Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan potensi mereka berdasarkan pada minat belajar, kesiapan, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan asesmen tes diagnostik pada awal proses pembelajaran untuk memastikan tingkat kemampuan awal siswa dan berfungsi sebagai pedoman untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Namun, penggunaan tes diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur mengenai penggunaan tes diagnostik dalam model pembelajaran berdiferensiasi. Studi literatur ini diperoleh dari 25 artikel penelitian ilmiah yang telah diterbitkan dalam rentang waktu 2013-2023 dengan menggunakan Google Scholar. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, sebab pembelajaran ini menekankan pada kemampuan, pemahaman, minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan tes diagnostik agar guru dapat mengetahui dan memetakan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar berdasarkan gaya belajar, minat, kesiapan belajar, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mereka sebelum memulai pembelajaran tersebut.
{"title":"PENGGUNAAN TES DIAGNOSTIK DALAM MODEL PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI","authors":"Mellia Alifiana, Anik Anekawati, Helliyatul Matlubah","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3123","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3123","url":null,"abstract":"Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan potensi mereka berdasarkan pada minat belajar, kesiapan, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan asesmen tes diagnostik pada awal proses pembelajaran untuk memastikan tingkat kemampuan awal siswa dan berfungsi sebagai pedoman untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Namun, penggunaan tes diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur mengenai penggunaan tes diagnostik dalam model pembelajaran berdiferensiasi. Studi literatur ini diperoleh dari 25 artikel penelitian ilmiah yang telah diterbitkan dalam rentang waktu 2013-2023 dengan menggunakan Google Scholar. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, sebab pembelajaran ini menekankan pada kemampuan, pemahaman, minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan tes diagnostik agar guru dapat mengetahui dan memetakan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar berdasarkan gaya belajar, minat, kesiapan belajar, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mereka sebelum memulai pembelajaran tersebut.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"46 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510260","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3130
Rafika Ayu Mediyanti, Abshoril Fithry
Kemajuan dan pertumbuhan teknologi, khususnya internet, sangat berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia. Namun, seiring berkembangnya internet, risiko pembajakan data pribadi di kalangan pengguna layanan internet juga meningkat, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Meskipun data pribadi merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memastikan hukuman hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan yang melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif, dan setiap jenis perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi memerlukan wadah atau wadah penerapannya. . 2. Dampak hukum bagi mereka yang menyalahgunakan informasi pribadi. Menurut undang-undang, tindakan ancaman dan intimidasi terhadap individu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Peraturan mengenai hak privasi atas data pribadi merupakan wujud pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI MENURUT UU ITE PASAL 26 YANG DISALAHGUNAKAN","authors":"Rafika Ayu Mediyanti, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3130","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3130","url":null,"abstract":"Kemajuan dan pertumbuhan teknologi, khususnya internet, sangat berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia. Namun, seiring berkembangnya internet, risiko pembajakan data pribadi di kalangan pengguna layanan internet juga meningkat, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Meskipun data pribadi merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, penelitian ini berupaya memastikan hukuman hukum bagi mereka yang melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan peraturan yang melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan hukum represif, dan setiap jenis perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi memerlukan wadah atau wadah penerapannya. . 2. Dampak hukum bagi mereka yang menyalahgunakan informasi pribadi. Menurut undang-undang, tindakan ancaman dan intimidasi terhadap individu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Peraturan mengenai hak privasi atas data pribadi merupakan wujud pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"14 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3135
Firda Firda, Habibi Habibi, Helliyatul Matlubah
Pembelajaran IPA cenderung bersifat hafalan, dan belum banyak yang mengintegrasikan tradisi, budaya serta potensi lokal daerah dengan materi yang dipelajari. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab pembelajaran IPA tidak kontekstual. Dalam beberapa penelitian sudah mulai diterapkan integrasi potensi lokal pada mata pelajaran IPA. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual IPA berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review dengan mengumpulkan artikel jurnal pada database Google Scholar. Hasil penelitian membuktikan dengan diterapkannya pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep dapat meningkatkan beberapa aspek antara lain, 1) aktivitas belajar, 2) hasil belajar, 3) pemahaman, 4) pengalaman langsung, 5) berpikir kritis, 6) motivasi belajar, dan 7) prestasi belajar. Selain itu, kajian literatur ini menemukan tiga kendala atau permasalahan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal dalam pembelajaran IPA diantaranya yaitu 1) sarana dan prasarana 2) keterbatasan waktu serta, 3) terbatasnya pengalaman guru terhadap pembelajaran terancang.
{"title":"PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL IPA BERBASIS POTENSI LOKAL BAGI SISWA KEPULAUAN SUMENEP","authors":"Firda Firda, Habibi Habibi, Helliyatul Matlubah","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3135","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3135","url":null,"abstract":"Pembelajaran IPA cenderung bersifat hafalan, dan belum banyak yang mengintegrasikan tradisi, budaya serta potensi lokal daerah dengan materi yang dipelajari. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab pembelajaran IPA tidak kontekstual. Dalam beberapa penelitian sudah mulai diterapkan integrasi potensi lokal pada mata pelajaran IPA. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual IPA berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode narrative literature review dengan mengumpulkan artikel jurnal pada database Google Scholar. Hasil penelitian membuktikan dengan diterapkannya pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal khususnya di Kepulauan Sumenep dapat meningkatkan beberapa aspek antara lain, 1) aktivitas belajar, 2) hasil belajar, 3) pemahaman, 4) pengalaman langsung, 5) berpikir kritis, 6) motivasi belajar, dan 7) prestasi belajar. Selain itu, kajian literatur ini menemukan tiga kendala atau permasalahan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal dalam pembelajaran IPA diantaranya yaitu 1) sarana dan prasarana 2) keterbatasan waktu serta, 3) terbatasnya pengalaman guru terhadap pembelajaran terancang.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"50 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3137
Nurul Maghfirah, Abshoril Fithry
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pada pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya,ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karenahal tersebut berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi.Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara.Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian pada data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum berlaku terhadap pelanggaran terhadap program dan data komputer, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalammenegakkan hukum dalam kasus-kasus ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna tentang upaya perlindungan system hukum terhadap ancaman terhadap komputasi danteknologiinformasi. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip,sertanorma hokum yangsaatini berlaku di Indonesia.
{"title":"ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KERUSAKAN PROGRAM DAN DATA KOMPUTER (Studi kasus perlindungan sistem hukum informatika)","authors":"Nurul Maghfirah, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3137","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3137","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pada pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya,ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karenahal tersebut berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi.Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara.Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian pada data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum berlaku terhadap pelanggaran terhadap program dan data komputer, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalammenegakkan hukum dalam kasus-kasus ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna tentang upaya perlindungan system hukum terhadap ancaman terhadap komputasi danteknologiinformasi. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip,sertanorma hokum yangsaatini berlaku di Indonesia.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"28 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3136
Farilla Khotimah Zain, Lutfiana Fazat Azizah, Jefri Nur Hidayat
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis literatur terkait peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi IPA melalui model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah study literature review, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis literatur yang dipilih dari beberapa sumber menjadi kesimpulan dan ide baru. Hasil dari penelitan ini yaitu siswa dapat mampu menyatakan pendapat, tanggap, dapat mengajukan pertanyaaan dengan baik, terampil dalam berkomunikasi, termotivasi untuk mempelajari materi dengan baik dan bekerja keras sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan baik. Manfaat penelitian ini bagi pembaca yaitu untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
{"title":"ANALISIS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP","authors":"Farilla Khotimah Zain, Lutfiana Fazat Azizah, Jefri Nur Hidayat","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3136","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3136","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis literatur terkait peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi IPA melalui model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah study literature review, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis literatur yang dipilih dari beberapa sumber menjadi kesimpulan dan ide baru. Hasil dari penelitan ini yaitu siswa dapat mampu menyatakan pendapat, tanggap, dapat mengajukan pertanyaaan dengan baik, terampil dalam berkomunikasi, termotivasi untuk mempelajari materi dengan baik dan bekerja keras sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan baik. Manfaat penelitian ini bagi pembaca yaitu untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"54 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3132
Moh. Agus Herdi Kurniawan, Abshoril Fithry
Pelecehan sexual adalah perilaku pendekatan -pendekatan yang terkait dengan hebungan Seks yang tak dinginkan, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relah kuasa dan aja gender, yang berakibat penderitaan fisik atau mental. Korban Pelecehan sexual bisa siapa saja. Walaupun secara umum wanita sering mendapat Sorotan Sebagai korban Pelecehan sexual akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa Pelecehan sexual juga dapat terjadi dan dialami laki-laki, Pandangan masyarakat terhadap kekerasan Sexual hingga saat ini masih dirasa Sempit, Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat kepublik khususnya pelecehan Sexual yang dialam laki-laki. Kasus seperti ini jarang mencul ke publik dan juga Lidak berproses Secara. Hukum penyebabnya banyak anggapan yang menganggap laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku pelecehan Sexual karena diangap lebih kuat daripada perempuan, korban Laki-Laki di hadapkan oleh pandangan maskulinitas akan merasa malu atau ragu untuk melapor atau berbicara ketika dirinya menjadi korban pelecehan sexual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan mendekati masalah pelecehan Sexual yang dia alami laki-laki dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang Pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Di Indonesia masih perlu Legalitas hukum yang mengatur khusus dan membahas kekerasan dan pelecehan seksual yang di alami laki-laki, Seperti pentingnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan Kekerasan Sexual (RUU PKS) yang khusus mengatur tindak Pidana pelecehan sexul baik secara verbal dan non verbal (fisik maupun non fisik)
{"title":"ANALISIS SANKSI PIDANA PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEXUAL YANG DI ALAMI LAKI-LAKI SECARA VERBAL","authors":"Moh. Agus Herdi Kurniawan, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3132","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3132","url":null,"abstract":"Pelecehan sexual adalah perilaku pendekatan -pendekatan yang terkait dengan hebungan Seks yang tak dinginkan, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relah kuasa dan aja gender, yang berakibat penderitaan fisik atau mental. Korban Pelecehan sexual bisa siapa saja. Walaupun secara umum wanita sering mendapat Sorotan Sebagai korban Pelecehan sexual akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa Pelecehan sexual juga dapat terjadi dan dialami laki-laki, Pandangan masyarakat terhadap kekerasan Sexual hingga saat ini masih dirasa Sempit, Banyak kasus yang tidak terkuak dan mencuat kepublik khususnya pelecehan Sexual yang dialam laki-laki. Kasus seperti ini jarang mencul ke publik dan juga Lidak berproses Secara. Hukum penyebabnya banyak anggapan yang menganggap laki-laki tidak mungkin mendapatkan perilaku pelecehan Sexual karena diangap lebih kuat daripada perempuan, korban Laki-Laki di hadapkan oleh pandangan maskulinitas akan merasa malu atau ragu untuk melapor atau berbicara ketika dirinya menjadi korban pelecehan sexual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan mendekati masalah pelecehan Sexual yang dia alami laki-laki dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang Pasal 289 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.Di Indonesia masih perlu Legalitas hukum yang mengatur khusus dan membahas kekerasan dan pelecehan seksual yang di alami laki-laki, Seperti pentingnya pengesahan rancangan undang-undang penghapusan Kekerasan Sexual (RUU PKS) yang khusus mengatur tindak Pidana pelecehan sexul baik secara verbal dan non verbal (fisik maupun non fisik)","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"54 11-12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3138
Norin Putri Pradini, Abshoril Fithry
Noodwer merupakan keadaan pembelaan terpaksa dalam upaya pemelaan diri sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KITAB Undang-undang Hukum Pidana yang mampu menghapus elemen “melawan hukum” dari perbuatan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak korban pada tindak pidana homoseksual yang berakibat cacat permanen serta bagaimana tanggung jawab pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan sumber hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum melalui undang-undang dan literature lainnya. Dalam pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa tidak akan di kenai sanksi atau di hapuskan mengenai pemidanaannya sesuai dengan yang tercantum di dalamnya, karena di dalam tindakan pembelaan terpaksa tidak ada unsur kesalahan
{"title":"NOODWER DALAM TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL YANG MENGAKIBATKAN CACAT PERMANEN BAGI PELAKU","authors":"Norin Putri Pradini, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3138","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3138","url":null,"abstract":"Noodwer merupakan keadaan pembelaan terpaksa dalam upaya pemelaan diri sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KITAB Undang-undang Hukum Pidana yang mampu menghapus elemen “melawan hukum” dari perbuatan tersebut. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak korban pada tindak pidana homoseksual yang berakibat cacat permanen serta bagaimana tanggung jawab pelaku adanya noodwer dalam tindak pidana homoseksual yang mengakibatkan cacat permanen bagi pelaku. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan sumber hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum melalui undang-undang dan literature lainnya. Dalam pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa tidak akan di kenai sanksi atau di hapuskan mengenai pemidanaannya sesuai dengan yang tercantum di dalamnya, karena di dalam tindakan pembelaan terpaksa tidak ada unsur kesalahan","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":" 31","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139640479","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3119
Anjani Anjani, Abshoril Fithry
Inses merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai ikatan darah. Rumusan masalah dari artikel ini adalah membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban inses dalam perundang-undangan dan bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan penelusuran hukum melalui undang-undang dan literatur lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban inses diatur dalam undang-undang terkait, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan korban dan saksi dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai perlindungan anak. Sedangkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dengan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, maka sanksi pidananya akan ditambah dengan 1/3 tahun dari sanksi pidana yang ada.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN INSES DI INDONESIA","authors":"Anjani Anjani, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3119","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3119","url":null,"abstract":"Inses merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mempunyai ikatan darah. Rumusan masalah dari artikel ini adalah membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban inses dalam perundang-undangan dan bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan penelusuran hukum melalui undang-undang dan literatur lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban inses diatur dalam undang-undang terkait, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan korban dan saksi dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai perlindungan anak. Sedangkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dengan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, maka sanksi pidananya akan ditambah dengan 1/3 tahun dari sanksi pidana yang ada.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"12 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140509907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3121
RA. Wanda Sari Sakinah, Abshoril Fithry
Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah program pemberian bantuan tunai untuk anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun ternyata masih banyak kasus proses penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu membahas tentang penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang kewenangan universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar dan tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang masih belum tepat sasaran dengan tujuan apa saja kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana dan untuk mengetahui pertanggung jawaban universits terkait penyaluran dana beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran.Metode penelitian in menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan inii berisi Apa kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana kartu indonesia pintar serta Bagaimana tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Untuk mencapai keadilan, maka universitas harus memiliki tindakan untuk mencegah terjadinya penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan cara verifikasi data. Pihak universitas harus memastikan keakuratan data mahasiswa penerima beasiswa dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini berupa upaya dari universitas untuk mengurangi angka kasus penyaluran dana kip yang tidak tepat sasaran dengan dengan membuat kewenangan. Dan juga memberikan pemahaman tentang pertanggung jawaban dari pihak universitas terkait masalah tersebut
{"title":"ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS DALAM PENYALURAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR YANG TIDAK TEPAT SASARAN","authors":"RA. Wanda Sari Sakinah, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3121","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3121","url":null,"abstract":"Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah program pemberian bantuan tunai untuk anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun ternyata masih banyak kasus proses penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu membahas tentang penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang kewenangan universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar dan tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang masih belum tepat sasaran dengan tujuan apa saja kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana dan untuk mengetahui pertanggung jawaban universits terkait penyaluran dana beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran.Metode penelitian in menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan inii berisi Apa kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana kartu indonesia pintar serta Bagaimana tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Untuk mencapai keadilan, maka universitas harus memiliki tindakan untuk mencegah terjadinya penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan cara verifikasi data. Pihak universitas harus memastikan keakuratan data mahasiswa penerima beasiswa dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini berupa upaya dari universitas untuk mengurangi angka kasus penyaluran dana kip yang tidak tepat sasaran dengan dengan membuat kewenangan. Dan juga memberikan pemahaman tentang pertanggung jawaban dari pihak universitas terkait masalah tersebut","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"18 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3122
Hoirul Rizal, Abshoril Fithry
Urgensi dari Penelitian ini adalah melihat bagaimana pertanggungjwaban pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi khususnya dalam memengaruhi stabilitas ekonomi negara akibat kerugian keuangan yang timbul dilihat dari kepastian hukum. Metode penelitian skripsi ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran literatur hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban uang pengganti dari tindak pidana korupsi dan mekanisme peradilan pidananya. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan tersebut dan menilai sejauh mana kepastian hukum tercermin dalam mekanisme hukum yang digunakan dalam praktik peradilan pidana korupsi terkait pertanggungjawaban uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak diarahkan pada norma samar, khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang tidak ada besaran ganti kerugian melalui uang pengganti dan dinilai belum optimal dan kurang direncanakan dengan baik oleh para perancang undang-undang sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara. Serta Mekanisme penegakan hukum melalui peradilan pidana terkait pertanggungjawaban uang pengganti yang memiliki dinamika didalamnya.
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA STABILITAS EKONOMI DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM","authors":"Hoirul Rizal, Abshoril Fithry","doi":"10.24929/snapp.v2i1.3122","DOIUrl":"https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3122","url":null,"abstract":"Urgensi dari Penelitian ini adalah melihat bagaimana pertanggungjwaban pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi khususnya dalam memengaruhi stabilitas ekonomi negara akibat kerugian keuangan yang timbul dilihat dari kepastian hukum. Metode penelitian skripsi ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran literatur hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban uang pengganti dari tindak pidana korupsi dan mekanisme peradilan pidananya. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan tersebut dan menilai sejauh mana kepastian hukum tercermin dalam mekanisme hukum yang digunakan dalam praktik peradilan pidana korupsi terkait pertanggungjawaban uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak diarahkan pada norma samar, khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang tidak ada besaran ganti kerugian melalui uang pengganti dan dinilai belum optimal dan kurang direncanakan dengan baik oleh para perancang undang-undang sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara. Serta Mekanisme penegakan hukum melalui peradilan pidana terkait pertanggungjawaban uang pengganti yang memiliki dinamika didalamnya.","PeriodicalId":516724,"journal":{"name":"Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi","volume":"47 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：