ADIL: Jurnal Hukum最新文献

英文中文

KORBAN KEJAHATAN DAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA 印尼刑事和恢复正义的受害者

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V4I2.806

Fransiska Novita Eleanora

Korban kejahatan merupakan orang yang tertindas, dikarenakan dalampemenuhan hak-haknya seringkali tidak mendapatkan keadilan seperti yangdiharapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ganti rugi yang layak yang didapatkan si korban kejahatan manakala cacat bahkan meninggal dunia. Tujuantulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ganti kerugian yang tercantum dalamKUHAP sudah memenuhi rasa keadilan terhadap korban kejahatan atau tidak.Sedangkan metode penelitian adalah studi pustaka, hasilnya adalah bahwa gantikerugian yang di dapat oleh korban kejahatan belum memenuhi rasa keadilan,khususnya keadilan restorasi, artinya dalam pemenuhan hak-hak korban belumterpenuhinya keadilan yang merupakan bagian dari hak utama korban kejahatan

犯罪的受害者是一个受压迫的人，因为他的权利往往得不到预期的正义。其中一个问题涉及到在残疾甚至死亡的犯罪受害者得到的合理赔偿。这篇文章的目的是要弄清楚，我所提到的赔偿损失是否符合对犯罪受害者的公平感。虽然研究方法是对库的研究，其结果是，犯罪受害者可能造成的任何损失都无法满足他们的正义感，特别是恢复正义感，这意味着在履行作为犯罪受害者基本权利一部分的未完全正义的权利方面

引用次数: 1

KONTROVERSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 关于区域自治的争议

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V3I2.816

M. Makhfudz

Pelaksanaan otonomi, sebagai salah satu pilihan sistem yang dapat digunakan olehpemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karenaotonomi adalah sebagai usaha membagi rata tanggung jawab pemerintahan pusat.Kemudian beban tanggung jawab dibagi ke pemerintahan lokal, sampai yangpaling bawah. Demikianlah juga sebagai media pendidikan politik, yaitu denganmeningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usahapembangunan sosial ekonomi, sehingga diharapkan masyarakat bawah dapatmerasakan keuntungan dari konstribusi kegiatan usaha mereka. Makalah inidisusun berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara deskriptif, danmelakukan analisis normatif dengan membandingkan dengan kenyataan dilapangan yang ditemui pada lokasi penelitian

自治，作为政府可以利用的一种制度，加速社会繁荣。因为自治是把中央政府的责任平均分配。然后责任被分配给地方政府，直到最后。这也是一种政治教育媒介，它通过提高人们对社会经济发展事业的理解和支持，使下属社会能够从他们的商业活动中受益。本文是根据描述性的研究进行组织的，并通过比较研究现场发现的实况来进行规范分析

引用次数: 4

EFEKTIFIKASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 国家治理司法在解决国家治理争端方面的有效性

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/ajl.v6i2.821

Tetti Samosir

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya peradilan yangbebas. Untuk itu, telah diletakkan dasar hukum peradilan di Indonesiasebagaimana termaktub di dalam Pasal 24 UUD 1945. Di dalam Pasal 24 ayat (1)UUD 1945 disebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan denganUndang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang–UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteramserta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum danmenjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antaraaparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Sehinggamasyarakat sangat berharap undang-undang ini mampu menyelesaikan segalapersoalan atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usahanegara (pemerintah). Orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Keputusan TataUsaha Negara tersebut,telah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau badanhukum perdata yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Gugatan Penggugatatas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut, dikabulkan dan dimenangkan oleh penggugat, dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, dalampelaksanaannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkanPenggugat, tidak ditaati atau dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Tergugat), terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan dan mengabaikan putusan pengadilan tersebutternyata tidak ada sanksi hukum yang tegas.

根据第1条第3条，1945年印尼的基本法律是合法的。法治的后果之一是自由司法。为此，正如1945年《宪法》第24条所述，为印尼奠定了法律基础。在第24章(1)第15章中提到，司法权力是行使司法权力来维护法律和正义的自由。关于这种司法权力，它是在1970年的《法律》第14条中设立的——《法律》第4条关于司法权力的修改条款——然后通过《法律》第48条关于司法权力的规定而改变和完善。专门的司法机构在TataUsaha已设置国家司法环境中自1986年5号tentangPeradilan规章制度是国家努力改变法律的邀请——9号邀请Tahun2004自1986年邀请上的变化——邀请5号tentangPeradilan努力然后改变的国家规划与2009年邀请——UndangNomor 51号邀请的第二个变化——邀请5Tahun 1986年关于司法规章制度是国家的努力。国家行政公正的目标之一是实现繁荣、安全、稳定、有序的国家和国家的生活秩序，确保公民在法律上的地位，并确保与公民在国家行政部门与公民之间保持和谐、平衡和和谐的关系。因此，公民强烈希望这项法律能够解决任何有关民法实体与国务官员之间的争端。对由国家机构或行政当局作出的国家行政决定提出上诉的个人或民事法律实体或机构。由于国务法令，对后来被称为原告的个人或民法产生了不利影响。由该机构或国家行政官员提出的国家行政管理法令的原告批准并胜诉，并获得了执法人(inkracht van gewijsde)的合法权力。然而，在执行这一判决时，由原告提起诉讼的国家行政法院的判决不被其被告的机构或官员所遵守或执行，其机构或行政官员不愿对其进行任何判决，也不愿对其提出任何法律后果。

{"title":"EFEKTIFIKASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA","authors":"Tetti Samosir","doi":"10.33476/ajl.v6i2.821","DOIUrl":"https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.821","url":null,"abstract":"Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya peradilan yangbebas. Untuk itu, telah diletakkan dasar hukum peradilan di Indonesiasebagaimana termaktub di dalam Pasal 24 UUD 1945. Di dalam Pasal 24 ayat (1)UUD 1945 disebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan denganUndang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang–UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteramserta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum danmenjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antaraaparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Sehinggamasyarakat sangat berharap undang-undang ini mampu menyelesaikan segalapersoalan atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usahanegara (pemerintah). Orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Keputusan TataUsaha Negara tersebut,telah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau badanhukum perdata yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Gugatan Penggugatatas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut, dikabulkan dan dimenangkan oleh penggugat, dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, dalampelaksanaannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkanPenggugat, tidak ditaati atau dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Tergugat), terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan dan mengabaikan putusan pengadilan tersebutternyata tidak ada sanksi hukum yang tegas.","PeriodicalId":256138,"journal":{"name":"ADIL: Jurnal Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127069072","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

URGENSI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN 紧急申请调控，以代替庭外的轻罪结案

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V9I2.831

Dwiasih Nadyanti, K. Nabila, Tiara Jayaputeri

Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, baik korbanmaupun pelaku hendaknya diperkenalkan dengan mekanisme Mediasi danPeradilan Restoratif atau Restorative Justice sebagai salah satu upaya penanganandengan Mediasi Penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian SengketaAlternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagikorban, pelaku, dan masyarakat. Berkenaan dengan upaya penerapan MediasiPenal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luarpengadilan, dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsungmengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalammenyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukumpidana yang humanistis, karena dalam Mediasi Penal, fokus utamanya bukan padapembalasan terhadap tindakan pelaku, tetapi ada pada upaya penyembuhan danperdamaian. Maka dari itu, dalam setiap kebijakan penerapan mediasi penalsebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan bagi tindakpidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, serta pembaharuan hukumpidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuandalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia

对于那些投身于一重罪轻的一方,无论是korbanmaupun罪犯应该引进和调解机制danPeradilan汤剂或Restorative正义作为penanganandengan调解尝试之一已经实行的Penal作为结算SengketaAlternatif在不同的国家带来了积极的结果,好bagikorban、罪犯和社区。有关努力MediasiPenal作为替代事结业证书重罪轻应用在luarpengadilan, dipertemukannya罪犯和受害者犯罪langsungmengubah静态的观点一直是知名的刑法dalammenyelesaikan纠纷的过程和程序保持hukumpidana humanistis的方向,因为在调解中Penal,主要焦点不是padapembalasan对行为的罪犯,但在danperdamaian治疗的努力。那么的替代政策,在任何应用调解penalsebagai轻微刑事案件在法院外为tindakpidana结业证书必须考虑作为价值为导向,以及预期更新hukumpidana生者dalammasyarakat印度尼西亚和其他国家价值观的方法可以用作acuandalam印尼国家刑法更新

{"title":"URGENSI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN","authors":"Dwiasih Nadyanti, K. Nabila, Tiara Jayaputeri","doi":"10.33476/AJL.V9I2.831","DOIUrl":"https://doi.org/10.33476/AJL.V9I2.831","url":null,"abstract":"Bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, baik korbanmaupun pelaku hendaknya diperkenalkan dengan mekanisme Mediasi danPeradilan Restoratif atau Restorative Justice sebagai salah satu upaya penanganandengan Mediasi Penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian SengketaAlternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagikorban, pelaku, dan masyarakat. Berkenaan dengan upaya penerapan MediasiPenal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luarpengadilan, dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsungmengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalammenyelesaikan sengketa dengan proses dan prosedur yang tetap kearah hukumpidana yang humanistis, karena dalam Mediasi Penal, fokus utamanya bukan padapembalasan terhadap tindakan pelaku, tetapi ada pada upaya penyembuhan danperdamaian. Maka dari itu, dalam setiap kebijakan penerapan mediasi penalsebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan bagi tindakpidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, serta pembaharuan hukumpidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuandalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia","PeriodicalId":256138,"journal":{"name":"ADIL: Jurnal Hukum","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115919476","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional) 印度尼西亚沿海和小岛的管理(以保护传统社会经济权利的法律观点来看)

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V4I2.808

Nurul Fajri Chikmawati

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baruyang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, jugamemiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan.Potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi antar sektoragar keseluruhan fungsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisidengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-UndangNo.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan alasan belum mewujudkan pendekatan Integrated Coastal Management,yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas penguasaan danpengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebihmementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha sehinggatidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional danmasyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil. Dengan adanya revisi maka diharapkan hak-hak masyarakattradisional, khususnya hak-hak ekonomi secara umum diakomodir sejak dalamproses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengawasan terkaitdengan pengelolaan WP3K.

沿海地区和小岛是一个新的发展领域，其潜力极大地提高了人民的福祉，特别是沿海社区。该区域除了具有保护功能外，还具有其他功能，对海洋物资和服务至关重要。这种巨大的潜力需要通过统一各部门的方法来管理，以便充分和可持续地利用所有功能。为此，政府于2007年发布了有关沿海和小岛管理的第27号法律，并于2014年修订了第27号修正案2007年，它以不平衡的沿海和小岛管理为前提，引入了一种不平衡的贸易管理方法。这项法律也被认为更加关注投资方面，更有利于商业，因此没有让社会，尤其是传统的渔民社区和土著社区，接受沿海和小岛管理计划。随着对传统社会权利的修订，预计将包括传统社会权利，特别是自计划、使用、监督和监督涉及wpac管理以来一直享有的一般经济权利。

{"title":"PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)","authors":"Nurul Fajri Chikmawati","doi":"10.33476/AJL.V4I2.808","DOIUrl":"https://doi.org/10.33476/AJL.V4I2.808","url":null,"abstract":"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baruyang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, jugamemiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan.Potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi antar sektoragar keseluruhan fungsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisidengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-UndangNo.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan alasan belum mewujudkan pendekatan Integrated Coastal Management,yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas penguasaan danpengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebihmementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha sehinggatidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional danmasyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil. Dengan adanya revisi maka diharapkan hak-hak masyarakattradisional, khususnya hak-hak ekonomi secara umum diakomodir sejak dalamproses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengawasan terkaitdengan pengelolaan WP3K.","PeriodicalId":256138,"journal":{"name":"ADIL: Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129759424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6

PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL 司法委员会的最高法官和宪法法官的监督

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V3I2.58

Jesi Aryanto

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum,maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraankekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnyauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Hukum bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusankeharusanyang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 31 orang hakim kemudian menggugat judicial review UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD. Bahwa yang menggugat adalah pribadi-pribadi hakim agung itu hanyalah taktik saja, sebab jika dilihat dari suasana dan sikap-sikap petinggi Mahkamah Agung tampak jelas Mahkamah Agung memang merasa gerah dengan sepak terjang Komisi Yudisial, hanya saja karena Mahkamah Agung secara institusi tidak mempunyai legal standing atau tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi maka yang dimajukan (sekurang-kurangnya dibiarkan dan didorong maju) adalah para hakim agung secara perseorangan.

第1章(3)1945年《宪法》确认印尼是一个法治国家，因此，法治国家的原则之一是保障独立的司法权力，不受维护法律和正义的其他法律影响。法律不仅是规定条款的必要性或散文，而且必须被视为一个现实的子系统(das sein)，可以由政治决定，无论是在材料的发布和章节中，还是在执行和执行中。随后，31名法官对2004年22年的司法委员会对宪法的司法审查提出诉讼。对这位高等法院法官的人身攻击只是一种策略，因为从最高法院高级法官的情绪和态度来看，很明显，最高法院对司法委员会的行为感到不安，只是因为高等法院在宪法法院没有法律地位，也不能站在任何问题上，那么进步的人是最高法院的个人法官。

引用次数: 2

LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA 从印尼协议的法律角度来看，知识产权(HKI)是合法的

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2019-05-16 DOI: 10.33476/AJL.V3I2.61

Sulasno Sulasno

Ada beberapa pengaturan bisnis yang dapat digunakan untuk membawa transferdan komersialisasi kekayaan intelektual, salah satunya adalah lisensi.Permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjianlisensi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?; 2. Bagaimana Hukum Perjanjianmemberikan perlindungan terhadap para pihak dalam praktek lisensi HKI diIndonesia ? Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Pengaturanmengenai ketentuan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesiadiakomodir dalam semua pengaturan perundang-undangan Hak KekayaanIntelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hukumperjanjian memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam praktek lisensiHKI di Indonesia dengan melihat pada 2 (dua) pengaturan baik dalam UndangundangHKI itu sendiri dan Buku III Kitab Undang-Undang yang dituangkandalam suatu perjanjian (kontrak).

有几个商业安排可以用来运输和商业化的知识产权，其中一个是许可证。问题如下:印尼的知识产权协议安排得如何?2. 《盟约法》是如何在印尼行使HKI许可的情况下保护各方的?根据研究结果，我们可以得出结论:调整印尼知识产权许可证(HKI)的所有立法条款包括版权、品牌、专利、集成电路布局设计、工业设计、商业秘密和植物保护。《盟约法》通过查看《宪章》中设定的2(2)立法规定，为lisensiHKI的做法提供了保护。

引用次数: 11

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER) DENGAN PEMEGANG KARTU (CARD HOLDER) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang) 执行信用卡出版商银行(ISSUER)和信用卡持有人(研究印尼人民银行Tbk)之间的协议。巴东分部)

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2018-11-07 DOI: 10.33476/AJL.V9I1.666

Rinrani Patrisia

Kartu kredit merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat modern untukmenggunakannya sebagai alat pembayaran tunai. Dalam pelaksanaan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat kendala-kendala yang dihadapioleh pihak BRI yaitu ketika pemegang kartu lalai dalam penggunaan kartu kreditdan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka penyelesaiannyapemegang kartu wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga yang telahditentukan oleh pihak BRI cabang Padang. Sedangkan kendala-kendala yangdialami oleh pemegang kartu yaitu penambahan biaya dan proses-proses yanglama dalam hal yang menyangkut dengan kartu kredit. Berdasarkan hal diatasdapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian penggunaan kartu kredit padaPT. BRI Tbk, cabang Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, akan tetapi dalam hak dan kewajiban para pihak masih belumseimbang.

现代社会需要信用卡作为现金支付工具。在执行中印尼PT .人民银行(Persero) Tbk dihadapioleh BRI一方的障碍就是那个时候有失职持卡人使用信用卡kreditdan没有很好地履行自己的职责,那么penyelesaiannyapemegang义务提供费用,损失补偿和花牌田野BRI一方telahditentukan的分支。另一方面，持卡人面临的障碍是增加信用卡相关的费用和程序。根据上述情况，可以得出结论，使用信用卡的协议适用于pt。BRI Tbk, the branch已经遵守了现有的立法法规，但各方的权利和义务仍然不平等。

引用次数: 0

PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 监督行政长官的服从，以保护和防止东雅加达市的环境污染和破坏

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2018-11-07 DOI: 10.33476/AJL.V9I1.662

Liza Evita, E. Ariyanti

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya sistematis danterpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup danmencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salahsatunya adalah dengan pengawasan selain melalui perencanaan,pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengawasan merupakan hal penting yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

danterpadu系统在环境管理和保护,努力做维护环境功能的danmencegah发生环境污染和/或损坏,其中一个是以外的监督,通过规划,利用执法、维护和控制,正如第1章数字设置(2)2009年第32号法律关于环境保护和管理。因此，监控是保护环境功能和防止环境污染和/或破坏的关键措施。

引用次数: 2

CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN 为未来寻找适当的国家领导人和领导

ADIL: Jurnal Hukum

Pub Date : 2018-11-07 DOI: 10.33476/AJL.V9I1.667

Syafrida Syafrida, M. Makhfudz

Kondisi Negeri kini sedang alami krisis kepemimpinan nasional yang melandapenyelenggara negara, organisasi kepemerintahan yang terus memperihatinkan.Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era ordelama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yangmiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnyanegara untuk maju saingi negara bangsa yang lainya.Sehingga terus di sibukanoleh kegiatan pembenahan dan atur strategi penyelenggaraan negara agar bersihdari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi,kemudian segera sigapitindakan tegas segera tetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentangPembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

国家目前正处于国家领导危机之中，国家组织者是一个不断壮大的政府组织。这种情况在新秩序和新秩序的国家历史上不比具有崇高道德规范的领导人改革好多少。这将极大地影响我们发展其他国家的竞争对手。因此，继续通过腐败活动和调整国家安排的战略来清除腐败和承担巨额费用，然后迅速采取果断行动，建立一个87年的pungli清扫工作组。

引用次数: 0

首页上一页

下一页尾页

类型

全部化学•材料生命科学医学物理工程技术环境•农林材料科学地球科学法学管理学化学环境科学与生态学计算机科学教育学经济学农林科学人文科学生物学数学物理与天体物理心理学综合性期刊其他工业工程理学历史学农学文学信息工程

数据库

全部 ACS Publications Elsevier ieeexplore Springer The Royal Society of Chemistry Wiley

期刊

ADIL: Jurnal Hukum

全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.

﹀