Makalah ini ingin mengeksplorasi politik dinasti di tiga kabupaten/kota, yakni (1) Kota Medan (2) Kab. Deli Serdang dan (3) Kabupaten Samosir. Dinasti berkembang ketika kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia pasca reformasi 1998. Desentralisasi dianggap telah melahirkan 'raja-raja ‘ kecil di daerah. Mendoza mendefinisikan politik dinasti ― referstomembersofthesamefamily occupying elected positions either in sequence for the same position, orsimultaneously acrossdifferentpositions.‖ Studi ini menggunakan pendekatan paradigma kualitatif mengandalkan peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam. Observasi dan penelusuran referensi yang relevan juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian.Temuan riset menunjukkan politik dinasti belum terbangun. Untuk Medan, dinasti politik tidak terbangun karena pertama, kasus korupsi dua walikota terdahulu membuat dinasti yang belum kokoh runtuh perlahan. Kedua, biaya politik pilkada yang tinggi membuat politik transaksional lebih mengemuka. Ketiga, pluralisme kota Medan, memaksa walikota harus mengakomodasi keragaman yang ada. Sedangkan di Deli Serdang, kendati bupati terpilih (Ashari Tambunan) adalah adik mantan bupati dua periode (almarhum) Amri Tambunan, politik dinasti juga tidak terbentuk karena kabupaten ini juga heterogen dan sudah lama basis golkar dan kantong perkebunan. Dinasti di Samosir sempat tumbuh selama dua periode bupati Mangindar Simbolon berdasarkan margaisme. Implementasi UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada, yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 116), menyatakanPejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan. Kebijakan ini signifikan membonsai dinasti politik di daerah This paper desired to explore the dynastic politics in three districts / cities, namely (1) Medan City (2) Deli Serdang Regency and (3) Samosir Regency. The dynasty developed when decentralization policies were implemented in post-reform Indonesia in 1998. Decentralization is considered to have given birth to small 'kings' in the area. Mendoza defines dynastic politics - the philosophy of the concept of family occupying elected positions either in sequences for the same position, simultaneous across different propositions. This study used a qualitative paradigm approach to rely on researchers as data collectors through in-depth interviews. Observations and searches for relevant references were also carried out to complement the research data. Research findings showed that dynastic politics had not yet been established. For Medan, the political dynasty was not built because firstly, the corruption case of the two previous mayors made a dynasty that had not yet firmly fallen slowly. Secondly, the high political costs of regional elections made transactional politics more prominent. Thirdly, pluralism in Medan forced the
本文想探索三个县政治王朝城,即(1)- (2)Kab地形。Samosir Serdang和熟食店(3)县。自1998年改革后印尼实施分散政策后，朝代发展。分散的地区被认为是生了小王”。门多萨定义政治王朝——referstomembersofthesamefamily占领elected阵地为不变orsimultaneously杆位,要么在序列acrossdifferentpositions。‖定性研究是运用范式研究依靠作为通过深入采访,收集数据。观察和研究相关的参考,也才能完成数据的搜索。研究结果表明，王朝的政治尚未发展。对棉兰来说，政治王朝没有觉醒，因为前两任市长的腐败案件导致一个不稳定的王朝慢慢崩溃。其次，高柱政治成本使交易政治更加紧迫。第三,多元化棉兰市,迫使市长必须适应多样性的存在。而在Serdang熟食店,虽然摄政王当选(Ashari·坦)是摄政王的前两节课(已故)的妹妹Amri·坦,也不成立,因为这个地区异质的政治王朝早已golkar基地和一袋种植园。萨摩斯王朝有两个时期是基于野生动物的摄政时期。2015年8号法案实施的Pemilukada,要求完美的首席候选人没有利益冲突地区现任帕和5号法案对平民人事2014年国家(116),章禁止就业教官menyatakanPejabat更换高级管理官员2(二)年就职以来,算上。这一政策重大membonsai纸desired去探索这个地区的政治王朝dynastic政治》三个districts - cities, namely(1)地形城(2)摄政Samosir Serdang丽晶和熟食店(3)。《post-reform王朝developed当decentralization政策是implemented印度尼西亚在1998年。Decentralization认为是得给分娩区域里的小“国王”。门多萨defines dynastic政治哲学史》-《家庭理念占领elected阵地要么在sequences不变的杆位,全球同时穿过不同的propositions。这个研究过去qqe a一种接近的地方要依靠美国researchers collectors数据通过深入interviews。为相关的参考文献是一名和搜索也carried out to complement)的研究数据。Research findings那里那个dynastic政治还没有被建立了。为了战场,政治王朝是不建corruption凯斯》因为firstly,两大联盟打球previous制造一王朝那有还没firmly堕落慢慢还。Secondly,区域之高中政治一次elections transactional政治制造更多prominent。Thirdly, pluralism在地形强迫《多样性少校to accommodate that existed。Whereas在Serdang熟食店,虽然《elected摄政王(Ashari安·杨格尔兄弟》)是former two-year摄政王(deceased) Amri·坦,《dynastic政治是也不是formed因为是也heterogeneous和早就把a区龙Golkar》和plantations enclaves基地。期间有Samosir王朝》《数字化摄政王Mangindar辛波隆二periods》改编自clanism。Implementation of Act No . 8 of concerning 2015年地区选举,哪种requires the head candidates将军不是有百万间的冲突的利益和国防》和2014年concerning Act No . 5州民权仪器(文章116),stating那个员工从梯形replacing Officials for Development Officials是prohibited两(2)年自从《inauguration。这个政策significantly reduced政治风平浪静的in the local区域。
{"title":"Politik Dinasti dan Desentralisasi","authors":"Robinson Sembiring, M. Simanihuruk","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.148","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.148","url":null,"abstract":"Makalah ini ingin mengeksplorasi politik dinasti di tiga kabupaten/kota, yakni (1) Kota Medan (2) Kab. Deli Serdang dan (3) Kabupaten Samosir. Dinasti berkembang ketika kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia pasca reformasi 1998. Desentralisasi dianggap telah melahirkan 'raja-raja ‘ kecil di daerah. Mendoza mendefinisikan politik dinasti ― referstomembersofthesamefamily occupying elected positions either in sequence for the same position, orsimultaneously acrossdifferentpositions.‖ Studi ini menggunakan pendekatan paradigma kualitatif mengandalkan peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam. Observasi dan penelusuran referensi yang relevan juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian.Temuan riset menunjukkan politik dinasti belum terbangun. Untuk Medan, dinasti politik tidak terbangun karena pertama, kasus korupsi dua walikota terdahulu membuat dinasti yang belum kokoh runtuh perlahan. Kedua, biaya politik pilkada yang tinggi membuat politik transaksional lebih mengemuka. Ketiga, pluralisme kota Medan, memaksa walikota harus mengakomodasi keragaman yang ada. Sedangkan di Deli Serdang, kendati bupati terpilih (Ashari Tambunan) adalah adik mantan bupati dua periode (almarhum) Amri Tambunan, politik dinasti juga tidak terbentuk karena kabupaten ini juga heterogen dan sudah lama basis golkar dan kantong perkebunan. Dinasti di Samosir sempat tumbuh selama dua periode bupati Mangindar Simbolon berdasarkan margaisme. Implementasi UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada, yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 116), menyatakanPejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan. Kebijakan ini signifikan membonsai dinasti politik di daerah \u0000 \u0000This paper desired to explore the dynastic politics in three districts / cities, namely (1) Medan City (2) Deli Serdang Regency and (3) Samosir Regency. The dynasty developed when decentralization policies were implemented in post-reform Indonesia in 1998. Decentralization is considered to have given birth to small 'kings' in the area. Mendoza defines dynastic politics - the philosophy of the concept of family occupying elected positions either in sequences for the same position, simultaneous across different propositions. This study used a qualitative paradigm approach to rely on researchers as data collectors through in-depth interviews. Observations and searches for relevant references were also carried out to complement the research data. Research findings showed that dynastic politics had not yet been established. For Medan, the political dynasty was not built because firstly, the corruption case of the two previous mayors made a dynasty that had not yet firmly fallen slowly. Secondly, the high political costs of regional elections made transactional politics more prominent. Thirdly, pluralism in Medan forced the ","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"73 14","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120853571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hutan memiliki banyak manfaat penyedia jasa lingkungan, diantaranya sebagai pencegah erosi dan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi jasa lingkungan hutan sebagai pengendali banjir dan erosi berdasarkan metode kontingensi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat hutan sebagai pengendali banjir dan erosi di das Deli. Metode analisis yang digunakan adalah metode kontingensi dan biaya pencegahan sebagai nilai ekonomi hutan, analisis deskriptif dari data kuisioner, serta analisis regresi untuk mengetahui factor- faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat hutan sebagai pengendali banjir dan erosi. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pengendali banjir dan erosi dengan metode kontingensi sebesar Rp. 153.314.076.583,33/tahun. Berdasarkan model regresi yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat jasa lingkungan hutan sebagai pengendali banjir dan erosi di DAS Deli adalah tingkat pendapatan. Forests have many benefits in providing environmental services, including erosion prevention and flooding. This study aimed to calculate the economic value of forest environmental services as floods controller and erosion based on the contingency method, and to determine the factors that influence the level of willingness to pay the benefits of the forest as a flood and erosion control in DAS Deli. The analytical method used was contingency method and prevention cost as the forest economic value, descriptive analysis of questionnaire data, and regression analysis to determine the factors that influenced the level of willingness to pay the benefits of forests as flood and erosion control. The results showed the economic value of forests as flood and erosion control with contingency methods of Rp. 153,314,076,583.33 / year. Based on the regression model formed, it could be concluded that the factors influencing the level of willingness to pay the benefits of forest environmental services as flood control and erosion in the Deli watershed were the income levels.
{"title":"Valuasi Ekonomi Hutan Sebagai Pengendali Banjir dan Erosi di Das Deli Berdasarkan Metode Kontingensi","authors":"N. Sulistiyono","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.167","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.167","url":null,"abstract":"Hutan memiliki banyak manfaat penyedia jasa lingkungan, diantaranya sebagai pencegah erosi dan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi jasa lingkungan hutan sebagai pengendali banjir dan erosi berdasarkan metode kontingensi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat hutan sebagai pengendali banjir dan erosi di das Deli. Metode analisis yang digunakan adalah metode kontingensi dan biaya pencegahan sebagai nilai ekonomi hutan, analisis deskriptif dari data kuisioner, serta analisis regresi untuk mengetahui factor- faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat hutan sebagai pengendali banjir dan erosi. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pengendali banjir dan erosi dengan metode kontingensi sebesar Rp. 153.314.076.583,33/tahun. Berdasarkan model regresi yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar manfaat jasa lingkungan hutan sebagai pengendali banjir dan erosi di DAS Deli adalah tingkat pendapatan. \u0000 \u0000Forests have many benefits in providing environmental services, including erosion prevention and flooding. This study aimed to calculate the economic value of forest environmental services as floods controller and erosion based on the contingency method, and to determine the factors that influence the level of willingness to pay the benefits of the forest as a flood and erosion control in DAS Deli. The analytical method used was contingency method and prevention cost as the forest economic value, descriptive analysis of questionnaire data, and regression analysis to determine the factors that influenced the level of willingness to pay the benefits of forests as flood and erosion control. The results showed the economic value of forests as flood and erosion control with contingency methods of Rp. 153,314,076,583.33 / year. Based on the regression model formed, it could be concluded that the factors influencing the level of willingness to pay the benefits of forest environmental services as flood control and erosion in the Deli watershed were the income levels.","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117009800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aimed to get a more specific description of the relationship to watch television with the needs of the school. This study used the paradigm of "critical realism" which tried to reveal the fact that on the surface with the (quantitative approach) the reality of the meaning expressed (qualitative) or also called mix research. The respondents/informants were middle and high school students in Medan. There were 49 people set out in purposively. The theory was the theory of cognitive dissonance consistency realm of Leon Festinger and refined the theory of "low and high dissonance" Cotton and Hieser. Quantitative data were analyzed by correlational perform asymmetrical correlation models. Qualitative data were analyzed using analytical models categorization Neuman. The results included (1) watching television set or selected to enhance the learning needs, increase knowledge, hang and support future; (2) the respondent/informant categories including "high disonance" which rejected a television show not suitable for the purpose of learning and increasing knowledge; (3) the respondent/informant was in continuum "consistent" and "inconsistent" was connected with the spectacle on television. This may be because they were still subject to change from time to time.
{"title":"The Relationship of Watching Television with the Needs of High School Students in Medan (a Study with the Paradigm of Critical Realism)","authors":"Syafruddin Pohan","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.151","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.151","url":null,"abstract":"This study aimed to get a more specific description of the relationship to watch television with the needs of the school. This study used the paradigm of \"critical realism\" which tried to reveal the fact that on the surface with the (quantitative approach) the reality of the meaning expressed (qualitative) or also called mix research. The respondents/informants were middle and high school students in Medan. There were 49 people set out in purposively. The theory was the theory of cognitive dissonance consistency realm of Leon Festinger and refined the theory of \"low and high dissonance\" Cotton and Hieser. Quantitative data were analyzed by correlational perform asymmetrical correlation models. Qualitative data were analyzed using analytical models categorization Neuman. The results included (1) watching television set or selected to enhance the learning needs, increase knowledge, hang and support future; (2) the respondent/informant categories including \"high disonance\" which rejected a television show not suitable for the purpose of learning and increasing knowledge; (3) the respondent/informant was in continuum \"consistent\" and \"inconsistent\" was connected with the spectacle on television. This may be because they were still subject to change from time to time.","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115518020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat diharuskan membuat laporan keuangan berdasarkan basis akuntansi akrual mulai tahun 2015.Tulisan ini bertujuan menguraikan tentang tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat untuk berpindah dari sistem yang sekarang digunakan yaitu Half AccrualAccounting ke sistem yang baru yaitu Full Accrual Accounting. Metode analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis statistika deskriptif. Paper ini akan memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di dalam menjalankan mandat dari Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara di era reformasi. Pemerintah pusat menghadapi tantangan saat harus meninggalkan sistem yang saat ini dipergunakan dengan pendekatan Half accounting Accrual dengan disupport oleh Aplikasi Saiba menuju sistem baru yang Full Accrual Accounting yang disupport oleh Aplikasi Sakti. Pertama, tantangan regulasi; Kedua, tantangan Sistem Informasi dan Teknologi; Ketiga, tantangan Sumber Daya Manusia; Keempat, tantangan resiko implementasi sistem baru dalam konteks pengelolaan keuangan negara; dan terakhir; Kelima, tantangan perubahan bisnis proses. Pemerintah pusat sesungguhnya belum sepenuhnya menjalankan mandat undangundang dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan karena belum menerapkan Full Accrual Accounting System. Kajian ini memberikan rekomendasi pemerintah untuk bisa bermigrasi dengan aman menuju sistem baru yang akuntabel dan reliabel In accordance with Act No. 1 of 2004 concerning State Finance and Act No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation No. 10 of 2010 concerning Government Accounting Standards, the Central Government is required to make financial reports based on accrual accounting starting in 2015. This writing aimed to describe the challenges that must be faced by the central government to move from the system currently in use, namely Half Accrual Accounting to the new system, namely Full Accrual Accounting. The analytical method used in this study was descriptive statistical analysis. This paper provided a brief overview of what has been done by the Central Government in carrying out the mandate of the Laws relating to Management of State Finance in the reform era. The central government faced challenges when it comes to leaving the system that is currently being used with the Accrual Half accounting approach, supported by the Saiba Application to the new system namely Full Accrual Accounting supported by the Sakti Application. First, regulatory challenges; Second, the challenges of Information Systems and Technology; Third, the challenges of Human Resources; Fourth, the risk challenges of implementing a new system in the context of state financial management; and last; Fifth, the
根据2004年《国库法》和2004年《国库第一法》以及2010年《政府会计标准法》，中央政府应在2015年开始根据akrual会计基础编写财务报告。本文旨在概述中央政府面临的挑战，从目前使用的半Accounting系统过渡到一个全新的全Accounting系统。本研究采用的分析方法是描述性统计分析。这篇论文将简要介绍各国政府在改革时期执行有关财政管理法律的授权方面所做的工作。中央政府面临挑战，不得不放弃目前使用的系统，放弃目前由赛巴应用程序支持的半帐号操作系统，进入由优质应用程序支持的新系统。首先，监管挑战;其次，信息和技术系统的挑战;第三，对人力资源的挑战;第四，在国家财务管理背景下实施新系统的风险挑战;最后但并非最不重要的是;第五，业务流程变化的挑战。中央政府还没有完全执行管理会计系统和财务报告系统的法律授权，因为它还没有实现完整的会计会计系统。这个研究提供了建议政府可以安全地迁移到新系统的负责任和可靠In accordance with Act 2004年的1号concerning州立大学金融与1号法案》2004年财政部concerning State university)》和2010年政府Regulation) 10号concerning政府会计的标准是,中央政府所需让金融报告》改编自accrual会计在2015年开始。这一指控足以描述中央政府从现行系统转移到新系统时所面临的挑战。这项研究中使用的分析方法是描述统计分析。这篇文章provided简史》的概览》是由中央政府做了什么在进行中出局的mandate》relating to State university)的金融管理》和《任性时代。当面临挑战时，中央政府面临挑战，该系统目前正以半份资金提供给新系统，以赛巴应用程序提供完全可操作的新系统。首先，调节挑战;第二，信息系统和技术的挑战;第三，人类资源的挑战;第四，在国家财政管理范围内实施新系统的风险挑战;与最后;第五，改变商业预算的挑战。中央政府实际上并没有完全实施为会计和财务报告系统，因为它没有实现一个完整的会计系统。这项研究建议将政府安全迁移到一个新的会计和可信赖的系统。
{"title":"Tantangan Pemerintah Pusat dalam Merubah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dari Half Accrual Accounting ke Full Accrual Accounting","authors":"T. Tohirin","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.138","url":null,"abstract":"Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat diharuskan membuat laporan keuangan berdasarkan basis akuntansi akrual mulai tahun 2015.Tulisan ini bertujuan menguraikan tentang tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat untuk berpindah dari sistem yang sekarang digunakan yaitu Half AccrualAccounting ke sistem yang baru yaitu Full Accrual Accounting. Metode analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis statistika deskriptif. Paper ini akan memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di dalam menjalankan mandat dari Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara di era reformasi. Pemerintah pusat menghadapi tantangan saat harus meninggalkan sistem yang saat ini dipergunakan dengan pendekatan Half accounting Accrual dengan disupport oleh Aplikasi Saiba menuju sistem baru yang Full Accrual Accounting yang disupport oleh Aplikasi Sakti. Pertama, tantangan regulasi; Kedua, tantangan Sistem Informasi dan Teknologi; Ketiga, tantangan Sumber Daya Manusia; Keempat, tantangan resiko implementasi sistem baru dalam konteks pengelolaan keuangan negara; dan terakhir; Kelima, tantangan perubahan bisnis proses. Pemerintah pusat sesungguhnya belum sepenuhnya menjalankan mandat undangundang dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan karena belum menerapkan Full Accrual Accounting System. Kajian ini memberikan rekomendasi pemerintah untuk bisa bermigrasi dengan aman menuju sistem baru yang akuntabel dan reliabel \u0000 \u0000In accordance with Act No. 1 of 2004 concerning State Finance and Act No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation No. 10 of 2010 concerning Government Accounting Standards, the Central Government is required to make financial reports based on accrual accounting starting in 2015. This writing aimed to describe the challenges that must be faced by the central government to move from the system currently in use, namely Half Accrual Accounting to the new system, namely Full Accrual Accounting. The analytical method used in this study was descriptive statistical analysis. This paper provided a brief overview of what has been done by the Central Government in carrying out the mandate of the Laws relating to Management of State Finance in the reform era. The central government faced challenges when it comes to leaving the system that is currently being used with the Accrual Half accounting approach, supported by the Saiba Application to the new system namely Full Accrual Accounting supported by the Sakti Application. First, regulatory challenges; Second, the challenges of Information Systems and Technology; Third, the challenges of Human Resources; Fourth, the risk challenges of implementing a new system in the context of state financial management; and last; Fifth, the ","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127427065","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Saat ini semakin banyak jumlah wanita yang bekerja. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa perbandingan jumlah wanita dan pria yang bekerja di Indonesia mencapai 4:6. Peningkatan jumlah angkatan kerja wanita memicu terjadinya konflik peran ganda yang dialami wanitaserta dapat memicu stres kerja pada pekerja wanita. Wanita harus berperan sebagai karyawan yang baik bagi perusahaan dan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik. Tekanan dalam pekerjaan membuat wanita tidak mampu secara seimbang membagi waktu dan perhatiannya pada pekerjaan dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemicustres kerja dan konflik peran ganda pekerja wanita. Konflik peran ganda sebagai variabel intervening yangmemediasi hubungan antar kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik terhadap stress kerja. Penelitian dilaksanakan di dua perusahaan besar yang bergerak pada industri pengolahan karet. Kriteria sampeladalah pekerja wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak. Sebanyak 62 karyawan menjadi sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi untuk meningkatkan akurasi instrumen serta pemahaman situasi sebenarnya. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Penelitian menunjukkan bahwa pemicu konflik peran ganda pekerja wanita di pabrik karet adalah kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik. Pemicu stres kerja pekerja wanita adalah kepimpinan dan konflik peran ganda yang dialami pekerja wanita. Konflik peran ganda mampu memediasi secara signifikan lingkungan kerja fisik terhadap stres kerja namun tidak memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap stres kerja. Nowadays, the number of female worker is increasing. The 2015 Central Agency on Statistics (BPS) data showed that the ratio of women and men working in Indonesia reached 4:6. An increase in the number of female workforce triggers dual role conflict experienced by women and can trigger work stress on female workers. Women must act as good employees for the company and also as good wives and housewives. Pressure in work makes women unable to balance their time and attention in work and family equally. This study aimed to determine the trigger factors for work stress and the dual role conflict of female workers. Dual role conflict as an intervening variable that mediated the relationship between leadership and physical work environment towards work stress. The research was conducted in two large companies engaged in the rubber processing industry. The sample criteria were married female workers that have children. A total of 62 employees became the samples that met the criteria in the study. The data were collected using questionnaires, interviews, and observations to improve the accuracy of the instrument as well as understanding the actual situation. The data were analyzed using path analysis. Research showed that the trigger for the dual role conflict of women workers in rubber factories are leadership and the physi
{"title":"Faktor Pemicu Stress Kerja dan Konflik Peran Ganda (Studi Kasus Pada Pekerja Wanita di Industri Pengolahan Karet)","authors":"Elisabeth Siahaan","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.135","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.135","url":null,"abstract":"Saat ini semakin banyak jumlah wanita yang bekerja. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa perbandingan jumlah wanita dan pria yang bekerja di Indonesia mencapai 4:6. Peningkatan jumlah angkatan kerja wanita memicu terjadinya konflik peran ganda yang dialami wanitaserta dapat memicu stres kerja pada pekerja wanita. Wanita harus berperan sebagai karyawan yang baik bagi perusahaan dan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik. Tekanan dalam pekerjaan membuat wanita tidak mampu secara seimbang membagi waktu dan perhatiannya pada pekerjaan dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemicustres kerja dan konflik peran ganda pekerja wanita. Konflik peran ganda sebagai variabel intervening yangmemediasi hubungan antar kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik terhadap stress kerja. Penelitian dilaksanakan di dua perusahaan besar yang bergerak pada industri pengolahan karet. Kriteria sampeladalah pekerja wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak. Sebanyak 62 karyawan menjadi sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi untuk meningkatkan akurasi instrumen serta pemahaman situasi sebenarnya. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Penelitian menunjukkan bahwa pemicu konflik peran ganda pekerja wanita di pabrik karet adalah kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik. Pemicu stres kerja pekerja wanita adalah kepimpinan dan konflik peran ganda yang dialami pekerja wanita. Konflik peran ganda mampu memediasi secara signifikan lingkungan kerja fisik terhadap stres kerja namun tidak memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap stres kerja. \u0000 \u0000Nowadays, the number of female worker is increasing. The 2015 Central Agency on Statistics (BPS) data showed that the ratio of women and men working in Indonesia reached 4:6. An increase in the number of female workforce triggers dual role conflict experienced by women and can trigger work stress on female workers. Women must act as good employees for the company and also as good wives and housewives. Pressure in work makes women unable to balance their time and attention in work and family equally. This study aimed to determine the trigger factors for work stress and the dual role conflict of female workers. Dual role conflict as an intervening variable that mediated the relationship between leadership and physical work environment towards work stress. The research was conducted in two large companies engaged in the rubber processing industry. The sample criteria were married female workers that have children. A total of 62 employees became the samples that met the criteria in the study. The data were collected using questionnaires, interviews, and observations to improve the accuracy of the instrument as well as understanding the actual situation. The data were analyzed using path analysis. Research showed that the trigger for the dual role conflict of women workers in rubber factories are leadership and the physi","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"501 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126775527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Para ahli bahasa yang mencurahkan perhatiannya pada gejala kepunahan bahasa-bahasa minoritas, terutama bahasa-bahasa di negara-negara berkembang berkesimpulan bahwa sebab utama kepunahan bahasa-bahasa adalah karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya dan tidak lagi secara aktif menggunakannya di rumah dalam berbagai ranah komunikasi (Grimes 2000 : 17). Jadi, kepunahan itu bukan karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari pilihan penggunaan bahasa sebagian besar masyarakat tuturnya. Penutur bahasa memilih tidak membelajarkan bahasa ibu kepada anakanaknya dan memilih tidak menggunakan cara aktif dalam ranah pertuturan di rumah. Selain itu, kepunahan sebuah bahasa juga ditentukan oleh tekanan bahasa mayoritas dalam suatu kawasan masyarakat multilingual. Memilih tidak menggunakan bahasa ibu dan menggunakan sebuah bahasa lain serta tekanan bahasa mayoritas merupakan tiga faktor penting penyebab kepunahan bahasa.Dalam konteks kebahasaan di Indonesia, yang multilingual, multietnis, dan multikultural, dengan intensitas kontak antara kelompok etnis yang satu dan yang lainnya cukup tinggi, persaingan kebahasaan tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi jika persaingan itu dihubungkan dengan perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang begitu cepat dan menyeluruh pada hampir setiap kelompok lapisan masyarakat. Dengan menggunakan pisau analisis teori sosiolinguistik, penelitiaan ini ingin mengkaji bagaimana dan seberapa besar gejala pergeseran bahasa Pakpak Dairi (BPD) pada penuturpenuturnya. Sebab diasumsikan bahwa generasi muda penutur BPD bukan hanya sangat berkurang minatnya mempelajari BPD sebagai identitas kedaerahannya tetapi juga makin meningkatnya kecenderungan orangtua yang berasal dari keluarga satu suku untuk memilih memakai bahasa Indonesia (BI) sebagai alat komunikasi utama mereka di rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa ranah pemakaian BPD di dalam rumah tangga lambat laun mulai tergeser oleh BI, yang berarti pula telah memicu terjadinya apa yang disebut ―pergeseran bahasa‖ (language shift). Linguists who devote their attention to the symptoms of the extinction of minority languages, especially languages in developing countries, conclude that the main reason for the extinction of languages is that parents no longer teach mother tongue to their children and are no longer actively using it at home in various ways of communication (Grimes 2000: 17). So, the extinction is not because the speaker stopped speaking, but rather a result of the choice of language usage of the majority of the speech community. Speakers of languages choose not to teach their mother's language to their children and choose not to use active ways to communicate at home. In addition, the extinction of a language is also determined by the pressure of majority language in a multilingual community area. Choosing not to use mother tongue and using another language and also the pressure of majority language ar
专家对局外症状灭绝的语言少数民族语言,尤其是在发展中国家认为语言灭绝的主要原因是因为父母没有教导孩子的母语和不再积极在家里使用各种通信领域(Grimes 2000: 17)。因此，灭绝并不是因为宿主停止说话，而是由于其所言社会的大多数语言选择。说语言的人选择不与他们的孩子区分母语，选择不使用家庭语言的积极方式。此外，一种语言的灭绝也是由多语言社区的大多数语言压力决定的。选择不使用母语和使用另一种语言以及大多数语言的压力是语言灭绝的三个重要因素。在印度尼西亚的语言背景下，多语言的、多民族的和多文化的，由于不同民族之间的接触强度高，语言的竞争是不可避免的。更重要的是，将这种竞争与印度尼西亚语和英语的快速发展和进步联系起来，这种进步几乎遍及社会各个阶层。通过对社会语言学理论的分析，这项研究想要研究当代文化文化变化的症状是如何以及程度的。因为有证据表明，以BPD为母语的年轻一代不仅很少有兴趣了解BPD作为其领土的身份，而且越来越多的来自同一个部落家庭的家长选择使用印尼语(BI)作为他们家庭的主要交流工具。这表明域名使用警方在家庭中渐渐脱臼的BI,意味着也引发了所谓的—‖语言(language shift位移)。他们Linguists devote谁注意到《extinction of the symptoms少数派语言,尤其是发展中国家语言in developing, conclude那个语言之原因# extinction玩的就是那把儿童家长没有时间教母亲对他们的舌头和是不长actively家里用它在不同方面of communication (Grimes 2000: 17)。所以，extinction并不是因为演讲者停止了说话，而是代表着演讲社区的主要声音。说到语言，选择不教母亲的语言，选择不使用积极的家庭沟通方式。此外，一种语言的存在也受到多语言社区地区主要语言的压力的影响。选择不使用母亲的舌头和使用另一种语言，同时使用主要语言的压力是导致语言灭绝的三个重要因素。《In the language在印度尼西亚,哪种是多种语言之强度,和multicultural multiethnic一号ethnic group之间联系到另一个是弄得高。语言学家比赛是不可避免的。更重要的是，如果这项竞赛与印尼大多数社会的4门课程的发展和进步有关。通过对社会语言学分析理论的分析，这项研究试图研究Dairi Pakpak Dairi (BPD)语言轮班的频率。因为人们认为，年轻一代的BPD演讲者不太关心他们对区域身份的兴趣，而从一个家庭中选择印尼(BI)作为他们在家玩耍的工具，却越来越多地依赖父母。这一观念认为，在房子里使用BPD的重要性开始被BI所取代，这也意味着它有三次“语言转变”。
{"title":"Pergeseraan Bahasa Pakpak Dairi: Kajian Sosiolinguis","authors":"Amhar Kudadiri, Ida Basaria, Pribadi Bangun","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.153","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.153","url":null,"abstract":"Para ahli bahasa yang mencurahkan perhatiannya pada gejala kepunahan bahasa-bahasa minoritas, terutama bahasa-bahasa di negara-negara berkembang berkesimpulan bahwa sebab utama kepunahan bahasa-bahasa adalah karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya dan tidak lagi secara aktif menggunakannya di rumah dalam berbagai ranah komunikasi (Grimes 2000 : 17). Jadi, kepunahan itu bukan karena penuturnya berhenti bertutur, melainkan akibat dari pilihan penggunaan bahasa sebagian besar masyarakat tuturnya. Penutur bahasa memilih tidak membelajarkan bahasa ibu kepada anakanaknya dan memilih tidak menggunakan cara aktif dalam ranah pertuturan di rumah. Selain itu, kepunahan sebuah bahasa juga ditentukan oleh tekanan bahasa mayoritas dalam suatu kawasan masyarakat multilingual. Memilih tidak menggunakan bahasa ibu dan menggunakan sebuah bahasa lain serta tekanan bahasa mayoritas merupakan tiga faktor penting penyebab kepunahan bahasa.Dalam konteks kebahasaan di Indonesia, yang multilingual, multietnis, dan multikultural, dengan intensitas kontak antara kelompok etnis yang satu dan yang lainnya cukup tinggi, persaingan kebahasaan tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi jika persaingan itu dihubungkan dengan perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang begitu cepat dan menyeluruh pada hampir setiap kelompok lapisan masyarakat. Dengan menggunakan pisau analisis teori sosiolinguistik, penelitiaan ini ingin mengkaji bagaimana dan seberapa besar gejala pergeseran bahasa Pakpak Dairi (BPD) pada penuturpenuturnya. Sebab diasumsikan bahwa generasi muda penutur BPD bukan hanya sangat berkurang minatnya mempelajari BPD sebagai identitas kedaerahannya tetapi juga makin meningkatnya kecenderungan orangtua yang berasal dari keluarga satu suku untuk memilih memakai bahasa Indonesia (BI) sebagai alat komunikasi utama mereka di rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa ranah pemakaian BPD di dalam rumah tangga lambat laun mulai tergeser oleh BI, yang berarti pula telah memicu terjadinya apa yang disebut ―pergeseran bahasa‖ (language shift). \u0000 \u0000Linguists who devote their attention to the symptoms of the extinction of minority languages, especially languages in developing countries, conclude that the main reason for the extinction of languages is that parents no longer teach mother tongue to their children and are no longer actively using it at home in various ways of communication (Grimes 2000: 17). So, the extinction is not because the speaker stopped speaking, but rather a result of the choice of language usage of the majority of the speech community. Speakers of languages choose not to teach their mother's language to their children and choose not to use active ways to communicate at home. In addition, the extinction of a language is also determined by the pressure of majority language in a multilingual community area. Choosing not to use mother tongue and using another language and also the pressure of majority language ar","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124818856","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Roswita Silalahi, Umar Mono, Martua Felix Pakpahan
A good comprehesion on the content of the convention of the law as formulated in the UNCLOS 1982 text translated into Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (KPBB-HL) in Indonesian is very crucial for the Republic of Indonesia because of the potentials of the sea. The data were 399 modal in UNCLOS and its translation. The translation of the UNCLOS 1982 into Indonesian should be accurate. Inaccuracy of the translation of the text, namely modal (Alwi 1992; Lyon 1977) can cause a conflict among the neighboring countries. The research objectives were (1) to identify the translation typology of modal in UNCLOS 1982 into KPBB-HL, (2) to assess the accuracy of the translation of modal. Qualitative descriptive method and content analysis (Miles and Huberman 2014) were implemented. Focus Group Discussion with the raters were carried out to assess the accuracy (Silalahi: 2012, Nababan: 2004; 2012). The result showed that there were 8 types of modal used, namely shall (269 data; 67.5%) with 6 translation types, may (88 data; 22%) with 6 translation types, should (16 data; 4%) with 7 translation types, can (9 data; 2%) with 2 translation types, must (6 data; 1.5%) with 2 translation types, would (6 data; 1.5%) with 3 translation types, will (3 data; 1%) with 1 translation type, might (2 data; 0.5%) with 1 translation type. 325 (81%) of the modal were accurately translated, and 74 data (19%) were inaccurately translated.
鉴于海洋的潜力，充分理解1982年《联合国海洋法公约》文本所制定的《海洋法公约》的内容(印尼语为Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)对印度尼西亚共和国来说非常重要。这些数据在《联合国海洋法公约》及其翻译中是399模态的。1982年《联合国海洋法公约》的印尼语译文应该准确无误。翻译文本的不准确，即情态(Alwi 1992;里昂1977)会引起邻国之间的冲突。本研究的目的是(1)确定1982年《联合国海洋法公约》中情态翻译类型为KPBB-HL;(2)评估情态翻译的准确性。采用定性描述方法和内容分析(Miles and Huberman 2014)。与评分员进行焦点小组讨论以评估准确性(Silalahi: 2012; Nababan: 2004;2012)。结果表明，共使用了8种情态，即应为(269个数据;67.5%)具有6种翻译类型，可能(88个数据;22%)有6种翻译类型，应(16个数据;4%)具有7种翻译类型，可以(9个数据;2种翻译类型，必须(6个数据;1.5%)有2种翻译类型，将(6个数据;1.5%)具有3种翻译类型，将(3个数据;1%)有1个翻译类型，可能(2个数据;0.5%)， 1个翻译类型。325条(81%)模态数据翻译准确，74条(19%)数据翻译不准确。
{"title":"Translation Typology of Modal in Unclos 1982 in Indonesian","authors":"Roswita Silalahi, Umar Mono, Martua Felix Pakpahan","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.147","url":null,"abstract":"A good comprehesion on the content of the convention of the law as formulated in the UNCLOS 1982 text translated into Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (KPBB-HL) in Indonesian is very crucial for the Republic of Indonesia because of the potentials of the sea. The data were 399 modal in UNCLOS and its translation. The translation of the UNCLOS 1982 into Indonesian should be accurate. Inaccuracy of the translation of the text, namely modal (Alwi 1992; Lyon 1977) can cause a conflict among the neighboring countries. The research objectives were (1) to identify the translation typology of modal in UNCLOS 1982 into KPBB-HL, (2) to assess the accuracy of the translation of modal. Qualitative descriptive method and content analysis (Miles and Huberman 2014) were implemented. Focus Group Discussion with the raters were carried out to assess the accuracy (Silalahi: 2012, Nababan: 2004; 2012). The result showed that there were 8 types of modal used, namely shall (269 data; 67.5%) with 6 translation types, may (88 data; 22%) with 6 translation types, should (16 data; 4%) with 7 translation types, can (9 data; 2%) with 2 translation types, must (6 data; 1.5%) with 2 translation types, would (6 data; 1.5%) with 3 translation types, will (3 data; 1%) with 1 translation type, might (2 data; 0.5%) with 1 translation type. 325 (81%) of the modal were accurately translated, and 74 data (19%) were inaccurately translated.","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124622611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Harga saham yang rendah sering diindikasikan sebagai kinerja yang kurang baik dari sebuah perusahaan. Harga saham tersebut dinilai kurang menarik bagi investor dan mengakibatkan menurunnya aktifitas perdagangan saham. Untuk meningkatkan aktifitas perdagangan, maka perlu dilakukan sebuah aksi korporasi, salah satunya adalah reverse stock split. Reverse stock split bertujuan mengembalikan harga saham pada kisaran wajar. Sehingga memberikan kesan bonafit dan menarik bagi investor untuk melakukan jual beli saham. Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba untuk melihat ada atau tidak perbedaan pada tick size dan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan yang melakukan reverse stock split di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari website dan situs resmi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis komparatif. Dalam penelitian ini terdapat 21 perusahaan yang melakukan reverse stock split di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2014 dengan 1 perusahaan melakukan 2 kali reverse stock split sepanjang periode pengamatan sehingga terdapat 16 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria populasi sasaran. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tick size dan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split. Hipotesis penelitian diuji dengan Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) karena data tidak berdistribusi secara normal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan tick size sebelum dan sesudah reverse stock split dan tidak terdapat perbedaan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split Low stock prices are often indicated as a company's poor performance. The stock price is considered less attractive to investors and resulted in a decline in stock trading activities. To increase trading activities, a corporate action is needed, one of which is a reverse stock split. Reverse stock split aims to return stock prices at a reasonable range. So that it gives a bona fide and attractive impression for investors to buy and sell shares. Regarding to this matter, this study tried to see whether there was a difference in the tick size and risk of stocks before and after the reverse stock split. This study used secondary data of companies that conducted reverse stock splits on the Indonesia Stock Exchange obtained from websites and official sites. The method used in this study was comparative analysis. In this study, there were 21 companies that conducted a reverse stock split on the Indonesia Stock Exchange in the period 2005-2014, with 1 company do 2 times a reverse stock split during the observation period. So that there were 16 samples of companies that met the criteria of the target population. The hypothesis in this study was that there were differences in the tick size and risk of stocks before and after the reverse stock split. The research hypothesis was tested with the Wilcoxon Signed Rank Test
低股价往往表明公司表现不佳。股票价格被认为不如投资者有趣，导致股票交易活动的下降。为了增加贸易活动，有必要进行一个公司行动，其中一个是反向股票分割。反向股票分割的目标是将股价保持在合理的范围内。这给投资者的印象是真实和有吸引力的买卖股票。在这一点上，本研究试图确定在反向股票分割之前和之后的盘点是否存在差异。这项研究利用了从官方网站和网站获得的印尼证券交易所反向股票分割的其他数据。本研究采用的比较分析方法。这项研究发现，在2005年至2014年期间，有21家公司在印尼证券交易所进行反向股票分割，其中一家公司在观察期间进行了两次反向股票分割，因此有16家公司的样本符合目标人口标准。本研究的假设是反向股票分割前和后的递归量之间存在差异。该研究的假设是用Wilcoxon Signed Rank Test检测的，该测试使用了由于正常分布数据存在的5%(0.05)的显著水平。研究表明，反向股票分割前和之后的库存增长率之间存在明显的差异，在反向股票分割前和之后的风险没有差异。股票价格被认为是不太可能在股票交易活动中进行投资和咨询的。为了增加交易动机，公司的行动是必要的，其中一个是反向股票分割。在合理范围内，将反向股票分割以回报股票价格。所以它给了你一种充满活力和诱人的印象，让你去购买和出售股份。关于这个问题，这个研究尝试看看在倒转股票分割之前和之后是否有不同的证据。这一研究表明，来自印度尼西亚的官方机构的相反股权的公司的数据得到了利用。这种研究使用的方法是综合分析。在这项研究中，有21家公司在2005年至2014年的周期中进行了反向股票分割，其中一家公司在观察期进行了两次反向股票分割。有16个伴侣遇见了目标餐厅服务员。这项研究的假设是，在逆转股票分割之前和之后，股票的大小和风险有所不同。这项研究的假设是用5%(0.05)的有效级别测试Wilcoxon Signed Rank，因为数据不是正常分配的。结果表明，在逆转股票分割之前和之后，股票分割中没有不同。
{"title":"Analisis Perbedaan Tick Size dan Risiko Saham Sebelum dan Sesudah Reverse Stock Split di Bursa Efek Indonesia","authors":"Chairunis Chairunis","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.159","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.159","url":null,"abstract":"Harga saham yang rendah sering diindikasikan sebagai kinerja yang kurang baik dari sebuah perusahaan. Harga saham tersebut dinilai kurang menarik bagi investor dan mengakibatkan menurunnya aktifitas perdagangan saham. Untuk meningkatkan aktifitas perdagangan, maka perlu dilakukan sebuah aksi korporasi, salah satunya adalah reverse stock split. Reverse stock split bertujuan mengembalikan harga saham pada kisaran wajar. Sehingga memberikan kesan bonafit dan menarik bagi investor untuk melakukan jual beli saham. Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini mencoba untuk melihat ada atau tidak perbedaan pada tick size dan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan yang melakukan reverse stock split di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari website dan situs resmi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis komparatif. Dalam penelitian ini terdapat 21 perusahaan yang melakukan reverse stock split di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005-2014 dengan 1 perusahaan melakukan 2 kali reverse stock split sepanjang periode pengamatan sehingga terdapat 16 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria populasi sasaran. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tick size dan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split. Hipotesis penelitian diuji dengan Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) karena data tidak berdistribusi secara normal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan tick size sebelum dan sesudah reverse stock split dan tidak terdapat perbedaan risiko saham sebelum dan sesudah reverse stock split \u0000 \u0000Low stock prices are often indicated as a company's poor performance. The stock price is considered less attractive to investors and resulted in a decline in stock trading activities. To increase trading activities, a corporate action is needed, one of which is a reverse stock split. Reverse stock split aims to return stock prices at a reasonable range. So that it gives a bona fide and attractive impression for investors to buy and sell shares. Regarding to this matter, this study tried to see whether there was a difference in the tick size and risk of stocks before and after the reverse stock split. This study used secondary data of companies that conducted reverse stock splits on the Indonesia Stock Exchange obtained from websites and official sites. The method used in this study was comparative analysis. In this study, there were 21 companies that conducted a reverse stock split on the Indonesia Stock Exchange in the period 2005-2014, with 1 company do 2 times a reverse stock split during the observation period. So that there were 16 samples of companies that met the criteria of the target population. The hypothesis in this study was that there were differences in the tick size and risk of stocks before and after the reverse stock split. The research hypothesis was tested with the Wilcoxon Signed Rank Test ","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122329304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bencana erupsi gunung Sinabung pertama kali terjadi tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 tidak berhenti erupsi. Ada kesan bahwa pemerintah tidak serius menangani penanggulangan bencana ini, mulai dari terlambatnya pembentukan BPBD Kabupaten Karo hingga tidak adanya rencana kontigensi bencana erupsi gunung Sinabung. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada erupsi gunung Sinabung. Kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Penanggulangan Bencana harusnya dilakukan di semua daerah, terutama rawan bencana seperti Kabupaten Karo.Penelitian dilakukan di Kabupaten Karo dengan informan pemerintah Kabupaten, lembaga non pemerintah yag ikut terlibat penanganan bencana, BNPB dan akademisi yang merupakan ahli dan juga terjun langsung dalam penanganan bencana erupsi gunung Sinabung. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari factor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya The first eruption of Mount Sinabung disaster occurred in 2010; then in 2013, and it did not stop erupting until 2015. There is an impression that the government is not serious about dealing with disaster management, starting from the delayed establishment of the Karo Regency BPBD to the absence of contingency plans for the Mount Sinabung eruption. This encourages the writer to analyze the factors that hinder the implementation of disaster management policies on the eruption of Mount Sinabung. Disaster management policies contained in Act No. 24 of 2007 concerning Disaster Management Systems should be carried out in all regions, especially disaster-prone areas such as the Karo Regency. Research was carried out in Karo District with district government informants, non-government institutions involved in disaster management, BNPB, and academics who were experts and also directly involved in handling the Mount Sinabung eruption disaster. This study used the George Edward III implementation analysis model, which consisted of communication, resources, disposition and bureaucratic structures. This research used a desciptive qualitative approach. The primary data collection technique was conducted by interviews. The results showed that the government disposition factor was the most dominant factor affecting the other factors
第一次爆发的西纳邦火山灾难发生在2010年，然后在2013年到2015年，并没有停止。有一种印象是，政府没有认真对待这一灾难，从卡罗县BPBD的建立到锡纳邦火山喷发的应急计划。这促使作者分析阻碍在萨纳邦火山爆发时实施救灾政策的因素。2007年第24号关于救灾系统的灾难性政策应该在所有地区制定，特别是卡罗区(Karo area)等多灾率。这项研究是在卡罗区进行的，该地区的政府资料来源、参与救灾工作的非政府组织、BNPB和学者也参与了专门的工作，并直接参与了锡纳邦火山爆发。这项研究采用了乔治·爱德华三世的成就分析模型，它由沟通、资源、性格和官僚结构组成。这项研究采用了定性的方法。主要的数据收集技术采用访谈法。研究结果表明，政府不稳定是影响2010年锡那邦灾难山第一次根除的主要因素;2013年，它直到2015年才停止运行。政府对处理灾难管理并不认真，从卡罗不断建立的建设开始，从锡纳邦火山根除的不正当机构开始。这篇文章的目的是分析锡纳邦山灾难管理政策的实施。《2007年灾害管理系统》(the Disaster management policies)第24号提案应列入《所有地区的灾难管理系统》(all regions of Disaster management Systems)。这项研究被列入卡罗地区与政府信息交换处、不治理机构、BNPB和学术界目前正在研究并直接参与锡纳邦根除山的挑战。这项研究利用了乔治·爱德华三世的应用分析模型，该模型包括通信、资源、配股和市场结构。这项研究用了令人沮丧的品质。初级数据收集技术是由访谈委托的。政府的争议因素是最受控制的因素影响的其他因素
{"title":"Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung","authors":"R. Kristian","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.149","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.149","url":null,"abstract":"Bencana erupsi gunung Sinabung pertama kali terjadi tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 tidak berhenti erupsi. Ada kesan bahwa pemerintah tidak serius menangani penanggulangan bencana ini, mulai dari terlambatnya pembentukan BPBD Kabupaten Karo hingga tidak adanya rencana kontigensi bencana erupsi gunung Sinabung. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada erupsi gunung Sinabung. Kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Penanggulangan Bencana harusnya dilakukan di semua daerah, terutama rawan bencana seperti Kabupaten Karo.Penelitian dilakukan di Kabupaten Karo dengan informan pemerintah Kabupaten, lembaga non pemerintah yag ikut terlibat penanganan bencana, BNPB dan akademisi yang merupakan ahli dan juga terjun langsung dalam penanganan bencana erupsi gunung Sinabung. Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari factor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya \u0000 \u0000The first eruption of Mount Sinabung disaster occurred in 2010; then in 2013, and it did not stop erupting until 2015. There is an impression that the government is not serious about dealing with disaster management, starting from the delayed establishment of the Karo Regency BPBD to the absence of contingency plans for the Mount Sinabung eruption. This encourages the writer to analyze the factors that hinder the implementation of disaster management policies on the eruption of Mount Sinabung. Disaster management policies contained in Act No. 24 of 2007 concerning Disaster Management Systems should be carried out in all regions, especially disaster-prone areas such as the Karo Regency. Research was carried out in Karo District with district government informants, non-government institutions involved in disaster management, BNPB, and academics who were experts and also directly involved in handling the Mount Sinabung eruption disaster. This study used the George Edward III implementation analysis model, which consisted of communication, resources, disposition and bureaucratic structures. This research used a desciptive qualitative approach. The primary data collection technique was conducted by interviews. The results showed that the government disposition factor was the most dominant factor affecting the other factors","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"42 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120857848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kabupaten Karo merupakan sentra produksi tanaman hortikultura di Sumatera Utara dengan jumlah kelompok tani yang mencapai 3.003 kelompok. Namun hanya 44 kelompok yang berada pada kelas “Lanjutan” sementara sisanya berada di kelas “Pemula”. Untuk menganalisis kondisi tersebut, dilakukan penelitian di Kecamatan Barusjahe, sebab daerah tersebut memiliki perkembangan kelompok tani yang paling baik (Bapeluh Kabupaten Karo, 2014). Data diperoleh dari penyuluh dan kelompok tani yang ditentukan dengan metode sensus dan purposive sampling. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode skoring terhadap 49 indikator untuk menentukan peran penyuluh dan 20 pernyataan positif dan negatif untuk menentukan sikap anggota kelompok tani terhadap peran penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor peran penyuluh adalah sebesar 114,53 dan termasuk dalam kategori “sedang”, dan 72,22% anggota kelompok tani bersikap positif terhadap peran penyuluh pertanian tersebut. Kondisi tersebut merupakan peluang untuk pengembangan kelompok tani di Kecamatan Barusjahe, namun perlu perbaikan dalam beberapa hambatan seperti kesadaran pengurus dan anggota kelompok, partisipasi anggota kelompok, perencanaan dan pelaksanaan program yang memiliki komoditi berbeda dan areal lahan yang tidak pada satu hamparan, jumlah tenaga penyuluh, kelengkapan dan kesesuaian sarana dan prasarana yang dimiliki. Diharapkan dengan perbaikan hambatan tersebut kelompok tani di Kecamatan Barusjahe dapat mencapai tingkat kelas yang lebih tinggi. Karo Regency is a center for horticulture production in North Sumatra with a total of 3,003 farmer groups. However, only 44 groups were in the "Continuation" class while the rest were in the "Beginner" class. To analyze these conditions, research was conducted in Barusjahe District, because the area had the best development of farmer groups (Bapeluh Karo District, 2014). Data obtained from extension agents and farmer groups were determined by the census method and purposive sampling. Furthermore, the data were processed using the scoring method on 49 indicators to determine the role of extension agents and 20 positive and negative statements to determine the attitude of members of farmer groups to the role of extension agents. The results showed that the total score of the instructor's role was 114.53 and included in the category of "midwife", and 72.22% of members of the farmer group were positive towards the role of the agriculture extension agents. This condition was an opportunity for the development of farmer groups in Barusjahe Subdistrict, but still needed to be improved in several obstacles such as awareness of administrators and group members, group member participation, planning and implementation of programs that had different commodities and land areas that were not in one overlay and suitability of facilities and infrastructure owned. It was expected that by improving these barriers, farmer groups in Barusjahe Sub-district could reach a h
卡罗摄政是苏门答腊岛北部一种园艺作物的sentra，其作物种类多达3003个。但是只有44个小组在“高级”班，其余的在“初级”班。为了分析这一情况，在barus金吉尔街道进行了研究，因为该地区发展得最好的农民群体(Bapeluh, Karo, 2014)。数据来自以人口普查和采样方法确定的农民和小组。然后，通过对49个指标的暂停方法来确定管理人员的角色和20个积极和消极的声明来确定农场成员对管理人员角色的态度来分析数据。研究结果显示，营养学家的总得分为114.53分，属于“中等”类别，而农场成员的总得分为72.22%。这种情况是在街道Barusjahe农场组织发展的机会,但需要改进的一些障碍,如管家意识和小组成员,参与小组成员,项目执行和规划的土地面积有不同商品和不推广一叠加,劳动力数量,完整性和一致性的工具和基础设施。希望通过改善这些障碍，在巴士尔金吉地区的农民群体能够达到更高的水平。卡罗·摄取是北苏门答腊一个horticulture生产中心，共320个农民群集。However，只有44组是连续的，其余的是“开始”级。对这些条件的分析，研究是在巴塞尔姜地区进行的，因为该地区有农民土地的最佳发展(Bapeluh Karo District, 2014)。来自extension agents和农夫groups的数据由census method和采样主任确定。在较远的情况下，数据采用了49个独立个体上的可量化方法来确定扩展代理的角色和20个积极和消极的陈述来确定扩展机构成员的态度。结果表明，仪器的总得分为114.53分，属于“助产士”类别，而农民小组的72.22%被确定为农业分机代理的角色。这雾是一个机会给农夫之发展集团在Barusjahe Subdistrict,但仍然需要在好几个obstacles to be改良美国如此awareness of administrators and group members),集团成员参与策划and implementation of项目那有不同commodities和土地覆盖地区那是音符在一号和suitability facilities infrastructure owned)著作百科全书》。我们预计，通过在巴鲁生姜亚区灌输这些障碍，农民群体将达到一个更高的阶层。
{"title":"Peran Penyuluh dan Sikap Petani dalam Pengembangan Kelompok di Kecamatan Barusjahe","authors":"Ray Damen Sitepu, Diana Chalil","doi":"10.32734/LWSA.V1I1.169","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/LWSA.V1I1.169","url":null,"abstract":"Kabupaten Karo merupakan sentra produksi tanaman hortikultura di Sumatera Utara dengan jumlah kelompok tani yang mencapai 3.003 kelompok. Namun hanya 44 kelompok yang berada pada kelas “Lanjutan” sementara sisanya berada di kelas “Pemula”. Untuk menganalisis kondisi tersebut, dilakukan penelitian di Kecamatan Barusjahe, sebab daerah tersebut memiliki perkembangan kelompok tani yang paling baik (Bapeluh Kabupaten Karo, 2014). Data diperoleh dari penyuluh dan kelompok tani yang ditentukan dengan metode sensus dan purposive sampling. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode skoring terhadap 49 indikator untuk menentukan peran penyuluh dan 20 pernyataan positif dan negatif untuk menentukan sikap anggota kelompok tani terhadap peran penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor peran penyuluh adalah sebesar 114,53 dan termasuk dalam kategori “sedang”, dan 72,22% anggota kelompok tani bersikap positif terhadap peran penyuluh pertanian tersebut. Kondisi tersebut merupakan peluang untuk pengembangan kelompok tani di Kecamatan Barusjahe, namun perlu perbaikan dalam beberapa hambatan seperti kesadaran pengurus dan anggota kelompok, partisipasi anggota kelompok, perencanaan dan pelaksanaan program yang memiliki komoditi berbeda dan areal lahan yang tidak pada satu hamparan, jumlah tenaga penyuluh, kelengkapan dan kesesuaian sarana dan prasarana yang dimiliki. Diharapkan dengan perbaikan hambatan tersebut kelompok tani di Kecamatan Barusjahe dapat mencapai tingkat kelas yang lebih tinggi. \u0000 \u0000Karo Regency is a center for horticulture production in North Sumatra with a total of 3,003 farmer groups. However, only 44 groups were in the \"Continuation\" class while the rest were in the \"Beginner\" class. To analyze these conditions, research was conducted in Barusjahe District, because the area had the best development of farmer groups (Bapeluh Karo District, 2014). Data obtained from extension agents and farmer groups were determined by the census method and purposive sampling. Furthermore, the data were processed using the scoring method on 49 indicators to determine the role of extension agents and 20 positive and negative statements to determine the attitude of members of farmer groups to the role of extension agents. The results showed that the total score of the instructor's role was 114.53 and included in the category of \"midwife\", and 72.22% of members of the farmer group were positive towards the role of the agriculture extension agents. This condition was an opportunity for the development of farmer groups in Barusjahe Subdistrict, but still needed to be improved in several obstacles such as awareness of administrators and group members, group member participation, planning and implementation of programs that had different commodities and land areas that were not in one overlay and suitability of facilities and infrastructure owned. It was expected that by improving these barriers, farmer groups in Barusjahe Sub-district could reach a h","PeriodicalId":339972,"journal":{"name":"Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122389331","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：