Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.461
M. Maksum, Mukidi Mukidi, Adil Akhyar
Pemerkosaan merupakan prilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemerkosaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeerkosaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana hambatan dalam penyidikan Polri terhadap korban pemerkosaan di kepolisian.Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam penyidikan adalah dalam pemeriksaan terhadap korban aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum sampai kepada hakim pada saat pemeriksaan di persidangan masih memperlakukan korban tindak pidana pemerkosaan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus didengar, dihormati, dan dilindungi hak-haknya secara hukum.Hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan
{"title":"ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DLAM PENYIDIKAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN WANITA DEWASA DAN ANAK (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)","authors":"M. Maksum, Mukidi Mukidi, Adil Akhyar","doi":"10.47652/metadata.v6i1.461","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.461","url":null,"abstract":"Pemerkosaan merupakan prilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemerkosaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeerkosaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana hambatan dalam penyidikan Polri terhadap korban pemerkosaan di kepolisian.Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam penyidikan adalah dalam pemeriksaan terhadap korban aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum sampai kepada hakim pada saat pemeriksaan di persidangan masih memperlakukan korban tindak pidana pemerkosaan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus didengar, dihormati, dan dilindungi hak-haknya secara hukum.Hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"449 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140479948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.468
Winta Hayati
Perjanjian pengikatan jual beli rumah toko (ruko) antara penjual dengan pembeli pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak atas 1 (satu) unit Ruko terletak di Komp. Ruko City Garden Blok B Nomor 5 Batam antara penjual dan pembeli berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 55 tertanggal 18 Maret 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 661/2014 tanggal 21 Agustus 2014 penjual tidak menyerahkan objek perjanjian jual beli serta pengalihan hak berupa 1 (satu) unit Ruko terletak di Komp. Ruko City Garden Blok B Nomor 5 Batam kepada pembeli. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2019 adalah pembeli telah membayar lunas seluruh kewajiban selaku pembeli kepada sebagaimana dibuktikan tercantum dalam Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 55 tertanggal 18 Maret 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 661/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sehingga dengan adanya perjanjian pengalihan hak tersebut maka Ruko sebagai objek jual beli telah sah menjadi milik pembeli.
{"title":"ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN RUKO SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2019)","authors":"Winta Hayati","doi":"10.47652/metadata.v6i1.468","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.468","url":null,"abstract":"Perjanjian pengikatan jual beli rumah toko (ruko) antara penjual dengan pembeli pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli hak atas 1 (satu) unit Ruko terletak di Komp. Ruko City Garden Blok B Nomor 5 Batam antara penjual dan pembeli berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 55 tertanggal 18 Maret 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 661/2014 tanggal 21 Agustus 2014 penjual tidak menyerahkan objek perjanjian jual beli serta pengalihan hak berupa 1 (satu) unit Ruko terletak di Komp. Ruko City Garden Blok B Nomor 5 Batam kepada pembeli. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt/2019 adalah pembeli telah membayar lunas seluruh kewajiban selaku pembeli kepada sebagaimana dibuktikan tercantum dalam Perjanjian Ikatan Jual beli Nomor 55 tertanggal 18 Maret 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 661/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sehingga dengan adanya perjanjian pengalihan hak tersebut maka Ruko sebagai objek jual beli telah sah menjadi milik pembeli.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"365 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140483059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.469
Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, A. Sihombing
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Seseorang telah mampu menguasai pasar atau berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha dalam berbisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang atau melawan hukum yang tindakannya tersebut telah menghambat pesaingnya dalam melakukan usaha yang serupa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli dalam dunia usaha adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Peran KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan.
{"title":"PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Ria Sintha Devi, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, A. Sihombing","doi":"10.47652/metadata.v6i1.469","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469","url":null,"abstract":"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Seseorang telah mampu menguasai pasar atau berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha dalam berbisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang atau melawan hukum yang tindakannya tersebut telah menghambat pesaingnya dalam melakukan usaha yang serupa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli dalam dunia usaha adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Peran KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"196 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140485507","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.467
M. Mursal, Ibnu Affan, Mukidi Mukidi
Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat,bagaimana peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pidie. Kesimpulan dari pembahasan adalah peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Di samping itu, sudah terlihat adanya sistem keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan yang ada wilayah hukum Polres Pidie. Bahkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang sudah diterapkan dan hampir dibeberapa kelurahan telah ada Siskamling. Adanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memadai, diindikasikan makin berkurngnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pidie. Hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datangnya dari masyarakat.
{"title":"PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)","authors":"M. Mursal, Ibnu Affan, Mukidi Mukidi","doi":"10.47652/metadata.v6i1.467","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.467","url":null,"abstract":"Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat,bagaimana peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pidie. Kesimpulan dari pembahasan adalah peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Di samping itu, sudah terlihat adanya sistem keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan yang ada wilayah hukum Polres Pidie. Bahkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang sudah diterapkan dan hampir dibeberapa kelurahan telah ada Siskamling. Adanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memadai, diindikasikan makin berkurngnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pidie. Hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datangnya dari masyarakat.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"147 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.470
Muhammad Rum Lubis
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Proses pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara kreditur dengan PT. Maja Agung Latexindo bahwa pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Berdasarkan proposal perdamaian, para kreditur dari penggugat telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, dan atas dasar persetujuan dari para kreditur terhadap proposal perdamaian tersebut
债务支付义务延期（PKPU）是商业法院法官给予债务人和债权人的一个期限，以协商债务人部分或全部偿还债务的方式，包括必要时重组债务。债权人与 PT Maja Agung Latexindo 公司之间的延期偿债和约（PKPU）的批准程序是，申请人向所有债权人提交和约书，并在和约书中提出重新安排债务分期付款的时间，同时提供抵押品或以授予抵押权的形式提供抵押品，以保证抵押品的偿付。根据和约书，原告的债权人已达成协议并批准该和约书，在债权人同意和约书的基础上
{"title":"AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)","authors":"Muhammad Rum Lubis","doi":"10.47652/metadata.v6i1.470","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.470","url":null,"abstract":"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Proses pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara kreditur dengan PT. Maja Agung Latexindo bahwa pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Berdasarkan proposal perdamaian, para kreditur dari penggugat telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, dan atas dasar persetujuan dari para kreditur terhadap proposal perdamaian tersebut","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"98 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140480754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.473
Ahmad Rusli Purba
Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa merupakan kebijakan yang sangat membantu dan sangat efektif di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai serta dana desa yang diterima sangat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah desa. Hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai perangkat pemerintah desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas,Keterlambatan transfer dana dari kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan upaya penyelesaiannya adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala, pembentukan tenaga pendamping desa
{"title":"PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA","authors":"Ahmad Rusli Purba","doi":"10.47652/metadata.v6i1.473","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.473","url":null,"abstract":"Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa merupakan kebijakan yang sangat membantu dan sangat efektif di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai serta dana desa yang diterima sangat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah desa. Hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai perangkat pemerintah desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas,Keterlambatan transfer dana dari kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan upaya penyelesaiannya adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala, pembentukan tenaga pendamping desa","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"168 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140481284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan penyelesaiaan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep Non Penal atau diversi terhadap kasus kecelakaaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia,bagaimana pelaksanaan diversi terhadap ana kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi, bagaimana hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi dan bagaimana upaya penyelesaiannya.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP.Hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat
{"title":"PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KECELAKANAAN LALU LIINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT","authors":"Washinton T.P. Sinaga, Mustamam Mustamam, Ibnu Affan","doi":"10.47652/metadata.v6i1.465","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.465","url":null,"abstract":"Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan penyelesaiaan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep Non Penal atau diversi terhadap kasus kecelakaaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia,bagaimana pelaksanaan diversi terhadap ana kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi, bagaimana hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi dan bagaimana upaya penyelesaiannya.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP.Hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"143 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-30DOI: 10.47652/metadata.v6i1.471
Danialsyah Danialsyah
Debitur yang melakukan wanprestasi, maka keditur dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Akibat hukum debitur ingkar janji dalam perjanjian kredit, maka setelah debitur mendapat peringatan untuk melunasi hutangnya dan jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang dijadikan jaminan. Kreditur dapat melakukan lelang setelah jatuh tempo tanpa diketahui oleh pihak debitur agar hutang dari debitur dapat lunas. Bank langsung melakukan eksekusi karena menggangap pihak debitur sudah tidak mampu melakukan pembayaran kredit. Persyaratan sahnya eksekusi lelang barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit adalah pinjaman dengan kualitas kredit macet dan debitur tidak kooperatif serta telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
{"title":"LELANG PENJUALAN BARANG JAMINAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT","authors":"Danialsyah Danialsyah","doi":"10.47652/metadata.v6i1.471","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.471","url":null,"abstract":"Debitur yang melakukan wanprestasi, maka keditur dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Akibat hukum debitur ingkar janji dalam perjanjian kredit, maka setelah debitur mendapat peringatan untuk melunasi hutangnya dan jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang dijadikan jaminan. Kreditur dapat melakukan lelang setelah jatuh tempo tanpa diketahui oleh pihak debitur agar hutang dari debitur dapat lunas. Bank langsung melakukan eksekusi karena menggangap pihak debitur sudah tidak mampu melakukan pembayaran kredit. Persyaratan sahnya eksekusi lelang barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit adalah pinjaman dengan kualitas kredit macet dan debitur tidak kooperatif serta telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"180 14","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140484961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-04DOI: 10.47652/metadata.v5i3.393
Ahmad Rusly Purba
Pilkada serentak merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat secara tidak langsung dalam proses negara demokrasi, dengan adanya pilkada masyarakat berharap akan lahir pemimpin yang mementingkan rakyat.Pada masa pendemik Covi-19 dimana negara dalam keadaan darurat kesehatan dan masa pilkada harus tetap dilanjutkan, sehingga pemerintah pusat mengambil tindakan yaitu membuat suatu PERPPU No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pilkada dan Pilkada dapat dijalankan ditengah pendemik Covid-19. Pengaturan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 dimaksudkan pelaksanaan Pilkada serentak ditunda karena pandemi Covid-19.Pelaksanaan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah adanya money politic yang disamarkan dalam bantuan sosial, kemudian Anggaran Pilkada 2020 yang masih menjadi perdebatan antara APBD dan APBN juga mengenai pencairan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, adanya Black Campaign
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK","authors":"Ahmad Rusly Purba","doi":"10.47652/metadata.v5i3.393","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.393","url":null,"abstract":"Pilkada serentak merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat secara tidak langsung dalam proses negara demokrasi, dengan adanya pilkada masyarakat berharap akan lahir pemimpin yang mementingkan rakyat.Pada masa pendemik Covi-19 dimana negara dalam keadaan darurat kesehatan dan masa pilkada harus tetap dilanjutkan, sehingga pemerintah pusat mengambil tindakan yaitu membuat suatu PERPPU No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pilkada dan Pilkada dapat dijalankan ditengah pendemik Covid-19. Pengaturan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 dimaksudkan pelaksanaan Pilkada serentak ditunda karena pandemi Covid-19.Pelaksanaan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah adanya money politic yang disamarkan dalam bantuan sosial, kemudian Anggaran Pilkada 2020 yang masih menjadi perdebatan antara APBD dan APBN juga mengenai pencairan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, adanya Black Campaign","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114540270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini adalah buruknya kualitas pelayanan publik. Sebagai bidang yang bergerak disektor pelayanan masyarakat, besar harapan kepada setiap pegawai pemerintahan agar sekiranya mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Kinerja pegawai sendiri dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka semakin baik pula penilaian yang diberikan, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu setiap pegawai pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarat, permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perencanaan Karir Pegawai pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Baagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Motivasi Karir pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Pengaruh Motivasi Karir terhadap Perencanaan Karir Pegawai pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perencanaan Karir Pegawai dengan Motivasi Karir melalui variabel mediasi pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Metodologi Penelitian ini menggunakan data primer (data yang diambil secara langsung) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Pegawai Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan sampel berjumlah 34 orang. Analisis data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis dengan menggunakan alat ukur SPSS 20 (Statistical product and service solution). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan karir pegawai yang dibuktikan dengan t hitung = 2,870 > t tabel = 2,036; Efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan motivasi karir yang dibuktikan dengan t hitung = 2,093 > t tabel 2,036.;Motivasi karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan karir pegawai yang dibuktikan dengan t hitung = 2,182 > t tabel 2,036; efikasi diri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan karir pegawai melalui mediasi yang dibuktikan dengan t hitung 0,315 < 2,036.
印尼一些地区面临的问题之一是公共服务质量差。作为公共服务领域的一个活跃领域，政府雇员在履行其职责方面的希望是巨大的。个人工作表现可以从服务质量、为社会提供的服务质量以及提供的评价以及反过来提供的绩效来判断。因此，每一名政府雇员都应该为mas先决条件提供良好的服务，这项研究的问题是，自我拟人化将如何影响煤炭紧张地区地区公务员的就业规划。电气化对煤炭繁荣地区Camat地区的职业激励有何影响?职业动机如何影响煤炭繁荣地区Camat地区的就业规划工作。自我设定如何影响就业人员的职业规划和职业动机，通过不断变化的调停到煤炭区农村农村办事处。本研究方法采用主数据(直接检索数据)并采用定量研究方法。这项研究使用的人口是一个拥有34个样本的煤炭繁荣地区地区的办公室工作人员。研究中使用的样本数据分析这是典型的数据质量测试,测试假设,假设用仪表测试20 (SPSS统计广告和服务solution)。研究结果表明，自我拟人化对员工的职业规划产生了积极而重要的影响。Efikasi积极而显著影响自己的职业规划对动力和t数= 2,093证明> t 2,036。表;职业动机对员工职业生涯规划的积极而显著影响的证明t数= 2,182 > t 2,036表;自我拟人化并没有通过t计算0.315 < 2.036来证明其就业状况。
{"title":"PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA","authors":"Palindungan Lahagu, Ayler Beniah Ndraha, Odaligoziduhu Halawa","doi":"10.47652/metadata.v5i3.390","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390","url":null,"abstract":"Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ini adalah buruknya kualitas pelayanan publik. Sebagai bidang yang bergerak disektor pelayanan masyarakat, besar harapan kepada setiap pegawai pemerintahan agar sekiranya mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Kinerja pegawai sendiri dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka semakin baik pula penilaian yang diberikan, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu setiap pegawai pemerintahan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarat, permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perencanaan Karir Pegawai pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Baagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Motivasi Karir pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Pengaruh Motivasi Karir terhadap Perencanaan Karir Pegawai pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perencanaan Karir Pegawai dengan Motivasi Karir melalui variabel mediasi pada Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Metodologi Penelitian ini menggunakan data primer (data yang diambil secara langsung) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Pegawai Kantor Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan sampel berjumlah 34 orang. Analisis data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis dengan menggunakan alat ukur SPSS 20 (Statistical product and service solution). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan karir pegawai yang dibuktikan dengan t hitung = 2,870 > t tabel = 2,036; Efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan motivasi karir yang dibuktikan dengan t hitung = 2,093 > t tabel 2,036.;Motivasi karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan karir pegawai yang dibuktikan dengan t hitung = 2,182 > t tabel 2,036; efikasi diri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan karir pegawai melalui mediasi yang dibuktikan dengan t hitung 0,315 < 2,036.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130075143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：