Pub Date : 2024-01-10DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3145
Dewi Syara Ramadhani, Aswita Aswita, M. Zainuddin
Kasus kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse merupakan salah satu contoh pelanggaran hak lintas damai di perairan Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2021, Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat memimpin pengawasan di sekitar Pulau Pejantan mendapati kedua kapal tersebut sedang melakukan kegiatan pemindahan muatan minyak mentah dari satu kapal ke kapal lainnya dalam kondisi berhenti di lautan, tepatnya di sekitar Pulau Pejantan, Kepulauan Riau. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pedoman kebebasan memasuki wilayah perairan yang aman dalam UNCLOS 1982 dan bagaimana hak-hak bagain kepolisian yang aman bagi kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan investigasi hukum dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pedoman hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Bagian II, Bagian 3 yang terdiri dari Pasal 17 – 32. Kedua, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penahanan terhadap kapal MT Freya dan MT Horse selama 1 tahun, namun hukuman tersebut tidak perlu dilakukan dengan memaksakan waktu penilaian selama 2 tahun
{"title":"PENEGAKAN HUKUM KASUS PELANGGARAN HAK LINTAS DAMAI KAPAL TANKER IRAN DAN PANAMA DI INDONESIA","authors":"Dewi Syara Ramadhani, Aswita Aswita, M. Zainuddin","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3145","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3145","url":null,"abstract":"Kasus kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse merupakan salah satu contoh pelanggaran hak lintas damai di perairan Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2021, Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat memimpin pengawasan di sekitar Pulau Pejantan mendapati kedua kapal tersebut sedang melakukan kegiatan pemindahan muatan minyak mentah dari satu kapal ke kapal lainnya dalam kondisi berhenti di lautan, tepatnya di sekitar Pulau Pejantan, Kepulauan Riau. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pedoman kebebasan memasuki wilayah perairan yang aman dalam UNCLOS 1982 dan bagaimana hak-hak bagain kepolisian yang aman bagi kapal pengangkut besar MT Freya dan MT Horse sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan investigasi hukum dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pedoman hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Bagian II, Bagian 3 yang terdiri dari Pasal 17 – 32. Kedua, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penahanan terhadap kapal MT Freya dan MT Horse selama 1 tahun, namun hukuman tersebut tidak perlu dilakukan dengan memaksakan waktu penilaian selama 2 tahun","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"36 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3166
Eko Purwanto, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, Herowati Poesoko
Banyaknya keputusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan justru menimbulkan pesimisme dan sikap apatis di masyarakat. Soalnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Keadaan ini mengkhawatirkan karena keberadaan PTUN belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dalam kewenangan administratif pemerintah. Prinsip keadilan TUN yang mempercayakan kontrol peradilan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdistorsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika keputusan PTUN tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, bagaimana hukum dan masyarakat bisa mengontrol tata kelola yang dilakukan pejabat TUN. Ketentuan yang terdapat dalam UU PTUN dinilai sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan masyarakat. Misalnya, tidak ada pejabat peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memaksa terdakwa untuk menuruti putusan tersebut. Oleh karena itu UUdiubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pejabat TUN, apabila tidak menaati keputusan PTUN, dapat dikenakan tindakan paksa berupa kompensasi (dwangsom) dan sosial. Reintegrasi orang-orang yang tergabung tidak puas atas keputusan TUN pejabat TUN. Bahwa digunakannya tindakan paksaan dalam melaksanakan putusan TUN oleh pejabat TUN yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan TUN sangat mungkin diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 serta Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang artinya (upaya paksa).
{"title":"PUTUSAN TUN TIDAK DILAKSANAKAN : KONSEKUENSI HUKUM DAN UPAYA PAKSA BAGI PEJABAT TUN","authors":"Eko Purwanto, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, Herowati Poesoko","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3166","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3166","url":null,"abstract":"Banyaknya keputusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan justru menimbulkan pesimisme dan sikap apatis di masyarakat. Soalnya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Keadaan ini mengkhawatirkan karena keberadaan PTUN belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dalam kewenangan administratif pemerintah. Prinsip keadilan TUN yang mempercayakan kontrol peradilan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdistorsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika keputusan PTUN tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, bagaimana hukum dan masyarakat bisa mengontrol tata kelola yang dilakukan pejabat TUN. Ketentuan yang terdapat dalam UU PTUN dinilai sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan masyarakat. Misalnya, tidak ada pejabat peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memaksa terdakwa untuk menuruti putusan tersebut. Oleh karena itu UUdiubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pejabat TUN, apabila tidak menaati keputusan PTUN, dapat dikenakan tindakan paksa berupa kompensasi (dwangsom) dan sosial. Reintegrasi orang-orang yang tergabung tidak puas atas keputusan TUN pejabat TUN. Bahwa digunakannya tindakan paksaan dalam melaksanakan putusan TUN oleh pejabat TUN yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan TUN sangat mungkin diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 serta Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang artinya (upaya paksa).","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"39 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3150
R. Anggraini, Abshoril Fithry
Limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Di indonesia saat ini banyak kasus yang terjadi akibat limbah beracun hal ini disebabkan karena adanya ketidaksadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sekitar, terkadang banyak masyarakat yang menganggap remeh kelestarian lingkungan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu masyarakat seharusnya bisa sadar akan kelestarian lingkungan sehingga ekosistem di lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
{"title":"DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BERACUN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR","authors":"R. Anggraini, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3150","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3150","url":null,"abstract":"Limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Di indonesia saat ini banyak kasus yang terjadi akibat limbah beracun hal ini disebabkan karena adanya ketidaksadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sekitar, terkadang banyak masyarakat yang menganggap remeh kelestarian lingkungan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu masyarakat seharusnya bisa sadar akan kelestarian lingkungan sehingga ekosistem di lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"13 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3164
Siti Sunariyah, Herowati Poesoko, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, Muhammad Khalid Ali
BAPAS bertanggung jawab mulai dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan agar klien mampu mengembangkan potensinya untuk hidaup dan menghidupi keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian berjenis empiris ini melihat bagaimana di BAPAS Kelas II Pamekasan melaksanakan manat Peraturn tersebut dan dihasilkan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu klien anak dan klien dewasa dimana dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan arahan kepada BAPAS melaksanakan tugasnya melalui upaya Pembimbingan (konseling) untuk mencegah banyaknya residivis. Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
{"title":"EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI KONSELING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA RESIDIVIS (STUDI BAPAS KELAS II PAMEKASAN)","authors":"Siti Sunariyah, Herowati Poesoko, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, Muhammad Khalid Ali","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3164","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3164","url":null,"abstract":"BAPAS bertanggung jawab mulai dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan agar klien mampu mengembangkan potensinya untuk hidaup dan menghidupi keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian berjenis empiris ini melihat bagaimana di BAPAS Kelas II Pamekasan melaksanakan manat Peraturn tersebut dan dihasilkan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu klien anak dan klien dewasa dimana dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan arahan kepada BAPAS melaksanakan tugasnya melalui upaya Pembimbingan (konseling) untuk mencegah banyaknya residivis. Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"57 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3159
Rahadian Nizar Akbari, Abshoril Fithry
Aspek hak cipta menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI, terutama di industri media. AI memiliki potensi untuk menciptakan konten baru yang mungkin melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, AI dapat menciptakan musik, artikel, atau bahkan film yang mirip dengan karya yang sudah ada. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Disisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal dari karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, peraturan dan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan hukum dan peraturan baru yang dapat melindungi hak cipta di era AI. Permasalahan utamanya karena Permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI, Kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Permasalahan dalam menentukan penyelesaian dan kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Tantangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan AI dalam industri media untuk memastikan bahwa hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI tetap terlindungi, Perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak cipta dalam konteks AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memengaruhi hak cipta dalam industri media, termasuk bagaimana disrupsi AI mempengaruhi proses kreatif, distribusi, dan perlindungan hak cipta. Selain itu, penelitian ini mungkin juga bertujuan untuk menemukan solusi atau rekomendasi terkait dengan regulasi atau kebijakan yang dapat membantu melindungi hak cipta dalam konteks disrupsi AI. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja sama antara industri media, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi untuk menemukan solusi yang seimbang antara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi AI dan melindungi hak cipta para pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus berkembang
{"title":"MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA","authors":"Rahadian Nizar Akbari, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3159","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159","url":null,"abstract":"Aspek hak cipta menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI, terutama di industri media. AI memiliki potensi untuk menciptakan konten baru yang mungkin melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, AI dapat menciptakan musik, artikel, atau bahkan film yang mirip dengan karya yang sudah ada. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak cipta atas karya tersebut. Disisi lain, AI juga dapat digunakan untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat membantu perusahaan media dalam melacak penggunaan ilegal dari karya mereka dan mengambil tindakan yang tepat. Namun, peraturan dan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk merumuskan hukum dan peraturan baru yang dapat melindungi hak cipta di era AI. Permasalahan utamanya karena Permasalahan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI, Kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Permasalahan dalam menentukan penyelesaian dan kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI, Tantangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan AI dalam industri media untuk memastikan bahwa hak cipta dari karya-karya yang dihasilkan oleh AI tetap terlindungi, Perlu adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai hak cipta dalam konteks AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memengaruhi hak cipta dalam industri media, termasuk bagaimana disrupsi AI mempengaruhi proses kreatif, distribusi, dan perlindungan hak cipta. Selain itu, penelitian ini mungkin juga bertujuan untuk menemukan solusi atau rekomendasi terkait dengan regulasi atau kebijakan yang dapat membantu melindungi hak cipta dalam konteks disrupsi AI. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja sama antara industri media, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi untuk menemukan solusi yang seimbang antara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi AI dan melindungi hak cipta para pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus berkembang","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"36 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pohon pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah ditemukan di daerah sumenep, Daerah tersebut masih belum ada yang menggunakan metode kultur jaringan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium biokimia/analisa hasil pertanian Universitas Wiraraja Madura. Media yang digunakan yaitu agar,bonggol pohon pisang dan bakterioksida yang berperan untuk membunuh bakteri dengan metode kultur jaringan. Bertujuan unruk memperbanyak bibit pohon pisang. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkembangan dalam explan yang ditanam dan tingkat keberhasilannya 0% karna kurangnya kesadaran peneliti untuk mengikuti peraturan Laboratorium saat proses penanaman explan ke media agar. Pada saat pengamatan hari ke tujuh media agar mengalami kontaminasi bakteri dan jamur. Kontaminasi tersebut diperkirakan terjadi pada saat penanaman eksplan ke suatu media agar. Cara membedakan media agar yang terkontaminasi bakteri dan jamur dapat dilihat dari bentuk agar yang berlendir atau tumbuh bulu halus diatas permukaannya
{"title":"PERBANYAK BIBIT POHON PISANG ( Musa paradisiaca L) DENGAN METODE KULTUR JARINGAN","authors":"Fairus Sakinah, Sindy Auliya, Eva Nurmala, Jamaluddin Wahid, Faisal Firdaus, Rizal Andi Syabana","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3153","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3153","url":null,"abstract":"Kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pohon pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah ditemukan di daerah sumenep, Daerah tersebut masih belum ada yang menggunakan metode kultur jaringan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium biokimia/analisa hasil pertanian Universitas Wiraraja Madura. Media yang digunakan yaitu agar,bonggol pohon pisang dan bakterioksida yang berperan untuk membunuh bakteri dengan metode kultur jaringan. Bertujuan unruk memperbanyak bibit pohon pisang. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkembangan dalam explan yang ditanam dan tingkat keberhasilannya 0% karna kurangnya kesadaran peneliti untuk mengikuti peraturan Laboratorium saat proses penanaman explan ke media agar. Pada saat pengamatan hari ke tujuh media agar mengalami kontaminasi bakteri dan jamur. Kontaminasi tersebut diperkirakan terjadi pada saat penanaman eksplan ke suatu media agar. Cara membedakan media agar yang terkontaminasi bakteri dan jamur dapat dilihat dari bentuk agar yang berlendir atau tumbuh bulu halus diatas permukaannya","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"27 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3152
D. Apriyani, Unang Unang, Enok Sumarsih, Januar Arifin Ruslan
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelayakan usahatani padi sawah yang mendapatkan pengairan irigasi dan non irigasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Metode analisis menggunakan rumus matematis R/C ratio dan Break Event Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata responden petani padi sawah non irigasi (Desa Pasir Panjang) sebesar Rp 818.056,- sedangkan petani padi sawah irigasi (Desa Batusumur) mengalami kerugian Rp 561.811,- per musim tanam. Tingkat efisiensi petani padi non irigasi sebesar 1.26 dengan tingkat BEP unit sebesar 237 kg/0,17 ha, sedangkan pada usaha budidaya padi sawah irigasi menunjukkan nilai 0,82 yang berarti tidak efisien atau tidak layak diusahakan
{"title":"STUDI KOMPARATIF KELAYAKAN USAHA BUDIDAYA PADI SAWAH IRIGASI DAN NON IRIGASI DI KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA","authors":"D. Apriyani, Unang Unang, Enok Sumarsih, Januar Arifin Ruslan","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3152","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3152","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kelayakan usahatani padi sawah yang mendapatkan pengairan irigasi dan non irigasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Metode analisis menggunakan rumus matematis R/C ratio dan Break Event Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata responden petani padi sawah non irigasi (Desa Pasir Panjang) sebesar Rp 818.056,- sedangkan petani padi sawah irigasi (Desa Batusumur) mengalami kerugian Rp 561.811,- per musim tanam. Tingkat efisiensi petani padi non irigasi sebesar 1.26 dengan tingkat BEP unit sebesar 237 kg/0,17 ha, sedangkan pada usaha budidaya padi sawah irigasi menunjukkan nilai 0,82 yang berarti tidak efisien atau tidak layak diusahakan","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3156
Khairunnisa Nadiawaty Anggraini, Melloukey Ardan
Proyek dinyatakan berhasil apabila jumlah biaya yang dikeluarkan secara efisien, waktu pengerjaan yang tepat, dan baiknya kualitas produk yang dihasilkan. Dalam dunia konstruksi, faktor biaya adalah bahan pertimbangan yang paling utama karena jumlah investasinya yang besar serta bersifat rentan terhadap resiko kegagalan. Pentingnya perkiraan biaya harus dilakukan dalam pengelolaan biaya proyek secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode kerja apa saja yang paling efektif dan efisien dari segi biaya pada pekerjaan saluran irigasi dengan Metode Beton Konvensional dan Beton Precast. maka diperoleh Rencana Anggaran Biaya pada kedua metode tersebut. Rencana Anggaran Biaya yang didapatkan pada pekerjaan metode precast sebesar Rp.86.143.837, sedangkan Rencana Anggaran Biaya untuk Metode Konvensional sebesar Rp.189.914.763,38. Untuk harga pekerjaan per satu meter yang didapatkan pada pekerjaan Metode Precast sebesar Rp.319.051,00, sedangkan Metode Konvensional sebesar Rp.703.388,00. Kemudian untuk selisih pekerjaan per satu meter hasil dari pekerjaan Metode Precast dengan Metode Konvensional sebesar Rp.103.770.927,15. Adanya perbedaan dan persamaan pada dua metode ini, penggunaan metode precast dengan peningkatan anggaran 5,4%, tetap dapat dijadikan alternatif dapat dipertimbangkan dari sisi kemudahan dalam pelaksanaannya
{"title":"ANALISIS PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA SALURAN IRIGASI METODE PRECAST DAN METODE KONVENSIONAL","authors":"Khairunnisa Nadiawaty Anggraini, Melloukey Ardan","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3156","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3156","url":null,"abstract":"Proyek dinyatakan berhasil apabila jumlah biaya yang dikeluarkan secara efisien, waktu pengerjaan yang tepat, dan baiknya kualitas produk yang dihasilkan. Dalam dunia konstruksi, faktor biaya adalah bahan pertimbangan yang paling utama karena jumlah investasinya yang besar serta bersifat rentan terhadap resiko kegagalan. Pentingnya perkiraan biaya harus dilakukan dalam pengelolaan biaya proyek secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode kerja apa saja yang paling efektif dan efisien dari segi biaya pada pekerjaan saluran irigasi dengan Metode Beton Konvensional dan Beton Precast. maka diperoleh Rencana Anggaran Biaya pada kedua metode tersebut. Rencana Anggaran Biaya yang didapatkan pada pekerjaan metode precast sebesar Rp.86.143.837, sedangkan Rencana Anggaran Biaya untuk Metode Konvensional sebesar Rp.189.914.763,38. Untuk harga pekerjaan per satu meter yang didapatkan pada pekerjaan Metode Precast sebesar Rp.319.051,00, sedangkan Metode Konvensional sebesar Rp.703.388,00. Kemudian untuk selisih pekerjaan per satu meter hasil dari pekerjaan Metode Precast dengan Metode Konvensional sebesar Rp.103.770.927,15. Adanya perbedaan dan persamaan pada dua metode ini, penggunaan metode precast dengan peningkatan anggaran 5,4%, tetap dapat dijadikan alternatif dapat dipertimbangkan dari sisi kemudahan dalam pelaksanaannya","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"17 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3158
Muhammad Sultan Mubaraq Saragih, Tika Ermita Wulandari
Permasalahan geoteknik merupakan salah satu permasalahan geoteknik adalah penurunan dan daya dukung tanah yang merupakan pondasi dari jalan tol. Perbaikan tanah dengan cara Replacement pergantian tanah dengan pembebanan Preloading merupakan salah satu metode yang popular digunakan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analitis ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi secara analitis menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe mesh very fine dengan settlement plate dilapangan, mengalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D dengan tipe mesh yaitu very fine dengan dat settlement plate yang ada dilapangan. Dari hasil analisis diperoleh lama waktu konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D 149 hari sedangkan waktu penurunan dari hasil data settlement plate 39 hari dan besar penurunan konsolidasi menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe very fine = 0,056 m sedangkan besar penurunan dari hasil data settlement plste sebesar = 0,416 m dengan perbandingan persentasinya 86,53% dengan angka faktor keamanan yang diperoleh sebesar 1,745. Dapat disimpulkan perbedaan hasil data lapangan dan hasil analisis pada Plaxis 2D yang cukup jauh dkarenakan data yang didapat tidak semua dimiliki untuk setiap lapisan tanah.
{"title":"ANALISIS KONSOLIDASI DENGAN KOMBINASI METODE REPLACEMENT DAN PRELOADING MENGGUNAKAN PLAXIS PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU – PADANG","authors":"Muhammad Sultan Mubaraq Saragih, Tika Ermita Wulandari","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3158","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3158","url":null,"abstract":"Permasalahan geoteknik merupakan salah satu permasalahan geoteknik adalah penurunan dan daya dukung tanah yang merupakan pondasi dari jalan tol. Perbaikan tanah dengan cara Replacement pergantian tanah dengan pembebanan Preloading merupakan salah satu metode yang popular digunakan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan geser tanah lunak. Analitis ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi secara analitis menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe mesh very fine dengan settlement plate dilapangan, mengalisis dan membandingkan besar penurunan konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D dengan tipe mesh yaitu very fine dengan dat settlement plate yang ada dilapangan. Dari hasil analisis diperoleh lama waktu konsolidasi dengan pemodelan Plaxis 2D 149 hari sedangkan waktu penurunan dari hasil data settlement plate 39 hari dan besar penurunan konsolidasi menggunakan pemodelan Plaxis 2D menggunakan tipe very fine = 0,056 m sedangkan besar penurunan dari hasil data settlement plste sebesar = 0,416 m dengan perbandingan persentasinya 86,53% dengan angka faktor keamanan yang diperoleh sebesar 1,745. Dapat disimpulkan perbedaan hasil data lapangan dan hasil analisis pada Plaxis 2D yang cukup jauh dkarenakan data yang didapat tidak semua dimiliki untuk setiap lapisan tanah.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-08DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3162
Fikri Fikri, Herowati Poesoko, Z. Zainuri, Muhammad Khalid Ali
Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang- undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif. Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menerapkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yakni Good Governance. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
{"title":"FREIES ERMESSEN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI KONSEP WELFARE STATE DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA","authors":"Fikri Fikri, Herowati Poesoko, Z. Zainuri, Muhammad Khalid Ali","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3162","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3162","url":null,"abstract":"Freies Ermessen ini menimbulkan implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif untuk membuat peraturan perundang- undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan DPR, hak delegasi untuk membuat peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang, dan droit function atau kewenangan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif. Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menerapkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yakni Good Governance. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"98 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139640626","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：