Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perkara wanprestasi terhadap Pembangunan RTG serta mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestasi Pembangunan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT MTR , Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Berdasarkan hasil penelitian, dalam perkara ini menimbulkan 2 hubungan hukum, yaitu antara PPK dengan CV. Graha Permata dan CV. Graha Permata dengan UD. Ina’s Enterprise. Selain itu majelis hakim menyatakan tergugat terbukti bersalah dengan melakukan wanprestasi, dan tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat selaku pihak yang dirugikan
{"title":"Analisa Yuridis Wanprestasi Terhadap Pembangunan Rumah Tahan Gempa","authors":"Nur Aini Indrasari, Zaenal Arifin Dilaga","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2163","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2163","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perkara wanprestasi terhadap Pembangunan RTG serta mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestasi Pembangunan Rumah Tahan Gempa dalam Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT MTR , Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Berdasarkan hasil penelitian, dalam perkara ini menimbulkan 2 hubungan hukum, yaitu antara PPK dengan CV. Graha Permata dan CV. Graha Permata dengan UD. Ina’s Enterprise. Selain itu majelis hakim menyatakan tergugat terbukti bersalah dengan melakukan wanprestasi, dan tergugat harus membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat selaku pihak yang dirugikan","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84801207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan P3K yang di terapkan perusahaan terhadap pekerja dan bentuk pertanggungjawaban PT Alfaria Trijaya Tbk jika terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan P3K di PT Alfaria Trijaya Tbk, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja . Mulai dari Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Lemari atau Kotak P3K dan isinya; Alat Evakuasi dan Transportasi. Akan tetapi PT Alfaria Trijaya Tbk dalam penerapan P3K masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pertanggung jawaban PT Alfaria Trijaya Tbk apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, adapun bentuk pertanggung jawaban diantaranya:. Seperti Pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K), Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meliputi Penggantian biaya transportasi; Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB); Santunan cacat; Santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus; Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (protheses); Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; Beasiswa Pendidikan.
{"title":"Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan","authors":"Baiq Indi Cahya Aulya, Any Suryani Hamzah","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2136","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2136","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan P3K yang di terapkan perusahaan terhadap pekerja dan bentuk pertanggungjawaban PT Alfaria Trijaya Tbk jika terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan P3K di PT Alfaria Trijaya Tbk, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja . Mulai dari Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Lemari atau Kotak P3K dan isinya; Alat Evakuasi dan Transportasi. Akan tetapi PT Alfaria Trijaya Tbk dalam penerapan P3K masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pertanggung jawaban PT Alfaria Trijaya Tbk apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, adapun bentuk pertanggung jawaban diantaranya:. Seperti Pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K), Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meliputi Penggantian biaya transportasi; Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB); Santunan cacat; Santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus; Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (protheses); Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; Beasiswa Pendidikan.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83418196","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan pertanggung jawaban tergugat dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang merupakan tanah hak milik dari penggugat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pedekatan perundang undangan, konsepsi dan kasus. Hasil penelitian adalah majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi, perjanjian dapat dibatalkan dan objek dipindah tangankan kembali kepada penggugat dan objek dipindah tangankan kembali kepada penggugat. Serta Tergugat harus membayar ganti rugi sebagai pertanggungjawaban
{"title":"Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Objek Tanah Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing","authors":"Muhammad Azzura Notariano, A. Rahman","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2135","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2135","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 299/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan pertanggung jawaban tergugat dalam perjanjian sewa menyewa tanah yang merupakan tanah hak milik dari penggugat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pedekatan perundang undangan, konsepsi dan kasus. Hasil penelitian adalah majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi, perjanjian dapat dibatalkan dan objek dipindah tangankan kembali kepada penggugat dan objek dipindah tangankan kembali kepada penggugat. Serta Tergugat harus membayar ganti rugi sebagai pertanggungjawaban","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80541878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian pembangunan perumahan Nomor 694/PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum yuridis juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menyebutkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam: 694/PK/Pdt/2017 berdasar pada pertimbangan hakim dari amar putusan pengadilan sebelumnya serta peraturan yang mengatur tentang wanprestasi; (2) Akibat hukum yang timbul dari perkara wanprestasi ini adalah perjanjian tersebut dibatalkan secara sah dan Pihak Pemohon Peninjauan Kembali membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali, bunga serta membayar biaya perkara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
{"title":"Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Wanprestasi Pembangunan Perumahan","authors":"Ida Ayu Anom Tri Laksmi, Aris Munandar","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2149","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2149","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian pembangunan perumahan Nomor 694/PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum yuridis juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menyebutkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana yang tertuang dalam: 694/PK/Pdt/2017 berdasar pada pertimbangan hakim dari amar putusan pengadilan sebelumnya serta peraturan yang mengatur tentang wanprestasi; (2) Akibat hukum yang timbul dari perkara wanprestasi ini adalah perjanjian tersebut dibatalkan secara sah dan Pihak Pemohon Peninjauan Kembali membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali, bunga serta membayar biaya perkara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73338086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap karyawan Alfamart yang bekerja pada malam hari pada perusahaan Alfamart yang beroperasi 24 jam dan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja.Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian yang pertama, menunjukan bahwa perlindungan hukum di perusahaan Alfamart bagi karyawan yang berada di gerai 24 jam sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari perlindungan ekonomis, perlindungan teknis dan perlindungan sosial. Kedua, perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan apabila terjadi suatu kecelakaan yang di kategorikan sebagai kecelakaan kerja.
{"title":"Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Perusahaan Alfamart Yang Beroperasi 24 Jam Terhadap Karyawan Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari","authors":"Muhammad Zikril Amin, H. Husni","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2200","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2200","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap karyawan Alfamart yang bekerja pada malam hari pada perusahaan Alfamart yang beroperasi 24 jam dan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja.Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian yang pertama, menunjukan bahwa perlindungan hukum di perusahaan Alfamart bagi karyawan yang berada di gerai 24 jam sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku mulai dari perlindungan ekonomis, perlindungan teknis dan perlindungan sosial. Kedua, perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan apabila terjadi suatu kecelakaan yang di kategorikan sebagai kecelakaan kerja.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"141 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75119628","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian dalam pemanfaatan tanah antara STIE AMM Mataram dengan Pemerintah Lombok Barat, serta kepastian hukum yang diberikan berdasarkan Putusan PTTUN Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan,dan Konseptual. Setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti didapatkan fakta pemanfataan tanah pemerintah Lombok Barat oleh pihak STIE AMM didasarkan perjanjian pinjam pakai yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati No. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Lombok Barat, terkait Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat berdasarkan putusan No.132/B/2021/PTTUN SBY mengadili dan menyatakan tindakan Pemerintah Lombok Barat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang serta memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat
{"title":"Perjanjian Pinjam Pakai Aset Pemda Lombok Barat Dengan Stie Amm Kota Mataram","authors":"Muhamad Izrul Gunawan, Wiwiek Wahyuningsih","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2164","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2164","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian dalam pemanfaatan tanah antara STIE AMM Mataram dengan Pemerintah Lombok Barat, serta kepastian hukum yang diberikan berdasarkan Putusan PTTUN Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan,dan Konseptual. Setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti didapatkan fakta pemanfataan tanah pemerintah Lombok Barat oleh pihak STIE AMM didasarkan perjanjian pinjam pakai yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati No. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Lombok Barat, terkait Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor: 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat berdasarkan putusan No.132/B/2021/PTTUN SBY mengadili dan menyatakan tindakan Pemerintah Lombok Barat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang serta memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74290246","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu dan tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Normatif- Empiris. Bentuk pengelolaan limbah medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Tanggung gugat terhadap pencemaran lingkungan berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesalahan (liability based on fault) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
{"title":"Tanggung Gugat Keperdataan Rsud Dompu Terhadap Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pengelolaan Limbah Medis","authors":"Moch Ryadi Husna, Djumardin Djumardin","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2131","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2131","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu dan tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Normatif- Empiris. Bentuk pengelolaan limbah medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Tanggung gugat terhadap pencemaran lingkungan berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesalahan (liability based on fault) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"56 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87361716","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba Tentang Kita Cokelat dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi penerima waralaba Tentang Kita Cokelat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian franchise Tentang Kita Cokelat telah sesuai dengan KUH Perdata, namun dikatakan kurang apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pihak franchisor tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, namun untuk akibat hukum apabila tidak dilaksanakan kewajiban oleh para pihak tidak diatur dalam perjanjian, jika timbul kerugian di kemudian hari karena alasan tersebut, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai dengan isi perjanjian tersebut.
{"title":"Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Franchise","authors":"M. R. Ali Saputro, Eka Jaya Subadi","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2199","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2199","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba Tentang Kita Cokelat dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi penerima waralaba Tentang Kita Cokelat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian franchise Tentang Kita Cokelat telah sesuai dengan KUH Perdata, namun dikatakan kurang apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pihak franchisor tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, namun untuk akibat hukum apabila tidak dilaksanakan kewajiban oleh para pihak tidak diatur dalam perjanjian, jika timbul kerugian di kemudian hari karena alasan tersebut, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai dengan isi perjanjian tersebut.","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89197461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Akibat hukum perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara tergugat dan penggugat, dimana pihak tergugat berhak mendapatkan uang dari pembayaran slot arisan online tersebut, dan kewajiban dari penggugat adalah menyetorkan uang arisan online tersebut kepada tergugat.(2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm adalah berupa fotocopy kwitansi bukti pembayaran arisan online, serta mengacu pada pasal 1338, 1238, 1239 KUH Perdata dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek (pasal 149 Rbg).
{"title":"Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata","authors":"Lale Dinda Mutiara Santi, Sahruddin Sahruddin","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2197","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2197","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Akibat hukum perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara tergugat dan penggugat, dimana pihak tergugat berhak mendapatkan uang dari pembayaran slot arisan online tersebut, dan kewajiban dari penggugat adalah menyetorkan uang arisan online tersebut kepada tergugat.(2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm adalah berupa fotocopy kwitansi bukti pembayaran arisan online, serta mengacu pada pasal 1338, 1238, 1239 KUH Perdata dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek (pasal 149 Rbg).","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73064414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaans pendaftaran hak atas tanah secara sporadik dengan pipil sebagai bukti serta mengetahui apakah pipil sudah dipandang cukup sebagai bukti dalam proses pelaksaan pendaftaran tanah secara sporadik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik berdasarkan pipil sebagai bukti dalam menciptakan kepastian hukum meliputi, pipil itu sendiri telah ada atas pemilik nama siapa, kemudian dilampirkan KTP, Slip pembayaran pajak terbaru, dan kartu keluarga kesemuanya dijadikan dalam satu (1) berkas, setelah berkas selesai, si pemohon dapat mengambil blanko proses pipil dari notaris atau BPN. Kemudian diketik sesuai identitas setelah selesai lalu dikembalikan ke kelurahan/ perangkat desa, selanjutnya dari pihak kelurahan akan dicek kebenarannya, setelah kebenarannya di cek dan sudah dapat dipastikan dilanjutkan dengan meminta tanda tangan ke kepala desa atau lurah atau pemerintahan desa, diberi nomor dan diberi tahu asal-usul tanahnya, setelah pipil selesai baru bisa didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
{"title":"Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Berdasarkan Pipil Sebagai Bukti","authors":"I. G. Ayu Dewi Uttari Matas, Arba Arba","doi":"10.29303/prlw.v3i1.2206","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2206","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaans pendaftaran hak atas tanah secara sporadik dengan pipil sebagai bukti serta mengetahui apakah pipil sudah dipandang cukup sebagai bukti dalam proses pelaksaan pendaftaran tanah secara sporadik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik berdasarkan pipil sebagai bukti dalam menciptakan kepastian hukum meliputi, pipil itu sendiri telah ada atas pemilik nama siapa, kemudian dilampirkan KTP, Slip pembayaran pajak terbaru, dan kartu keluarga kesemuanya dijadikan dalam satu (1) berkas, setelah berkas selesai, si pemohon dapat mengambil blanko proses pipil dari notaris atau BPN. Kemudian diketik sesuai identitas setelah selesai lalu dikembalikan ke kelurahan/ perangkat desa, selanjutnya dari pihak kelurahan akan dicek kebenarannya, setelah kebenarannya di cek dan sudah dapat dipastikan dilanjutkan dengan meminta tanda tangan ke kepala desa atau lurah atau pemerintahan desa, diberi nomor dan diberi tahu asal-usul tanahnya, setelah pipil selesai baru bisa didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).","PeriodicalId":52582,"journal":{"name":"Indonesia Private Law Review","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85110206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：