindah haluan dengan menggunakan dan menerapkan revolusi hijau. Artinya adalah nilai-nilai kebahagiaan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah sebagaimana teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham berusaha untuk diwujudkan di dalam ketentuan pelaksanaan penerimaan pajak khususnya dalam pengeolahan karbon yang telah menggunakan dan menjunjung revolusi hijau. Adapun dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah apa kendala dan juga tantangan penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia dalam hal memperhatikan kondisi perekonomian dan juga revolusi hijau? Serta bagaimana kesiapan regulasi mengenai pemberian terhadap pajak karbon di Indonesia? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normati dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus serta menggunakan Teknik analis deskriptif dalam melakukan analisis. Pajak karbon menjadi sebuah tantagan baru bagi Indonesia dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian tetapi juga memperhatikan klestarian lingkungan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat perekonomiannya saja, melainkan lingkungan yang sehat menjadi salah satu indikator menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan yang perlu dibawa adalah pajak dan harga karbon berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Perundnag-undnagan yang belum komprehensif dan masih bersifat overlapping akan menyebabkan pajak karbon bukan memberikan dampak baik bagi Indonesia, tetapi malah sebaliknya","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"53 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3129
Siti Hailatul Umami, Abshoril Fithry
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam era globalisasi menciptakan media internet sebagai jaringan mendunia. Transformasi ini memengaruhi cara bertransaksi, membuka peluang baru, dan mengubah perilaku masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga melahirkan kejahatan siber yang canggih, termasuk di Indonesia. Ancaman ini menciptakan ketidakamanan di masyarakat, mengingat informasi pribadi dan keuangan rentan jatuh ke tangan yang salah. Di tengah dinamika teknologi, penanganan cybercrime perlu merujuk pada semangat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi upaya hukum untuk mengatasi kekosongan dalam menghadapi kejahatan di dunia maya. Namun, penerapan undang-undang ini menghadapi persepsi yang berbeda, mengancam kepastian hukum. Pembuktian tindak pidana siber menantang karena locus delicti berada di ruang siber. Bagaimana alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Undang-Undang ITE menjadi fokus perdebatan. Kendati Undang-Undang ITE mencoba mengatasi permasalahan tersebut, Keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika teknologi menjadi pokok perdebatan. Ketiadaan undang-undang yang memadai mengakibatkan pelaku kejahatan sulit diadili. Oleh karena itu, perlu upaya cepat untuk menyusun regulasi yang efektif, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan adekuat di era digital
{"title":"MEKANISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME: TINJAUAN HUKUM INDONESIA","authors":"Siti Hailatul Umami, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3129","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam era globalisasi menciptakan media internet sebagai jaringan mendunia. Transformasi ini memengaruhi cara bertransaksi, membuka peluang baru, dan mengubah perilaku masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga melahirkan kejahatan siber yang canggih, termasuk di Indonesia. Ancaman ini menciptakan ketidakamanan di masyarakat, mengingat informasi pribadi dan keuangan rentan jatuh ke tangan yang salah. Di tengah dinamika teknologi, penanganan cybercrime perlu merujuk pada semangat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi upaya hukum untuk mengatasi kekosongan dalam menghadapi kejahatan di dunia maya. Namun, penerapan undang-undang ini menghadapi persepsi yang berbeda, mengancam kepastian hukum. Pembuktian tindak pidana siber menantang karena locus delicti berada di ruang siber. Bagaimana alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan Undang-Undang ITE menjadi fokus perdebatan. Kendati Undang-Undang ITE mencoba mengatasi permasalahan tersebut, Keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika teknologi menjadi pokok perdebatan. Ketiadaan undang-undang yang memadai mengakibatkan pelaku kejahatan sulit diadili. Oleh karena itu, perlu upaya cepat untuk menyusun regulasi yang efektif, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan adekuat di era digital","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"18 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3139
Sofyan Ferdiansyah, Abshoril Fithry
Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik telah menjadi isu penting dalam hukum properti dan ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab terkait dengan penanaman tiang listrik, dan hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik tanah bahwa: tanah mereka yang digunakan oleh PT. PLN seharusnya memperoleh kompensasi yang pantas dan wajar berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki melalui sertifikat hak milik yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam hal penanaman tiang listrik di tanah yang dimiliki oleh pihak lain, dan bagaimana pemberian kompensasi kepada pemilik tanah tersebut diatur dalam hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal artikel. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskriptif normatif, prestriptif, dan deduktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab PT. PLN terkait dengan penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik serta regulasi pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dalam konteks ini.
{"title":"TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DALAM PENANAMAN TIANG LISTRIK DI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK","authors":"Sofyan Ferdiansyah, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3139","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3139","url":null,"abstract":"Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik telah menjadi isu penting dalam hukum properti dan ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab terkait dengan penanaman tiang listrik, dan hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik tanah bahwa: tanah mereka yang digunakan oleh PT. PLN seharusnya memperoleh kompensasi yang pantas dan wajar berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki melalui sertifikat hak milik yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam hal penanaman tiang listrik di tanah yang dimiliki oleh pihak lain, dan bagaimana pemberian kompensasi kepada pemilik tanah tersebut diatur dalam hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal artikel. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskriptif normatif, prestriptif, dan deduktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab PT. PLN terkait dengan penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik serta regulasi pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dalam konteks ini.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"67 11-12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3124
Wahyu Ainunnisa, Jefri Nur Hidayat
Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis kaitan antara proses pengawetan tradisional pada ikan (ikan asin kering) dengan konsep materi pelajaran IPA untuk dijadikan referensi sumber pembelajaran IPA sesuai kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Narrative Literature Review. Kajian ini menulusuri 50 artikel jurnal nasional yang diperoleh dari database google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengawetan tradisional pada ikan ada kaitannya dengan materi pembelajran IPA. Materi yang terkait yaitu, materi pelajaran IPA SMP kelas VII bab energi dalam system kehidupan, KD. 3.5, dan materi klasifikasi makhluk hidup, KD. 3.2. dalam proses penggaraman materi yang dapat dikaitkan adalah osmosis, pada pelajara IPA kelas VIII materi pokok tekanan zat KD 3.8, dan materi pelajaran IPA kelas VII tepatnya pada bab klasifikasi materi dan perubahannya, KD 3.3. dan dalam proses pengeringan memiliki kaitan dengan materi tentang kalor, lebih tepatnya pada pelajaran IPA kelas VII bab kalor dan perpindahannya KD 3.4.
{"title":"PENGAWETAN TRADISIONAL IKAN (IKAN ASIN KERING) SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPA","authors":"Wahyu Ainunnisa, Jefri Nur Hidayat","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3124","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3124","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis kaitan antara proses pengawetan tradisional pada ikan (ikan asin kering) dengan konsep materi pelajaran IPA untuk dijadikan referensi sumber pembelajaran IPA sesuai kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Narrative Literature Review. Kajian ini menulusuri 50 artikel jurnal nasional yang diperoleh dari database google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengawetan tradisional pada ikan ada kaitannya dengan materi pembelajran IPA. Materi yang terkait yaitu, materi pelajaran IPA SMP kelas VII bab energi dalam system kehidupan, KD. 3.5, dan materi klasifikasi makhluk hidup, KD. 3.2. dalam proses penggaraman materi yang dapat dikaitkan adalah osmosis, pada pelajara IPA kelas VIII materi pokok tekanan zat KD 3.8, dan materi pelajaran IPA kelas VII tepatnya pada bab klasifikasi materi dan perubahannya, KD 3.3. dan dalam proses pengeringan memiliki kaitan dengan materi tentang kalor, lebih tepatnya pada pelajaran IPA kelas VII bab kalor dan perpindahannya KD 3.4.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":" 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139640364","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimasukannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi dosen dan mahasiswa terhadapat perlindungan hukum terhadap HKI, (2) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, dan (3) upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI dan Sentra HKI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Politeknik Negeri Malang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Teknik pengambilan sampel dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (Simple Random Sampling). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini sebagai berikut; (1) responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahsiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi HKI, matakuliah HKI diajarkan kepada mahasiswa, dan sinergi antarstakeholder.
{"title":"PENGUATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL","authors":"Mohamad Sinal, Abd. Muqit, Dinda Rizqiyatul Himmah","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3113","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3113","url":null,"abstract":"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimasukannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi dosen dan mahasiswa terhadapat perlindungan hukum terhadap HKI, (2) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, dan (3) upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI dan Sentra HKI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini adalah Politeknik Negeri Malang. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Teknik pengambilan sampel dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (Simple Random Sampling). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini sebagai berikut; (1) responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahsiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi HKI, matakuliah HKI diajarkan kepada mahasiswa, dan sinergi antarstakeholder.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"35 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hasil belajar siswa sangat bergantung pada perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran. Siswa yang mampu memahami materi pelajaran kemungkinan besar akan berhasil secara akademik yang ditunjukkan pada hasil belajarnya sebagai bentuk timbal balik dengan perilaku belajar yang positif. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis dari berbagai artikel ilmiah terkait pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa di SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah narrative literature review, dengan kriteria pemilihan yaitu : 1) jurnal nasional dan jurnal terakreditasi, 2) diterbitkan pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2013-2023), 3) memiliki kriteria susunan artikel yang lengkap serta 4) dapat ditelusuri menggunakan database Google Scholar. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perilaku belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa khususnya di level SMP. Perilaku belajar siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri siswa maupun lingkungannya. Perilaku belajar terbentuk karena kebiasaan yang sering dilakukan terutama saat proses pembelajaran. Sehingga penting dalam memperhatikan perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditunjukkan pada hasil belajar siswa. Semakin positif perilaku belajar siswa, maka semakin besar kemungkinan siswa mencapai hasil belajar yang baik
{"title":"PENGARUH PERILAKU BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP","authors":"Faiqotun Naylah, Anik Anekawati, Helliyatul Matlubah","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3134","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3134","url":null,"abstract":"Hasil belajar siswa sangat bergantung pada perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran. Siswa yang mampu memahami materi pelajaran kemungkinan besar akan berhasil secara akademik yang ditunjukkan pada hasil belajarnya sebagai bentuk timbal balik dengan perilaku belajar yang positif. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis dari berbagai artikel ilmiah terkait pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa di SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah narrative literature review, dengan kriteria pemilihan yaitu : 1) jurnal nasional dan jurnal terakreditasi, 2) diterbitkan pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2013-2023), 3) memiliki kriteria susunan artikel yang lengkap serta 4) dapat ditelusuri menggunakan database Google Scholar. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perilaku belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa khususnya di level SMP. Perilaku belajar siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri siswa maupun lingkungannya. Perilaku belajar terbentuk karena kebiasaan yang sering dilakukan terutama saat proses pembelajaran. Sehingga penting dalam memperhatikan perilaku belajar siswa saat proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditunjukkan pada hasil belajar siswa. Semakin positif perilaku belajar siswa, maka semakin besar kemungkinan siswa mencapai hasil belajar yang baik","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"49 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3116
Fitria Damayanti
Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh judi online di indonesia semakin meningkat kejadian tersebut terjadi karena ekonomi yang mendesak, dan menjadikan judi sebgai mata pencarian yang dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan di sekitar kita Permasalahan yang tentunya akan dibahas yaitu Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan dengan melakukan himbauan yang disebabkan oleh judi online sudah cukup bagus. Dan juga memberikan pemahaman pertanggung jawaban atau sanksi pelaku tindak pidana kejahatan yang diakibatkan judi online yang sudah diatur didalam KUHP
{"title":"ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF","authors":"Fitria Damayanti","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3116","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3116","url":null,"abstract":"Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh judi online di indonesia semakin meningkat kejadian tersebut terjadi karena ekonomi yang mendesak, dan menjadikan judi sebgai mata pencarian yang dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan di sekitar kita Permasalahan yang tentunya akan dibahas yaitu Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan dengan melakukan himbauan yang disebabkan oleh judi online sudah cukup bagus. Dan juga memberikan pemahaman pertanggung jawaban atau sanksi pelaku tindak pidana kejahatan yang diakibatkan judi online yang sudah diatur didalam KUHP","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"51 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140509939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3133
Ahmad Nur Fausy, Abshoril Fithry
Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Istitalah geelandangan dan pengemis di pakai untuk orang ataupun kelompok di masyarakat yang memiliki keaadan ekonomi yang kurang baik dan tidak mempunyai hunian serta rumah yang paten dan memiliki mata pencaharian dari hasil meminta minta kepada orang lain. Di indonesia sudah memiliki perarturan khusus mengenai gelandangan dan pengemis yakni pasal 504 dan pasal 505 namun adanya kedua pasal tersebut belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di indonesia. Dengan begitu penting peran pemerintah untuk melakukan atau mengadakan pemeliharaan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai mana yang telah tercantum di Praturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980. Dimana di dalam PP tersebut telah tercantum upaya pemeliharaan pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis.dimana upaya pemerintah tersebut di harapkan dapat menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang akan terjadi di kalangan masyarakat indonesia baik deperkotaan maupun di desa
{"title":"ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERDAP FENOMENA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG ADA DI MASYARAKAT","authors":"Ahmad Nur Fausy, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3133","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3133","url":null,"abstract":"Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Istitalah geelandangan dan pengemis di pakai untuk orang ataupun kelompok di masyarakat yang memiliki keaadan ekonomi yang kurang baik dan tidak mempunyai hunian serta rumah yang paten dan memiliki mata pencaharian dari hasil meminta minta kepada orang lain. Di indonesia sudah memiliki perarturan khusus mengenai gelandangan dan pengemis yakni pasal 504 dan pasal 505 namun adanya kedua pasal tersebut belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis di indonesia. Dengan begitu penting peran pemerintah untuk melakukan atau mengadakan pemeliharaan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai mana yang telah tercantum di Praturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980. Dimana di dalam PP tersebut telah tercantum upaya pemeliharaan pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis.dimana upaya pemerintah tersebut di harapkan dapat menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang akan terjadi di kalangan masyarakat indonesia baik deperkotaan maupun di desa","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"49 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：