Pub Date : 2023-04-14DOI: 10.31289/jipikom.v5i1.1501
K. Ramadhan, Imam Fachruddin, Teguh Pramono, Daimul Abror, M. C. B. Umanailo
Simplification of the Bureaucracy into 2 (two) echelon levels, and replacing the positions of Administrator (echelon III) and supervisor (echelon IV) with functional positions (JF) that respect expertise and competence so that the bureaucracy is more effective and efficient in overcoming ASN issues that often get the spotlight on performance that looks bad or is still less than what the community expects. To describe and analyze as well as to find out what are the supporting and inhibiting factors How to implement the Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in Trenggalek Regency. Qualitative methods and policy implementation of George C Edward III's model. Based on 4 variables that determine the success of implementing a policy, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, it is still not going well. In order to be able to carry out socialization, training, and technical guidance, then increase the number of competent policy implementers in accordance with functional position education.
{"title":"Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Trenggalek","authors":"K. Ramadhan, Imam Fachruddin, Teguh Pramono, Daimul Abror, M. C. B. Umanailo","doi":"10.31289/jipikom.v5i1.1501","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1501","url":null,"abstract":"Simplification of the Bureaucracy into 2 (two) echelon levels, and replacing the positions of Administrator (echelon III) and supervisor (echelon IV) with functional positions (JF) that respect expertise and competence so that the bureaucracy is more effective and efficient in overcoming ASN issues that often get the spotlight on performance that looks bad or is still less than what the community expects. To describe and analyze as well as to find out what are the supporting and inhibiting factors How to implement the Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions in Trenggalek Regency. Qualitative methods and policy implementation of George C Edward III's model. Based on 4 variables that determine the success of implementing a policy, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, it is still not going well. In order to be able to carry out socialization, training, and technical guidance, then increase the number of competent policy implementers in accordance with functional position education.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81476847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.353
Nerry Yudi Astuti, S. Sulastri, Konar Zuber
Pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tes Tingkat Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Selatan ditemukan permasalahan bahwa peserta tes tidak memahami cara evaluasi uji kompetensi dan peserta tes tidak memahami secara maksimal poin-poin fungsional. dari tes. evaluasi portofolio. seperti kontrol, kontrol tugas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianalisis dalam beberapa tahap yaitu. meringkas, menyajikan, menyimpulkan dan memeriksa dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik pengendalian keabstrakan data dilakukan dengan memperpanjang waktu partisipasi, keteguhan observasi, triangulasi dan peer review, serta pembuatan referensi. Penelitian ini menggunakan teori Terry (2006) yang melihat empat faktor yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan: Pelaksanaan tes kompetensi fungsional tidak berhasil secara maksimal, meskipun didukung oleh pengelolaan anggaran pengembangan pegawai dalam pelaksanaan tes kemampuan kerja fungsional. Organisasi: Struktur dan pembagian kerja untuk penyelenggaraan tes kualifikasi pekerjaan fungsional tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan: sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat pada saat pelaksanaan anggaran. Pemantauan: tidak berjalan optimal karena landasan hukum panduan tugas tidak lengkap.
{"title":"Analisis Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan","authors":"Nerry Yudi Astuti, S. Sulastri, Konar Zuber","doi":"10.37858/publik.v3i1.353","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.353","url":null,"abstract":"Pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tes Tingkat Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Selatan ditemukan permasalahan bahwa peserta tes tidak memahami cara evaluasi uji kompetensi dan peserta tes tidak memahami secara maksimal poin-poin fungsional. dari tes. evaluasi portofolio. seperti kontrol, kontrol tugas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianalisis dalam beberapa tahap yaitu. meringkas, menyajikan, menyimpulkan dan memeriksa dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik pengendalian keabstrakan data dilakukan dengan memperpanjang waktu partisipasi, keteguhan observasi, triangulasi dan peer review, serta pembuatan referensi. Penelitian ini menggunakan teori Terry (2006) yang melihat empat faktor yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan: Pelaksanaan tes kompetensi fungsional tidak berhasil secara maksimal, meskipun didukung oleh pengelolaan anggaran pengembangan pegawai dalam pelaksanaan tes kemampuan kerja fungsional. Organisasi: Struktur dan pembagian kerja untuk penyelenggaraan tes kualifikasi pekerjaan fungsional tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan: sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat pada saat pelaksanaan anggaran. Pemantauan: tidak berjalan optimal karena landasan hukum panduan tugas tidak lengkap.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72519754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.349
Albima Umari Sofyandani, Abdullah Idi, M. Mardianto
Penelitian ini mengenai Efektivitas Pelayanan Paspor menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada permasalahan terhadap pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Paspor menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Martani dan Lubis tentang efektivitas organisasi. Adapun ukurannya adalah pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data dengan cara kondensasi data dan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Adapun hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan paspor dengan menggunakan aplikasi mobile paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang diukur dengan menggunakan pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan juga pendekatan proses adalah belum efektif.
{"title":"Efektivitas Pelayanan Paspor Menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang","authors":"Albima Umari Sofyandani, Abdullah Idi, M. Mardianto","doi":"10.37858/publik.v3i1.349","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.349","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengenai Efektivitas Pelayanan Paspor menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada permasalahan terhadap pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Paspor menggunakan Aplikasi Mobile Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Martani dan Lubis tentang efektivitas organisasi. Adapun ukurannya adalah pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data dengan cara kondensasi data dan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Adapun hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan paspor dengan menggunakan aplikasi mobile paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang diukur dengan menggunakan pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan juga pendekatan proses adalah belum efektif.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86645175","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.346
Riske Maida Putri, L. Lisdiana, A. Hakim
Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan output serta outcome kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator Standard Operational Procedures (SOPs) yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.
在南苏门答腊的战略规划(Renstra)中,环境和土地服务部门面临的问题是,PPTK不了解最近的政策、与其他领域重叠的活动,以及许多不符合最新规定的绩效、产出和结果指标。本研究旨在实施内政部第050——5889 2021年清单的结果验证,验证并分类Pemutahiran, Kodefikasi拜托发展规划和区域财政政策作为基准Kodefikasi拜托发展规划和地区金融服务环境和土地省南苏门答腊,以至于能够解决所面临的问题。一种研究方法,即定性研究,通过对线人的采访收集数据或信息,并采用乔治·C·爱德华三世(George C. Edward III)的模型理论,他使用四维(沟通、资源、性格和官僚结构)来取得成功。研究结果表明,国务院在2021年050—5889的实施中取得了对基准规范、公平和地方规划规划为基准基准、区域规划规划为基准、环境和区域财务规划的基调,目前还处于最佳状态。这些问题出现在不充分的激励指标和标准操作程序指标(SOPs)中,这些指标不符合最新的政策,使得一些活动与其他领域的活动重叠。
{"title":"Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan","authors":"Riske Maida Putri, L. Lisdiana, A. Hakim","doi":"10.37858/publik.v3i1.346","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.346","url":null,"abstract":"Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan output serta outcome kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator Standard Operational Procedures (SOPs) yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90335964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.350
Febriana Muryanto, Eva Novaria, Sutinah Sutinah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Mabes Polri Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Polres Banyuas telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat di Yurisdiksi Bidang Dasar Polres Banyuasin, berdasarkan analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan, yang meliputi langkah dan indikator yang digunakan yaitu: perencanaan (petugas; sumber daya/anggaran; infrastruktur) penyelenggaraan (tujuan; pembagian tugas dan tanggung jawab); pelaksanaan (kegiatan penelitian; komunikasi terkait koordinasi); Pengawasan dan kontrol; Pengumpulan dan pelaporan data, semua dilaksanakan dengan baik. Perlunya optimalisasi penanganan tindak pidana kekerasan dan percobaan oleh pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana anak di bawah umur, atau peningkatan perhatian aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana atau penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya; Ambil langkah-langkah pencegahan dan represif yang lebih efektif untuk menangani kekerasan dan pelecehan kriminal, karena seringkali melibatkan anak di bawah umur.
{"title":"Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dan Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin","authors":"Febriana Muryanto, Eva Novaria, Sutinah Sutinah","doi":"10.37858/publik.v3i1.350","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.350","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Mabes Polri Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan di wilayah hukum Polres Banyuas telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat di Yurisdiksi Bidang Dasar Polres Banyuasin, berdasarkan analisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dan penyerangan, yang meliputi langkah dan indikator yang digunakan yaitu: perencanaan (petugas; sumber daya/anggaran; infrastruktur) penyelenggaraan (tujuan; pembagian tugas dan tanggung jawab); pelaksanaan (kegiatan penelitian; komunikasi terkait koordinasi); Pengawasan dan kontrol; Pengumpulan dan pelaporan data, semua dilaksanakan dengan baik. Perlunya optimalisasi penanganan tindak pidana kekerasan dan percobaan oleh pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana anak di bawah umur, atau peningkatan perhatian aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana atau penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya; Ambil langkah-langkah pencegahan dan represif yang lebih efektif untuk menangani kekerasan dan pelecehan kriminal, karena seringkali melibatkan anak di bawah umur.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78841366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.361
Yetti Erika Sibarani, M.Eng. Mudasir, I. M. Sakir
Peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dengan sasaran pada kelompok keluarga miskin. Lokus penelitian ini bertempat di Kampung KB Tanjung Rawo dan Layang-Layang dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan program UPPKA di Kampung KB Tanjung Rawo Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I dan UPPKA di Kampung KB Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Data pada penelitian ini bersumber dari informasi yang diperoleh langsung dari informan, dokumen, buku dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dipilih secara purposif, dalam hal ini informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan UPPKA di lapangan. Informan berjumlah lima orang. Data dianalisis dengan analisis model interaktif menggunakan komponen utama : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilihat dari konteks, input, proses, dan produk secara keseluruhan program UPPKA dapat terlaksana meskipun pada indikator lain masih ada yang belum optimal baik dari sisi yang menyangkut SDM maupun anggaran, cara pelaksanaan kegiatan dari sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan peran serta dukungan stakeholder.
{"title":"Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Di Kampung Keluarga Berkualitas Tanjung Rawo Dan Layang-Layang Kota Palembang","authors":"Yetti Erika Sibarani, M.Eng. Mudasir, I. M. Sakir","doi":"10.37858/publik.v3i1.361","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.361","url":null,"abstract":"Peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dengan sasaran pada kelompok keluarga miskin. Lokus penelitian ini bertempat di Kampung KB Tanjung Rawo dan Layang-Layang dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan program UPPKA di Kampung KB Tanjung Rawo Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I dan UPPKA di Kampung KB Layang-Layang Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Data pada penelitian ini bersumber dari informasi yang diperoleh langsung dari informan, dokumen, buku dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dipilih secara purposif, dalam hal ini informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan UPPKA di lapangan. Informan berjumlah lima orang. Data dianalisis dengan analisis model interaktif menggunakan komponen utama : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilihat dari konteks, input, proses, dan produk secara keseluruhan program UPPKA dapat terlaksana meskipun pada indikator lain masih ada yang belum optimal baik dari sisi yang menyangkut SDM maupun anggaran, cara pelaksanaan kegiatan dari sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan peran serta dukungan stakeholder.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85661106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.351
M. S. Zachri, Amiruddin Sandy, Yanuar Saswita
Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Dalam meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang ada dilapangan, saat ini petugas kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan bagi anggota baru sedang mengikuti psikotes untuk penggunaan senjata api untuk digunakan oleh petugas kepolisian tersebut dalam bertugas. Tes penggunaan senjata api ini dalam rangka peningkatan fasilitas keamanan dan ketertiban petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. ada beberapa masalah terkait penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan diantaranya : 1) Ketatnya syarat-syarat administrasi dalam memperoleh izin penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, 2) Belum adanya kegiatan perawatan dan peremajaan secara berkala terhadap senjata api yang ada bagi anggota kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Kesimpulan yang dapat ditaruk adalah Kegiatan penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan pada Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah berjalan dengan efektif, penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang sedang bekerja.
{"title":"Efektivitas Penggunaan Senjata Api di Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan","authors":"M. S. Zachri, Amiruddin Sandy, Yanuar Saswita","doi":"10.37858/publik.v3i1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.351","url":null,"abstract":"Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Dalam meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang ada dilapangan, saat ini petugas kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan bagi anggota baru sedang mengikuti psikotes untuk penggunaan senjata api untuk digunakan oleh petugas kepolisian tersebut dalam bertugas. Tes penggunaan senjata api ini dalam rangka peningkatan fasilitas keamanan dan ketertiban petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. ada beberapa masalah terkait penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan diantaranya : 1) Ketatnya syarat-syarat administrasi dalam memperoleh izin penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, 2) Belum adanya kegiatan perawatan dan peremajaan secara berkala terhadap senjata api yang ada bagi anggota kepolisian di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Efektivitas Penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Kesimpulan yang dapat ditaruk adalah Kegiatan penggunaan senjata api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan pada Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan sudah berjalan dengan efektif, penggunaan senjata Api di Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja anggota kepolisian yang sedang bekerja.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89955831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-01DOI: 10.37858/publik.v3i1.357
Yusmala Dewi, Mat Syuroh, M. Febrianza
Berdasarkan oUndang-Undang oNo. o20 otahun o2003 omengenai oSistem oPendidikan oNasional, omenyatakan obahwa opendidikan oberfungsi omengembangkan okemampuan, omembentuk owatak, oserta operadaban obangsa oyang obermartabat odalam orangka omencerdaskan okehidupan obangsa. oPemerintah oselalu omengadakan operbaikan odan opengembangan omutu odalam osistem opendidikan onasional. oSalah osatu oupaya opemerintah oyaitu odengan omelakukan operubahan okurikulum odari oKTSP omenjadi oKurikulum o2013. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang telah melakukan Pengelolaan Kurikulum Pelajaran Bahasa Indonesia, namun masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian diketahui bahwa, dalam menyusun dan mengelola Pembelajaran Bahasa Indonesia cenderung berhadapan dengan beberapa permasalahan yang menyangkut ketidak tahuan dan kecendrungan untuk mengabaikan pengelolaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indoensia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang sudah cukup optimal meskipun masih mengalami beberapa kendala. Pada Perumusan Rencana Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang, sudah dilakukan dengan baik yang dilaksanakan dengan bentuk kelompok pelatihan Guru bidang studi bahasa Indonesia melalui kegiatan MGMP. Namun demikian, Guru Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Palembang belum memiliki visi, misi, dan tujuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara tertulis. Berdasarkan dimensi Controlling (Pengawasan), Monitoring Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang, diketahui bahwa masih kurangnya pengawasan dan monitoring dari atasan dalam hal ini kepala sekolah dan bagian kurikulum dalam hal pelaksanaan workshop dan in house training untuk guru-guru bahasa Indonesia sehingga mereka memahami tentang manajemen pembelajaaran Bahasa Indonesia.
根据o楼小野。o20年的o20关于非洲的行迹系统,o20声称o教育学的oconwork o教育学发展了oaility, o塑造了owatak, ocerity, ocerity ocerity是onations ounity的立足点。欧亚组织对欧亚系统的欧亚质量开发进行了操作。oSalah oone ogoverogovernment ogovernment o持续otc o修oconoe从oKTSP ocipp到o修o2013。课程的实施是利用自然、社会、文化和地区财富来最佳地利用所有的研究材料来成功地完成教育。12 . Palembang的印尼语高中教师已经管理过印尼语课程,但仍然存在一些障碍。根据前期研究采访的结果,在组织和管理英语学习的过程中,似乎倾向于处理一些无知和倾向于忽视管理的问题。本研究的目的是分析SMA Sub Rayon 12 Palembang的Indoensia语言学习管理。本研究采用描述性explanation水平的定性方法。根据研究和研究结果的讨论,可以得出结论,12国帕伦邦亚顺高中的印尼语学习管理是相当理想的,尽管存在一些障碍。在drayon SMA 12 Palembang的英文教师学习计划起草中,已经通过MGMP活动进行得很好。然而,12岁的帕伦邦高中的印尼语教师在书面学习中没有目标、使命和目标。根据条控制维度(监督),高中老师学习印尼语在潜艇人造丝管理监测,12 Palembang众所周知,国家仍然缺乏监督和监测这方面的上司校长和部分车间实施方面的课程和在家里管理培训汉语教师,为他们了解pembelajaaran印尼语。
{"title":"Analisis Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Palembang","authors":"Yusmala Dewi, Mat Syuroh, M. Febrianza","doi":"10.37858/publik.v3i1.357","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.357","url":null,"abstract":"Berdasarkan oUndang-Undang oNo. o20 otahun o2003 omengenai oSistem oPendidikan oNasional, omenyatakan obahwa opendidikan oberfungsi omengembangkan okemampuan, omembentuk owatak, oserta operadaban obangsa oyang obermartabat odalam orangka omencerdaskan okehidupan obangsa. oPemerintah oselalu omengadakan operbaikan odan opengembangan omutu odalam osistem opendidikan onasional. oSalah osatu oupaya opemerintah oyaitu odengan omelakukan operubahan okurikulum odari oKTSP omenjadi oKurikulum o2013. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang telah melakukan Pengelolaan Kurikulum Pelajaran Bahasa Indonesia, namun masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian diketahui bahwa, dalam menyusun dan mengelola Pembelajaran Bahasa Indonesia cenderung berhadapan dengan beberapa permasalahan yang menyangkut ketidak tahuan dan kecendrungan untuk mengabaikan pengelolaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indoensia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang sudah cukup optimal meskipun masih mengalami beberapa kendala. Pada Perumusan Rencana Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang, sudah dilakukan dengan baik yang dilaksanakan dengan bentuk kelompok pelatihan Guru bidang studi bahasa Indonesia melalui kegiatan MGMP. Namun demikian, Guru Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Palembang belum memiliki visi, misi, dan tujuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara tertulis. Berdasarkan dimensi Controlling (Pengawasan), Monitoring Manajemen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia di Sub Rayon SMA Negeri 12 Palembang, diketahui bahwa masih kurangnya pengawasan dan monitoring dari atasan dalam hal ini kepala sekolah dan bagian kurikulum dalam hal pelaksanaan workshop dan in house training untuk guru-guru bahasa Indonesia sehingga mereka memahami tentang manajemen pembelajaaran Bahasa Indonesia.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74519261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel. Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel difokuskan pada Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel yang meliputi: pendekatan sumber (resource approach), pendekatan proses (process approach), pendekatan sasaran (goals approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu kondensasi, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan, berdasarkan Pendekatan Sumber (Resource Approach), waktu penetapan RKBMD seringkali terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel khususnya di Bidang Kesekretariatan sehingga dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi masih belum optimal. Sarana yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, hanya saja masih kurang dalam hal pembangunan aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan dan belum tersedianya standar barang dan standar kebutuhan, yang disebabkan aplikasi untuk penyusunan RKBMD belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Berdasarkan Pendekatan Proses (Process Approach), kendala dalam penyusunan RKBMD ini antara lain disebabkan RKBMD lebih bersifat teknis dan lebih dapat menggambarkan real belanja. Dalam RKBMD spesifikasi barang harus jelas, dan untuk penyusunan kebutuhan pemeliharaan RKPBMD diperlukan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang kondisi barang. Oleh sebab itu, maka untuk penyusunan RKBMD/RKPBMD user atau pihak yang terkait dengan barang yang dibutuhkan, seperti: operator mesin, teknisi, pejabat teknis, dan lain-lain harus dilibatkan. Berdasarkan Pendekatan Sasaran (Goals Approach).
{"title":"Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan","authors":"Yoranda Tiara Sati, Syaparman Syaparman, Atrika Iriani","doi":"10.37858/publik.v3i1.358","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.358","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel. Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel difokuskan pada Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel yang meliputi: pendekatan sumber (resource approach), pendekatan proses (process approach), pendekatan sasaran (goals approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu kondensasi, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan, berdasarkan Pendekatan Sumber (Resource Approach), waktu penetapan RKBMD seringkali terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel khususnya di Bidang Kesekretariatan sehingga dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi masih belum optimal. Sarana yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, hanya saja masih kurang dalam hal pembangunan aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan dan belum tersedianya standar barang dan standar kebutuhan, yang disebabkan aplikasi untuk penyusunan RKBMD belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Berdasarkan Pendekatan Proses (Process Approach), kendala dalam penyusunan RKBMD ini antara lain disebabkan RKBMD lebih bersifat teknis dan lebih dapat menggambarkan real belanja. Dalam RKBMD spesifikasi barang harus jelas, dan untuk penyusunan kebutuhan pemeliharaan RKPBMD diperlukan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang kondisi barang. Oleh sebab itu, maka untuk penyusunan RKBMD/RKPBMD user atau pihak yang terkait dengan barang yang dibutuhkan, seperti: operator mesin, teknisi, pejabat teknis, dan lain-lain harus dilibatkan. Berdasarkan Pendekatan Sasaran (Goals Approach).","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90328936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu guru dan strategi peningkatan mutu guru di SD Negeri Sugiwaras. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan oleh SD Negeri Sugiwaras untuk meningkatkan mutu guru sudah baik, namun perlu perhatian khusus dalam penguasaan teknologi dan budaya kerja di lingkungan sekolah. Selain itu, sosialisasi visi, misi, dan tujuan organisasi kepada seluruh guru dan pegawai di SD Negeri Sugiwaras perlu terus dilakukan melalui rapat, diskusi, dan informal meeting. Selain itu, SD Negeri Sugiwaras juga dapat melakukan program mentoring atau pembinaan untuk guru-guru yang membutuhkan bimbingan khusus dalam mengembangkan kualitas pengajaran dan keprofesionalannya. Program mentoring ini dapat dilakukan oleh guru senior atau kepala sekolah yang sudah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tersebut. Dengan adanya program mentoring ini, diharapkan guru-guru yang membutuhkan bimbingan khusus akan terbantu dalam mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pengajaran.Selanjutnya, SD Negeri Sugiwaras juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja guru secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum yang telah dibentuk. Dengan adanya evaluasi kinerja guru secara berkala, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dan negatif untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu pengajaran yang diberikan. Evaluasi ini juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dirinya dalam mengajar.
教育质量受到专业和合格教师的高度影响。因此,本研究的目的是了解苏吉尔州小学教师质量和教师改进策略。本研究采用定性方法和描述性质的方法。苏吉尔达小学(SD of sugimalad)用来提高教师质量的策略一直很好,但需要特别关注学校环境中的技术掌握和工作文化。此外,该组织的愿景、使命和目标的社会化需要通过会议、讨论和非正式会议继续进行。此外,sugimadmanal小学还可以为需要特殊指导的教师进行辅导或培训,以培养教学和专业品质。这个辅导项目可以由在该领域有经验和专业知识的资深教师或校长来完成。有了这些辅导计划,需要特别指导的教师将有助于改善自己和提高教学质量。此外,苏吉达尔小学也可以定期对教师的表现进行评估。这项评估可以由校长或已成立的课程开发小组进行。随着教师绩效评估的定期进行,我们希望为提高教师表现和教学质量提供积极和消极的反馈。这种评估也可以帮助教师识别他或她在教学中的弱点和长处。
{"title":"Analisis Strategi Peningkatan Mutu Guru Sekolah Dasar Negeri Sugiwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin","authors":"Siti Nursiha, Effendi Nawawi, Deby Chintia Hestirinaih","doi":"10.37858/publik.v3i1.360","DOIUrl":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.360","url":null,"abstract":"Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu guru dan strategi peningkatan mutu guru di SD Negeri Sugiwaras. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan oleh SD Negeri Sugiwaras untuk meningkatkan mutu guru sudah baik, namun perlu perhatian khusus dalam penguasaan teknologi dan budaya kerja di lingkungan sekolah. Selain itu, sosialisasi visi, misi, dan tujuan organisasi kepada seluruh guru dan pegawai di SD Negeri Sugiwaras perlu terus dilakukan melalui rapat, diskusi, dan informal meeting. Selain itu, SD Negeri Sugiwaras juga dapat melakukan program mentoring atau pembinaan untuk guru-guru yang membutuhkan bimbingan khusus dalam mengembangkan kualitas pengajaran dan keprofesionalannya. Program mentoring ini dapat dilakukan oleh guru senior atau kepala sekolah yang sudah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tersebut. Dengan adanya program mentoring ini, diharapkan guru-guru yang membutuhkan bimbingan khusus akan terbantu dalam mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pengajaran.Selanjutnya, SD Negeri Sugiwaras juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja guru secara berkala. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum yang telah dibentuk. Dengan adanya evaluasi kinerja guru secara berkala, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dan negatif untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu pengajaran yang diberikan. Evaluasi ini juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dirinya dalam mengajar.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74454557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}