Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.1014
H. Pamungkas, Iit Adhitia, Laila Mardlotillah Yogaswara
Kota Bogor mengalami perubahan penggunaan lahan dari lahan budidaya menjadi lahan terbangun sehingga luas lahan produktif dan budidaya berkurang, kualitas akan lahan menjadi rendah, dan menyebabkan lahan menjadi kritis. Salah satu indikator lahan kritis dapat dilihat dari kejadian tanah longsor. Maka dari itu perlu adanya pemetaan lahan kritis agar dapat dikelola dengan baik pada lahan-lahan yang sudah mengalami lahan kritis. Tujuan dari penelitian adalah melakukan pemetaan lahan kritis (jumlah dan distribusinya). Lokasi pemetaan lahan kritis berada di Kecamatan Bogor Tengah pada kawasan lindung di luar kawasan hutan. Metode penelitian lahan kritis di Kecamatan Bogor Tengah mengacu pada pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Hasil analisis spasial dan survey, luas lahan kritis di Kecamatan Bogor Tengah dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan didominasi oleh lahan kategori kritis, dengan lahan terluas berada di Kelurahan Paledang 3,43 ha sekitar 0,41% dari luas keseluruhan lahan kritis pada kawasan ini. Kemudian lahan dengan kategori sangat kritis memilki luas 1,28 ha dan Kelurahan Kebon Kelapa memiliki area sangat kritis terluas yaitu 0,64 ha.
{"title":"PEMETAAN LAHAN KRITIS PADA KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN (Studi Kasus di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor)","authors":"H. Pamungkas, Iit Adhitia, Laila Mardlotillah Yogaswara","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.1014","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1014","url":null,"abstract":"Kota Bogor mengalami perubahan penggunaan lahan dari lahan budidaya menjadi lahan terbangun sehingga luas lahan produktif dan budidaya berkurang, kualitas akan lahan menjadi rendah, dan menyebabkan lahan menjadi kritis. Salah satu indikator lahan kritis dapat dilihat dari kejadian tanah longsor. Maka dari itu perlu adanya pemetaan lahan kritis agar dapat dikelola dengan baik pada lahan-lahan yang sudah mengalami lahan kritis. Tujuan dari penelitian adalah melakukan pemetaan lahan kritis (jumlah dan distribusinya). Lokasi pemetaan lahan kritis berada di Kecamatan Bogor Tengah pada kawasan lindung di luar kawasan hutan. Metode penelitian lahan kritis di Kecamatan Bogor Tengah mengacu pada pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS). Hasil analisis spasial dan survey, luas lahan kritis di Kecamatan Bogor Tengah dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan didominasi oleh lahan kategori kritis, dengan lahan terluas berada di Kelurahan Paledang 3,43 ha sekitar 0,41% dari luas keseluruhan lahan kritis pada kawasan ini. Kemudian lahan dengan kategori sangat kritis memilki luas 1,28 ha dan Kelurahan Kebon Kelapa memiliki area sangat kritis terluas yaitu 0,64 ha.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126661779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.997
Ade Panca Zulrizkan, H. Hasibuan, Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer
Pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah kelompok pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahan dan dampak perubahan iklim. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan s p a tial m o d ellin g dengan pendekatan kemenarikan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan pemukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga mengurangi resiko kejadian bencana akibat perubahan iklim.
小岛是最容易受到气候变化影响的地区。小岛有限的面积需要持续的、协调一致的管理。希望岛和椰子岛是易受气候变化影响的少数岛屿。这项研究的问题是,以气候适应为基础的小岛面积尚未完全对齐。这项研究的目的是模拟土壤对岛屿空间的分配,特别是考虑到土地使用和气候变化影响的陆地区域的可行性。本研究采用的方法是土地使用变化分析、气候变化对社会、经济和环境环境影响的分析,并通过使用s p p m研究表明,随着人口增长、海平面上升、温度和盐度上升以及降雨不确定的模式,土地对定居点的需求有所增加。这项研究的结论是,为了更好地减缓和适应气候变化的影响,减少因气候变化而发生灾难的风险,需要对大片土地进行限制。
{"title":"PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM MENDUKUNG PENATAAN RUANG WILAYAH PULAU-PULAU KECIL BERBASIS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Kajian di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu","authors":"Ade Panca Zulrizkan, H. Hasibuan, Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.997","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.997","url":null,"abstract":"Pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah kelompok pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahan dan dampak perubahan iklim. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan s p a tial m o d ellin g \u0000 dengan pendekatan kemenarikan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan pemukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga mengurangi resiko kejadian bencana akibat perubahan iklim.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125722163","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.917
Wulan Yustia Sahroni, Adisty Pratamasari
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG) Pasal 49 disebutkan bahwa pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya dan penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) harus menyelenggarakan proses penjaminan kualitas agar kualitas IG dapat diketahui dan diberitahukan kepada pengguna IG terkait. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kualitas dan penjaminan kualitas pada peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 wilayah Tanggamus tahun produksi 2016. Pelaksanaan evaluasi dan penjaminan kualitas produk informasi geospasial yang dihasilkan mengacu kepada SNI ISO 19158 tahun 2015 tentang Quality Assurance of Data Supply dan SNI ISO 19157 tahun 2015 tentang Data Quality . Pendekatan evaluasi yang dilakukan adalah verifikasi lapangan dan evaluasi internal data pada beberapa elemen yang terdapat pada SNI ISO 19157. Evaluasi internal dilakukan dengan menguji terhadap data itu sendiri dan perbandingan dengan beberapa dokumen pendukung, diantaranya SNI 8202-2015 tentang Ketelitian Peta Dasar dan Peraturan Kepala BIG No.14 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar. Metode verifikasi lapangan dilakukan untuk menguji element positional accuracy pada ketelitian horizontal dengan membandingkan nilai koordinat hasil pengukuran dengan nilai koordinat titik uji yang sudah ditentukan, dengan terlebih dahulu menentukan jumlah NLP sampel, dengan tiga titik uji pada setiap NLP sampel. Nilai toleransi dari hasil pengukuran mengacu kepada Peraturan Kepala BIG Nomor 15 tahun 2014 tentang Ketelitian Peta Dasar. Penjaminan kualitas yang dilakukan menggunakan metode pembobotan dan dalam memberikan pernyataan penjaminan kualitas mengacu pada indikator penjaminan kualitas yang terdiri dari Grade serta kelengkapan dan status dokumen kontrol kualitas. Hasil penelitian menunjukkan peta RBI skala 1: 5.000 wilayah Tanggamus memiliki nilai indeks Grad 3,67 (Grade Baik/A2), dengan dokumen kontrol kualitas yang lengkap dan seluruhnya diterima, serta kesimpulan penjaminan kualitasnya adalah dijamin dengan rekomendasi kelas penggunaan yaitu kelas B, dimana peta dapat digunakan sebagai referensi utama dalam dokumen teknis yang berkesesuaian dengan ketelitian geometriknya, dapat digunakan dalam dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat konsideran, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
根据2011年第4条关于geospanews (UUIG)第49条,IG用户有权了解IG的特性,而IG的所有者也有义务以元数据和/或数据历史的形式通知每个IG。地理信息机构(BIG)作为基本地理信息收集机构(IGD)的组织者,必须进行质量保证过程,以便了解和告知您的IG用户。本研究的目标是在2016年生产年度1:5000个地区进行印尼Rupabumi Indonesia (RBI)地图上的质量评估和质量保证。生产geospa幸运信息产品质量管理和保证执行参考2015年SNI ISO 198关于供应数据质量保证和SNI ISO 19157关于质量数据。评估方法是实地验证和内部数据评估SNI ISO 19157中发现的一些元素。内部评估是通过对数据本身进行测试,并与一些支持文件进行比较,其中包括SNI 8202015年的基本地图准确度和2013年BIG 14号的基本规范、标准、指导方针和更新基本地球资源信息的规则。进行实地测试的方法是将测量结果的协调值与确定的测试点的协调值进行比较,从而确定样本NLP的数量,以及每个NLP样本上的三个测试点。测量的公差是指2014年BIG head关于基线地图准确性的第15条。通过黑包方法进行的质量保证,并在提供质量保证声明时提供质量保证指示器指的是质量保证指示器,其级别包括等级、质量控制文件的完整性和状态。研究结果显示RBI地图1:5000 Tanggamus地区有良好的毕业生(7.75(等级分类索引值- A2),完整的质量控制文件和全部接受,以及质量保证的结论都是保证使用即B年级推荐,地图在哪里可以用作参考文件中主要与精确度geometriknya berkesesuaian的技术,他们可以用于konsideran的有法律效力的文件,可以用于决策。
{"title":"EVALUASI DAN PENJAMINAN KUALITAS PETA RUPABUMI INDONESIA Studi Kasus Peta Rupabumi Indonesia Wilayah Tanggamus Skala 1:5.000","authors":"Wulan Yustia Sahroni, Adisty Pratamasari","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.917","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.917","url":null,"abstract":"Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG) Pasal 49 disebutkan bahwa pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya dan penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) harus menyelenggarakan proses penjaminan kualitas agar kualitas IG dapat diketahui dan diberitahukan kepada pengguna IG terkait. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kualitas dan penjaminan kualitas pada peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 wilayah Tanggamus tahun produksi 2016. Pelaksanaan evaluasi dan penjaminan kualitas produk informasi geospasial yang dihasilkan mengacu kepada SNI ISO 19158 tahun 2015 tentang Quality Assurance of Data Supply dan SNI ISO 19157 tahun 2015 tentang Data Quality . Pendekatan evaluasi yang dilakukan adalah verifikasi lapangan dan evaluasi internal data pada beberapa elemen yang terdapat pada SNI ISO 19157. Evaluasi internal dilakukan dengan menguji terhadap data itu sendiri dan perbandingan dengan beberapa dokumen pendukung, diantaranya SNI 8202-2015 tentang Ketelitian Peta Dasar dan Peraturan Kepala BIG No.14 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar. Metode verifikasi lapangan dilakukan untuk menguji element positional accuracy pada ketelitian horizontal dengan membandingkan nilai koordinat hasil pengukuran dengan nilai koordinat titik uji yang sudah ditentukan, dengan terlebih dahulu menentukan jumlah NLP sampel, dengan tiga titik uji pada setiap NLP sampel. Nilai toleransi dari hasil pengukuran mengacu kepada Peraturan Kepala BIG Nomor 15 tahun 2014 tentang Ketelitian Peta Dasar. Penjaminan kualitas yang dilakukan menggunakan metode pembobotan dan dalam memberikan pernyataan penjaminan kualitas mengacu pada indikator penjaminan kualitas yang terdiri dari Grade serta kelengkapan dan status dokumen kontrol kualitas. Hasil penelitian menunjukkan peta RBI skala 1: 5.000 wilayah Tanggamus memiliki nilai indeks Grad 3,67 (Grade Baik/A2), dengan dokumen kontrol kualitas yang lengkap dan seluruhnya diterima, serta kesimpulan penjaminan kualitasnya adalah dijamin dengan rekomendasi kelas penggunaan yaitu kelas B, dimana peta dapat digunakan sebagai referensi utama dalam dokumen teknis yang berkesesuaian dengan ketelitian geometriknya, dapat digunakan dalam dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat konsideran, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126104592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.1056
Gathot Winarso
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang penting di wilayah pesisir dan bernilai baik secara ekologi maupun ekonomi. Akan tetapi ekosistem ini rentan terhadap tekanan perubahan iklim dan aktifitas manusia. Indonesia sebagai negara memiliki hutan mangrove terluas di Asia bahkan di dunia wajib mengelola kawasan mangrove dengan baik agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari. Salah satu informasi yang diperlukan adalah status kondisi hutan mangrove di seluruh Indonesia. Salah satu metode evaluasi yang sering digunakan adalah menggunakan informasi penurunan atau penambahan luas area kawasan mangrove. Penggunaan data penginderaan jauh menjadikan informasi akan lebih cepat disajikan untuk area yang relatif sempit, akan tetapi untuk mendapatkan informasi untuk seluruh wilayah Indonesia membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat pada area yang sangat luas, dikembangkan metode simpel dan cepat yaitu membandingkan area kawasan mangrove dari peta yang ada sebelumnya dengan kenampakan RGB dari citra satelit terkini. Dengan metode ini bisa diperoleh informasi indikator adanya pengurangan dan penambahan kawasan mangrove dengan lebih cepat dan memungkinkan untuk dilakukan monitoring setahun sekali. Data penginderaan jauh yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah Landsat 8 akuisisi Tahun 2016, untuk memberikan informasi status hutan mangrove Tahun 2016. Peta yang digunakan untuk informasi eksisting hutan mangrove lama sebagai acuan adalah Peta Hhutan Mangrove keluaran Tahun 2013. Dengan menggunakan metode ini diperoleh informasi indikasi adanya pengurangan dan penambahan kawasan mangrove untuk seluruh Indonesia yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan 5 orang pengolah data dan 1 penguji kualitas.
{"title":"METODE CEPAT PEMANTAUAN HUTAN MANGROVE MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH","authors":"Gathot Winarso","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.1056","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1056","url":null,"abstract":"Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang penting di wilayah pesisir dan bernilai baik secara ekologi maupun ekonomi. Akan tetapi ekosistem ini rentan terhadap tekanan perubahan iklim dan aktifitas manusia. Indonesia sebagai negara memiliki hutan mangrove terluas di Asia bahkan di dunia wajib mengelola kawasan mangrove dengan baik agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari. Salah satu informasi yang diperlukan adalah status kondisi hutan mangrove di seluruh Indonesia. Salah satu metode evaluasi yang sering digunakan adalah menggunakan informasi penurunan atau penambahan luas area kawasan mangrove. Penggunaan data penginderaan jauh menjadikan informasi akan lebih cepat disajikan untuk area yang relatif sempit, akan tetapi untuk mendapatkan informasi untuk seluruh wilayah Indonesia membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat pada area yang sangat luas, dikembangkan metode simpel dan cepat yaitu membandingkan area kawasan mangrove dari peta yang ada sebelumnya dengan kenampakan RGB dari citra satelit terkini. Dengan metode ini bisa diperoleh informasi indikator adanya pengurangan dan penambahan kawasan mangrove dengan lebih cepat dan memungkinkan untuk dilakukan monitoring setahun sekali. Data penginderaan jauh yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah Landsat 8 akuisisi Tahun 2016, untuk memberikan informasi status hutan mangrove Tahun 2016. Peta yang digunakan untuk informasi eksisting hutan mangrove lama sebagai acuan adalah Peta Hhutan Mangrove keluaran Tahun 2013. Dengan menggunakan metode ini diperoleh informasi indikasi adanya pengurangan dan penambahan kawasan mangrove untuk seluruh Indonesia yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan 5 orang pengolah data dan 1 penguji kualitas.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"199 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116149205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.959
Ahmad Nurhuda, Diki Nurul Huda, Mina Senjani
Provinsi Jawa Barat secara astronomis terletak di antara 5 o 50' LS - 7 o 50' LS dan 104 o 48' BT- 108 o 48' BT. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yang berupa pegunungan. Pada tahun 2005 pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menetapkan satwa Macan Tutul Jawa sebagai hewan endemik asal Jawa Barat. Namun di sisi lain saat ini kondisi habitat Macan Tutul Jawa semakin terfragmentasi oleh kegiatan manusia. Habitat Macan Tutul Jawa sebagian besar berada di daerah pegunungan yang mayoritas merupakan tutupan lahan jenis hutan. Dalam menjaga keseimbangan hewan ini, diperlukan analisis wilayah kesesuaian habitat Macan Tutul Jawa dengan menggunakan variabel kemiringan lereng, ketinggian, dan jenis hutan. Proses ini menggunakan pemodelan spasial dan analisis overlay. Hasil analisis menunjukan bahwa 24 % wilayah di Jawa Barat sangat sesuai sebagai habitat Macan Tutul Jawa.
{"title":"PENGINDERAAN JAUH DAN SIG UNTUK ANALISIS WILAYAH KESESUAIAN HABITAT MACAN TUTUL JAWA (Panthera pardus melas Cuvier, 1809) Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat","authors":"Ahmad Nurhuda, Diki Nurul Huda, Mina Senjani","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.959","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.959","url":null,"abstract":"Provinsi Jawa Barat secara astronomis terletak di antara 5 \u0000o \u0000 50' LS - 7 \u0000o \u0000 50' LS dan 104 \u0000o \u0000 48' BT- 108 \u0000o \u0000 48' BT. \u0000Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yang berupa pegunungan. Pada tahun 2005 \u0000pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menetapkan satwa Macan Tutul Jawa sebagai hewan endemik asal \u0000Jawa Barat. Namun di sisi lain saat ini kondisi habitat Macan Tutul Jawa semakin terfragmentasi oleh \u0000kegiatan manusia. Habitat Macan Tutul Jawa sebagian besar berada di daerah pegunungan yang mayoritas \u0000merupakan tutupan lahan jenis hutan. Dalam menjaga keseimbangan hewan ini, diperlukan analisis wilayah \u0000kesesuaian habitat Macan Tutul Jawa dengan menggunakan variabel kemiringan lereng, ketinggian, dan \u0000jenis hutan. Proses ini menggunakan pemodelan spasial dan analisis overlay. Hasil analisis menunjukan \u0000bahwa 24 % wilayah di Jawa Barat sangat sesuai sebagai habitat Macan Tutul Jawa.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131384894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.985
Faras Nufalivata, Iksal Yanuarsyah, Nurul Kamilah
Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) kementrian Dalam Negri pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.010.566 jiwa tersebar dienam kecamatan, dengan rincian terbagi dalam 306.266 kepala keluarga (KK), 796 RW dan 3.597 RT. Bertambahnya jumlah aset bangunan milik pemerintah Kota Bogor tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini menyebabkan beberapa kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor kurang mendapatkan perawatan dan membutuhkan renovasi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kegiatan untuk mengidentifikasi luasan tanah terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor dan mengkategorikan kerusakan terhadap kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor sehingga mempermudah Pemerintah Kota Bogor untuk mengetahui total dana rehabilitasi aset bangunan yang diperlukan. Penelitian ini bertepatan di Kota Bogor yang terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara dan Tanah Sareal dan bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor, membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan mengevaluasi kondisi aset bangunan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini menggunakan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan hasil pengambilan data di lapangan. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), evaluasi kerusakan aset bangunan ditemukan bahwa aset bangunan milik Pemerintah di Kota Bogor yang memiliki kondisi bangunan baik sebanyak 92,72 % , aset bangunan yang memiliki kerusakan ringan sebanyak 6,34 % dan hanya sekitar 0,94 % aset bangunan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kerusakan berat.
{"title":"PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BANGUNAN BERBASIS WEB GIS Studi Kasus di Kota Bogor","authors":"Faras Nufalivata, Iksal Yanuarsyah, Nurul Kamilah","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.985","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.985","url":null,"abstract":"Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) kementrian Dalam Negri pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.010.566 jiwa tersebar dienam kecamatan, dengan rincian terbagi dalam 306.266 kepala keluarga (KK), 796 RW dan 3.597 RT. Bertambahnya jumlah aset bangunan milik pemerintah Kota Bogor tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini menyebabkan beberapa kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor kurang mendapatkan perawatan dan membutuhkan renovasi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kegiatan untuk mengidentifikasi luasan tanah terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor dan mengkategorikan kerusakan terhadap kondisi aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor sehingga mempermudah Pemerintah Kota Bogor untuk mengetahui total dana rehabilitasi aset bangunan yang diperlukan. Penelitian ini bertepatan di Kota Bogor yang terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara dan Tanah Sareal dan bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Bogor, membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan mengevaluasi kondisi aset bangunan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini menggunakan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan hasil pengambilan data di lapangan. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), evaluasi kerusakan aset bangunan ditemukan bahwa aset bangunan milik Pemerintah di Kota Bogor yang memiliki kondisi bangunan baik sebanyak 92,72 % , aset bangunan yang memiliki kerusakan ringan sebanyak 6,34 % dan hanya sekitar 0,94 % aset bangunan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kerusakan berat.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134244136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.1051
A. Harithuddin, M. F. Sedan, Syaril Azrad Md Ali, S. Mansor, Hamid Reza Jifroudi, Siti Noradzam Adam, Zailani Khuzaimah
Unmanned aerial systems (UAS) has many advantages in the fields of SURVAILLANCE and disaster management compared to space-borne observation, manned missions and in situ methods. The reasons include cost effectiveness, operational safety, and mission efficiency. This has in turn underlined the importance of UAS technology and highlighted a growing need in a more robust and efficient unmanned aerial vehicles to serve specific needs in SURVAILLANCE and disaster management. This paper first gives an overview on the framework for SURVAILLANCE particularly in applications of border control and disaster management and lists several phases of SURVAILLANCE and service descriptions. Based on this overview and SURVAILLANCE phases descriptions, we show the areas and services in which UAS can have significant advantage over traditional methods.
{"title":"LIGHTER-THAN-AIR (LTA) UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS) CARRIER CONCEPT FOR SURVAILLANCE AND DISASTER MANAGEMENT","authors":"A. Harithuddin, M. F. Sedan, Syaril Azrad Md Ali, S. Mansor, Hamid Reza Jifroudi, Siti Noradzam Adam, Zailani Khuzaimah","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.1051","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1051","url":null,"abstract":"Unmanned aerial systems (UAS) has many advantages in the fields of SURVAILLANCE and disaster management compared to space-borne observation, manned missions and in situ methods. The reasons include cost effectiveness, operational safety, and mission efficiency. This has in turn underlined the importance of UAS technology and highlighted a growing need in a more robust and efficient unmanned aerial vehicles to serve specific needs in SURVAILLANCE and disaster management. This paper first gives an overview on the framework for SURVAILLANCE particularly in applications of border control and disaster management and lists several phases of SURVAILLANCE and service descriptions. Based on this overview and SURVAILLANCE phases descriptions, we show the areas and services in which UAS can have significant advantage over traditional methods.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134522857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.1043
Muhamad Yusup Hidayat, R. Fauzi
Pencemaran logam berat timbel (Pb) di sekitar kawasan industri Kadu Manis di daerah Kabupaten Tangerang sudah sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut membutuhkan tindakan mitigasi salah satunya melalui penanaman pohon sebagai media penjerap logam timbel di udara, air, dan tanah. Aktivitas mitigasi ini membutuhkan ruang untuk menempatkan tanaman sehingga pemanfaatan ruang tersebut dapat optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi luasan lahan untuk mitigasi pencemaran logam berat timbel. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan interpretasi pada citra SPOT 5 menggunakan Sistim Informasi Geografi (SIG) yang dideliniasi secara on screen menggunakan bantuan software ArcGIS 10.1. Luasan potensial yang dapat ditanam diidentifikasi sebagai penutup lahan berupa lahan terbuka alami lain/semak dan belukar, sedangkan potensi turus jalan diperoleh dengan mengidentifikasi jalan-jalan utama di lokasi penelitian. Temuan pada hasil analisis kemudian dilakukan pengecekan lokasi (ground check) untuk mengklarifikasi temuan dengan kondisi nyata di lapangan. Desain lanskap yang dirancang dalam penelitian ini berjarak hingga radius 2,5 km dari sumber pencemar. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara spasial, di Kawasan Industri Kadu Manis terdapat hamparan lahan potensial seluas 318,76 hektar yang tersebar secara acak dan bukan merupakan satu kesatuan areal lahan, sedangkan potensi turus jalan sebesar 44.042 m. Dalam penelitian ini didapatkan jumlah pohon yang bisa ditanam dan berpotensi menjerap timbel sebanyak 210.236 pohon. Apabila setiap pohon mahoni dengan DBH (Diameter Breast Height) 10-14,9 cm mampu menyerap logam timbel sebanyak 2,28 mg/pohon, maka dalam desain lanskap tersebut berpotensi mengurangi timbel di udara hingga 0,48 kg. Nilai tersebut merupakan nilai logam timbel yang mampu diserap hanya oleh daun.
{"title":"DESAIN LANSKAP MITIGASI DAMPAK PENCEMARAN LOGAM BERAT TIMBEL DI KAWASAN INDUSTRI KADU MANIS","authors":"Muhamad Yusup Hidayat, R. Fauzi","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.1043","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1043","url":null,"abstract":"Pencemaran logam berat timbel (Pb) di sekitar kawasan industri Kadu Manis di daerah Kabupaten Tangerang sudah sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut membutuhkan tindakan mitigasi salah satunya melalui penanaman pohon sebagai media penjerap logam timbel di udara, air, dan tanah. Aktivitas mitigasi ini membutuhkan ruang untuk menempatkan tanaman sehingga pemanfaatan ruang tersebut dapat optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi luasan lahan untuk mitigasi pencemaran logam berat timbel. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan interpretasi pada citra SPOT 5 menggunakan Sistim Informasi Geografi (SIG) yang dideliniasi secara on screen menggunakan bantuan software ArcGIS 10.1. Luasan potensial yang dapat ditanam diidentifikasi sebagai penutup lahan berupa lahan terbuka alami lain/semak dan belukar, sedangkan potensi turus jalan diperoleh dengan mengidentifikasi jalan-jalan utama di lokasi penelitian. Temuan pada hasil analisis kemudian dilakukan pengecekan lokasi (ground check) untuk mengklarifikasi temuan dengan kondisi nyata di lapangan. Desain lanskap yang dirancang dalam penelitian ini berjarak hingga radius 2,5 km dari sumber pencemar. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara spasial, di Kawasan Industri Kadu Manis terdapat hamparan lahan potensial seluas 318,76 hektar yang tersebar secara acak dan bukan merupakan satu kesatuan areal lahan, sedangkan potensi turus jalan sebesar 44.042 m. Dalam penelitian ini didapatkan jumlah pohon yang bisa ditanam dan berpotensi menjerap timbel sebanyak 210.236 pohon. Apabila setiap pohon mahoni dengan DBH (Diameter Breast Height) 10-14,9 cm mampu menyerap logam timbel sebanyak 2,28 mg/pohon, maka dalam desain lanskap tersebut berpotensi mengurangi timbel di udara hingga 0,48 kg. Nilai tersebut merupakan nilai logam timbel yang mampu diserap hanya oleh daun.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"930 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134532411","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konversi hutan manggrove merupakan sumber utama emisi CO dengan jumlah sebesar 1,7 ± 0,6 Pg karbon per tahun. Kegiatan konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak melepaskan cadangan karbon ke atmosfir dalam jumlah yang cukup berarti. Ekspansi usaha pertambakan udang di kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin meluas dari tahun ke tahun yang berdampak serius pada kondisi hutan mangrove. Kebijakan pembukaan tambak baru telah mengubah bentang hutan mangrove dan akan menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti program Reduce Emission from Deforestation and Degradation atau REDD+ dalam melakukan inventarisasi karbon hutan. Indonesia memiliki potensi sumberdaya hutan mangrove yang sangat melimpah. Potensi hutan mangrove Indonesia cukup besar, Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia. Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan merupakan kawasan dengan tutupan yang relatif luas di Provinsi Lampung. Karakteristik hutan mangrove dianalisis berdasarkan nilai spektral nya dengan menggunakan indeks vegetasi. Jenis data penginderaan jauh yang digunakan untuk penelitian ini adalah citra SPOT 7. Citra SPOT 7 dianalisis menggunakan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) sehingga diperoleh nilai kehijauan objek mangrove. Nilai indeks vegetasi pada kawasan penelitian mempunyai range antara 0.2 – 0.7. Nilai indeks vegetasi digunakan sebagai parameter untuk memetakan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Lampung Selatan.
{"title":"ANALISIS SPEKTRAL CITRA SPOT 7 UNTUK IDENTIFIKASI KAWASAN MANGROVE DI PANTAI TIMUR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN","authors":"Nirmawana Simarmata, Fitralia Elyza, Rezalian Vatiady","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.1046","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.1046","url":null,"abstract":"Konversi hutan manggrove merupakan sumber utama emisi CO dengan jumlah sebesar 1,7 ± 0,6 Pg karbon per tahun. Kegiatan konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak melepaskan cadangan karbon ke atmosfir dalam jumlah yang cukup berarti. Ekspansi usaha pertambakan udang di kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin meluas dari tahun ke tahun yang berdampak serius pada kondisi hutan mangrove. Kebijakan pembukaan tambak baru telah mengubah bentang hutan mangrove dan akan menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti program Reduce Emission from Deforestation and Degradation atau REDD+ dalam melakukan inventarisasi karbon hutan. Indonesia memiliki potensi sumberdaya hutan mangrove yang sangat melimpah. Potensi hutan mangrove Indonesia cukup besar, Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia. Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan merupakan kawasan dengan tutupan yang relatif luas di Provinsi Lampung. Karakteristik hutan mangrove dianalisis berdasarkan nilai spektral nya dengan menggunakan indeks vegetasi. Jenis data penginderaan jauh yang digunakan untuk penelitian ini adalah citra SPOT 7. Citra SPOT 7 dianalisis menggunakan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) sehingga diperoleh nilai kehijauan objek mangrove. Nilai indeks vegetasi pada kawasan penelitian mempunyai range antara 0.2 – 0.7. Nilai indeks vegetasi digunakan sebagai parameter untuk memetakan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Lampung Selatan.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"16 12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123070717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-15DOI: 10.24895/SNG.2018.3-0.968
B. Darmawan, Muftia Oktavialih, Retno Dewajati
Perkembangan era digital saat ini sangat membantu kita dalam melakukan banyak kegiatan, sebagai contoh, ada sebuah perusahaan start up dari Bandung yaitu PT MAPID yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi GIS Berbasis cloud yang terintegrasi dengan sensor IoT. Software dan hardware ini digunakan untuk tujuan penelitan optimalisasi pendistribusian air bersih di wilayah Bandung Selatan secara real time. Hingga saat ini, PT MAPID sudah melakukan pengembangan software GIS berbasis cloud yang diberi nama GeoMAPID. Saat ini GeoMAPID sudah memiliki fitur-fitur analisa berbasis ruang seperti menghitung panjang, luasan, rute navigasi, atribut tabel, dan lainnya. Selain software, PT MAPID juga mengembangkan hardware berbasis IoT yang diberi nama MAPIDSense. MAPIDSense bertugas untuk mengumpulkan data-data yang didapat dari sensor dan dikirimkan secara realtime yang kemudian divisualisasikan secara atraktif di portal GeoMAPID.
{"title":"PENGEMBANGAN SMART WATER LOGISTIC SYSTEM YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI GIS BERBASIS CLOUD KARYA ANAK BANGSA","authors":"B. Darmawan, Muftia Oktavialih, Retno Dewajati","doi":"10.24895/SNG.2018.3-0.968","DOIUrl":"https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-0.968","url":null,"abstract":"Perkembangan era digital saat ini sangat membantu kita dalam melakukan banyak kegiatan, sebagai contoh, ada sebuah perusahaan start up dari Bandung yaitu PT MAPID yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi GIS Berbasis cloud yang terintegrasi dengan sensor IoT. Software dan hardware ini digunakan untuk tujuan penelitan optimalisasi pendistribusian air bersih di wilayah Bandung Selatan secara real time. Hingga saat ini, PT MAPID sudah melakukan pengembangan software GIS berbasis cloud yang diberi nama \u0000GeoMAPID. Saat ini GeoMAPID sudah memiliki fitur-fitur analisa berbasis ruang seperti menghitung panjang, luasan, rute navigasi, atribut tabel, dan lainnya. Selain software, PT MAPID juga mengembangkan hardware berbasis IoT yang diberi nama MAPIDSense. MAPIDSense bertugas untuk mengumpulkan data-data yang didapat dari sensor dan dikirimkan secara realtime yang kemudian divisualisasikan secara atraktif di portal GeoMAPID.","PeriodicalId":307659,"journal":{"name":"Seminar Nasional Geomatika","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123374118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}